BUNYANI LAYS atau BUNYANI melawan Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw, dan terhadap

KetuaPengadilan Negeri Slawi untuk menerima teguran (aanmanning),sehubungan dengan permohonan eksekusi hak tanggungan yangdiajukan Terlawan , sebagaimana dengan perkara yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi No. 04/Pdt.Eks/2013/PNSlw.2.

Perkara No.11/Pdt.G.VZ/2010/PN.Bbs, yang merupakan perlawananPELAWAN terhadap lelang eksekusi perkara No.03/Pdt.Eks/2010/PN.Bbs.4. Bahwa karena PELAWAN tidak secara sukarela melunasihutangnya kepada TERLAWAN maka untuk memperolehpelunasan hutang PELAWAN tersebut, pada tanggal 19 April2010 TERLAWAN telah mengajukan permohonan eksekusi HakTanggungan kepada Pengadilan Negeri Brebes, yang diregistrasidengan perkara No.03/Pdt.Eks/2010 /PN.Bbs.

Hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG yang juga telah dinyatakandalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi No.04/Pen/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal 30 Desember 2013 tentangPenunjukan Panitera Pengadilan Negeri Slawi Sebagai PihakPenjual dan telah diumumkan dalam Pengumuman PertamaPenjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal 13 Januari 2014 jo.

Pengumuman Kedua LelangHalaman 14, Putusan No. 8/PDT/2015/PT SMGEksekusi Hak Tanggungan No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal30 Januari 2014.30.Bahwa TERLAWAN bukanlah pihak Penjual dalam eksekusilelang tersebut dan tidak memiliki Kewenangan untuk menetapkannilai limit lelang.

Penentuan nilai limit lelang sepenuhnyamerupakan hak dan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi,terbukti dengan dikeluarkannya Penetapan Nilai Limit Lelangoleh Ketua Pengadilan Negeri Slawi sesuai Penetapan No. 04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw tanggal 10 Desember 2013, yang akandibuktikan pada persidangan pembuktian nantinya.31.Bahwa dari uraian diatas terbukti bahwa penetapan nilai limitlelang eksekusi No.04/Pdt.Eks/2013/PN.Slw telah dilakukan olehpihak atau instansi yang berwenang serta telah sesuai danmemenuhi

Menetapkan bahwa sisa hutang Pelawan selaku Termohon Eksekusi kepada Terlawan selaku Pemohon Eksekusi adalah 32 x Angsuran = Rp 51.600.000,00 (Lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ditambah biaya eksekusi No. 1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr;4. Menetapkan menunda/menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi No.1/Pdt.Eks/2015/PN.Pwr sampai adanya Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;5.

Tanggal 4 Januari 2007 maupun Perjanjian Penyelesaian Pernikahan 2006/XII/2 Tanggal 22 Desember 2006 yang dilampirkan oleh Terlawan / Pemohon Eksekusi Pada Permohonan Eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama No 002/Pdt.Eks/2016/PA.Smg Tanggal 01 September 2016 yang teregister dalam Perkara No. 4 / Pdt. Eks / 2021 / PA.

Smg Tanggal 06 Agustus 2021 ;

Pada waktu proses eksekusi perkaraNo.06/Pdt.Eks/2013/PN.Cbn sedang di proses oleh KetuaPengadilan Negeri Cirebon, tibatiba surat kuasa untukmemohon eksekusi No.06/Pdt.Eks/2013/PN.Cbn di cabut olehPemberi Kuasa (Tergugat / Hermanto Ong ) ( bukti P.4).b. 3. Oleh karena itu saya (Penggugat) tidak dapat melakukaneksekusi perkara No.06/Pdt.Eks/2013/PN.Cbn karena suratkuasanya telah dicabutb. 4.

P.1:Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar Panjar BiayaPerkara Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2013/PN.CbnRp.800.000, (Delapan ratus ribu rupiah) yang disetoroleh Penggugat.2. P.2: Kwitansi Surat Kuasa Tambah Bayar perkara No.06/Pdt.Eks/2013/PN.Cbn sebesar Rp. 10.000.000,(Sepuluh Juta Rupiah ) yang disetor oleh Penggugat.3. P.3:Kwitansi telah terima dari : Kasir Keuangan PerkaraPerdata Pengadilan Negeri KI.!

Cirebon untuk kelebihanbiaya perkara No.06/Pdt.Eks/2013/PN.Cbn sebesarRp.10.328.000, (Sepuluh juta tiga ratus dua puluhdelapan ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh PenerimaHermanto Ong.4. P.4: Surat Pencabutan Surat Kuasa sebagai pemohonEksekusi di Pengadilan Negeri CirebonNo.06/Pdt.Eks/2013/PN.Cbn.5. P.5:Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggai 02September 2015 No. 02/Pdt.G/2015/PN.Cbn.6. P.6:Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Maret2016 No. 62/Pdt/2015/PT.Bdg.7.

Foto copy Kwitansi Pembayaran DP / uang muka pendaftaran No.06/Pdt.Eks/2013 tertanggal 2 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda T2;3. Foto copy Kwitansi Pembayaran uang panjar teguran perkara eksekusiNo. 06/Pdt.Eks/2013/PN.Cn tertanggal 25 Juni 2014, selanjutnya diberitanda T3;4. Foto copy Pencabutan Surat Kuasa sebagai Pemohon Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2013/PN.Cn tertanggal 6 Maret 2016, selanjutnya diberi tandaT4;5.

Foto copy Surat Kesepakatan kedua belah pihak No.10/Pdt.Eks/2016/PN.Cbn Jo No. 06/Pdt.Eks/2013/PN.Cn tertanggal 13Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda T5;6.

Bjb Halaman 2 dari 15 halaman28 Agustus 2018 yang sesuai dalam Berita Acara Sita Eksekusi HakTanggungan Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 26 September 2018yang ditandatangani oleh Para Pihak dan atas Berita Acara Sita EksekusiHak Tanggungan Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 26 September2018 Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi HakTanggungan tersebut;4.

Bahwa menilik Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan Berita Acara SitaEksekusi Hak Tanggungan Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 26September 2018, sebagai pemohon adalah Putu Udyana Arjasa Putra danEdya Maulana, bertindak untuk dan atas nama : PT. BANK SYARI'AH,berkedudukan di Jakarta Pusat, oleh karena ternyata dalam hal iniPenggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT.

Trikora No. 4BanjarbaruAtas Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28 Agustus 2018 dan sebagai pelaksanalelang adalah Tergugat II;Putusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA.

Bjb Halaman 3 dari 15 halaman6.10.Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II atas Penetapan KetuaPengadilan Agama Banjarbaru Nomor 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb tanggal 28Agustus 2018, Penggugat tidak diajak bermusyawarah untuk menentukanharga limit lelang sehingga terhadap limit lelang yang ditetapkan sebesarRp. 261.250.000, sehingga Penggugat merasa dirugikan;Bahwa lelang yang diselenggarakan oleh Tergugat II tersebut berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb

BANK SYARIAH,sebagaimana yang tertera dalam Penetapan Ketua Pengadilan AgamaBanjarbaru Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA.Bjb;Bahwa penyebutan pihak yang salah dalam suatu Penetapan KetuaPengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 1/Pdt.Eks/2018/PA,Bjb, yangPutusan Nomor 199/Pat.G/2019/PA. Bjb Halaman 9 dari 15 halaman27.28.29.terdapat lrahlrah "BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "dapat menimbulkan ketidak pastian hukum oleh karenanya adalahBatal Demi Hukum;b.

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penetapan Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN Gto tanggal 24 Juli 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN Gto tanggal 26 Juli 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat (

Lauw Kasin sebagaimana terurai dalam Berita Acara Eksekusi Nomor: 1/Pdt.Eks/2017/PN.Kdr. dan Berita Acara Penyerahan Nomor: 1/Pdt.Eks/2017/PN.Kdr, yang menyatakan batas-batasnya :

- M E N G A D I L I- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya ;- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;- Menyatakan Sita Eksekusi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2014/PN.SKW adalah sah dan berharga ;- Mempertahankan Sita Eksekusi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pdt.Eks/2014/PN.SKW ;- Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi Daftar Nomor: 01/PDT.EKS/2014/PN. SKW, pada hari Selasa tanggal 2 September2014 Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah KetuaPengadilan Negeri Singkawang telah melaksanakan Sita Eksekusi,antara lain:Sertipikat Hak Milik No.1893/Sedau, seluas 5.314 m2 atas nama ALISABUDIN ( Pelawan );2.

Raya Sedau Singkawang sebagaimana BeritaAcara Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2014/PN PN. SKW.. Bahwa Terlawan sependapat dan membenarkan dalil Pelawanpadabutir 2 Perlawanannya yang menyatakan PaniteraPengadilan Negeri Singkawang atas perintah Ketua PengadilanNegeri Singkawang telah meletakan Sita Eksekusi atas tanahaquo..

., dan selanjutnya terbitPenetapan Sita Eksekusi pada tanggal 05 Juni 2014 No. 01/Pdt.Eks/2014/PN.SKW., dan kemudian telah diterbitkanPenetapan Eksekusi Lelang pada tanggal 29 September2014. Dari masingmasing Penetapan tersebut secara hukumwajib diberitahukan kepada Pelawan melalui RelaasPemberitahuan.Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2015/PN.SKW.7.

Sehingga jelas dan nyatanyata, sesuai denganBerita Acara Penyitaan Eksekusi No. 01/Pdt.Eks/2014/PN.SKW. tanggal 02 September 2014, pelaksanaan SitaEksekusi juga telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh Lurahselaku Instansi yang berwenang untuk mewakili warga sesuaiUndangundang..

, sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur dan setempat dikenal dengan nama Jl.Raya Sedau Singkawang sebagaimana Berita Acara Sita EksekusiNo. 01/Pdt.Eks/2014/PN PN.

M E N G A D I L I:

DALAM PROVISI

• Menyatakan menolak Provisi Para Pembantah;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa Para Pembantah adalah Para Pembantah yang benar;
3. Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapat

dilaksanakan (Non Executable);

Menyatakan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor :2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 29 Maret 2021, TIDAK DAPATDILAKSANAKAN (NONEXECUTABLE);7. Menyatakan batal terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor :2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 29 Maret 2021;8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan7 Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar biaya perkarayang timbul;Dan/atau:Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Praya cg.

Dalam Pokok Perkara halaman 9 angka 6 dan 7sebelumnya tertulis:Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya,tertanggal 29 Maret 2021, dirubah menjadi Penetapan Pengadilan NegeriPraya Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya., tertanggal 8 April 2021;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalamPerma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan denganmenunjuk Pipit Christa Anggreni Sekewael,

Fotocopy Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Praya No.2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya tertanggal 8 April 2021, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda P5;6. Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 26 tertanggal 12 April 2021, yangdibuat dihadapan Notaris Chuck Wijaya,S.H., M.Kn, selanjutnya padafotokop!

/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapatdilaksanakan (Non Executable) dan menyatakan batalnya PenetapanPengadilan Negeri Praya Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya, yang telahdilaksanakan pada tanggal 8 April 2021, maka oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat karena Para Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yangbenar maka terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor:2/Pdt.Eks/2021/PN.Pya, tanggal 8 April 2021 haruslah dinyatakan tidak dapatdilaksanakan (non executable) dan membatalkan Penetapan

Menyatakan hukum Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri PrayaNomor 2/Pdt.Eks/2021/PN Pya tertanggal 8 April 2021 tidak dapatdilaksanakan (Non Executable);4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya Nomor:2/Pdt.Eks/2021/PN. Pya, yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 April2021;5. Menolak bantahan Para Pembantah untuk selain dan selebihnya;6.

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Tegal No. 06/Pdt.Eks/2003/PN.TGL,No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.TGL, tanggal 2 Juni 2004 telah melebihi danmenyimpang dari putusan PK. No. 516 PK/Pdt/1998 tanggal 20 November2002, karena dalam keputusan PK tersebut tidak ada perintah untukmemulihkan dan menyerahkan kembali tanah pekarangan seluas 930 m?Sertifikat Hak Milik No. 636 an. Abas Toya Bawazier terletak di DesaCabawan, Kecamatan Margadana, Kotamadya Tegal, dan tanah berikutrumah seluas 332 m?

Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri No.06/Pdt.Eks./2003/PN.Tgl. dan No. 07/Pdt.Eks./2003/PN.Tgl. tanggal 2 Juni2004 telah melebihi dan menyimpang dengan amar putusan PK. No. 516PK/Pdt/1998 tanggal 20 November 2002, karenanya batal demi hukum ;6. Menyatakan menangguhkan pelaksanaan eksekusi dengan putusan Selamenunggu proses putusan ini berkekuatan hukum tetap ;7.

No. 2106 K/Pdt/200607/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni 2004 yang dimohonkan dibatalkan tersebut SUDAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUMYANG BERLAKU, karenanya sah dan berkekuatan hukum mengikat..

./2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks./2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni2004 tersebut.

Bahwa Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal No.06/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl dan No. 07/Pdt.Eks/2003/PN.Tgl tanggal 2 Juni2002 yang diterbitkan setelah adanya upaya perdamaian (islah) antara duabelah pihak selama 8 (delapan) bulan akan tetapi gagal tersebut sudahdipertimbangkan secara komprehensif dan sempurna berdasarkan peraturanperundangan yang berlaku, karenanya sah dan berkekuatan hukum ;.

/Pdt.Eks/2014/PN Byl melalui lelang email;Bahwa Pelawan telah diberi teguran/aanmaning berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byltanggal 28 Agustus 2014;Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 61/Pdt.Plw/2015/PN Krg6.

Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 26 September 2014, diberi tanda bukti T 7;9.

Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 22Juli 2015, diberi tanda bukti TT.IIl 3;. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 6 Mei 2015, tentang Lelang Eksekusi,diberi tanda bukti TT.III 4;. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor02/Pdt.Eks.Del/2014/PN Krg jo. Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 13Mei 2015 tentang Perintah Menjual Dimuka Umum (Lelang), diberi tandabukti TT.IIl 5;.

Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 8Desember 2014, tentang Sita Eksekusi, diberi tanda bukti TT.III 6;. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor02/Pdt.Eks.Del/2014/PN Krg jo. Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 24Desember 2014, diberi tanda bukti TT.IIl 7;. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor9/Pdt.Eks/2014/PN Byl, Tanggal 28 Agustus 2014 tentang panggilanTermohon, diberi tanda bukti TT.IIl 8;.

Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 16 September 2014, diberi tanda bukti TT.III 9;10.Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 2 Oktober 2014, diberi tanda bukti TT.III 10;11.Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda bukti TT.III 11;12.Fotocopy Berita Acara Peneguran (Aanmaning) Nomor 9/Pdt.Eks/2014/PNByl, Tanggal 30 Oktober 2014, diberi tanda bukti

Tentang Para Pemohon Dan Kepentingan Para Pemohon;1.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 448/PK/Pdt/2014 juncto Nomor 850 K/Pdt/2012 juncto PutusanNomor 336/Pdt/2011/PT.SMG juncto Putusan Nomor 193/ Pdt.G/2010/PN.SMG juncto Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Ir.

Putusan Nomor 44 P/HUM/2017PN.SMG juncto Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Tan Hwee Sing adalah Pemilik yang sahatas sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berada diatasnyasebagaimana terbukti dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor279, Surat Ukur, 527/1995, tanggal 1711995, seluas 101 m, terletakdi Kelurahan Kauman (dahulu Kartohardjo), Kecamatan SemarangTengah, Kota Semarang;3.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 448/PK/Pdt/2014 juncto Nomor 850 K/Pdt/2012 juncto PutusanNomor 336/Pdt/2011/PT.SMG juncto Putusan Nomor 193/Pdt.G/2010/PN.SMG juncto Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Ong Ting Liep adalah pemilik yang sahatas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan ruko yang beradadiatasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yang masingmasing:a.

Putusan Nomor 44 P/HUM/201711.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 448/PK/Pdt/2014 juncto Nomor 850 K/Pdt/2012 juncto PutusanNomor 336/Pdt/2011/PT.SMG juncto Putusan Nomor193/Pdt.G/2010/PN.SMG juncto Penetapan Eksekusi dari Ketua PNSemarang Nomor 02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG, Tjen Lien Njan adalahpemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rukoyang berada diatasnya sebagaimana terbukti dalam Sertipikat yangmasingmasing:a.

(Bukti P38);39.Fotokopi Penetapan Eksekusi dari Ketua PN Semarang Nomor02/Pdt.Eks/2013/PN.SMG. (Bukti P39);40.Fotokopi Putusan PTUN Semarang Nomor 03/P/PF/2015/PTUN.SMG.,tanggal 14 Januari 2016. (Bukti P40);41.Fotokopi Penetapan Eksekusi dari Ketua PTUN Semarang Nomor03/PEN/P/PF/2015/PTUN.SMG, tanggal 20 April 2017.

Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal4 Januari 2012 Nomor : 03/Pdt.Eks/2011/PN Pkl sebidang tanah berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 00527/Sugihwaras; Surat Ukur Nomor: 9/Sugihwaras/207 tanggal 28 Mei 2007 Luas + 143 M2 atasnama LannySetiawati terletak di Kelurahan Sugihwaras; Kecamatan Pekalongan Timur;Kota Pekalongan dilaksanakan sita eksekusi perkara Nomor : 03/Pdt.Eks/2011yang dimohonan oleh Terlawan, untuk selanjutnya mohon disebut sebagaiTANAH OBYEKSENGKETA

APHT / 2011/PN Pkl tanggal 7 Oktober 2011; selanjutnya diberitanda bukti P.2 ;Foto copy Relas Panggilan Kepada Termohon Eksekusi No. 03/Pdt.Eks.

O3/Pdt.Eks/2OI/PN Pkl tanggal 4 Januari2012, setelah Majelis memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan para pihakdalam perkara ini ternyata bahwa Penetapan Eksekusi No.03/Pdt.Eks/2011/PN.Pk1.tanggal 21 Pebruari 2011 jo.

Berita Acara Eksekusi (Pengosongan) No.03/25Pdt.Eks/2011/PN.Pkl. tanggal 05 Maret 2012 berdasarkan Risalah lelang Nomor :364/2010 tanggal 30 Nopember 2010;Menimbang, bahwa dari buktibukti surat yang diajukan oleh Pelawan yaitubukti P1 sampai bukti P12 ditemukan fakta bahwa proses pelaksanaan PenetapanEksekusi No.03/Pdt.Eks/2011/PN.Pkl. tanggal 21 Pebruari 2011 jo.

Berita Acara Eksekusi(Pengosongan) No.03/Pdt.Eks/2011/PN.PkI. tanggal 05 Maret 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pelawan dan bantahan Terlawan sertabukti yang diajukan pihak Pelawan dan Terlawan menurut pendapat Majelis bahwaPenetapan Eksekusi No.03/Pdt.Eks/2011/PN.PklI. tanggal 21 Pebruari 2011 jo.

Yuyuk Winarti sebagai Para Termohon Eksekusi.Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Klaten tertanggal16 September 2013, perkara perdata nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt, TermohonEksekusi telah diberi tegoran/aanmaning pada tanggal 30 September 2013, sesuaiBerita Acara Tegoran (Aanmaning) nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.Klt tanggal 30September 2013.Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita eksekusi berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Klaten Nomor : 17/Pdt.Eks

fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I 13;Sesuai fotokopi yang telah di legalisir Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt. tanggal 03 Januari 2014, atas tanah dan bangunan HMNo.689 Luas+/ 320 m2, terletak di desa Semangkak, Kecamatan Klaten,Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. yang selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.I 14;Sesuai fotokopi yang telah di legalisir Berita Acara Eksekusi Nomor 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt. tanggal 03 Januari 2014, atas tanah dan

Tanggal 11Mei 2015 Tentang : Perintah Lelang Eksekutorial (Ulang), yang selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II 3;Fotokopi Penetapan Ketua PN Klaten Nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt.

Tanggal 16September 2013 Tentang : Perintah Lelang Eksekutorial (Ulang), yang selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II 4;Fotokopi Berita Acara Tegoran (Aanmaning) Nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt.tanggal 30 September 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T II 5;Fotokopi Penetapan Ketua PN Klaten Nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.Klt.

Tanggal 18Desember 2013. yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIl6;Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt. tanggal 30Januari 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II 7;Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt. tanggal 03Januari 2014, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T II 7;Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/Pdt.Eks/2013/PN.KIt. tanggal 03Januari

Kediri,dari Pelawan sebagai pihak yang turut mempunyai hak atas obyek sengketatentu. tidak terima, karena mendasar keterangan dari TermohonEksekusi/Terlawan Tersita yang disampaikan kepada Pelawan bahwaPermohonan Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr atas nama MuhamadHeru Fahmi, SE/Terlawan Penyita ada dugaan rekayasa yang seharusnyadibuktikan dulu kejelasan dan kebenarannya;Bahwa, berdasarkan keterangan dari Termohon Eksekusi/Terlawan Tersitamenyampaikan bahwa ataS nama pemohon ~ eksekusi No.02/Pdt.Eks

Menyatakan batal Permohonan Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr;6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbulverset atau banding;7.

Bahwa Pelawan merupakan orang yang berhak atas tanah yang menjadiobyek sengketa dalam permohonan eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr;2.

Bahwa Terlawan menduga adanya rekayasa dalam permohonan eksekusiNo. 02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr karena terlawan tidak pernah = hadirdipersidangan;Menimbang, oleh karena pada petitum perlawanan yang diajukan olehPelawan adalah mengenal bantahan atas proses eksekusiNo.02/Pdt.Eks/2019/PN.Gpr dan meminta pembatalan permohonan eksekusi,sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perlawanan dariPelawan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa dalam Surat Perlawanannya

tertanggal 5 Februari2020 Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan merupakan orang yang berhak atastanah yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan eksekusi No.02/Pdt.Eks/2019/PN Gpr, dan sehingga Majelis Hakim merasa perlu untukmempertimbangkan:1.

./2014/PN.kKadl. telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :1.Bahwa, berdasarkan Relaas Panggilan Tegoran/AanmaningPengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdltanggal 25 Agustus 2014 Para Para Pelawan diminta menghadapdi Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa tanggal 2September 2014 guna menghadiri Tegoran dalam waktu 8(delapan) hari setelah diperingatkan/tegoran ini TermohonEksekusi bersedia memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kepada Pemohon Eksekusi, adapun Pemohon Eksekusi

Di posita,mendasarkan gugatan pada Relass Panggilan Tegoran/Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/204/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014 untuk menghadiri sidangAnmaning, agar Para Pelawan/Termohon Eksekusi bersediamemenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kepadaTerlawan/Pemohon Eksekusi yang mengandung cacad hukumdan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum. Adadan tidak adanya cacad hukum dapat diketahui tentang peristiwahukum yang mendasarinya.

ROMDHONterletak di Desa/Kelurahan Karangdowo, Kecamatan Weleri,Kabupaten Kendal, yang Terlawan beli dari Kantor PelayananKekayaan Negara Dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan, denganbukti GROSSE RISALAH LELANG No. 664/2011 tanggal 29Nopember 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegriKendal No. 2/Pdt.Eks/2014/PN.

DALAM PROVISIe Memerintahkan Para Terlawan dan atau siapa saja yangmendiami, menguasai secara fisik obyek eksekusi untuksecepatnya mengosongkan obyek eksekusi secara suka rela,yang di mohonkan Terlawan/Pemohon Eksekusi terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negri Kendal No. 2/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl, tanggal 9 Agustus 2014 ;Tl. DALAM KONPENSL:A. Menyatakan menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untukseluruhnya atau sitidaktidaknya tidak dapat diterima;B.

Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 2/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 25 Agustus 2014 ditujukan kepadaMekhrus Efendhi, diberi tanda P1;2. Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 4 September 2014 ditujukankepada Djoko Sri Wurjanto, diberi tanda P2;3. Foto Copy Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 17 September 2014 ditujukankepada Mekhrus Efendhi, diberi tanda P3;4.

Nomor 1913 K/Pdt/2015hukum yang berlaku karena eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kdssecara jelas dan tegas telah didasarkan pada Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1680K/Pdt/2010 tanggal 25 November 2011,fakta tersebut sesuai penetapanpenetapan yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Kudus dalam proses eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. dalam hal Putusan Peninjauan Kembali Nomor 596PK/Pdt/2003 dipergunakan sebagai dasar eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, maka menurut hukum eksekusi

Bahwa sesuai fakta hukumnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri KudusNomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, Nomor 1680K/Pdt/2010, Nomor 36/Pdt/2010/PT.Smg, Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 20 Desember 2013tentang Perintah Untuk Sita Eksekusi dan pelaksanaan sita eksekusi dalamBerita Acara Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds tanggal 2Januari 2014 telah terbukti cacat hukum sehingga tidak sah, maka sitaeksekusi atas barang/tanah objek sengketa dalam Berita Acara SitaEksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds

Putusan Nomor 02/Pdt.G/ 2009/PN.Kds tertanggal 2 Juli 2009sebagaimana terdaftar dalam Perkara Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds dapat dilaksanakan;Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 1913 K/Pdt/2015 Pelaksanaan eksekusi pengosongan dan Penyerahan Nomor13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, Nomor 1680 K/Pdt/2010, Nomor36/Pdt/ 2010/PT.Smg, Nomor 02/Pdt.G/2009/PN.Kds telah puladilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 hinggaselesai dan sempurna;2.

Fakta hukum tersebut sesuaiPenetapanPenetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriKudus dalam proses eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds. Dalamhal Putusan Peninjauan Kembali Nomor 596 PK/Pdt/2003dipergunakan sebagai dasar eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds, maka menurut hukum eksekusi seharusnya diajukan dandidasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1680 K/Pdt/2010 jo.

Oleh karena Pengadilan Negeri Kudus dalammelaksanakan Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kds telahterbukti melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (5) HIR, maka menuruthukum pelaksanaan sita eksekusi atas barang/tanah objek sengketadalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 13/Pdt.Eks/2013/PN.Kdstanggal 2 Januari 2014 adalah cacat hukum dan tidak sah;13.

Bahwa guna mengetahui apa yang dieksukusi dan apa dasar eksekusi Pelawanmengajukan permohonan salinan Penetapan Eksekusi Nomor01/Pdt.Eks/2021/PN.Jmb yang disebutkan dalam Risalah Panggilan Aanmaning/Tegoran tersebut akan tetapi sampai Perlawanan ini diajukan Pelawan belum jugamendapat Penetapan atau Permohonan dimaksud.

Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan haripersidangan dan memanggil pihakpihak yang berperkara pada waktu waktu yangditentukan untuk itu, dan memberi putusan dengan amar sebagaimana berikut:DALAM PROVISI :Menetapkan Menunda Pelaksanaan Eksekusi atas Penetapan Pengadilan NegeriJambi Nomor : 01/Pdt.Eks/2021/PN.Jmb, tanggal 8 Januari 2021. DALAM POKOKPERKARA:1.

Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik.2.Manyatakan bahwa Terlawan tidak berwenang dan tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan Permohonan Eksekusi atas Pelawan sebagaimana dimaksud dalamPenetapan Nomor: 01/Pdt.Eks/2021/ PN.Jmb, tanggal 8 Januari 2021;3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat PenetapanPengadilan Negeri Jambi Nomor: 01/Pdt.Eks/2021/PN.Jmb, tanggal 8 Januari2021 ;4.

/2021/PN Jmb tanggal 8 Januari 2021;DALAM POKOK PERKARA:4, Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 86/PDT/2021/PT JMB2 Menyatakan bahwa Terlawan tidak berwenang dan tidak mempunyaikapasitas untuk mengajukan permohonan eksekusi atas Pelawansebagaimana dimaksud dalam Penetapan Nomor: 01/Pdt.Eks/2021/PN Jmbtanggal 8 Januari 2021;3.

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan mengikat penetapanPengadilan Negeri Jambi Nomor: 01/Pdt.Eks/2021/PN Jmb tanggal 8Januari 2021;4. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;5.

/20014/PN.Pwd tertanggal 08 Agustus 2016.b) Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan PermohonanPenundaan Proses' Pelaksanaan Eksekusi Perkara No.06/Pdt.Eks/20014/PN.Pwd tertanggal 16 Agustus 2016.c) Surat Permohonan ke Ill Perlindungan Hukum dan PermohonanPenundaan Pelaksanaan Eksekusi Perkara No.06/Pdt.Eks/20014/PN.Pwd tertanggal 22 Agustus 2016.

Bahwa Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadapPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 10 Agustus2016 No.06/Pdt.Eks/ 2014/PN.Pwd tentang Pelaksanaan PerintahEksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagai PemohonEksekusi dalam perkara Eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd ;2. Bahwa dalam perkara eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd sebagaipihakpihaknya adalah Burita Yulianti (ic. Terlawan l) sebagai PemohonEksekusi melawan Suwarto bin Partorejo (ic.

No.06/Pdt.Eks/ 2014/PN.Pwd ;.

No. 199/Pdt/2017/PT SMGterdaftar dalam register perkara eksekusi No.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd,dalam perkara antara Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi melawanPara Pelawan sebagai Para Termohon Eksekusi ;.

EKSEPSISALAH MENGAJUKAN UPAYA HUKUM Bahwa pelaksanaan pengosongan yang diajukan oleh Terlawan berdasar Putusan Pengadilan No. 06/Pdt.Eks/2014/PN Pwd, yangmenurut Pelawan Putusan Perkara No. 06/Pdt.Eks/2014/PN Pwdtersebut tidak sah karena melanggar hukum sebagaimana dalilHal 32 Put. No. 199/Pdt/2017/PT SMGgugatan perlawanan pelawan angka 9 halaman 3 dalam pokokperkaranya.Bahwa suatu putusan Pengadilan yang sudah incraht, tidak bolehdigugat lagi.

02 Mei 2017 junctoPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN.Ton juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbntanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016,tertanggal 24 November 2016 dikarenakan cacat hukum;Dalam Pokok Perkara: WNMengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar (good opposant):Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tepat dan beralasan

;Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November2016 tidak memiliki Kekuatan eksekusi/non executabel;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbntanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PNTon tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas PutusanPeninjauan

Nomor 3714 K/Pdt/2019berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbntanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PNTbn tanggal 21 Juni 2017;8. Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan;9.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017, yang akan/sedang berjalan atas PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor598/PK/Pdt/2016, tertanggal 24 November 2016 adalah cacat hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;6.

Menghukum Terlawan II untuk menghentikan segala proses pelaksanaanlelang yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Malang bantuanberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn,tanggal 02 Mei 2017 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MalangNomor 01/Pdt.Eks/2017/PN Tbn juncto Perkara Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn, tanggal 21 Juni 2017;8.