M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Konsinyasi Nomor 1/Pdt.Kons/2022/PN.Jpa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 2 Februari 2022 tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencoret perkara perdata Permohonan Konsinyasi Nomor 1/Pdt.Kons/2022/PN.Jpa dalam buku register perkara perdata Permohonan pada Kepaniteraan Pengadilan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telahmelakukan Penitipan Uang (Konsinyasi) ke Pengadilan NegeriBengkalis guna penyelesaian pembayaran Ganti Rugi dimaksudsebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua PengadilanNegeri Bengkalis Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls tangggal06 Oktober 2014 dan Berita Acara Uang Titipan (Konsinyasi)Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls tangggal 14 Oktober 2014dan sampai saat ini uang yang dititipkan tersebut belumdiserahkan kepada siapapun karena belum ada putusan hukumyang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :01/PDT.KONS/ 2014/PN.Bls tangggal 06 Oktober 2014f. Berita) Acara Uang Titipan (Konsinyasi) Nomor01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls tangggal 14 Oktober 2014;g. Akta Perdamaian (Dading) Nomor 317 Tanggal 28 Oktober2015 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn., MHNotaris dih. Akta Addendum Perdamaian (DADING) Nomor 114 tanggal06 September 2016 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md.,SH., M.Kn., MH Notaris di Pekanbaru;i.

IRWAN, M.Si BupatiKabupaten Kepulauan Meranti untuk hadir dalam penyerahanuang konsinyasi tersebut;35) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor01/PDT.KONS/2014/PN.Bls Jo Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bengkalis serta Relaas yangtelah diterima Tergugat II, pada hari senin tanggal 19 Juni 2017berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Titipan (Konsinyasi)dan Kwitansi Nomor : 01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls Jo Nomor :Halaman 48 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017

Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yangdiperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls JoNomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriBengkalis serta Relaas yang telah diterima Tergugat II, pada hari senintanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Berita Acara Penyerahan UangTitipan (Konsinyasi) dan Kwitansi Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.BIs Jo Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls telah dilakukan penyerahanuang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :01/PDT.KONS/ 2014/PN.Bls tangggal 06 Oktober 2014;f. Berita Acara Uang Titipan (Konsinyasi) Nomor01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls tangggal 14 Oktober 2014;g. Akta Perdamaian (Dading) Nomor 317 Tanggal 28 Oktober2015 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn.,MH Notaris di Pekanbaru;h. Akta Addendum Perdamaian (DADING) Nomor 114 tanggal06 September 2016 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md.,SH., M.Kn., MH Notaris di Pekanbaru;i.

alamat atau salah subjek(error in persona).Bahwa dalam dalil posita Permohonan poin 10 halaman 4 menyatakanbahwa pada pokoknya Termohon tidak melaksanakan prosesmusyawarah adalah keliru, karena pada kenyataannya Termohon telahmelaksanakan proses Musyawarah tersebut, sebagaimana dalam suratundangan musyawarah tanggal 13 Juni 2019 Nomor298/UP.02.32.14/V1/2019, dan Berita Acara Kesepakatan tanggal 19062019 Nomor: 161/BA.32.14/V1I/2019 begitu pula dengan adanyapermohonan konsinyasi dengan Nomor : No. 2/Pdt.Kons

Dong Son danPihak Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dansebagaimana Perkara Permohonan No. 2/Pdt.Kons/2019/PN.Pwk yangmembuktikan telah terjadi proses konsinyasi sebelumnya ataspermasalahan yang terjadi dalam mekanisme musyawarah.Bahwa Termohon merasa keberatan atas dalil Posita Pemohon Padapoin 11 dan 12 halaman 4 yang pada pokoknya menitik beratkan tentangkeberatan atas besaran penggantian kerugian kepada Termohon ,karena pada pokoknya Termohon tidak berwenang dan berhak untukmenentukan

Bahwa Permohonan Penitipan Ganti Kerugian Termohon II diterimadengan Nomor Register Perkara : 2/Pdt.Kons/2019/PN Pwk.

KemudianHalaman 27 dari 38 Putusan Perdata Permohonan Nomor 244/Padt.P/2020/PN Pwk16.17.18.19.Termohon Il telah mengikuti selurun proses Penitipan Ganti kerugianterhadap bidangbidang tanah Pemohon (Pihak yang Berhak), sampaidengan dikeluarkannya Penetepan Penitipan Uang Ganti KerugianNomor : 2/Pdt.Kons/2019/PN tanggal 16 Januari 2020 dan Berita AcaraPenyimpanan Uang Ganti Kerugian Nomor : 2/Pdt.Kons/2019/PN Pwktanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 5.383.036.683, (Lima milyar tigaratus delapan puluh

menyatakan bahwa dalil Pemohon Pemohonmenolak pemutusan hubungan hukum atas dasar perkara a quo masihdalam proses di pengadilan dan juga putusannya belum mempunyaikekuatan hukum tetap (inkracht van geswijsfe) adalah penolakan yangtidak berdasar;Bahwa pemutusan hubungan hukum benar dilaksanakan pada tanggal13 Maret 2020 sesuai aturan untuk dilakukan setelah Penetapan dariPermohonan Penitipan Uang Ganti Kerugian dengan NomorHalaman 28 dari 38 Putusan Perdata Permohonan Nomor 244/Padt.P/2020/PN Pwk02/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor38/Pdt.KONS/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 38/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 19 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP9 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor :38/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor48/Pdt.KONS/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 48/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 19 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP11 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor :48/Pdt.Kons

Bahwa berdasarkan Permohonan tersebut diatas dikeluarkanlahPenetapan Pengadilan Negeri Kelas A Padang Nomor6/Pdt.Kons/2017/PN.Pdg tanggal 13 Desember 2017 tentang penawaranuang ganti kerugian terhadap objek perkara yang pada intinya menetapkanMemerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Padang Kelas A dengan dibantuoleh 2 (dua) orang saksi melakukan penawaran pembayaran uang gantikerugian dari Turut Tergugat.l kepada Tergugat ;10.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penawaran Pembayaran UangGanti Kerugian No.6/Pdt.Kons/2017/PN Pdg tanggal 14 Desember 2017yang menyatakan bahwa Tergugat bersedia menerima ganti kerugiantersebut ;Halaman 8 dari 19 hal Putusan Perdata Gugatan Nomor : 133/Pdt.G/2018/PN PdgBerdasarkan alasanalasan hukum tersebut diatas, kiranya cukupberalasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutus sebagai berikut : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;Apabila Majelis

Fotocopy Berita Acara No. 5/Pdt.Kons/2017/PN.Pdg tanggal 6November 2018 tentang pengmabilan uang ganti rugi atas nama Armedi,bukti Surat mana telah bermaterai dan bercap pos, untuk selanjutnyadisebut produk bukti Surat P 10 ;11. Fotocopy Peta Bidang Tanah 553/2015 tertanggal 25 Oktober 2015,bukti surat mana telah bermaterai dan bercap pos, untuk selanjutnyadisebut produk bukti surat P 11 ;12.

Fotocopy Berita Acara No. 5/Pdt.Kons/2017/PN.Pdg tertaanggal 6November 2018, bukti Surat mana telah bermaterai dan bercap pos, untukselanjutnya disebut produk bukti Surat P 18 ;19. Fotocopy Pemutusan Hubungan Hukum tertanggal 6 November2018 oleh Badan Pertanahan Kota padang, bukti surat mana telahbermaterai dan bercap pos, untuk selanjutnya disebut produk bukti surat P19;20.

Fotocopy surat penetapan No. 6/Pdt.Kons/2017/PN.Pdg tertanggal13 Desember 2017, surat bukti ini telah dibubuhi materai secukupnya, danjuga telah di cap pos, mohon disebut surat bukti T. 1 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak Tergugat. 2untuk hadir dalam persidangan tapi hingga perkara ini dilanjutkan pihakTergugat.2 tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah ;Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi dimuka persidangan yaitu saksi

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor26/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 26/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 24 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP9 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 26/Pdt.Kons

Majelis Hakim dalam perkara No.18/Pdt.Kons/2016/BPSK.B.Bdg.2. Bapak Kurniawan S.H., M.Si., Kepala Sekretariat Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung;Surat mana diterima oleh Ema Marlina, S.E., selaku Panitera pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung yang isinyasebagai berikut:1.

Bahwa Kami (Penggugat) telah menerima dengan baik Surat Panggilan(Relaas) dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Bandung Nomor 18/Pdt.Kons/2016/BPSK.B.Bdg tanggal 04September 2016 tentang Surat Panggilan (Relaas) untuk hadir dimukapersidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) padaPemerintah Kabupaten Bandung pada hari kamis tanggal 8 September2016 jam 11.00 WIB;2.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 18/Pdt.Kons/2016/BPSK.B.Bdg.;2. Bapak Kurniawan S.H., M.Si., Kepala Sekretariat Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung;Surat mana diterima oleh Ema Marlina, SE selaku Panitera pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Bandung yang isinyaHalaman 5 dari 23 hal Put. Nomor 825 K/Pdt.SusBPSK/2017sebagai berikut:1.

Nomor 825 K/Pdt.SusBPSK/2017sebanyak 4 (empat) kali malahan Pemohon telah mengirim SuratTanggapanya dalam Kop Surat Kantor Hukum Hutagalung, Ojoni & Rekandalam suratnya Nomor 621HOIIXI2016 perihal: tanggapan atas suratpanggilan (relas 3) Nomor 18/Pdt.Kons/2016/BPSK.B.Bdg tanggal 04September 2016, surat mana telah ditujukan kepada yth. Majelis Hakimdalam Perkara a quo di Jalan R.A.A Wiranata Kusumah Nomor 7 BaleEndah.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor35/Pdt.KONS/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 35/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 19 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP9 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor :38/Pdt.Kons

OZONIRISURYA DHARMA sudah tidak diketahui lagikeberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, maka PengadilanNegeri Pekanbaru telah mengeluarkan penetapan No. 02/ Pdt.Kons/eet ee tae ee i a a . ee iMenimbang bahwa sebelum penitipan/ konsignasi dilakasanakandipandang perlu terlebin dahulu pihak Pengadilan Negeri Pekanbarumelaksanakan penawaran konsignasi kepada DIDI BERNADI gunamemenuhi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 57/ Pdt.G/ 2014/PN.Pbr tanggal 24 September 2014, selanjutnya menetapkan

Foto copy surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 02/Pdt.Kons/2015/PN.Pbr . Jo. No. 57/Pdt.G/2014/PN.Pbr. tanggal 03 Juli 2015,yang diberi tanda bukti P701 April 2016 melalui Transfer antar Bank Ekonomi Sejumlah Rp. 447.360.000,Yah GIGI aide) DUK ~~=~ ~~

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 01/PDT.KONS/ 2014/PN.Bls tangggal 06 Oktober 2014;f. Berita Acara Uang Titipan (Konsinyasi) Nomor : 01/PDT.KONS/2014/ N.Bls tangggal 14 Oktober 2014;g. Akta Perdamaian (Dading) Nomor 317 Tanggal 28 Oktober 2015yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn., MH Notarisdi Pekanbaru;h. Akta Addendum Perdamaian (DADING) Nomor 114 tanggal 06September 2016 yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md., SH.,M.Kn., MH Notaris di Pekanbaru;i.

IRWAN, M.Si BupatiKabupaten Kepulauan Meranti untuk hadir dalam penyerahan uangkonsinyasi tersebut;35) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls JoNomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriBengkalis serta Relaas yang telah diterima Tergugat II, pada hari senintanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Berita Acara Penyerahan UangTitipan (Konsinyasi) dan Kwitansi Nomor : 01/PDT.KONS/2014/ PN.BIsJo Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls telah dilakukan penyerahan uangtitipan (

Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yangdiperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls JoNomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls yang dikeluarkan oleh Pengadilan NegeriBengkalis serta Relaas yang telah diterima Tergugat II, pada hari senintanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Titipan(Konsinyasi) dan Kwitansi Nomor : 01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls Jo Nomor :8/Pdt.G/2017/PN.Bls telah dilakukan penyerahan uang

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor01/PDT.KONS/ 2014/PN.Bls tangggal 06 Oktober 2014;Berita Acara Uang Titipan (Konsinyasi) Nomor01/PDT.KONS/2014/ PN.Bls tangggal 14 Oktober 2014;. Akta Perdamaian (Dading) Nomor 317 Tanggal 28 Oktober 2015yang dibuat dihadapan H. Masrijal, A.Md., SH., M.Kn., MH Notarisdi Pekanbaru;Halaman 83 dari 90 hal Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT PBRh. Akta Addendum Perdamaian (DADING) Nomor 114 tanggal 06September 2016 yang dibuat dihadapan H.

IRWAN, M.Si BupatiKabupaten Kepulauan Meranti untuk hadir dalam penyerahanuang konsinyasi tersebut;35) Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.BIsJo Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri Bengkalis serta Relaas yang telah diterima Tergugat Il, padahari senin tanggal 19 Juni 2017 berdasarkan Berita Acara PenyerahanUang Titipan (Konsinyasi) dan Kwitansi Nomor : 01/PDT.KONS/2014/PN.Bls Jo Nomor : 8/Pdt.G/2017/PN.Bls telah dilakukan penyerahanuang titipan (

Pilar Sinergi BUMN Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor : 03/Pdt.KONS/2018/ PN.Blb tanggal 8 Mei 2018 dengan rincian sebagai berikut : - Dopur Eduardus dengan Asep Saepudin letak tanah Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah dengan jenis No Hak atas tanah HGB No. 594, Luas tanah Pembebasan 89 m2besar nilai ganti kerugian Rp. 296.384.000,- keterangan penyelidikan Polda No.

Pilar Sinergi BUMN Indonesia di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung sepanjang uang penggantian atas tanah milik Penggugat DR sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung No. 03/Pdt.KONS/2018/PN.Blb tanggal 8 Mei 2018.

Euntreup Endah Mandiri tidak punya Legal StandingUntuk mengajukan gugatan sepanjang terhadap sejumlah uang penitipan(konsinyasi) sebagai uang ganti kerugian Pengadaan Tanah PembangunanTrase dan Stasiun Kreta Cepat Jakarta Bandung yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas A Bale Bandung di bawah registerperkaraNomor : 03/Pdt.KONS/2018/PN.Blb, karena berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Kelas A Bale Bandung Nomor03/Pdt.KONS/2018/PN.Blb tanggal 8 Mei 2018 yang ditandatangani olehKetua

Pilar Sinergi BUMN Indonesia telahmelakukan permohonan penawaran pembayaran dengan penitipankonsinyasi uang ganti kerugian melalui Kepaniteraan Pengadilan NegeriKelas IA Bale Bandung sebagaimana yang telah teregister didalam perkaraNomor : 03/Pdt.KONS/2018/PN.Blb sesuai dengan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor.03/Pdt.KONS/2018/PN.Blb tanggal 8 Mei 2018 senilai Rp.1.145.575.000, (Satu milyar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah) dengan rincian

PilarSinergi BUMN Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas ABale Bandung sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IABale Bandung Nomor : 03/Pdt.KONS/2018/ PN.Blb tanggal 8 Mei 2018dengan rincian sebagai berikut : Dopur Eduardus dengan Asep Saepudin letak tanah DesaGadobangkong, Kecamatan Ngamprah dengan jenis No Hak atastanah HGB No. 594, Luas tanah Pembebasan 89 m?

Pilar Sinergi BUMN Indonesia telah melakukan permohonanpenawaran pembayaran dengan penitipan konsinyasi uang ganti kerugianmelalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Bale Bandung Kelas IAsebagaimana yang telah teregister didalam perkara Nomor03/Pdt.KONS/2018/PN.Blb sesuai dengan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Kelas Bale Bandung Kelas IA Nomor. 03/Pdt.KONS/2018/PN.Blbtanggal 8 Mei 2018 senilai Rp. 1.145.575.000, (satu milyar seratus empatpuluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

tiga,dengan rincian pihak kedua (Ismail UT) mendapatkan 2 Bagian dan PihakPertama (Tergugat 1) mendapatkan 1 Bagian yang mana surat tersebutHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2021/PT BNAmengetahui Keuchik Gampong Meunasah Baro dan tanpa persetujuan dariPenggugat;Bahwa Tergugat II sebagai panitia pembebasan lahan untuk kepentinganUmum dalam pembangunan ruas jalan tol Sigh Banda Aceh telahmenitipbkan uang ganti rugi tanah milik Penggugat di Pengadilan NegeriJantho sesuai Penetapan Nomor: 10/Pdt.Kons

Sehinggaperbuatan Tergugat dapat menghilangkan hak milik dari Penggugat danmenimbulkan kerugian materil dan inmateril bagi Penggugat, dengandemikian Tergugat patut dinyatakan telah melakukan Perbuatan MelawanHukum;Bahwa tergugat II telah keliru dalam menetapkan termohon Konsinyasidalam Perkara Nomor : 10/Pdt.Kons/2019/PN Jth tanggal 13 NovemberHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 109/PDT/2021/PT BNA2019 yang nama bukanlah pemilik yang sah dalam sebuat objek pelepasanhak untuk kepentiangan Umum dalam pembangun

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Subjek);Bahwa, setelah Tergugat mempelajari gugatan Penggugat yangdiajukan terhadap Tergugat dan Il sebagaimana dalil gugatanPenggugat posita Il poin 9 menyebutkan Tergugat II sebagai PanitiaPembebasan lahan untuk kepentingan umum dalam PembangunanRuas Jalan Tol SigliBanda Aceh telah menitipkan uang ganti rugi tanahmilik Penggugat di Pengadilan Negeri Jantho sesuai penetapan Nomor.10/Pdt.kons/2019/PNJth, tanggal 13 November 2019 dan dalam petitumpoint 5 memerintahkan

kepada Tergugat II untuk membayar ganti rugiatas Pembangunan Ruas Jalan Tol SigliBanda Aceh sebesar Rp.634.513.622, (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga belas ribuenam ratus dua puluh dua rupiah) dan terhadap posita gugatan danpetitum gugatan Penggugat tersebut telah membuktikan gugatanPenggugat kekurangan pihak, karena yang menitipkan uang ganti rugipada Pengadilan Negeri Jantho sesuai penetapan Nomor.10/Pdt.kons/2019/PNJth, tanggal 13 November 2019 adalahKementerian Pekerjaan Umum

sengketa sah milik Tergugat dan terhadap surat keterangan tanah22/MMB/SLM/AB/2017 tanggal 30 Januari 2017 telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim tanah milik Tergugat berdasarkan surat keterangan hak miliktanah tersebut sah milik Tergugat dan terhadap surat pernyataanpenguasaan fisik yang didalilkan oleh Penggugat tidak berlaku lagi, karenauang ganti rugi tanah jalan Tol Ruas SigliBanda Aceh sesuai Nomor urutdaftar nominatif 302 telah di titip di Pengadilan Negeri Jantho sesualpenetapan Nomor. 10/Pdt.kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor73/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor:04/Pdt/Kons/2016/PN Smg tanggal 18 Nopember 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanya tersebut,Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P10sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai dengan fotocopynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alatbukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 21 Oktober 2016 Nomor : 73/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor69/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti Kerugian Nomor: 69/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 24 Oktober 2016; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP11 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 69/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor16/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 16/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 17 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP11 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 16/Pdt.Kons

tanggal 18September 2017 secara bergantian antara pihak Penggugat danTergugat namun tidak terjadi kesepakatan sehingga akan diprosesselanjutnya melalui konsinyasi.Bahwa sesuai Pasal 42 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, obyekyang menjadi sengketa ganti kerugian dikonsinyasi/ dititipkan kePengadilan Negeri Ungaran Nomor : 08/Pdt.Kons/2018/PN.Unr tanggal16 Januari 2018.Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol RuasSemarangSolo

Menyatakan sah secara hukum Konsinyasi di Pengadilan NegeriUngaran Nomor : 08/Pdt.Kons/2018/PN.Unr tanggal 16 Januari 2018;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya (ExAeguo Et Bono).Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang padapokoknya mengemukakan dalil dalil sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA :1.

UnrTanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (SemarangSolo)tanggal 18 September 2017 secara bergantian antara pihak Penggugatdan Tergugat namun tidak terjadi kesepakatan sehingga akan diprosesselanjutnya melalui KONSINYASI.Bahwa sesuai dengan Pasal 42 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk KepentinganUmum, objek yang menjadi sengketa ganti rugi dikonsinyasi / dititipkanke Pengadilan Negeri UngaranNomor : 08/Pdt.Kons/2018/PN.Unrtanggal 16 Januari 2018.Bahwa

Menyatakan sah secara hukum konsiyasi di Pengadilan Negeri UngaranNomor: 08/Pdt.Kons/2018/PN.Unr tanggal 16 Januari 2018;3.

Pada hari Kamistanggal 11 Juni 2020 Ketua Pengadilan Negeri Palembangmemerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukanpenawaran pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 sebagaiupaya pelaksanaan putusan tersebut kepada Pembantah namunPembantah menolak tawaran tersebut sebagaimana Berita Acara Nomor1/Pdt.Kons/2020/PN.Plg tanggal 11 Juni 2020.Menanggapi dalil Pembantah pada angka 23 yang menyatakan Bahwaselain Pelaksanaan Sita Eksekusi yang tidak berkeprikemanusiaan danmemenuhi rasa

Syahrul binAbdul Hamid telah dipenuhi Terbantahi sesuai dengan PenetapanPengadilan Negeri Palembang Nomor : 01/Pdt.Kons/2020/PN.Plg tanggal28 Juli 2020 sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) untukmelaksanakan Putusan Nomor : 183/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 24 Mei2016 sesuai dengan bukti bukti T.4Bahwa didalam hal ini Pembanding Menolak, menyangkal dan tidaksependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalembang Klas IA tersebut diatas.

Pada hari Kamistanggal 11 Juni 2020 Ketua Pengadilan Negeri Palembangmemerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Palembang untuk melakukanpenawaran pembayaran uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 sebagaiupaya pelaksanaan putusan tersebut kepada Pembantah namunPembantah menolak tawaran tersebut sebagaimana Berita Acara Nomor1/Pdt.Kons/2020/PN.Plg tanggal 11 Juni 2020.

Selanjutnya KetuaPengadilan Negeri Palembang mengeluarkan Penetapan Nomor01/Pdt.kons/2020/PN Plg tanggal 28 Juli 2020 tentang Penitipan Uang(konsinyasi) dan copy Berita Acara Nomor 1/Pdt.Kons/2020/PN.Plgtanggal 10 Agustus 2020 berikut slip bukti setoran a.n. MGS. H.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor19/Pdt.KONS/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 19/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 19 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP10 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 19/Pdt.Kons

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor39/Pdt.Kons/2016/PN Byl tanggal 10 Oktober 2016 ; 2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang ganti KerugianNomor : 39/Pdt.P.Kons/2016/PN Byl tanggal 31 Oktober 2016 ; 3.

beralasan untuk dikabulkan ataukah sebaliknya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonnanyatersebut, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai denganP9 sebagaimana tersebut diatas yang telah dicocokan sesuai denganfoto copynya serta bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakansebagai alat bukti yang sah dipersidangan ; Menimbang, bahwa atas permohonan konsinyasi tersebut telahdikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Boyolali dengan Penetapannyatertanggal 10 Oktober 2016 Nomor : 39/Pdt.Kons