INDONESIA cq KEPALAKANTOR WILAYAH PERTANAHAN NANGGROE ACEH DARUSSALAMcq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA LHOKSEUMAWE,berkedudukan di jalan Komplek Stadion Mon Geudong No.1A KotaLhokseumawe yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauziah,SHberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 mei 2016.nomor 743/131173/V/2016. selanjutnya disebut sebagai terbanding semula Tergugat ;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI

(Bukti P5).Bahwa setelan adanya Laporan Polisi tertanggal 12 Pebruari 2014,Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertipikatpengganti dari SHM No.116 yang dinyatakan hilang tersebut kepada KepalaKantor BPN Kota Lhokseumawe, dan sebelum tahapan proses untukmenerbitkan Sertipikat pengganti dari SHM No.116 yang hilang tersebutKepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe menyurati Direktur PengelolaanKekayaan Negara Dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) sebagaimana suratnya

terdaftar atas nama ELSON.Dengan tidak diterbitkannya Sertipikat pengganti No. 116 atas namaELSON (Penggugat) sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini,berarti Tergugat berlaku tidak patut dan telah tidak melaksanakankewajibannya dan melanggar azasazas Pemerintahan yang baik.Bahwa pada surat dari Tergugat tanoa tanggal dan nomor tersebut,Tergugat menyatakan "Sehubungan dengan hal diatas, permohonansaudara tersebut menunggu konfirmasi dari Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI

Bahwa point 9 dan 10 dalam gugatan penggugat dapat dijelaskanterhadap proses Sertipikat Hak Milik No. 116 atas nama Elson, tergugat belum dapat menerbitkan sertipikat pengganti disebabkan tergugat telah berupaya menyurati Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi (PKNSI) DJKN pada tanggal 25 Februari 2014 dantanggal 02 Oktober 2014, mengenai Sertipikat Hak Milik No. 116 atasnama Elson tersebut apakah ada dijadikan sebagai jaminan kepada Bankatau pihak lain, dalam hal ini tergugat untuk

Maka kami perlumenunggu jawaban dari pihak Direktur Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN. Surat tersebut yang dijawab padatanggal 09 Mei 2016 No. 5936/KN.5/2016 perihal tanggapan ataspermohonan pengganti sertipikat yang hilang.. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusansebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;hal 9 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA2.

PT MIRA MEDAN INDAH VS PT BANK SUBENTRA cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cqDIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARADAN SISTEM INFORMASI (PKNSI),

PKNSI), berkedudukan diJalan Lapangan Banteng Nomor 1 Jakarta Pusat, ;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) = Qgq.Halaman 17 dari 10 hal Put. Nomor 587 K/Pdt/2020KEMENTERIAN KEUANGAN RI. Qq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Qq. KANTORWILAYAH (KANWIL) DJKN DKI JAKARTA Qq. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA danLELANG JAKARTA V, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10 Jakarta Pusat,;. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (RI) = Qgq.KEMENTERIAN KEUANGAN RI. Qq.

PKNSI);Meletakan sita revindicatoir terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1/Telaga Murni Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, ProvinsiJawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Telaga MurniKecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat danSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/ Telaga Murni, KecamatanCibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dikembalikankepada Penggugat;Memerintahkan kepada Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk menundapenjualan aset/agunan milik Penggugat

PKNSI);Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materillsebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugianimaterill sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);Menyatakan jumlah hutang pokok Penggugat terhadap Tergugat adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) ditambah dengan perincian bunga yang berlaku sesuaidengan ketentuan undangundang;Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk melakukan pemblokiranterhadap Sertifikat

PKNSI);2. Meletakkan sita revindicatoir terhadap Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 1/Telaga Murni Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi,Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/TelagaMurni Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Baratdan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Telaga Murni KecamatanCibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, untuk dikembalikankepada Penggugat:3.

PKNSI);4. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ParaTergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugianimmateriil sebesar Ro3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);5.

Pembanding/Penggugat : ELSON
Terbanding/Tergugat I : Kepala BPN Kota Lhokseumawe
Terbanding/Tergugat II : Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN NEGARA (DJKN) berkedudukan di jalan lapangan BantengTimur No.24 gedung Syafruddin Prawira Negara Jakarta Pusat, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada Tio Sepina siahaan,SH.LLM.dkkhal 1 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNAberdasarkan surat kuasa khusus nomor sku201/mk /2016 tanggal 2162016 ,selanjutnya disebut sebagai terbanding II

(Bukti P5).Bahwa setelan adanya Laporan Polisi tertanggal 12 Pebruari 2014,Penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertipikatpengganti dari SHM No.116 yang dinyatakan hilang tersebut kepada KepalaKantor BPN Kota Lhokseumawe, dan sebelum tahapan proses untukmenerbitkan Sertipikat pengganti dari SHM No.116 yang hilang tersebutKepala Kantor BPN Kota Lhokseumawe menyurati Direktur PengelolaanKekayaan Negara Dan Sistem Informasi (PKNSI) Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) sebagaimana suratnya

terdaftar atas nama ELSON.Dengan tidak diterbitkannya Sertipikat pengganti No. 116 atas namaELSON (Penggugat) sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini,berarti Tergugat berlaku tidak patut dan telah tidak melaksanakankewajibannya dan melanggar azasazas Pemerintahan yang baik.Bahwa pada surat dari Tergugat tanpa tanggal dan nomor tersebut,Tergugat menyatakan "Sehubungan dengan hal diatas, permohonansaudara tersebut menunggu konfirmasi dari Direktur Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI

Bahwa point 9 dan 10 dalam gugatan penggugat dapat dijelaskanterhadap proses Sertipikat Hak Milik No. 116 atas nama Elson, tergugat belum dapat menerbitkan sertipikat pengganti disebabkan tergugat telah berupaya menyurati Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi (PKNSI) DJKN pada tanggal 25 Februari 2014 dantanggal 02 Oktober 2014, mengenai Sertipikat Hak Milik No. 116 atasnama Elson tersebut apakah ada dijadikan sebagai jaminan kepada Bankatau pihak lain, dalam hal ini tergugat untuk

Maka kami perlumenunggu jawaban dari pihak Direktur Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN. Surat tersebut yang dijawab padatanggal 09 Mei 2016 No. 5936/KN.5/2016 perihal tanggapan ataspermohonan pengganti sertipikat yang hilang.. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepadaMajelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusansebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;hal 9 dari 30 hal Put.No.34/PDT/2017/PT.BNA2.

BDNI) Cabang Lhokseumawe di ambil alihHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pdt/2018/PT BNAoleh Tergugat in casu Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistim Informasi (PKNSI) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN);Bahwa pada tahun 2013 PenggugatPenggugat menghubungiTergugat baik melalui surat maupun mendatangi langsungTergugat untuk menyelesaikan sisa tunggakan kredit PT.

PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI), sehingga suratgugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah surat gugatanyang memenuhi syarat formil gugatan.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, sudah sangat jelasdan tidak terbantahkan lagi bahwa gugatan Penggugat Penggugattidak memenuhi syarat formil gugatan, maka demi kepastian hukumsudah seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard).Dalam Pokok Perkara:Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi(PKNSI), maka tidak ada perbedaan data/sertifikat. Selain itu,seluruh dokumen terkait Sertipikat Hak Milik No. 58 yang telahdipecah menjadi beberapa sertifikat telah jelas peralihannya sertaatas aset dimaksud tidak ada tumpang tindih (overlapping) makatelah terpenuhi legalitas formal subyek dan obyek Lelang.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi (PKNSI), sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 angka1 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negarayang menyatakan:Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapatdinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupunberupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganPengurusan Piutang Negara

Direktorat PKNSI) melalui Surat Nomor S587/MK.6/2012,tanggal 31 Oktober 2012, perihal Penyerahan Pengurusan PiutangNegara Obligor PKPS Bank Asia Pasific (BBKU) atas nama SetiawanHarjono/Hendrawan Harjono;Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan MenteriKeuangan Pengurusan Piutang Negara mengatur:Dokumendokumen yang dilampirkan dalam penyerahan pengurusanPiutang Negara sebagai berikut:a.

NY.EMMY SUTANTO CS >< NEGARA RI CQ PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN RI CQ DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) CQ PUPN CAB DKI JAKARTA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPNCABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAANDAN LELANG JAKARTA I, JI. Prajurit KKO Usman Dan HarunNo.10 Jakarta Pusat 10410, untuk = selanjutnya disebut:TERBANDING semula TERGUGATPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini 5 220 renner nnnTENTANG DUDUK PERKARANYA.

Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwnto dilaksanakanoleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta berdasarkan suratpenyerahan Direksi PKNSI No.S721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015disebutkan jumlah piutang Negara yang harus ditagih kepada debitorsebesar Rp 4.776.226.131, (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enamjuta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dandiminta kepada debitor segera menyelesaikan kewajibannya, mengingatakan dilaksanakan

DIREKTUR PKNSI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ACEH, cq KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH

Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI) cq. Kantor Wilayah Aceh cq. Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh cq.

sangat tidak kondusif sehingga usaha pembangunan perumahan yang penggugatlaksanakan terbengkalai beberapa tahun;Menimbang bahwa surat yang pernah Penggugat (melalui kuasa hukumnya)sampaikan secara langsung kepada pihak Tergugat yang pertama surat No. 106/AS&R/TX/2014 tanggal 16 September 2014, ditujukan kepada kepala Kantor Wilayah DJKNAceh, cq.Kantor KPKNL Banda Aceh perihal Mohon Penjelasan Keberadaan Sertifikat,dan surat No. 111/AS&R/XI/2014 Tanggal 07 Nopember 2014 ditujukan kepadaDirektur PKNSI

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Informasi ( PKNSI) cq. Tim Likuidasi Bank Dwipa

Bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan;e Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI)Bahwa Direktorat PKNSI merupakan Unit yang mengelola asetNegara, termasuk jaminan kredit eks Bank Nasiona! dari Alm. lbrahimKahar Marah Sutan.

Sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang hanya dimintai sebagai perantara penjualan (lelang) olehDirektorat PKNSI untuk melelang jaminan kredit dimaksud.e Deetje Farida Djanas, S.H.Bahwa Deetje Farida Djanas, SH adalah Notaris di Padang selaku pihakyang membuat Surat Perdamaian No. 284/L/1994.b.

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa Tergugat mengenai GugatanPenggugat Kurang Pihak/Subyek Hukum dimana Tergugat dalam eksepsinyamenyatakan dengan tidak dilibatkannya Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi (PKNSI) dan Notaris Deetje Farida Djanas, SH selakupembuat Surat Perdamaian No. 284/L/1994, menurut Majelis Hakim adalah bahwasesuai dengan Asas Hukum Acara Perdata, yang berhak menuntut siapasiapayang akan digugat adalah wewenang pihak

Kementerian Keuangan kepada PUPN Cabang DKIJakarta.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan gugatan Penggugatyang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai pemenuhan prestasiatas Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah SHGB Nomor 181/Wanaherang dimaksud, maka tidakdiikutsertakannya Direktorat PKNSI Kementerian Keuangan dan PUPNCabang DKI Jakarta dalam gugatan Penggugat jelasjelas telahmengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

Permitra Andalan Semesta tidak juga melunasiutangnya, maka Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan SistemInformasi (PKNSI) Kementerian Keuangan menyerahkan pengurusanHalaman 29 dari 80 Putusan Perdata Gugatan No.295/Pdt.G/2018/PN Cbi34Piutang Negara atas nama PT. Permitra Andalan Semesta tersebutkepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta,sebagaimana Surat Nomor S1119/KN/2013 tanggal 7 Oktober 2013;h.

Permitra Andalan Semesta tidakjuga melunasi utangnya, maka Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi (PKNSI) Kementerian Keuangan menyerahkan pengurusanPiutang Negara atas nama PT.

Yang pengurusannya telah diserahkan oleh Direktorat PKNSIKementerian Keuangan kepada PUPN Cabang DKI Jakarta, tidakdiikutsertakannya Direktorat PKNSI Kementerian Keuangan dan PUPN CabangDKI Jakarta dalam gugatan Penggugatjelasjelas telah mengakibatkan gugatanPenggugatkurang pihak (plurium litis consortium)Bahwa mengenai alasan eksepsikurang pihak yang diajukan oleh Tergugat IIIdengan alasan tidak diikutsertakannya Direktorat PKNSI Kementerian Keuangandan PUPN Cabang DKI Jakarta dalam gugatan Penggugattidaklah

Permitra Andalan Semesta tidak juga melunasiutangnya, maka Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan SistemInformasi (PKNSI) Kementerian Keuangan menyerahkan pengurusanPiutang Negara atas nama PT. Permitra Andalan Semesta tersebut kepadaPanitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta, sebagaimanaSurat Nomor S1119/KN/2013 tanggal 7 Oktober 2013;Bahwa sesuai dengan Surat Nomor SP3N43/PUPNC.10.05/2013 tanggal16 Oktober 2013 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a. n.

PKNSI);Bahwa dalam proses pangalihnan obyek jaminan kredit pinjaman lunakmilik PENGGUGAT kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI) QqKementerian Keuangan R.I. Qq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara(DJKN) Qq Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan SistemInformasi (Dit.

PKNSI);2. Meletakan sita REVINDICATOIR terhadap sertipikat HAK GUNA BANGUAN No.Halaman 25 dari 73 Pts.

PKNSI);Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materillsebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugianimaterill sebesar Rp. 3.000.000.000.

PKNSI) incasu Tergugat II melalui SuratNomor S4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 juga telahmenyerahkan pengurusan Piutang Negara a.n. PT.

PKNSI) in casu Terbanding II melalui Surat Nomor S4754/KN/2010 tanggal 19 November 2010 juga telah menyerahkanHalaman 69 dari 73 Pts. No: 601/Pdt/2018/PT.BDG25.26.27.pengurusan Piutang Negara a.n. PT.

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi PKNSI
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tangerang Selatan

Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) yangberalamat di Gedung Syafruddin Prawira Negara 2 Lantai 9Utara, JI. Lapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat10710, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII; Badan Pertanahan Nasional cq.

Dengan demikian, Tergugat II adalahsebagai pihak yang berwenang untuk melanjutkan segala hak dankewajiban BPPN.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor110/PMK.06/2017, pengelolaan aset jaminan eks BPPN tersebut beradadalam kewenangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adalah jelas bahwa ParaTergugat merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas

Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat II sebagai pihakdalam perkara a quo.Bahwa objek perkara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2940/Jurangmangu Barat merupakan agunan atas pinjaman kepada PT.Bank Duta Cab. Tanah Abang Jakarta (sekarang telah konsolidasimenjadi PT Bank Danamon,Tbk in casu Tergugat I) yang juga telahdibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 10729/1996 tanggal20 November 1996 atas nama PT.

Foto copy Surat dari Penggugat kepada Direktorat PKNSI tanggal 21Nopember 2014, (bukti P5);6. Foto copy Surat dari Penggugat kepada OJK Jakarta tertanggal 22 Mel2017, (bukti P6);7. Foto copy Surat klarifikasi dari Penggugat kepada Tergugat! tertanggal16 Januari 2018, (bukti P7);8. Foto copy surat Somasi dari Penggugat ditujukan kepada Tergugattanggal 30 Januari 2018, (bukti P8);9. Foto copy Surat balasan dari Tergugat!

Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI), in casu Tergugat Il sebagai pihakdalam perkara a quo.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkaneksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat! maupun Tergugat!l sebagai berikutA.

Bank Bali Tok menganggap telah cukup untukmelunasi hutangnya;Bahwa akan tetapi berdasarkan Surat balasan dari Tergugattertanggal 18 April 2016 #No.S989/WKN.O7/KNL.01/2016mengatakan, pengurusan piutang negara Kementerian KeuanganHal. 15 dari 42 halaman Put.No.253/PDT/2020/PT.DKI.28.Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas namaDarwinto dilaksanakan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNLJakarta berdasarkan Surat Penyerahan Direksi

Bank Bali Tok menganggap telah mencukupi untukmelunasi hutangnya, namun berdasarkan Surat balasan dariTergugat Tertanggal 07 Juni 2016 No.S1512/WKN.07/KNL.01/2016sama dengan surat balasan sebelumnya yaitu:pengurusan piutang negara Kementerian Keuangan Cq DirektoratJenderal Kekayaan Negara Cq Direktorat Pengelolaan KekayaanNegara dan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwintodilaksanakan oleh PUPN Cabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta berdasarkan Surat Penyerahan Direksi PKNSI No.S.721/KN/2015Tanggal

DirektoratJenderal Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi (PKNSI) No. S721/KN/2015 tanggal 11 Juni2015 perihal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n.Darwinto;(j) Bahwa PUPN Cabang DKI Jakarta melalui Surat PenerimaanPengurusan Piutang Negara (SP3N) No. SP3N07/PUPNC.10.01/2015 tanggal 17 September 2015, telahmenerima dan menyatakan kewenangan pengurusan PiutangNegara a.n. Darwinto, Emmy Sutanto (dhi.

PKNSI DJKN No. 721/KN/2015 tanggal 11 Juni 2015perinal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara a.n. Darwinto,yang tercatat dalam Detail Loan Balance pada system AplikasiPengganti Bunysis (SAPB), sehingga diperoleh data outstandingkewajiban Debitur a.n. Darwinto kepada PT Bank Bali Tbk cq.Kementrian Keuangan dengan perincian sebagai berikut : No.

DIREKTUR PKNSI KEMENTERIAN KEUANGAN RI,Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKANTOR WILAYAH ACEH, Cq. KEPALA KANTORKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH

Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) cg. Kantor Wilayah Acehcq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Acehcq.

DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.q. PUPN CABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I

DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) c.g.

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi(PKNSI) atas nama Darwnto dilaksanakan oleh PUPN Cabang DKkKIJakarla/KPKNL Jakarta berdasarkan surat penyerahan Direksi PKNSINo.S721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 disebutkan jumlah piutang Negarayang harus ditagih kepada debitor sebesar Rp 4.776.226.131, (empatmilyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribuseratus tiga puluh satu rupiah), dan diminta kepada debitor segeramenyelesaikan kewajibannya, mengingat akan dilaksanakan

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negaradan Sistem Informasi (PKNSI) atas nama Darwnto dilaksanakan oleh PUPNCabang DKI Jakarta/KPKNL Jakarta berdasarkan surat penyerahanDireksi PKNSI No.S721/KN/2015 Tanggal 11 Juni 2015 disebutkan jumlahpiutang Negara yang harus ditagih kepada debitor sebesar Rp4.776.226.131, (empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratusdua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah), dan diminta kepadadebitor segera menyelesaikan kewajibannya, mengingat akan dilaksanakantahap

Tuan ANDRIANTO, DKK VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN REPUBLIKINDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA cq DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) cq PUPNCABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANANKEKAYAAN DAN LELANG JAKARTA I, DK

,advokat pada Rovinus Lubis & Partner, Advocates &Legal Consultants, beralamat di Jalan PerintisKemerdekaan, Komplek Pertokoan Pulo Mas, Blok XNomor 7, Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 21 Desember 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanNEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN REPUBLIKINDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAANNEGARA cq DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAANNEGARA DAN SISTEM INFORMASI (PKNSI) cq PUPNCABANG DKI JAKARTA/KANTOR PELAYANANKEKAYAAN DAN

DIREKTUR PKNSI KEMENTERIAN KEUANGAN RI, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH ACEH, cq KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDA ACEH

Bahwa selanjutnya, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara danSistem Informasi (PKNSI) DJKN memberikan klarifikasi dankonfirmasi dimaksud yang pada pokoknya menyampaikan bahwasesuai data dan dokumentasi yang terdapat pada Sistem InformasiKekayaan Negara Lainlain (SIKNL), tidak ditemukan data debitur eksPT Bank Umum Nasional (BUN) a.n. Bun Simon (dhi. Penggugat)maupun SHGB No. 6199/Pluit (objek sengketa);h.

Bahwa dengan demikian, permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk menyerahkan salinan terkait dokumen yang hilang, tidak dapatTergugat lakukan karena sesuai dengan surat Direktur PKNSI No. S10246/KN.5/2015 tanggal 23 Desember 2015 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tidak ditemukan data debitur eks PT Bank UmumNasional (BUN) a.n. Bun Simon (dhi. Penggugat) maupun SHGB No.6199/Pluit di DJIKN;9.

Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI).b.

Dalam rangka pengurusan piutang debitur atas nama Laniwati tersebut,Direktorat PKNSI kemudian melimpahkan pengurusan piutangnyakepada PUPN Cabang Jawa Timur dan PUPN Cabang Jawa Timurkemudian melakukan pengurusan sebagai berikut:Halaman 14 Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PN.Sby1) Telah melakukan panggilan kepada Debitur baik melalui suratpanggilan dan media massa untuk melunasi utangnya kepadanegara namun yang bersangkutan tidak pernah hadir;2) KPKNL Surabaya kemudian mengeluarkan surat paksa danmelakukan