Pasal 102 ayat (2) huruf (c), pasal 99 ayat (1) dan pasal100 Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah tentangTata Tertib Dewan Pewakilan Rakyat Daerah serta Surat25Keputusan obyek sengketa aquo bertentangan dengan asas asasumum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan ;Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasanalasan gugatanPenggugat tersebut, dan menyatakan bahwa Surat Keputusanobyek sengketa aquo telah secara cermat diterbitkan

olehTergugat juga telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu) pasal 385 ayat (1), (2), (38),(4), (5), (6), dan (7) UndangUndang no. 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah jo pasal 62 ayat (1), (2), (8), (4), (5), dan (6)Peraturan Pemerintah no 16 tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah tentangTata Tertib Dewan Pewakilan Rakyat Daerah ;Menimbang

pasal 384 ayat(4) UndangUndang nomor 27 tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahmenyatakanGubernur meresmikan pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas)hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggotaDPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 102 ayat (8)Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Pewakilan

Rakyat Daerah tentangTata Tertib Dewan Pewakilan Rakyat Daerah menyatakanGubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejakditerimanya usul pemberhentian anggota DPRDkabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksudpada ayat (5), atau dari pimpinan DPAD kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat29Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatasdihubungkan dengan obyek sengketa a quo maka menurut hematMajelis Hakim sudah tepatlah

Tidak termasukAnggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih menjabat;Bahwa pengertian pengurus badan lain sebagaimana dimaksud Pasal 51ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan DewanPerwakilan Rakyat bila anggotanya menjadi Partai Politik (Parpol) lainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) huruf i, Pasal 332 ayat (2) hurufi, Pasal 383 ayat (2) huruf i UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 68, Pasal 71 huruf s dan t, Pasal 74 ayat (4), Pasal 76, Pasal 79 huruf i, jdan k, Pasal 213 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 214 ayat (1), Pasal 291,Pasal 294 ayat (4), Pasal 296, Pasal 300 huruf i, j dan k, Pasal 332 ayat (1) danayat (2) huruf i, Pasal 333 ayat (1), Pasal 342, Pasal 345 ayat (4), Pasal 347,Pasal 351 huruf i, j dan k, Pasal 383 ayat (1) dan ayat (2) huruf i, Pasal 384ayat (1) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat

Tidak termasuk Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih menjabat;Bahwa pengertian pengurus badan lain sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat(1) huruf k UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

setiap bulan terhitungmulai tanggal pengucapan sumpah/anji;(3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2)harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitasserta standard harga setempat yang berlaku;(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapbkan dengan PeraturanKepala Daerah;Pasal 368 ayat (8) dan ayat (4) UndangUndang No 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Pewakilan

uraian di atas, nyatalah bahwa Pasal 16 ayat (1),ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan denganPasal 368 ayat (3) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat,Dewan Pewakilan

Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah cacat hukum karenaConsiderans mengacu kepada UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Pewakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangsudah dicabut oleh UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan

Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Pewakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 20 Desember 2012, yang padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:l.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikahpada Tanggal 22 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Cairo Pewakilan Cairo, Mesir dantelah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/II/X/2010 tanggal 25Oktober 2010.2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohontinggal bersama terakhir di daerah Kotabaru Padalarang.3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/II/X/2010 tanggal 25Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Cairo Pewakilan Cairo, Mesir. Bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;B. Saksi:1.

sengketa aquo,dengan alasan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa aquo diterbitkan olehTergugat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baiksecara prosedural/formal maupun substansi materilnya yaitu pasal 28 UndangUndang no. 2 Tahun 2008 dan pasal 383 ayat (2) huruf (e) UndangUndang no. 27Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ; pasal 109 ayat (3) PeraturanPemerintah no 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DewanPewakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Pewakilan

(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum no. 22 Tahun 2010 dan pasal100 ayat (2) huruf (h) Peraturan DPRD Kabupaten Alor no.03 Tahun 2010 tentangTata tertib DPRD Kabupaten Alor;Menimbang, bahwa Tergugat menolak alasanalasan gugatan Penggugattersebut, dan menyatakan bahwa Surat Keputusan obyek sengketa aquo yangditerbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu pasal 103 ayat (8) Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Dewan Pewakilan

Rakyat Daerah tentang TataTertib Dewan Pewakilan Rakyat Daerah;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokoksengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenaikepentingan pihak ketiga dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat(1) UndangUndang Nomor. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor. 9 Tahun 2004jo UndangUndang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, .....31Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati obyek

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino,Sumarjo dan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyotanggal 24 Mei 2016 diketahui olen Kepala Desa Suharno;23)Foto copy Berita Acara Penyerahan SuratSurat Tanah a.n. Sarjiyo,Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei 2016 diJatimulyo diketahui olen Kepala Desa Jatimulyo Suharno;24)Foto copy Surat Pernyataan Bersama an.

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino,Sumarjo dan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyotanggal 24 Mei 2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno;Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor:57/P!D/2018/PT TJK23)Foto copy Berita Acara Penyerahan SuratSurat Tanah az.n.Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei2016 di Jatimulyo diketahui olen Kepala Desa Jatimulyo Suharno;24)Foto copy Surat Pernyataan Bersama a.n.

Tse.permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan suratpermohonan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memberikanketerangan tambahan yang pada pokoknya bahwa yang menikahkannyaadalah Imam Masjid yang bernama Kamis setelah menerima pewakilan dariMuslimin yang diberikan mandat atau yang menjadi wakil dari wali ayahKandung Pemohon II dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini ditunjuk halhalsebagaimana tertera dalam Berita Acara

AnugrahGrafika telah menimbulkan kerugian negara.Bahwa tupoksi terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDIselakuPPTK tidak dilaksnakan dengan baikBahwa setalah dilakukan penghitungan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan PropinsiBengkulu maka ditemukan kekurangan jumlah buku denganperincian sebagai berikut : No. Nama sekolah Buku kurang Ket1. SD Negeri 04 574Lebong Atas2. SD Negeri 06 216Lebong Atas3. SD Negeri O01 557Pelabai4.

SD Negeri 01 Topos17720s SD Negeri 05 Topos 230Kekurangan buku 5.305 e Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi,dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda danOlah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor = SR2451/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan Propinsi Bengkulu perbuatanterdakwa

Anugrah Grafikae Bahwa setalah dilakukan penghitungan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan PropinsiBengkulu maka ditemukan kekurangan jumlah buku denganperincian sebagai berikut : No. Nama sekolah Buku kurang Ket1. SD Negeri 04 574Lebong Atas2. SD Negeri 06 216Lebong Atas3. SD Negeri O01 557Pelabai4, SD Negeri 05 LengkapPelabai5: SD Negeri 03 lengkapLebong Utara6. SD Negeri 04 269Lebong UtaraTi SD Negeri 07 235Lebong Utara8. SD Negeri 12LebongLengkapUtara9.

keduaorang tua ( ANAK KANDUNG DARI PERWALIAN dan ANAKKANDUNG II DARI PERWALIAN ) meninggal, Pemohon yang mengasuhkedua anak tersebut, bahkan kedua anak tersebut juga tinggal denganPemohon, kedua anak tersebut adalah ahli waris dari mediang Wahyudi,namun karena kedua anak tersebut masih di bawah umur sehingga untukkepentingan anak tersebut diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;Bahwa Pemohon sanggup memerlihara dan mengasuh kedua anaktersebut dengan baik hingga dewasa;Bahwa pemohon mengajukan hak pewakilan

hubungan kerja terkait dengan Penggabungan tersebut makaperusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawantersebut dengan perhitungan hak kali ketentuan/peraturan menteri tenaga kerja.Bahwa setelah perundingan bipartite antara Penggugat dengan Pihak Tergugat,Pihak Penggugat terus berjuang mempertanyakan kejelasan akuisisi perusahaanTergugat serta Penggabungan (Merger) PT.Kirana Sekernan ke PT.BrahmaBinabakti karena tidak ada pemberitahuan secara resmi kepada karyawan dan/atau pewakilan

Lampungdari masyarakat Desa Jatimulyo Kecamatan Tanjung Bintang KabupatenLampung Selatan;Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino,Sumarjo dan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyo tanggal24 Mei 2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno;Fotokopi Berita Acara Penyerahan SuratSurat Tanah atas nama Sarjiyo,Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24 Mei 2016 diJatimulyo diketahui oleh Kepala Desa Jatimulyo Suharno;Fotokopi Surat Pernyataan Bersama atas nama Sarjiyo

deskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu; e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatf) Melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMG11.g) Menjadi pengurus partai politik;h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,anggota Dewan Pewakilan

terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;2 2202"Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor : 15/G/2020/PTUN.SMG12.e) Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakatf) Melakukan kolusi,korupsi dan nepotisme, menerima uang,barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g) Menjadi pengurus partai politik; h) Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i) Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,anggota Dewan Pewakilan

Bahwa pernikahan pemohon dan pemohon Il telah di langsungkansesuai dengan syariat islam yakni dinikahkan oleh Zohdi pewakilan pemohonll umur 55 tahun, warga Negara Indonesia, agama islam, pekerjaan tidak adatempat kediaman di Kekalik Kebon, Jl. Dodokan XIII RT 002 RW 068Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram ,serta memakai mahardan ijab Kabul,dan disaksikan dua orang saksi yang masingmasingbemamaa. Suhaimi kepala lingkunganb.

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjodan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyo tanggal 24 Mel2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno ;Foto copy Berita Acara Penyerahan SuratSurat Tanah a.n. Sarjiyo,Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei 2016 diJatimulyo diketahui olen Kepala Desa Jatimulyo Suharno ;Foto copy Surat Pernyataan Bersama a.n.

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjodan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyo tanggal 24Mei 2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno;Fotokopi Berita Acara Penyerahan SuratSurat Tanah a.n. Sarjiyo,Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei 2016 diJatimulyo diketahui olen Kepala Desa Jatimulyo Suharno;Fotokopi Surat Pernyataan Bersama a.n.

AnugrahGrafika telah menimbulkan kerugian negara.Bahwa tupoksi Terdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDIselakuPPTK tidak dilaksnakan dengan baikBahwa setelah dilakukan penghitungan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan PropinsiBengkulu maka ditemukan kekurangan jumlah buku denganperincian sebagai berikut : No. Nama sekolah Buku kurang Ket1. SD Negeri 04 574Lebong Atas2. SD Negeri 06 216Lebong Atas3. SD Negeri O1 557Pelabai4.

SD Negeri 05 Topos 230Kekurangan buku 5.305 e Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi,dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda danOlah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 NomorPW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan Propinsi Bengkulu perbuatanTerdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si BIN SUPARDI

Anugrah GrafikaBahwa setalah dilakukan penghitungan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan PropinsiBengkulu maka ditemukan kekurangan jumlah buku denganperincian sebagai berikut : No. Nama sekolah Buku kurang Ket1. SD Negeri 04 574Lebong Atas2. SD Negeri 06 216Lebong Atas3. SD Negeri O1 557Pelabai4. SD Negeri 05 LengkapPelabai5. SD Negeri 03 lengkapLebong Utara6. SD Negeri 04 269Lebong UtaraTs SD Negeri 07 229Lebong Utara8. SD Negeri 12LebongLengkapUtara9.

SD Negeri 05 Topos 230Kekurangan buku 5.305 e Bahwa sesuai dengan perhitungan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Buku Pengayaan, Buku Referensi,dan Buku Panduan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda danOlah Raga Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor SR2451/PW06/5/2013 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Pewakilan Propinsi Bengkulu perbuatanTerdakwa SUKIRNO, S.PD, M.Si

Bahwa setelah perundingan bipartite antara Penggugat denganPihak Tergugat, Pihak Penggugat terus berjuangmempertanyakan kejelasan akuisisi perusahaan Tergugat sertaPenggabungan (Merger) PT.Kirana Sekernan ke PT.BrahmaBinabakti karena tidak ada pemberitahuan secara resmi kepadakaryawan dan/atau pewakilan melalui serikat pekerja yang adadi perusahaan tersebut, rancangan penggabungan perusahaanserta bagaimana penyelesaian hakhak dan status karyawan di2 (dua) perusahaan yang digabungkan sesuai ketentuan

Dalam20kasus ini, ayah kandung Penggugat, NAMA WALI NIKAH, merupakan orang yangpertama dan paling utama sebagai wali nikah Penggugat.Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengancara silariang / annyala, sehingga ayah kandung Penggugat tidak hadir pada saat akadnikah dan mewakilkannya pada imam di tempat pelarian Penggugat dan Tergugat.Pernyataan restu untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dan pewakilan kepadaimam setempat untuk menikahkannya dituangkan dalam sura rella.Menimbang

tersebut.Menimbang, bahwa di persidangan, ayah kandung Penggugat menerangkanbahwa rella darmya bermula ketika Imam Desa ******* mendatanginya danmenyampaikan maksud Penggugat untuk menikah dengan Tergugat di ******* > Ayahkandung Penggugat tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat sudah ada di suatutempat yang tidak diketahuinya, dalam keadaan hamil, dan yakin bahwa tanpa rellaitupun Penggugat akan tetap dinikahkan, maka ayah kandung Penggugat kemudianmenandatangani sura rella yang memuat restu dan pewakilan

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjodan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyo tanggal 24 Mel2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno ;Foto copy Berita Acara Penyerahan SuratSurat Tanah a.n. Sarjiyo,Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei 2016 diJatimulyo diketahui olen Kepala Desa Jatimulyo Suharno ;Foto copy Surat Pernyataan Bersama a.n.

Sarjiyo, Sugiyanto, Djumino, Sumarjodan Djumadi sebagai pewakilan desa, dibuat di Jatimulyo tanggal 24Mei 2016 diketahui oleh Kepala Desa Suharno;Fotokopi Berita Acara Penyerahan SuratSurat Tanah a.n. Sarjiyo,Sugiyanto, Djumino, Sumarjo dan Djumadi tanggal 24Mei 2016 diJatimulyo diketahui olen Kepala Desa Jatimulyo Suharno;Fotokopi Surat Pernyataan Bersama a.n.

setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudah mendengarsemua aspirasi dari rekanrekan, ini semua tidak akan selesai kalaudilapangan, kita akan rundingkan di meja, kalau dilapangan tidak akanselesai kalau situasinya seperti ini dilapangan, saya akan galang, sayaakan pertemukan antara pihak perusahaan dengan pewakilan

setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudahmendengar semua aspirasi dari rekanrekan, ini semua tidak akanselesai kalau dilapangan, kita akan rundingkan di meja, kalaudilapangan tidak akan selesai kalau situasinya seperti ini dilapangan,saya akan galang, saya akan pertemukan antara pihak perusahaandengan pewakilan

naik ke atas mobil melakukanorasi kemudian sekitar pukul 07.30 wita Kapolres Konawe yaitu YUDIKRISTANTO tiba dilokasi unjuk rasa lalu) naik ke atas mobilsoundsystem memberikan himbauan kepada massa aksi dengankalimat rekanrekan, saya sudah mendengar semua aspirasi darirekanrekan, ini semua tidak akan selesai kalau dilapangan, kitaakan rundingkan di meja, kalau dilapangan tidak akan selesai kalausituasinya seperti ini dilapangan, saya akan galang, saya akanpertemukan antara pihak perusahaan dengan pewakilan

Sus/2009Bengkulu Tahun 2007 serta perhitungan kerugian Negara yang telahdituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraPembangunan Jembatan Gantung TapusTalang Macang, KabupatenLebong Tahun Anggaran 2005 dari Badan Pengawas Keuangan DanPembangunan (BPKP) Pewakilan Provinsi Bengkulu;Adapun jenisjenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dalam suratperjanjian kerja (kontrak) dan kekurangannya volume pekerjaan adalahsebagai berikut: HASIL PEMERIKSAAN FISIKSA NILA KONTRAK SELISIH/KERUGIAN

berita acara tanggal 30 Agustus 2007 dan pemeriksaanfisik ahli dari Tim Independen Universitas Bengkulu pada hari Kamistanggal 06 September 2007 yang tertuang dalam laporan independen CekFisik Pelaksanaan Proyek Tim Independen Universitas Bengkulu Tahun2007 serta perhitungan kerugian Negara yang telah dituangkan dalamLaporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara PembangunanJembatan Gantung TapusTalang Macang, Kabupaten Lebong TahunAnggaran 2005 dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan(BPKP) Pewakilan