Ditemukan 559 data
RUDY MOKOAGOW
18 — 3
Bahwa orang tua SALDI berdomisili di Takalar Kel/Desa Parappunganta Kec,Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, Telahmemberikan mandate kepada pemohon untuk mewakili kKedudukan merekaselaku orang tua/Wali dalam penerimaan seleksi Calon prajurit TNIAD tersebutdengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisili tetap di Kotamobagu.
tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaanCalon Prajurit TNI AD Tahun 2019 diKotamobagu, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satupersyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan Calon Prajurit TNIAD Tahun2019 tersebut; Bahwa orang tua SALDI berdomisili di Takalar Kel/DesaParappunganta Kec, Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar ProvinsiHal. 2 dari 4 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2019/PN KtgSulawesi Selatan, Telah memberikan mandate
Bahwa SALDI tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaanCalon Prajurit TNI AD Tahun 2019 diKotamobagu, namun untuk mengikuti seleksipenerimaan tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali sebagai salah satupersyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan Calon Prajurit TNIAD Tahun2019 tersebut; Bahwa orang tua SALDI berdomisili di Takalar Kel/DesaParappunganta Kec, Polong bangkeng Utara Kabupaten Takalar ProvinsiSulawesi Selatan, Telah memberikan mandate kepada pemohon untuk mewakilikedudukan
GENTI MAKALALAG,SE
24 — 3
Bahwa orang tua MUH.ADRIAN NUR berdomisili di Takalar Kel/DesaParappunganta Kec, Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar ProvinsiSulawesi Selatan, Telah memberikan mandate kepada pemohon untuk mewakillkedudukan mereka selaku orang tua/Wali dalam penerimaan seleksi Calonprajurit TNIAD tersebut dengan pertimbangan bahwa pemohon berdomisilitetap di Kotamobagu. Dan pemohon dipercaya untuk bertindak selaku walluntuk mewakili orang tua MUH.
berkeinginan untukmengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNIAD Tahun 2019 di Kotamobagu,namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanyaHal 2 dari 5 halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PN KtgPenetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksipenerimaan Calon Prajurit TNIAD Tahun 2019 tersebut; Bahwa orang tua MUH.ADRIAN NUR berdomisili diTakalar Kel/Desa Parappunganta Kec, Polongbangkeng Utara KabupatenTakalar Provinsi Sulawesi Selatan, Telah memberikan mandate
lakilakibernama MUH.ADRIAN NUR; Bahwa MUH.ADRIAN NUR tersebut berkeinginan untukmengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNIAD Tahun 2019 di Kotamobagu,namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanyaPenetapan Wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksipenerimaan Calon Prajurit TNIAD Tahun 2019 tersebut; Bahwa orang tua MUH.ADRIAN NUR berdomisili diTakalar Kel/Desa Parappunganta Kec, Polongbangkeng Utara KabupatenTakalar Provinsi Sulawesi Selatan, Telah memberikan mandate
H. SULKARNAEN, S.PEL., MM.
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA METRO JAYA Cq. POLRES METRO JAKARTA UTARA
92 — 53
Sedangkan, dokumen yangmenjadi dasar keberatan atas penghitungan suara menurut ahlidari KPU adalah DB2, dan C5 untuk dasar meneruskankeberatannya di KPU Provinsi DKI Jakarta yang telah diterimaoleh penerima mandate DPC Partai Demokrat.14.Bahwa adanya fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Termohonmelaksanakan gelar perkara dan seluruh peserta gelar perkaramerekomendasikan perkara a quo untuk dihentikan penyidikannya(SP3) dengan alasan Terlapor Sdr.
MUHAMMAD HARAHAP, dibawah sumpah, memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres metro Jakarta Utarasebayak 2 (dua) kali sebagai saksi pihak yang mendapat mandate dariPemohon sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jakarta Utara untukmengambil rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU.
FIAN BUDIARTO, dibawah sumpah memberikan keterangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa saksi diberikan mandate oleh DPC Parta Demokrat Jakarta Utarauntuk mengikuti rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu di JakartaUtara;Bahwa jika tidak ada mandate dari DPC, tidak diperbolehkan masukmengikuti sidang rekapitulasi;Bahwa yang mendapat mandate adalah 4 orang yaitu saksi, MuhammadHarahap, Ahmad Irfan dan Muas Effendi sehinggahak sebagai penerimamandate
pemegang mandate DPC Partai Demokrat untukmengikuti sidang penghitungan suara (Rekapitulasi);Bahwa syarat untuk mengikuti ruang sidang rekapitulasi hasil perhitungansuara di KPU harus menggunakan surat mandat dari DPC, jika tidakpunya mandate tidak akan diizinkan masuk ruang rapat;Bahwa waktu ikut sidang rekapitulasi saat itu saksi ada melakukanintrupsi karena ada yang tidak sesuai dengan penghitungan suara antaradi kecamatan dengan yang ada di KPU.Bahwa oleh karena interupsi tidak ditanggapi saksi
mengambil surat Suara tanpa mandate dari DPC PartaiDemokrat.Bahwa Sdr.
TOAR MAMAHANI
27 — 7
mengikutiseleksi penerimaan calon TNI Tahun 2018;e Bahwa Pemohon dengan Ryan Jeremy Ratu adalah adik ipar pemohon;e Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tanggal 02 Agustus 2014 dan setelahmenikah tinggal dirumah dinas kantor Navigasi Bitung;e Bahwa Ryan Jeremy Ratu tinggal dengan saksi dan pemohon di Bitung pada bulanJanuari 2015;e Bahwa Ryan Jeremy Ratu datang ke Bitung untuk sekolah dan sekarang akanmengikuti seleksi penerimaan TNI Tahun 2018;e Bahwa orang tua (ayah) Ryan Jeremy Ratu telah memberikan mandate
Bahwa Pemohon dengan Ryan Jeremy Ratu adalah adik ipar Pemohon;Page 3 of 6 Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PN Bite Bahwa saksi menikah dengan Pemohon tanggal 02 Agustus 2014 dan setelahmenikah tinggal dirumah dinas kantor Navigasi Bitung;e Bahwa Ryan Jeremy Ratu tinggal dengan saksi dan pemohon di Bitung pada bulanJanuari 2015;e Bahwa Ryan Jeremy Ratu datang ke Bitung untuk sekolah dan sekarang akanmengikuti seleksi penerimaan TNI Tahun 2018;e Bahwa orang tua (ayah) Ryan Jeremy Ratu telah memberikan mandate
57 — 21
Jawa Tengah, telahmemberikan mandate kepada Pemohon untuk mewakili kKedudukanmereka selaku orang tua/wali dalam Seleksi Penerimaan CalonTamtama TNI AD Tahun 2015 tersebut dengan pertimbangan bahwaPemohon berdomisili tetap di Kendari dan Pemohon adalah saudarasepupu dari AHMAD KHUZAINI bin KASMURI yang dipercaya untukbertindak selaku wali untuk mewakili kKedua orang tua AHMADKHUZAINI bin KASMURI tersebut;e Bahwa sejak Tahun 2012 AHMAD KHUZAINI bin KASMURI datang diKendari dan bertempat tinggal di
Jawa Tengah, telahmemberikan mandate kepada Pemohon untuk mewakili kKedudukan merekaselaku orang tua/wali dalam Seleksi Penerimaan Calon Tamtama TNI ADTahun 2015 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tetapdi Kendari dan Pemohon adalah saudara sepupu dari AHMAD KHUZAINI binKASMURI yang dipercaya untuk bertindak selaku wali untuk mewakili keduaorang tua AHMAD KHUZAINI bin KASMURP tersebut;e Bahwa sejak Tahun 2012 AHMAD KHUZAINI bin KASMURTI datang diKendari dan bertempat tinggal di
67 — 37
SM.001/PY-1/2014 memberi mandate kepada DIMAS ERFAN BURHANUDIN selaku Pimpinan Usaha Pos 144/KLT alamat Karangmojo Rt. 01 Rw. 01 Kingkang Wonosari Klaten dikeluarkan di Surakarta tanggal 2 Januari 2014Dikembalikan kepada pihak Koperasi Purna Yudha ;6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
Ketua Umum dan SUMARJO selakuSekretaris. 1 lJembar surat BPP Yayasan Gotong Royong Penca TNIPOLRI JL Semeru IIINo. 32 Surakarta dengan akte pendirian No. 531.05.67 NPWP 15821842 dan akteperubahannya, surat mandate No.
Ketua Umum danSUMARJO selaku Sekretaris,1 lembar surat BPP Yayasan Gotong Royong PencaTNIPOLRI JL Semeru IIT No. 32 Surakarta dengan akte pendirian No. 531.05.67NPWP 15821842 dan akte perubahannya, surat mandate No. SM.001/PY 1/2014memberi mandate kepada DIMAS ERFAN BURHANUDIN selaku Pimpinan UsahaPos 144/KLT alamat Karangmojo Rt. 01 Rw.
Ketua Umum danSUMARJO selaku Sekretaris,1 lembar surat BPP Yayasan Gotong Royong PencaTNIPOLRI JL Semeru IIT No. 32 Surakarta dengan akte pendirian No. 531.05.67NPWP. 15821842 dan akte perubahannya, surat mandate No. SM.001/PY 1/2014memberi mandate kepada DIMAS ERFAN BURHANUDIN selaku Pimpinan UsahaPos 144/KLT alamat Karangmojo Rt. 01 Rw.
Ketua Umum danSUMARJO selaku Sekretaris,1 lembar surat BPP Yayasan Gotong Royong PencaTNIPOLRI Jl Semeru IIT No. 32 Surakarta dengan akte pendirian No. 531.05.67NPWP. 15821842 dan akte perubahannya, surat mandate No. SM.001/PY 1/2014memberi mandate kepada DIMAS ERFAN BURHANUDIN selaku Pimpinan UsahaPos 144/KLT alamat Karangmojo Rt. 01 Rw.
20 — 10
diri pribadiHalaman 3, Putusan No. 279/Pdt/2016/PT SMGPenggugat untuk menyerahkan SHM No. 185, karena yang ingkarjanji pada pihak kell/Herna Lie (bukan pada Penggugat) adalahYayasan Abdi Magelang dimana kedudukan Penggugat pada waktuitu sebagai Ketua Yayasan Abdi Magelang yang turut sertabertanggung jawab atas perbuatan Yayasan Abdi Magelang.Bahwa gugatan Penggugat premature dan belum saatnya diajukankarena Tergugat tidak pernah membuat pernyataan yang isinyamemberikan janji dan atau memberikan mandate
DALAM POKOK PERKARA1.2.J:Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatanPenggugat kecuali yang secara nyata diakui dalam jawaban ini.Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon berlaku selakumutatis mutandis dalam jawaban pokok perkara ini.Bahwa point posita gugatan Penggugat tidak benar karenatergugat tidak pernah membuat pernyataan yang isinya memberikanHalaman 4, Putusan No. 279/Pdt/2016/PT SMGjanji dan atau memberikan mandate apapun sehubungan denganSHM 185 kecuali perdamaian bersyarat
Bahwa dalam akta damai tersebut tidak ada klausul mandate untukmenyerahkan SHM 185 pada Penggugat dan juga tidak adapengambil alihnan hutang Yayasan menjadi hutang pribadi padapenggugat ataupun pada pihak keIll (Herna Lie dalam hal ini), yangada adalah hutang Yayasan Abdi Magelang (Untuk selanjutnyadisebut sebagai YAM) dengan pihak kelll (Herna Lie) dimana padawaktu terjadi proses hutang piutang tersebut penggugat sendiri (.Handoko Tedjoatmoko, SH) menjabat sebagai Ketua YAM..
36 — 11
Jawa Tengah, oleh sebab ituorang tua ANGGA MEGA YOS IRMAGA telah memberikan mandate kepadapemohon untuk mewakili kKedudukan mereka selaku orang tua/wali dalam SeleksiHalaman dari9 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 19/Padt.P/2014/PN KkaPenerimaan Calon Tamtama TNIAD tahun 2014 tersebut dengan pertimbanganbahwa pemohon berdomisili tetap di Kel. Lasusua, Kec.
68 — 27
(Model BA.2KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN); 1 (satu) eksamplar surat pernyataan dukungan pasangan calonperseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemotahun 2017 (Model B.1 KWK PERSEORANGAN); 1 (satu) eksamplar rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan pasangancalon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil BupatiBoalemo (Model B.2 KWK PERSEORANGAN); 1 (satu) eksamplar surat mandate tim Nomor 004/TpKR.Boalemo/VIV2016 tanggal 29 Juli 2016; 1 (satu) eksamplar tim kampanye pasangan calon bupati
(Model BA.2KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN); 1 (satu) eksamplar surat pernyataan dukungan pasangan calonperseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo tahun2017 (Model B.1 KWK PERSEORANGAN); 1 (satu) eksamplar rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan pasangancalon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo(Model B.2 KWK PERSEORANGAN); 1 (satu) eksamplar surat mandate tim Nomor:004/TpKR.Boalemo/VIV2016 tanggal 29 Juli 2016; 1 (satu) eksamplar tim kampanye pasangan calon bupati
13 — 2
Tentang Surat Kuasa:Bahwa pasal 1792 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorangmemberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya,untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasaterdapat dua pihak yang terdiri atas: Pemberi kuasa atau lastgever (Instruction mandate); Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintahatau mandate melakukan sesuatu untuk dan
37 — 9
Yahyakepada saudari Sri Kadarwati, SH, tanggal 30 Nopember 2011, yang ditujukan di depanpersidangan hari Rabu, 25 Januari 2012, ternyata dalam Surat Kusasa Khusus tyersebuttidak diberi kuasa/wewenang atau mandate untuk mengajukan gugatan balik(Rekonpensi) kepada peneriam kuasa tetapi hanya khusus untuk menghadapi gugatan16dalam perkara perdata Nomor: 4075?
pdt.G/2011/PA.Jr dan tidak menyebutkan wewenangatau mandate lainnya, sehingga gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan KuasaTergugat telah melampaui batas wewenang atau mandate yang diberikan oleh PemberiKuasa kepada Penerima Kuasa; 2.
Bahwa, berkenaan dengan tidak diberikannya hak/wewenang atau mandat oleh PemberiKuasa kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), maka apayang dilakukan oleh Penerima Kuasa telah melampaui wewenang atau mandate yangdiberikan dalam Surat Kuasa Khusus; 3. Bahwa, oleh karena tidak diuraikan secara tegas tentang kekhususannya dalam SuratKuasa Khusus, sedang Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2011, disebutkan hanyauntuk menghadapai gugatan perkara perdata Nomor: 4075?
Sehingga gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan Kuasa Tergugattelah melampaui batas wewenang atau mandate yang diberikan oleh Pemberi Kuasakepada Penerima Kuasa) tidak melampaui batas kewenangan; BAhwa, karena kuasa yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa tidakmelampaui batas kewenangan untuk mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), makasudah sewajarnya gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dapat diterima; Bahwa, selanjutnya terhadap dalildalil jawaban pertama dan dulplk TregugatRekonpensi
45 — 37
UU 18 tahun 2003 pasal 4 ayat 1, 3 dan PutusanNomor 101/PUUVII/2009 (BUKTI P9) bukan merupakansuatu Tindakan hukum Tata Usaha Negara untuk melakukanperbuatan hukum publik dengan adanya kewenangan yangberkaitan dengan suatu jabatan, sehingga kewenangan TUNTERLAWAN menjadi terhambat sehingga bertentangandengan UU dan Putusan MK yang dengan jelas menyatakanKetua Pengadilan Tinggi memiliki wewenang TUNberdasarkan atribusi (kKewenangan bevogdheit), dan bukansuatu delegasi (kewenangan legal power) dan mandate
Muchsanadalah pemindahan/pengalihan selurunh Kewenangan daridelegans (pemberi delegasi) kepada delegataris (penerimadelegasi) termasuk seluruh pertanggungjawabannya ; Mengenai mandate oleh Philipus M. Hadjon berpendapatbahwa dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuankewenangan atau pengalihtanganan kewenangan.Sedangkan Prof.
ANERUDIN HAMID
13 — 15
saksisaksi yang bernamaNASIR LUNI dan IDRIS MILE yang pada pokoknya menerangkan bahwapemohon mengajukan wali terhadap anak yang bernama LA ODE ALI SABANkhusus untuk mengikuti seleksi calon anggota TNIAD DI kota Bitung dan orangtua kandung dari anak tersebut saat ini berada di Muna Sulawesi Tenggara ;Menimbang bahwa dipersidangan dari keterangan saksi juga menerangkanbahwa orang tua kandung dari LA ODE ALI SABAN juga tidak keberatan kalauanaknya akan mengikuti seleksi tersebut dan telah memberikan mandate
1.Makmur bin H. Yusuf
2.Rita Sulami binti Sukiran
11 — 0
kemudian paraPemohon disuruh mengurus Itsbat Nikah ke Pengadilan agamaBanjarmasin; Bahwa maksud dan tujuan mengajukan Itsbat Nikah ini untuk keperluarmelengkapi administrasi dalam proses pembuatan akta Lahir anak;Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan, bahwa pernikahanPemohon dengan Pemohon II tidak bisa diitsbatkan nikahnya karena wallnikah keliru, seharusnya kalau tidak ada wali nasab, maka wali hakim dan yangdisebut wali hakim itu hanya Kepala kantor Urusan Agama atau orang yangdiberi mandate
41 — 12
pupuk sampai keBelawan berhubung pak Kiat alias Kiat sudah sering melihat terdakwa menyalurkanpupuk bersubsidi kekampungnya di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiangdan menurut Pak Ramli ada keponakannya yang bernama KRISNA kerja di Belawandan katanya Krisna pernah mencari langganan pembelian pupuk untuk dibeli bosnya/majikannya dan minta diantar sampai di Belawan seberapa banyakpun dipesan danuntuk meyakinkannya terdakwa mengalku Distributor/penyalur pupuk didaerah AcehBiruen dengan menunjukkan mandate
Kiat alias Kiat sudah sering melihat terdakwa menyalurkanpupuk bersubsidi kekampungnya di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiangdan menurut Pak Ramli ada keponakannya yang bernama KRISNA kerja di BelawanHal 9Put No. 2846/Pid.B/2015/PN.Mdndan katanya Krisna pernah mencari langganan pembelian pupuk untuk dibeli bosnya/majikannya dan minta diantar sampai di Belawan seberapa banyakpun dipesan danuntuk meyakinkannya terdakwa mengalku Distributor/penyalur pupuk didaerah AcehBiruen dengan menunjukkan mandate
40 — 6
Bahwa, saudara Pemohon bernama Rinduawan telah meninggal duniabulan Mei 2021 karena sakit; Bahwa, Rinduawan belum pernah menikah sehingga tidak mempunyaisuami atau keturunan ataupun anak angkat; Bahwa, kedua orang tua Rinduawan sudah lama meninggal dunia; Bahwa, saudara dari Rinduawan ada yang telah meninggal dunia yakniUmar Hasan mempunyai anak 6 orang dan Risman mempunyai anak 2orang; Bahwa, Rinduawan ada meninggalkan uang di Bank yang akan dicairkanoleh Pemohon, karena Pemohon yang mendapat mandate
ROBERT BALO
20 — 17
Takalar oleh sebab itu memberikan mandate kepada pemohonselaku orang tua Bahwa sejak Bulan april 2017 WAHYUDI JAYA PRATAMA datang ke Bitung dan tinggal dirumah Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengankepentingan seleksi penerimaan TNIAD Tahun 2018 perlu adanya penetapan wali dariPengadilan Negeri Bitung ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat menerima, memeriksa dan menetapkansebagai berikut:1.
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak relevansinya pertimbangan hukum Hakim A quodiuraikan dibawah ini.Bahwa kesalahan atau kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding dalammenilai Dalil Jawaban posita 13, tanggal 5 Agustus 2015, dalil Tergugatposita 13 diangkat kembali Sbb;Bahwa terhadap dalil para Penggugat posita 8 dan posita 9 Tergugateee ee ener reeset eeeee eee aaaaaaaaeaeeeeeeenes dan selanjutnya, oo... eeeeeeeeeeeeeeesbahwa mandate/rekomendasi bagi nama yang disebutkan dalam ObjekSengketa dari matarumah/keturunan perintah
Mandate/rekomendasi sudah dilegalkan di Tahun 2008,Tahun 2015 baru dipersoalkan, bahkan menurut Wempy Dirk Parinusssasetelah masa jabatan Tahun 2008 berakhir madate/rekomendasi tersebutsudah dikembalikan tetapi matarumah/keturunan perintah masihmenghendaki untuk menjabat Kepala Pemerintah Negeri di Tahun 2015lagi.Bahwa dalil Tergugat posita 13 tidak menyinggung soal masa jabatanKepala Pemerintah Negeri Ameth, Kecamatan Nusa Laut, KabupatenHalaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 344 K/TUN/2016Maluku
Tengah tetapi menyinggung soal mandate/Rekomendasi yangsudah diberikan untuk kedua kalinya yaitu di Tahun 2008 dan di tahun2015.
Bahwa dalil Tergugat posita 13Jawaban dimaksudkan bahwa kenapa Para Penggugat tidakmempersoalkan mandate/rekomendasi tersebut pada Tahun 2008, tetapidipersoalkan di Tahun 2015.Bahwa kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim Tingkat Banding dalammenilai atau memaknai dalil Posita 13 Jawaban Tergugat yangdihubungkan dengan Alat Bukti Surat T11 berupa Berkas Usulan CalonRaja Negeri Ameth a.n Wempy Dirk Parinussa Tahun 2008, padahal dalamalat bukti surat T11 tersebut tidak menyebutkan bahwa berkas UsulanCalon
322 — 81
yang timbul, yakni sebesar ; Rp.1.536.000.000, (satu milyard lima ratus tiga puluh enam jutarupiah) dan, bungs sebesar 2,5% X Rp. 1.536.000.000 = Rp38.400.000, setiap bulanya sejak bulan Januari 2008 sampaidengan bulan gugatan perkara ini di ajukan Rp. 38.400.000 X5 bulan ) = Rp. 192.000.000, sehingga total kerugian yangditimbulkan sebesar ; Rp. 1.728.000.000, satu milyardtujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah ;Bahwa selain hal hal tersebut, ternyata Tergugat II sebagaiKuasa Pembeli atau Buyers mandate
= TELAH melakukan perbuatan/tindakan melampauikewenanganya selaku KUASA PEMBELI mandate buyers dengancara membuat addendum yang MENYIMPANG dari PerjanjianPokoklAsal, khususnya terhadap harga batubara yang DITURUNKANdari harga Rp.205.000, 1 Metric Ton menjadi 178.000, /MetricTon. Dan merubah spesifikasi menjadi Total Moisture (AR): 33 % max.
YANG TIDAK MEMPUNYAI dan/atauMELAMPAUI wewenang dalam kedudukanya selaku buyer mandate ,dengan demikian secara yuridis vide Pasal 1320 KUH.Perdataterhadap addendum a quo SUDAH tidak memenuhi syarat subyektifsahnya suatu perjanjian/perikatan karena kecakapan/kedudukanyang sah Terggugat II untuk MEMBUAT, MENAWARKAN, MERUBAHperjanjian pokok, dan MENANDATANGANI Addendum adalah adapada diri Terggugat !
80 — 51
(Foto kopi sesuai dengan Asli); Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman130131, Penulis : Philipus M Hadjon dan kawankawan, yangmenjelaskan tentang Kompetensi, atribusi, delegasi, mandate.(Foto kopi sesuai dengan Asli); Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 73/G/2014/PTUNJKT.
Bangunan di Taman Kedoya Permaitanggal 24 Mei 2014 atas nama Lenni Herijanni S (Bukti P1) yang diterbitkan olehKepala Suku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat atas namaTergugat ( Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta), jika dihubungkan dengan dasar hukum diatas maka KepalaSuku Dinas Perizinan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku telah memperoleh pelimpahankewenangan berupa mandate
Pada mandate, wewenang pemerintahan dilakukan olehmandataris atas nama dan tanggung jawab mandans, namun tanggung jawab dantanggung gugat tetap pada pemberi mandate. Selain itu terdapat sifat khusus yangdiberikan oleh Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2009 (Bukti P28) mengenaimandate tersebut yakni setiap saat pemberi mandate dapat menggunakan sendiriwewenang yang dilimpahkan itu. Adapun analisa Majelis Hakim mengenai mandate inisejalan dengan pendapat ahli Dr.
Dian Puji Simatupang, SH, MH yang menyatakanbahwa mengenai mandate kewenangannya bisa ditarik begitu saja oleh pejabat yangberwenang pemberi mandate.; 2 Menimbang, bahwa dalam Gugatan aquo, Penggugat mendudukkan KepalaDinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta sebagai Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sudahmerupakan subjek Tergugat yang berdasarkan hukum telah tepat, danberdasarkan Bukti P28 tersebut diatas maka Tergugat juga secara juridisbaik dari segi