Ditemukan 16544 data
69 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI PIDIE vs Drh. ANAS, DKK;;
223 — 1
MUSTAFA KAMALPratu /31050031430285Ta Kodim 0102/PidieKodim 0102/Pidie
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer Tinggi Medan, yang bersidang di Medandalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat bandingmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MUSTAFA KAMALPangkat / Nrp > Pratu /31050031430285Jabatan : Ta Kodim 0102/PidieKesatuan : Kodim 0102/PidieTempat tanggal lahir : Geumpang/2 Pebruari 1985Jenis kelamin : Laki lakiKewarganegaraan : IndonesiaAgama >: IslamTempat tinggal : Asrama Kodim 0102/Pidie Jalan AhmadMajid
Dandim 0102/Pidie selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal3 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2010 di RumahTahanan Militer Masubdenpom IM/13 Sigli berdasarkan SuratKeputusan Nomor : Skep/01/I1/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.2. Kemudian diperpanjang sesuaia.
Surat Dakwaan Oditur Militer I01 BandaAceh Nomor : SDAK /114/AD/IX/2010 tanggal 20September 2010 yang Pada pokoknya Terdakwa telahdidakwa melakukan tindak pidanaBahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut di bawahini, yaitu. pada tahun Dua Ribu Tujuh danditahun Dua Ribu Sembilan (yang Terdakwatidak ingat lagi tanggal dan bulannya) atauantara tahun Dua Ribu Tujuh sampai dengantahun Dua Ribu Sembilan (selama Terdakwaberdinas di Koramil 17/Geumpang Kodim0102/Pidie) atau
setidak tidaknya dalambeberapa waktu) antara tahun Dua Ribu Tujuhsampai dengan tahun Dua Ribu Sembilanbertempat di rumah dinas Komandan Koramil17/Geumpang Kodim 0102/Pidie di Desa BangkeKec.
melalui pendidikanSecata PK khusus NAD setelah lulus pada tahun2006 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, kemudianpada tahun 2007 dipindah tugaskan di Kodim0102/Pidie sampai dengan sekarang masihberdinas aktif dengan pangkat Pratu9 Nrp31050031430285 Jabatan Ta Kodim 0102/Pidie.2.
74 — 10
Menyatakan Terdakwa ZAITON Bin Alm IBRAHIM PIDIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan sepeda motor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia; 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ZAITON Bin Alm IBRAHIM PIDIE selama 8 (delapan) bulan ;
ZAITON Bin Alm PIDIE
PUTUSANNomor: 175/Pid.B/2013/PN.MBO DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Meulaboh, yang mengadili perkara pidana dalamacara pemeriksaan biasa, pada Pengadilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : ZAITON Bin Alm PIDIE;Tempat Lahir : Keutambang;Umur/Tgl. Lahir : 36tahun/1977 ;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Mesjid Desa Keutambang Kec.Pante Ceureumen Kab.
sendiri persidangan dalam perkaranyawalaupun telah diberitahukan haknya;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya dalam perkaraini ;Telah mendengar dan memperhatikan: Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum; Keterangan Saksisaksi dan Terdakwa di persidangan; Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkanSurat dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN:Bahwa terdakwa Zaiton Bin Alm Ibrahim Pidie
seabgaimana identitasnya dalam suratdakwaan adalah benar dari terdakwa ZAITON Bin Alm IBRAHIM PIDIE,demikian pula keseluruhan saksisaksi pada pokoknya telah menerangkanbahwa yang dimaksud dengan ZAITON Bin Alm IBRAHIM PIDIE adalah diriterdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan PengadilanNegeri Meulaboh dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaniselama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampuuntuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukanadanya
alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanyakekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya ataupun alasan lainyang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawabanatas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yangdimaksud dengan unsur setiap orang adalah terdakwa ZAITON Bin AlmIBRAHIM PIDIE, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;2.
Menyatakan Terdakwa ZAITON Bin Alm IBRAHIM PIDIE telah terbuktisecara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana karenakelalaiannya) mengemudikan sepeda motor mengakibatkankecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ZAITON Bin AlmIBRAHIM PIDIE selama 8 (delapan) bulan ;3.
25 — 3
* DESMAWATI binti PIDIE* ANDI SAPUTRA bin SARIPUDIN
Zakaria Umar
Tergugat:
1.Bupati Pidie
2.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pidie
85 — 7
Penggugat:
Zakaria Umar
Tergugat:
1.Bupati Pidie
2.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pidie
36 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Pd Bin RAJA PIDIE ; JPU
M.Pd Bin RAJA PIDIE;Tempat Lahir : Desa Matang Kumbang;Umur / Tanggal Lahir =: 39 tahun /2 Juli 1971;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktya,Kabupaten Aceh Utara;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010;2 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni2010;3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7
M.Pd Bin Raja Pidie selaku guru Madya Tk. Iyang diangkat sesuai SK. No. 823.3/100/BKD/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yangditetapkan di Lhokseumawe An. Pejabat Bupati Aceh Utara Sekretariat Daerah, danditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Dan Pengajaran Kab.
M.Pd Bin Raja Pidie telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan di ancampidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang No 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No 20 Tahun 2001;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adnan S.Pd M.Pd Bin Raja Pidie denganpidana penjara selama 4 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
Mpd Bin Raja Pidie telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Korupsi sesuai dengan Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001";Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adnan Spd.
Mpd Bin Raja Pidie oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akandiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;Menetapkan masa penahanan dalam tahanan rumah tahanan Negara yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan danmasa penahan rumah yang lelah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/3 dari pidanayang dijatuhkan;Memerintahkan
Zakaria Umar
Tergugat:
1.Bupati Pidie
2.Kantor Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Pidie
75 — 17
MENGADILI :
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan objek perkara beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie seluas kurang lebih 21 (dua pulu satu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah
Penggugat:
Zakaria Umar
Tergugat:
1.Bupati Pidie
2.Kantor Badan Pertanahan Nasioanl Kabupaten Pidie
Terbanding/Penggugat : SAPIAH BINTI WAHAB
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q GUBERNUR ACEH C/Q BUPATI PIDIE C/Q CAMAT PIDIE C/Q KEUCHIK GAMPONG LAMPEUDEU BAROH, KECAMATAN PIDIE, KABUPATEN PIDIE
22 — 0
Pembanding/Tergugat : MURNI BINTI TALEB
Terbanding/Penggugat : SAPIAH BINTI WAHAB
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q GUBERNUR ACEH C/Q BUPATI PIDIE C/Q CAMAT PIDIE C/Q KEUCHIK GAMPONG LAMPEUDEU BAROH, KECAMATAN PIDIE, KABUPATEN PIDIE
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
M.Pd Bin RAJA PIDIE ; JPU
M.Pd Bin RAJA PIDIE;Tempat Lahir : Desa Matang Kumbang;Umur / Tanggal Lahir =: 39 tahun /2 Juli 1971;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktya,Kabupaten Aceh Utara;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010;2 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni2010;3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7
M.Pd Bin Raja Pidie selaku guru Madya Tk. Iyang diangkat sesuai SK. No. 823.3/100/BKD/2006 tanggal 11 Oktober 2006 yangditetapkan di Lhokseumawe An. Pejabat Bupati Aceh Utara Sekretariat Daerah, danditunjuk sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Dan Pengajaran Kab.
M.Pd Bin Raja Pidie telah terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di atur dan di ancampidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang No 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang No 20 Tahun 2001;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adnan S.Pd M.Pd Bin Raja Pidie denganpidana penjara selama 4 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
Mpd Bin Raja Pidie telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Korupsi sesuai dengan Pasal 3 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001";Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Adnan Spd.
Mpd Bin Raja Pidie oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akandiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;Menetapkan masa penahanan dalam tahanan rumah tahanan Negara yang telahdijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan danmasa penahan rumah yang lelah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan 1/3 dari pidanayang dijatuhkan;Memerintahkan
22 — 2
MENETAPKAN Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ;----- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Pidie Labai Sinaro Bin Doros ) dengan Pemohon II ( Aminah Tanjung Binti Siusin ) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1969 di Korong Kampung Pondok Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.
Pidie Labai Sinaro bin DorosAminah Tanjung binti Siusin
Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1969, Pemohon (Pidie Labai Sinarobin Doros) dengan Pemohon II (Aminah Tanjung binti Siusin) telahmelangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di KorongHal 1 dari 12 Hal Penetapan No 0025/Pdt.P/2017/PA.PrmKampung Pondok, Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan LubukAlung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;.
sebagai berikut;Primair:1.2.3.Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Pemohon Il;Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pidie Labai Sinaro binDoros) dengan Pemohon II (Aminah Tanjung binti Siusin) yangdilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1969 di Korong KampungPondok Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Kecamatan Lubuk AlungKabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dengan Pemohon Il;Subsidair:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pidie :abai Sinaro binDoros) dengan.Pemohon II (Aminah Tanjung binti Siusin) yangdilaksanakan, pada wtanggal 16 Agustus 1969 di Korong KampungPondok, Nagari*Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung,Kabupaten Padang Pariaman;3.
97 — 43
HASBI AHMAD LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PIDIE
Abdullah Ujung Rimba No. 30 Banda Aceh; SARLINDA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Alamat Dayah BaroAree, Kecamatan Delima, Sigli, Aceh Pidie;Kesemuanya adalah ahli waris dari Bapak Ahmad (Alm) dan IbuMarziah (Almh), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18Oktober 2014, telah memberikan Kuasa Kepada: Ir. HASBI AHMAD. Kewarganegaraan Indonesia PekerjaanWiraswasta, alamat Jin.
untuk umum sebanyak 3 (tiga) kaliyaitu pada tanggal 25 Februari 2015, 04 Maret 2015 dan 11 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui salah satu Prinsipalnya yangbernama Suryani Ahmad di dalam Pemeriksaan Persiapan yang ketiga (3) denganagenda perbaikan Gugatan dari Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 telahmengajukan Surat Nomor: 01/03/2015 tanggal 06 Maret 2015 Perihal PermohonanPencabutan Gugatan dalam Perkara No.03/G/2015/PTUNBNA Terhadap KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Pidie
ZAINUDDIN
Tergugat:
Bupati Pidie Jaya
163 — 87
Penggugat:
ZAINUDDIN
Tergugat:
Bupati Pidie Jaya
MARZUKI
Tergugat:
BUPATI PIDIE JAYA
137 — 141
Penggugat:
MARZUKI
Tergugat:
BUPATI PIDIE JAYAmengajukan Keberatankepada Bupati Pidie Jaya tertanggal 22 Maret 2019;4.
Pidie Jaya kepada Bupati Pidie Jaya;. Bahwa tanggal 26 Maret 2018 Camat Bandar Baru mengirimkan suratNomor 141/219/2018, Perihal Mohon Di Audit Gampong Balee Musakepada Bupati Pidie Jaya;. Bahwa tanggal 26 Maret 2018, Wakil Bupati Pidie Jaya memerintahkanSekretaris Daerah untuk menugaskan Inspektur untuk menindaklanjutisurat Camat;.
Bahwa tanggal 4 Januari 2019 Camat Bandar Baru mengirimkan suratNomor 140/009/2019 Perihal Penunjukan Penjabat Keuchik GampongBalee Musa kepada Bupati Pidie Jaya;Bahwa tanggal 21 Januari 2019 Bupati Pidie Jaya menerbitkanKeputusan Bupati Pidie Jaya Nomor 179 Tahun 2019 TentangPemberhentian Keuchik Gampong Balee Musa Kecamatan BandarBaru, sdr. Marzuki sebagai Keuchik Gampong Balee Musa, Kec.Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya.
17/G/2019/PTUN.BNAKabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang PemerintahanGampong);13.
Bukti T5Surat dari Tuha Peuet Gampong Balee Musa KecamatanBandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, Nomor 04/BE/2018,Perihal Mosi Tidak Percaya, tanggal 5 November 2018, yangditujukan kepada Bapak Bupati Pidie Jaya C/g.
Cut Rahmi
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Pidie Jaya c.q Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pidie Jaya
60 — 34
MENGADILI
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Polisi Nomor LP-B/53/IX/Res.1.24/2020/SPKT Polres Pidie Jaya tanggal 14 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor.
./2021/Reskrim Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 26 Maret 2021 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan kembali proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP-B/53/IX/Res.1.24/2020/SPKT Polres Pidie Jaya tanggal 14 September 2020;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah NIHIL;
Pemohon:
Cut Rahmi
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Pidie Jaya c.q Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Pidie Jaya
87 — 41
NURSAADAH LAWAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASDEM KABUPATEN PIDIE. dkk
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, yang beralamat di Jalan TgkChik Ditiro Nomor 30 Sigli, Kabupaten Pidie, dalam hal inimemberikan kuasa kepada, A. Hamid, S.H. Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, 2. lorahim, S.H. KabagHukum, Persidangan dan Risalah Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Pidie, 3. M. Yusuf, S.H.
Kasubbag Hukumdan Perpustakaan Sekretaris Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Pidie, beralamat di Jalan Chik Ditiro Nomor 30 SigliKabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4Juli 2017, selanjutnya sebagai Tergugat Il;3. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, yang beralamat di diJalan Prof. A.
, Penggugat merupakan salahsatu Anggota DPR Kabupaten Pidie dari Partai NasDem Periode 20142019Daerah Pemilihan Pidie 3;.
Pidie, Prov. AcehDaerah Pemilihan Pidie Ill sebagai Keputusan DPP;Surat dari DPW Partai NasDem Aceh tertanggal Banda Aceh 23 Desember2016. No. Surat : 049/SL1/DPWNasDem Aceh/XI/2016. PerihalPenyelesaian sengketa Pileg 2014 ditujukan kepada Ketua DPD PartaiNasDem Kabupaten Pidie;Surat dari DPD Partai NasDem Kabupaten Pidie Sigli tertanggal 12Januari 2017 Nomor Surat : 001/SlL2/DPDNasDem Pidie//2017.
Pidie padatahun 2014, dalam dapil tiga saat mencalonkan diri menjadi anggota DPRKKab.
45 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
MURNI binti TALEB, ; SAPIAH bin WAHAB, PEMERINTAH RI cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cqCAMAT KECAMATAN PIDIE cq KEUCHIK GAMPONGLAMPEUDEU BAROH,
PUTUSANNomor 379 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:MURNI binti TALEB, bertempat tinggal di Lampeudeu Baroh,Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberi kuasakepada Zul Azmi Abdullah, S.H., Advokat, berkantor di JalanManunggal/AMD Desa Lamdom, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7Desember 2015;Pemohon Peninjauan Kembali
dahulu Tergugat/Pembanding;LawanSAPIAH bin WAHAB, bertempat tinggal di Gampong LampeudeuBaroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikuasa kepada M.
Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;DanPEMERINTAH RI cq GUBERNUR ACEH cq BUPATI PIDIE cqCAMAT KECAMATAN PIDIE cq KEUCHIK GAMPONGLAMPEUDEU BAROH, berkedudukan di Lampeudeu Baroh;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat/TurutTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membacara suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali
Kabupaten Pidie dengan batasbatas:Dahulu: Sebelah Utara dengan sawah almh.
(empat ratus dua puluhsatu meter persegi) yang terletak di Gampong Lampedeu Baroh,Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dengan batasbatas sebagaimanayang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 11 Juli 2014;1.2.
Tergugat:
Bupati Pidie.
150 — 116
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.
Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015;
- Menyatakan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/668/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Parahita Sanu Setia tertanggal 11 Desember 2015 tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.500 ,- (Dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
PARAHITA SANU SETIA
Tergugat:
Bupati Pidie.
Said Zaki mubarrak
Tergugat:
Bupati Pidie
235 — 123
Penggugat:
Said Zaki mubarrak
Tergugat:
Bupati Pidie
Tergugat:
Bupati Pidie.
234 — 197
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI :- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA :
- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/667/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT.
Bayu Kamora Karya tertanggal 11 Desember 2015;
- Menyatakan Keputusan Bupati Pidie Nomor: 540/667/KEP.19/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Bayu Kamora Karya tertanggal 11 Desember 2015 tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 292.500,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
BAYU KAMONA KARYA
Tergugat:
Bupati Pidie.
33 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PIDIE di KOTABAKTI ; JAMALUDDIN BIN M. DAOD
PUTUSANNomor 174 K/Pid.Sus/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkanoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti, telah memutusperkara Terdakwa:Nama : JAMALUDDIN BIN M.
DAOD;Tempat Lahir : Gampong Pulo Loih;Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/Tahun 1980;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Gampong Pulo Loih, Kecamatan Titeu,Kabupaten Pidie;Agama : Islam;Pekerjaan : Tukang Pangkas;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 3 Juni 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sigli karenadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN SUBSIDARITAS:Primair : Pasal 114 ayat
No. 174 K/PID.SUS/2018Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2017 dari PenunitutUmum pada Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti tersebut sebagai PemohonKasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 6Desember 2017;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie diKotabakti pada tanggal 21 November 2017 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan
UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI PIDIE