Pada PPh Badan beban bunga cash pooling sebesarRp2.378.235.562,00 tidak diakui biayanya, sedangkan di PPh Pasal 23 atasbiaya cash pooling tersebut Pemeriksa melakukan koreksi sebesarRp.1.831.890.547,00 karena menurut Pemeriksa Pemohon Banding kurangmelakukan pemotong PPh Pasal 23;Bahwa perlu Pemohon banding jelaskan total ooyek PPh Pasal 23 atasbunga cash pooling tahun pajak 2005 Pemohon Banding adalah sebesarRp.2.378.235.562,00 dimana jumlah yang telah Pemohon banding potongadalah sebagai berikut

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Koreksi atas Objek Pajak PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2005 berupa BiayaBunga Cash pooling, sebesat .......... Rp1.831.890.547,00;2.

Astra Agro Lestari Tok namun ternyatatidak terdapat cukup bukti yang mendukung alasan Terbandingmenyatakan ketidakwajaran pembebanan biaya bunga / penghasilanbunga berkaitan dengan transaksi cash pooling antara PemohonBanding dengan PT Astra Agro Lestari, Tbk ;""bahwa berdasarkan SKB Pemotongan PPh Pasal 23 Nomor : KET00019/SKB23/WPJ.07/KP. 0803/2005 tanggal 3 Maret 2005 makabunga cash pooling yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepadaPT.

Berdasarkan teori cash management, cash pooling adalahrnerupakart strategi manajemen keuangan yang memungkinkanperusahaan untuk memaksimalkan posisi kredit dan debetsehingga perusahaan menerima banyak keuntungan dari posisitersebut. Disamping itu, cash pooling dapat membantu perusahaanuntuk menghindari sejumlah biaya yang mahal misalnya, biayabank, serta membantu memperbaiki reputasi perusahaan karenasaldo negatif pada rekening bank. Cash pooling membantuHalaman 9 dari 14 halaman.

Dengan melaksanakancash pooling maka akan mempengaruhi efek perpajakannya,dimana antara Holding dan anak perusahaannya atau pihak yangmempunyai hubungan istimewa akan timbul hubungan hutangpiutang dan efek perpajakan yang menjadi permasalahan adalahberapa biaya bunga akibat cash pooling yang dianggap wajarmenurut perpajakan;Berdasarkan dokumendokumen milik Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa PT.

Pasal 23 selain Pajak Penghasilanatas Cash Pooling sebesar Rp6.153.568,00;Halaman 2 dari 17 halaman.

Any number of sbaccountscan be linked to the top account;Effective cash pooling and fictive cash pooling. There is a distictionbetween effective cash pooling (real cash pooling or cashconcentration) and fictive cash pooling (notional pooling);In effective cash pooling, the firm has one real top accountfor allparticipants and each of the participants has its own subaccount.The two main methods of effective cash pooling are Zero BalancePooling and Single Legal Account.

Effective cash pooling can belegally complicated;In fictive cash pooling, there is a notional top account. Notionalpooling is legally less complicated than effective cash pooling;Berikut adalah metode cash pooling:Single Legal Account.

Althoughmany treasurers prefer a structure in which no physical transfer ismade, the notional pooling approach, both techniques are financiallyequivalent;Bahwa sengketa yang terjadi adalah pengenaan DPP PPh Pasal 23atas beban bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sebagaihasil perhitungan transaksi cash pooling (metode notional pooling);Bahwa pembayaran bunga cash pooling disebabkan karena PemohonBanding mengalami saldo negatif (overdraft) sehingga berdasarkanperhitungan bank Pemohon Banding

Dengan menjalankannya maka masingmasingpeserta pooling memiliki akses dan potensi likuiditas yang lebih besar(Karena bisa berhutang dalam kelompoknya) sehingga lebih leluasadalam mengelola cash flow perusahaan. Dari sisi biaya, penerapanNotional pooling akan menghemat biaya bunga (cost saving);c. Bahwa atas transaksi cash pooling tersebut, Pemohon Bandingmencatatnya dalam account 910204;d.

Pendapatan bunga Cash Pooling dikoreksi sebesar Rp.3.S96.43S.863,00tidak dapat diterima Pemohon Banding dengan alasan :a. Sesuai dengan perjanjian Cash Pooling yang menimbulkan adanya bungasebagai akibat dari transaksi hutang piutang an tara PT Astra Argo LestariTbk dengan Pemohon Banding, dimana pad a tahun 200S piutang kepadaHalaman 5 dari 48 halaman.

pendapatan Cash Pooling (PerincianPendapatan Cash Pooling dari Affco);Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/49/PBI/2005 PeraturanBank Indonesia Nomor 6/1S/PBI/20048.4 Bahwa dari Surat perjanjian transaksi Cash Pooling antara PTAstra Agro Lestari, Tok dengan Termohon Peninjauan Kembalisemula Pemohon Banding diketahui halhal sebagai berikut:Bahwa tujuan dibentuknya Cash Pooling adalah dalamrangka meningkatkan efisiensi dan dan efektifitaspengelolaan dana bagi PT Astra Agro Lestari, Tok danTermohon Peninjauan

Putusan Nomor 625/ B/PK/PJK/2012 Bahwa apabila ternyata kebutuhan dana TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding lebih besardaripada rekening yang dimilikinya di Cash Pooling, makakekurangannya akan ditutupi oleh PT Astra Agro Lestari, Tokdan akan dikenakan bunga maksimal sebesar tingkat sukubunga pasar; Bahwa dari Laporan Keuangan tahun 2008S yang telah diauditdiketahui bahwa untuk transaksi Cash Pooling TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding memperolehbunga per tahun sebesar

pemeriksaan sengketa bandingdiantaranya Laporan Keuangan tahun 2005 yang telah diauditdan perjanjian transaksi Cash Pooling antara TermohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding dengan PTAstra Agro Lestari, Tok nyatanyata telah terbukti tingkat sukubunga simpanan Cash Pooling sebesar 6,5% yang diperolehTermohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dariPT Astra Agro Lestari, Tok merupakan jumlah yang tidak wajar;10.Bahwa karena perjanjian Cash Pooling antara Termohon PeninjauanKembali semula

Putusan Nomor 625/ B/PK/PJK/2012kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewaberdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;11.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding,dasar pertimbangan dalam menetapkan pendapatan bunga sebesar 6.5%per tahun dalam perhitungan Cash Pooling adalah tingkat bunga depositoatau bunga jasa giro yang pada saat itu yakni sekitar 6% per tahun,sedangkan penetapan biaya bunga sebesar 15% yang dipakai untukperhitungan bunga cash pooling

Putusan Nomor 367/B/PK/PJK/2013Bahwa koreksi atas Beban Professional sebesar Rp1.800.000,00 dapat PemohonBanding terima;Bahwa koreksi Terbanding atas Bunga Cash Pooling sebesarRp2.739.045.924,00 dengan alasan bahwa system cash pooling tidak dikenal dalamperpajakan tidak dapat Pemohon Banding terima. Dasar koreksi Terbanding tidak kuatkarena hanya beranggapan bahwa cash pooling tidak diatur dalam perpajakan maka atastransaksi bunga cash pooling tidak diakui biayanya.

sebesar Rp2.739.045.924,00 yang dilakukan oleh Terbanding karena dalam perpajakantidak dikenal sistem cash pooling;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setujuatas koreksi tersebut, karena cash pooling adalah suatu program terpadu yangdibentukdalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana, dan telahdipotong PPh Pasal 23;Bahwa berdasarkan Perjanjian Cash Pooling yang dilakukan antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan PT.

ini, karena apabilaTermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mempunyai pendapatan bungacash pooling Terbanding tidak melakukan koreksi, namun untuk biaya bungacash pooling Pemohon Banding (semula Terbanding) melakukan koreksi;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi Pemohon Banding(semula Terbanding) atas Bunga Cash Pooling sebesar Rp 2.739.045.924,00tidak dapatdipertahankan;Bahwa cash pooling bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitaspengelolaan dana.

Anak perusahaan yang kekurangan dana untuk pembiayaanoperasionalnya dapatlangsung terpenuhi dengan cash pooling;Bahwa cash pooling ini merupakan aktivitas pengelolaan kas yang dimiliki anakperusahaan oleh Holding Company (PT Astra Agro Lestari) melalui BankPermata.

atas Bunga Cash Pooling sebesar Rp 2.739.045.924,00tidak dapat dipertahankan.

Pemohon Banding dirugikan karena ditetapkannyabunga pinjam meminjam yang tidak fair oleh Holding Company.Seharusnya penetapan bunga mayor sama dengan bunga minor sebesar15%;Menurut Pemohon Banding;Bahwa koreksi ini tidak dapat Pemohon Banding terima karenapendapatan bunga cash pooling sebesar Rp 3.468.408.530,00 adalahpendapatan bunga cash pooling dari PT. Astra Agro Lestari Tbk. sesuaiHalaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/2013dengan perjanjian hutang piutang antara PT.

Pihak pertama akanmemberikan bunga berdasarkan tingkat bunga di mayoraccount, maksimal sebesar tingkat bunga pasar(selanjutnya disebut Bunga Pooling);Bahwa Poin 3 Perjanjian Cash Pooling menyebutkan:Apabila dana pihak kedua yang ada di major account pihakpertama tidak mencukupi, maka pihak pertama akanmenutupi kebutuhan dana pihak kedua dengan jumlahmaksimum setiap bulannya akan ditetapkan berdasarkankeputusan pihak pertama.

The Practice of Cash Pooling.http://pc50461.uniregensburg.de) Dua pendekatan yang digunakan dalam melakukan cashpooling adalah notional pooling dan cash concentration.Pada notional pooling, dana tidak berpindah namun bankakan menggabungkan saldo beberapa rekening dan hanyamengenakan bunga kepada rekening yang sudahdigabungkan saja. Sementara itu, pada cash concentration,uang dipindahkan secara fisik ke dalam gabungan saturekening bank akan menggabungkan saldo beberapaHalaman 34 dari 36 halaman.

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/2013rekening dan hanya mengenakan bunga kepada rekeningyang sudah digabungkan saja;Berdasarkan perjanjian cash pooling antara PT.

Putusan Nomor 440/B/PK/Pjk/2013Vi.bunga mayor sama dengan bunga minor (bunga pooling insama dengan out) sebesar 15%;5) Besarnya pendapatan Cash Pooling menurut TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) denganbunga 6,5% adalah Rp 3.468.408.530,00 sehinggabesarnya Pendapatan Cash Pooling dengan bunga 15%adalah Rp 8.004.019.685,00;9.

ini adalah karenaadanya ketetapan (perjanjian cash pooling) yang sudah ditentukan oleh PT.Astra Agro Lestari Tok (yang merupakan pemegang Mayor Account padasistem Cash Pooling) sehingga Pendapatan Bunga yang Pemohon Bandingakui harus sesuai dengan biaya bunga yang diakui/dicatat oleh PT.

Tentang Koreksi terhadap Penghasilan dari Luar Usaha, berupa Koreksiatas Bunga Cash Pooling, sebesar Rp. 2.885.886.394,00:3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menyatakan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:Halaman 33 Alinea ke6 dan ke7:Halaman 26 dari 39 halaman.

AAL sebesar koreksiatas pendapatan bunga cash pooling pada TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding);Bahwa dengan demikian, berdasarkan faktafakta yuridistersebut dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku, maka telah terbukti secara jelas dannyatanyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkanHalaman 32 dari 39 halaman.

dan dasardasar hukum perpajakan yang berlakuberkaitan dengan pendapatan Bunga Cash Pooling yangdiperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) secara benar menurut peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.

diIndonesia, maka sudah sepatutnyalah pertimbangan dan amarPutusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telahmembatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) terhadap Bunga Cash Pooling sebesarRp2.885.886.394,00 sebagaimana yang tertuang di dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.22102/PP/M.

Pada proses keberatan biaya yang tidak dapat dipertahakan adalahpendapatan bunga atas pinjaman karyawan sebesar Rp.28.144.610,00;bahwa koreksi yang Pemohon Banding ajukan banding adalah:a Koreksi Beban bunga cash pooling sebesar Rp.2.378.235.562,00Bahwa koreksi Pemeriksa tidak dapat Pemohon Banding terima.

Alasan koreksiPemeriksa bahwa perusahan tidak memerlukan dana operasional dan pinjaman tersebutmerupakan bentuk penyertaan modal serta transaksi tersebut hanya untuk menghindaripajak tidak mempunyai dasar sama sekali;Bahwa sistem cash pooling pada Astra Agro Lestari Group merupakan suatu aktivitaspengelolaan kas grup perusahaan oleh holding (PT. Astra Agro Lestari) melalui BankPermata (d/h Bank Universal), yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi danefektifitas pengelolaan dana.

Beban Bunga Cash Pooling, sebesar Rp 2.378.235.562,00 ;c.

Bahwa, cash pooling adalah metode manajemen kas dimana dalam satu group kelebihancash disatukan dan digunakan sebagai pinjaman kepada anggota cash pooling yangHalaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/2013kekurangan dana cash.

Faktafakta tersebut, adalah :1 Cash pooling yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada kenyataannya telah merugikan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), karena saat net cash flow Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) negatif maka akan dikenakan bunga sebesar 15 %. Namun saatnet cash flow Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) positif maka akandiberikan bunga 6 %.

bebannya terlalu tinggi;e Koreksi positif atas biaya overhead pabrik sebesar Rp.5.004.393,00 karenamenurut Pemeriksa tidak didukung bukti;b Penghasilan Luar Usaha dikoreksi sebesar Rp.1.871.896.766,00 karena menurutPemeriksa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan;c Pengurang Penghasilan Bruto dikoreksi sebesar Rp.40.995.462,00 yang terdiridari :* Koreksi positif atas biaya profesional sebesar Rp. 134.357,00 karena menurutPemeriksa tidak didukung bukti:e Koreksi positif atas biaya Bunga Cash Pooling

Putusan Nomor 239/B/PK/PJK/2012perhitunganperhitungan di atas kertas tanpa memperhatikan asas materialitas(kejadian sesungguhnya yang benarbenar terjadi);c Pengurang Penghasilan BrutoBahwa atas koreksi Biaya Profesional sebesar Rp.134.357,00 Pemohon Bandingtidak setuju, dan Pemeriksa tidak memberikan rincian atas koreksi yang dilakukan;Bahwa atas koreksi Biaya Bunga Cash Pooling sebesar Rp.40.861.105,00 PemohonBanding tidak setuju, karena Pemeriksa melakukan koreksi tingkat bunga CashPooling dari

Hal ini menurut Pemohon Banding juga melanggarasas Materialitas bahwa Biaya Bunga Cash Pooling yang benarbenar telahPemohon Banding bayarkan dan seharusnya menjadi beban Pemohon Bandingadalah Biaya Bunga Cash Pooling dengan tingkat bunga sebesar 15%;d Kredit PajakBahwa atas koreksi Kredit Pajak sebesar Rp.167.360.822,00 telah dikabulkansebagian oleh Terbanding dengan rincian sebagai berikut:Kredit Pajak menurut SPT Pemohon Banding Rp 366.930.207,00Kredit Pajak menurut Pemeriksa Rp 199.569.385.00Koreksi

Putusan Nomor 239/B/PK/PJK/201212yang berlaku dalam penentuan nilai koreksi positif Pengurang PenghasilanBruto pada Biaya Bunga Cash Pooling sebesar Rp44.070.332,00.Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.22747/PP/M.X/15/2010 tanggal 22 Maret 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyatanyataamar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "KeyakinanHakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturanperundangundangan perpajakan.Bahwa dasar hukum yang terkait dengan sengketa koreksi positif pajakPengurang Penghasilan Bruto pada Biaya Bunga Cash Pooling sebesarRp44.070.332,00 adalah Pasal 9 ayat (1) huruf h UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000.Bahwa Pasal 9 ayat (1

Dalam hal ini dilakukan Bank of TokyoMitsubishi UFJ yang pada setiap bulannya mengirimkan laporan dariintercompany pooling system tersebut;Bahwa seluruh penerimaan yang diterima oleh Pemohon Banding daripembayaran atas jasa maklon PASI langsung dicatat dan dihitung dengan selisihpemakaian dengan dana yang dipinjam Pemohon Banding dari PASI berhubungPemohon Banding baru berdiri sejak tahun 2002 dan modal kerja yang adaseluruhnya dipinjam dari PASI maka yang terjadi adalah selisin penggunaandana untuk

Perjanjian Pinjaman (Credit Agreement) antara Bank UFJ Indonesia denganPT Autocomp System Indonesia (PT PASI) Nomor LON/50102/137 tanggal26 September 2002;bahwa dalam perjanjian tersebut PT PASI (sebagai Pooling Account)mendapatkan pinjaman untuk modal kerja dari Bank UFJ sejumlah USD26.000.000,00 dengan bunga SIBOR + 0,375%:;2. Perjanjian Pengelolaan Akun Pinjaman (Cash Mangement Agreement)antara Bank of TokyoMitsubishi, Ltd (Bank UFJ Indonesia) dengan PT. PASI,PT.

Surabaya Autocomp Indonesia (SAL) tentangIntercompany Polling Account,bahwa dalam perjanjian ini disebutkan bahwa PASI menjadi Pooling Accountdan PEMI, Pemohon Banding, JAI, dan SAL menjadi Subsidiaries Accountsyang dikelola oleh Bank UFJ Indonesia;3.

Sistem ini dilakukanperhitungannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini dilakukan oleh Bank ofTokyoMitsubishi UFJ yang pada setiap bulannya mengirimkan laporan dariintercompany pooling system tersebut:Bahwa atas pinjaman tersebut Pemohon Banding berkewajiban untukmembayar bunga pinjaman kepada PT PASI yang seharusnya dapatHalaman 7 dari 33 halaman.

sehubungan pooling interest adalah(SIBOR + 0,375%) sesuai dengan bunga yang dibayarkan PASIkepada Bank UFJ Indonesia (sekarang berubah menjadi The Bank ofTokyoMitsubishi, Ltd), oleh karena itu biaya bunga pinjamanPemohon Banding kepada PASI yang berdasarkan pooling accountdihitung kembali menjadi sebesar US$482,743.46 ...;Halaman 51 alinea ke2 dan 3:bahwa selanjutnya berdasarkan penelitian Majelis atas PenanyianPinjaman (Loan Agreement) tanggal 28 Pebruari 2003 antara PASI!

0319267479 sebesar Rp400.000.000,00;e Tanggal Februari 2014 Terdakwa mengirimkan ke Teguh Kumalarekening Bank BNI 46 sebesar Rp750.000.000,00;e Tanggal 07 Februari 2014 Terdakwa mengirimkan ke Terence Baileyrekening Bank CIMB Niaga Nomor 0170100561159 sebesarRp250.000.000,00; Bahwa untuk mengelabuhi transaksi Terdakwa yang tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dan tindakan mengambil uang yang ada dalamkluis/kasanah/brankas' tersebut selanjutnya Terdakwa memanipulasipembukuan berupa: Penyetoran ke pooling

cash CCPC Surabaya yang semestinya seluruhpembukuan ditujukan ke pooling cash CCPC Surabaya namun ada satunota aplikasi yang ditujukan ke pooling cash CCPC Denpasar sebesarRp5.000.000.000,00 supaya terkesan jumlah yang dikirim benar sesuai fisikuang, padahal PT.

cash CCPC Surabaya yang semestinya seluruhpembukuan ditujukan ke pooling cash CCPC Surabaya namun ada satunota aplikasi yang ditujukan ke pooling cash CCPC Denpasar sebesarRp5.000.000.000,00 supaya terkesan jumlah yang dikirim benar sesuai fisikHal. 9 dari 29 hal.

No. 575 K/Pid.Sus/2015 Penyetoran ke pooling cash CCPC Surabaya yang semestinya seluruhpembukuan ditujukan ke pooling cash CCPC Surabaya namun ada satunota aplikasi yang ditujukan ke pooling cash CCPC Denpasar sebesarRp5.000.000.000,00 supaya terkesan jumlah yang dikirim benar sesuai fisikuang, padahal PT.

cash CCPC Surabaya yang semestinya seluruhpembukuan ditujukan ke pooling cash CCPC Surabaya namun ada satunota aplikasi yang ditujukan ke pooling cash CCPC Denpasar sebesarHal. 17 dari 29 hal.

Pst15.16.Bawa Pemohonll berhak atas rental pooling terhadap 2 (dua) unit hotelmiliknya, namun Termohon telah nyata tidak mampu untuk membayarutang rental pooling kepada Pemohonll yang totalnya adalah sebesarRp46.739.112 (empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh Sembilanribu seratus dua belas rupiah), sebagaimana terbukti dalam RekapitulasiPerhitungan Rental Pooling yang diterima oleh Bapak Rudi Suhaeri selakuKetua Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS)dari Termohon;e Rekapitulasi

Utang rental pooling tahun 2015 akan dibayar tunai paling lambat ahirbulan Juli 2015.Namun pada kenyataannya Termohon sama sekali tidak membayar utangRental Pooling yang telah jatuh tempo kepada Para Kreditornya, termasuknamun tidak terbatas kepada Pemohonll;e risalah Hasil Pertemuan tertanggal 11 Maret 2016 yang diadakan diCitywalk Jakarta (Bukti PIl7);TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON KEPADA PARA KREDITORLAINNYA17.

Pst18.puluh sen), dan Tagihan Rental Pooling senilai Rp. 239.047.890, (duaratus tiga puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratussembilan puluh rupiah);2) Sarwoto Atmosutarno Q.q.

MAP.KETENTUAN TAMBAHAN :OUntuk perhitungan Rental Pooling tahun 2016, enam (6) bulansetelah hasil audit dan perhitungan dikeluarkan oleh AuditorIndependen yang ditunjuk oleh PT. MAP, maka PT.

MAP akanmenyelesaikan Rental Pooling tahun 2016 tersebut sesuai dantunduk pada ketentuan PJl yang telah dibuat dan ditandatangani,dengan ketentuan para Pembeli Unit telah memberikan pengkiniandata pribadi dan nomor Rekening Banknya untuk pentransferandana Rental Pooling yang dimaksud.Apabila karena alasan apapun PT. MAP tidak dapat menghubungiPembeli Unit karena diluar kesalahan dari PT.

PARA PENGGUGAT DIPEKERJAKAN SEBAGAI STAF GUDANG POOLINGPUSAT :Para Penggugat bekerja sebagai staf Gudang Pooling Pusat yang kedudukanGudang tersebut berada di JI. Tipar No. 20 Cakung, Jakarta Timur, tugasnyamenerima barang obatobatan dari Prinsipal, melayani pengiriman obatobatantersebut ke 31 cabang P.T. M.P. yang berada di Indonesia kemudiandidistribusi ke outlet yang memesan obatobatan tersebut, Apotik, Rumah Sakit,Toko Obat, Klinik, Rumah bersalin dan lain sebagainya.

Millenium Pharmacon International, Tbk,bervariasi mulai dari masa kerja minimal 5 tahun 6 bulan sampai dengan yangtertinggi 12 tahun 1 bulan sampai dengan tanggal Bulan Desember 2017 (BuktiP1 s/d P5), dengan jabatan yang dilakukan di perusahaan Tergugat adalahpekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus, dimana pekerjaan dan jabatanPara Penggugat tersebut adalah bagian Staff Gudang Pooling Pusat, danmenerima upah terakhir sama besarnya tidak tergantung masa kerja danjabatan (Bukti P6 s/d P10,

Upah/BulanNo masuk Bagian Jabatan (Rp). pKerjaSriyono 01 Apr 2007 Staff Gudang Rp.1 Pooling Pusat 3.355.800,2 Jumadi 01 Jul 2007 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, 3 Joko Untoro 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800.,4 Andy 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Para Penggugat atas setatushubungan kerja, masa kerja, jabatan dan upah Para Penggugat di

Upah/BulanNo masuk Bagian Jabatan (Rp). pKerjaSriyono 01 Apr 2007 Staff Gudang Rp.1 Pooling Pusat 3.355.800,5 Jumadi 01 Jul 2007 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, 3 Joko Untoro 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, A Andy 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT) yangdemikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja

(Rp)KerjaSriyono 01 Apr 2007 Staff Gudang Rp.1 Pooling Pusat 3.355.800,5 Jumadi 01 Jul 2007 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800,3 Joko Untoro 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, Halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Nomor 356/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst. 4 Andy 02 Mar 2009 Staff Gudang Rp.Murnawanto Pooling Pusat 3.355.800,5 Hari susanto 01 Nov 2013 Staff Gudang Rp.Pooling Pusat 3.355.800, yang terdiri atas Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), Uang Penghargaan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas penyesuaian fiskal positif berupa biayacatu beras dan natura sebesar Rp4.237.802.263,00 dan koreksi ataspenyesuaian fiskal positif berupa biaya bunga cash pooling sebesarRp587.805.098,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauankembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupakoreksi atas penyesuaian fiskal positif berupa biaya catu beras dannatura sebesar Rp4.237.802.263,00 dan koreksi atas penyesuaian fiskalpositif berupa biaya bunga cash pooling sebesar Rp587.805.098,00 yangtelah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan olehMajelis Hakim sudah tepat dan benar, karena in casu Pemohon BandingHalaman 5 dari 8 halaman.

pemekaran, pemecahan, ataupengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkanatau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan; Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (8) UU No. 36/2008 tentang PajakPenghasilan secara yuridis mengatur bahwa dalam rangkamenyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi,moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenanguntuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilaisisa buku (pooling

Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai Buku dengan mengajukan permohonankepada Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat WajibPajak pemohon terdaftar;Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku(Pooling of Interest) tidak ada penghasilan karena Penggugat telahmendapatkan persetujuaan pemekaran usaha dengan nilai buku dariKantor Wilayah DJP WP Besar berdasarkan KEP19/WPJ.19/2010tanggal 03 Februari 2010;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Oleh karena itu aktivadan kewajiban yang kepemilikannya dialihkan tersebut harus dicatatsesual dengan Nilai Buku seperti halnya dalam pemekaran usahaberdasarkan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest); Bahwa Pasal 1 angka 12 UU No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa pemisahan (pemekaran) adalahperobuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkanusaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroanberalin karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atausebagian

Gizindo Primanusantara tersebut,Tim Pembahas Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berpendapatbahwa Wajib Pajak dimaksud tidak mendapatkan penghasilanatas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sehubungandengan penggunaan nilai buku ("Pooling Interest");c.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (8) UndangundangPajak Penghasilan dijelaskan bahwa dalam rangkamenyelaraskan dengan kebijakan di bidang social, ekonomi,investasi, moneter dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangandiberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain hargapasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku ("Pooling of Interest");Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 652 /B/PK/PJK/2012d.

/B /PK/PJK/2012menyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi,moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenanguntuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilai sisabuku (pooling of interest) atas nilai perolehan atau pengalihan hartadalam rangka pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan,pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha;c Bahwa Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK.03/2008 tanggal13 Maret 2008 tentang Penggunaan Nilai

Oleh karena itu aktiva dan kewajiban yangkepemilikannya dialihkan tersebut harus dicatat sesuai dengan Nilai Bukuseperti halnya dalam pemekaran usaha berdasarkan metode penyatuankepentingan (pooling of interest);Bahwa Pasal angka 12 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa pemisahan (pemekaran) adalah perbuatan hukum yangdilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkanseluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada duaPerseroan atau lebih atau sebagian

menurut Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat), pengalihan tanah dan/atau bangunan dalam rangkapenggabungan usaha tersebut merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);c Bahwa atas hal tersebut Wajib Pajak yang bersangkutan mengajukanpermohonan pembahasan kepada Kanwil yang bersangkutan dan darihasil pembahasan di tingkat Kanwil, Tim Pembahas Kanwil berpendapatbahwa Wajib Pajak dimaksud tidak mendapatkan penghasilan ataspengalihan hak atas tanah dan bangunan sehubungan dengan penggunaannilait buku ("Pooling

Gizindo Primanusantara tersebut,Tim Pembahas Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berpendapatbahwa Wayjib Pajak dimaksud tidak mendapatkan penghasilanatas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sehubungan denganpenggunaan nilai buku ("Pooling Interest");Bahwa Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor:S1484/WPJ.19/2010 tanggal 1 September 2010 tersebutmerupakan suatu = keputusan yang bersifat individual(beschikking) dan tidak dapat dijadikan dasar hukum(yurisprudensi) untuk kasus yang lain, karena telah

Putusan Nomor 1394/B/PK/PJK/2016Bahwa Penggugat keberatan atas koreksi sebesar Rp.27.374.825,00yang oleh Tergugat dianggap sebagai Penyerahan Jasa Tenaga Kerja(Outsourcing), dikarenakan jumlah sebesar Rp.27.374.825,00 merupakan uangpiket karyawan pada saat panen terkait dengan pooling account ataskesepakatan pengelolaan kantin bersama antara Penggugat dengan PT.CWP,PT. WSP dan PT.AWM , sehingga penerimaan uang piket karyawan tersebutbukan merupakan pelunasan piutang usaha.

Atas penerimaan pooling accountdi masingmasing perusahaan merupakan objek PPh Pasal 21 sebagaimanalaporan PPh 21 di masingmasing perusahaan;Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat diatas, dimohon koreksiTergugat dibatalkan dikarenakan koreksi dari Tergugat tidak benar;f.

Penggugatjuga telah memberikan bukti penerimaan bank dari masingmasing Tambakmedan lainnya dan pengeluaran uang untuk biaya kantin bersama, maka jelasbahwa Penggugat bertindak hanya sebagai pooling account dan bertindaksebagai koordinator dalam pengelolaan kantin bersama untuk karyawanPenggugat, CWP, WSP dan AWM. Sehingga setoran uang makan tersebutbukan merupakan pelunasan piutang usaha.

Atas penerimaan pooling accountdi masingmasing perusahaan merupakan objek PPh Pasal 21 sebagaimanalaporan PPh 21 di masingmasing perusahaan;Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat diatas, dimohon koreksiTergugat dibatalkan dikarenakan koreksi dari Tergugat tidak benar;k. Setoran uang muka pembelian fixed asset sebesar Rp.50.000.000.000,00Bahwa Penerimaan sebesar Rp.50.000.000.000,00 adalah pinjaman dariPT.

pemekaran, pemecahan, ataupengambilalihnan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkanatau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan; Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU No. 36/2008 tentang PajakPenghasilan secara yuridis mengatur bahwa dalam rangkamenyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi,moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenanguntuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilaisisa buku (pooling

Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai Buku dengan mengajukan permohonankepada Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat WajibPajak pemohon terdaftar;Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku(Pooling of Interest) tidak ada penghasilan karena Penggugat telahmendapatkan persetujuan pemekaran usaha dengan nilai buku dariKantor Wilayah DJP WP Besar berdasarkan KEP19/WPJ.19/2010tanggal 03 Februari 2010;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Oleh karena itu aktiva dankewajiban yang kepemilikannya dialinkan tersebut harus dicatat sesuaidengan Nilai Buku seperti halnya dalam pemekaran usahaberdasarkan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest); Bahwa Pasal 1 angka 12 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa pemisahan (pemekaran) adalah perbuatan hukumyang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yangmengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karenahukum kepada dua Perseroan atau lebih atau

Bahwa atas hal tersebut Wajib Pajak yang bersangkutanmengajukan permohonan pembahasan kepada Kanwil yangbersangkutan dan dari hasil pembahasan di tingkat Kanwil,Tim Pembahas Kanwil berpendapat bahwa Wajib Pajakdimaksud tidak mendapatkan penghasilan atas pengalihanhak atas tanah dan bangunan sehubungan denganpenggunaan nilai buku ("Pooling Interest") sebagai hargapengalihan dalam penggabungan usaha, sehingga ataspengalihan hak atas tanah dan bangunan ini tidak terutangPPh Pasal 4 ayat (2) tetapi tetap

Gizindo Primanusantaratersebut, Tim Pembahas Kanwil DJP Wajib Pajak Besarberpendapat bahwa Wajib Pajak dimaksud tidakmendapatkan penghasilan atas pengalihan hak atas tanahdan bangunan sehubungan dengan penggunaan nilai buku("Pooling Interest");c.

pemekaran, pemecahan, ataupengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkanatau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan;Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (3) UU No. 36/2008 tentang PajakPenghasilan secara yuridis mengatur bahwa dalam rangkamenyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi,moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenanguntuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilaisisa buku (pooling

Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai Buku dengan mengajukan permohonankepada Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat WajibPajak pemohon terdaftar;Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku(Pooling of Interest) tidak ada penghasilan karena Penggugat telahmendapatkan persetujuan pemekaran usaha dengan nilai buku dariKantor Wilayah DJP WP Besar berdasarkan KEP19/WPJ.19/2010tanggal 03 Februari 2010;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Oleh karena itu aktivadan kewajiban yang kepemilikannya dialinkan tersebut harus dicatatsesuai dengan Nilai Buku seperti halnya dalam pemekaran usahaberdasarkan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest); Bahwa Pasal 1 angka 12 UU No. 40/2007 tentang PerseroanTerbatas menyatakan bahwa pemisahan (pemekaran) adalahperbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisah kanusaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroanberalih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atausebagian

Gizindo Primanusantaratersebut, Tim Pembahas Kanwil DJP Wajib Pajak Besarberpendapat bahwa Wajib Pajak dimaksud tidakmendapatkan penghasilan atas pengalihan hak atas tanahdan bangunan sehubungan dengan penggunaan nilai buku("Pooling Interest");Halaman 25 dari 48 halaman.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 10 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa dalam rangkamenyelaraskan dengan kebijakan di bidang social, ekonomi,investasi, moneter dan kebijakan lainnya, MenteriKeuangandiberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain hargapasar, yaitu atas dasar nilai sisa buku ("Pooling of Interest");d.

pemekaran, pemecahan, ataupengambilalinan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkanatau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain olehMenteri Keuangan; Bahwa Penjelasan Pasal 10 ayat (8) UU No. 36/2008 tentang PajakPenghasilan secara yuridis mengatur bahwa dalam rangkamenyelaraskan dengan kebijakan dibidang sosial, ekonomi, investasi,moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenanguntuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar nilaisisa buku (pooling

Wajid Pajak yang melakukan pemekaran usaha dapatmenggunakan Nilai Buku dengan mengajukan permohonankepada Kantor Wilayah DUP yang membawahi KPP tempat WajibPajak pemohon terdaftar;Bahwa dengan demikian, pemekaran usaha dengan Nilai Buku(Pooling of Interest) tidak ada penghasilan karena Penggugat telahmendapatkan persetujuaan pemekaran usaha dengan nilai buku dariKantor Wilayah DJP WP Besar berdasarkan KEP19/WPJ.19/2010tanggal 03 Februari 2010;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan

Oleh karena itu aktiva dankewajiban yang kepemilikannya dialihkan tersebut harus dicatat sesuaidengan Nilai Buku seperti halnya dalam pemekaran usahaberdasarkan metode penyatuan kepentingan (pooling of interest); Bahwa Pasal 1 angka 12 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa pemisahan (pemekaran) adalah perbuatan hukumyang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yangmengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karenahukum kepada dua Perseroan atau lebih atau

Bahwa atas hal tersebut Wajib Pajak yang bersangkutanmengajukan permohonan pembahasan kepada Kanwil yangbersangkutan dan dari hasil pembahasan di tingkat Kanwil,Tim Pembahas Kanwil berpendapat bahwa Wajib Pajakdimaksud tidak mendapatkan penghasilan atas pengalihanhak atas tanah dan bangunan sehubungan denganpenggunaan nilai buku ("Pooling Interest") sebagai hargapengalihan dalam penggabungan usaha, sehingga ataspengalihan hak atas tanah dan bangunan ini tidak terutangPPh Pasal 4 ayat (2) tetapi tetap

Gizindo Primanusantaratersebut, Tim Pembahas Kanwil DJP Wajib Pajak Besarberpendapat bahwa Wajib Pajak dimaksud tidakmendapatkan penghasilan atas pengalihan hak atas tanahdan bangunan sehubungan dengan penggunaan nilai buku("Pooling Interest");Bahwa Surat Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Nomor:S1484/WPJ.19/2010 tanggal 1 September 2010 tersebutmerupakan suatu keputusan yang bersifat individual(beschikking) dan tidak dapat dijadikan dasar hukum(yurisprudensi) untuk kasus yang lain, karena telah

NUSA PRIMA MOTOR sejakTahun 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dan yang terakhir denganSurat Perjanjian Kerja Nomor: 0201/PKWT/IX/2014 Tanggal 01September 2014 dengan posisi sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab adalah: Membuat laporan harian, meliputi; Penggunaan dana refinancing (kas besar) cabang dan pos; Penggunaan kas kecil; Laporan Order Reject; Merekap dan mendata kelengkapan persyaratan kredit konsumen,melakukan pooling ke FIF dan foollow up status order konsumenhingga menjadi

NUSA PRIMA MOTOR sejakTahun 2011 dengan posisi sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab adalah: Membuat laporan harian, meliputi; Penggunaan dana refinancing (kas besar) cabang dan pos; Penggunaan kas kecil; Laporan Order Reject; Merekap dan mendata kelengkapan persyaratan kredit konsumen,melakukan pooling ke FIF dan foollow up status order konsumenhingga menjadi PO; Mengubungi konsumen dengan status OK untuk proses pencairandana;Halaman 6 dari 30 Putusan No.347/Pid.B/2016/PN Gto Memantau pergerakan

NUSA PRIMA MOTORsejak Tahun 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja dan yang terakhirdengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0201/PKWT/IX/2014 Tanggal 01September 2014 dengan posisi sebagai Kasir dengan tugas dan tanggungjawab adalah : Membuat laporan harian, meliputi : Penggunaan danarefinancing (kas besar) cabang dan pos, Penggunaan kas kecil, LaporanOrder Reject, Merekap dan mendata kelengkapan persyaratan kreditkonsumen, melakukan pooling ke FIF dan foollow up status order konsumenhingga menjadi

NUSAPRIMA MOTOR sejak Tahun 2011 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja danyang terakhir dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 0201/PKWT/IX/2014Tanggal 01 September 2014 dengan posisi sebagai Kasir dengan tugas dantanggung jawab adalah : Membuat laporan harian, meliputi : Penggunaan danarefinancing (kas besar) cabang dan pos, Penggunaan kas kecil, Laporan OrderReject, Merekap dan mendata kelengkapan persyaratan kredit konsumen,melakukan pooling ke FIF dan foollow up status order konsumen hinggamenjadi

NUSA PRIMA MOTOR sejak Tahun 2011 berdasarkan SuratPerjanjian Kerja dan yang terakhir dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor:0201/PKWT/IX/2014 Tanggal 01 September 2014 dengan posisi sebagai Kasirdengan tugas dan tanggung jawab adalah : Membuat laporan harian, meliputi :Penggunaan dana refinancing (kas besar) cabang dan pos, Penggunaan kaskecil, Laporan Order Reject, Merekap dan mendata kelengkapan persyaratankredit kKonsumen, melakukan pooling ke FIF dan foollow up status orderkonsumen hingga menjadi