Ditemukan 566 data
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
196 — 50
Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten AlorKejaksaan Repoblik Indonesia yang berkedudukan diJakarta dengan sertipikat hak pakai nomor 3 tahun 2013 dan atau bukti hakberikutannya oleh Tergugat atas objek sengketa adalah tidak proceduralsebab tidak ada akta jual beli objek sengketa dan sertipikat hak milik atasobjek sengketa Nomor 266 atas nama ayah kandung Penggugat sebagaisyarat dan dasar perolehan hak baru oleh Tergugat;Bahwa kalaupun benar yang terjadi adalah jual beli tanah objek sengketabersertipkat Nomor 266, sebagainama poin 8, 9, dan
AGUS HARTONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPOBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR SEMARANG
34 — 28
Pemohon:
AGUS HARTONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPOBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : 2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
150 — 68
Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Terbanding/Turut Tergugat : 2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten AlorKejaksaan Repoblik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta dengansertipikat hak pakai nomor 3 tahun 2013 dan atau bukti hak berikutannyaoleh Tergugat atas objek sengketa adalah tidak procedural sebab tidak adaakta jual beli objek sengketa dan sertipikat hak milik atas objek sengketaNomor 266 atas nama ayah kandung Penggugat sebagai syarat dan dasarperolehan hak baru oleh Tergugat;19.
Moh Maulana,SH.MH
Termohon:
Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Resort Gowa
13 — 0
Pemohon:
Moh Maulana,SH.MH
Termohon:
Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Resort Gowa
SUKU ABUI NENG ONMAU
Termohon:
Kepala Kepolisian Repoblik Indonesia c.q Kapolda NTT c.q Kapolres Alor
193 — 71
Pemohon:
SUKU ABUI NENG ONMAU
Termohon:
Kepala Kepolisian Repoblik Indonesia c.q Kapolda NTT c.q Kapolres AlorBerdasarkan Pasal 18 ayat (1)Undangundang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP), Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugaskepolisian Negara Repoblik Indonesia dengan memperhatikan surat tugas sertamemberikan kepada tersangka surat perintah pengkapan yang mencantumkanidentitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkatperkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. danberdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang
TAN, JEFFRI WAN YUARTA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPOBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR SEMARANG
18 — 13
Pemohon:
TAN, JEFFRI WAN YUARTA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPOBLIK INDONESIA RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Muh Nasrullah
Termohon:
Kepala Negara Repoblik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq. Reserse Mobil Polres Gowa
29 — 5
Pemohon:
Muh Nasrullah
Termohon:
Kepala Negara Repoblik Indonesia Cq.Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq. Reserse Mobil Polres Gowa
Duner Naibaho
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Repoblik Idnesia Cq.Kepala kepolisian Daerah Sumaera Utara, Cq.Kepolisian Resor Dairi
90 — 9
Pemohon:
Duner Naibaho
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Repoblik Idnesia Cq.Kepala kepolisian Daerah Sumaera Utara, Cq.Kepolisian Resor Dairi
Pembanding/Penggugat II : HAJAH SAHRAENI
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPOBLIK INDONESIA cq MENTRI KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA, Cq DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO) Tbk di JAkarta, Cq KEPALA CABANG PT.
82 — 20
Mahdania Djamal
Pembanding/Penggugat II : HAJAH SAHRAENI
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH REPOBLIK INDONESIA cq MENTRI KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA, Cq DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO) Tbk di JAkarta, Cq KEPALA CABANG PT.BANK RAKYAT INDONESIA BAUBAU
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARaT KANTOR PELAYaNAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI
Terbanding/Tergugat III : WA ODE SITTI SELVIA
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DIRESKRUM POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
25 — 38
Munawar Sam, SH
Termohon:
Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Repoblik Indonesia DIRESKRUM POLDA DIY d a MAPOLDA DIY
Terbanding/Tergugat II : IKE SETYANING ARI
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Banyuwangi
24 — 11
Pemodalan Nasional Madani,(PNM)
Terbanding/Tergugat II : IKE SETYANING ARI
Terbanding/Tergugat III : Kementrian Keuangan Republik indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Banyuwangi
2.IKE SETYANING ARI
3.Kementrian Keuangan Republik indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
4.Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Banyuwangi
27 — 23
Pemodalan Nasional Madani,(PNM)
2.IKE SETYANING ARI
3.Kementrian Keuangan Republik indonesia Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
4.Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Banyuwangi
2.HAJAH SAHRAENI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPOBLIK INDONESIA cq MENTRI KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA, Cq DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO) Tbk di JAkarta, Cq KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA BAUBAU
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARaT KANTOR PELAYaNAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI
3.WA ODE SITTI SELVIA
110 — 14
Mahdania Djamal
2.HAJAH SAHRAENI
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPOBLIK INDONESIA cq MENTRI KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA, Cq DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO) Tbk di JAkarta, Cq KEPALA CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA BAUBAU
2.KEMENTRIAN KEUANGAN REPOBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARaT KANTOR PELAYaNAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KENDARI
3.WA ODE SITTI SELVIA
Ilham Batara
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq Kepala Kepolisian Sektor Barombong
33 — 9
Pemohon:
Ilham Batara
Termohon:
Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Negara Repoblik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq Kepala Kepolisian Sektor Barombong
Pembanding/Tergugat II : KRISTIANTO TULAK SAMPELALONG
Terbanding/Penggugat : CLIF PESURNAY
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Repoblik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasinal Kota Ambon
197 — 49
Pembanding/Tergugat I : AGUSTINUS CHRISTIAN TERMATURY
Pembanding/Tergugat II : KRISTIANTO TULAK SAMPELALONG
Terbanding/Penggugat : CLIF PESURNAY
Turut Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Repoblik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasinal Kota AmbonPohon Mangga, RTHalaman 1 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT AMB002/ RW 06, Negeri Rumah Tiga Kecematan Teluk Ambon, KotaAmbon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 Mei 2020yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 16 Juni 2020Nomor 437/2020, sebagai Terbanding semula Penggugat ;Pemerintah Repoblik Indonesia cq. Kepala Badan Pertanahan NasionalRepoblik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Maluku cq.
;Halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT AMB20.21.22.23.24.25,Bahwa selain Sertipikat HAK Milik Nomor : 348/Desa Nania tanggal 22 April2014 dengan Surat Ukur tanggal 24 Maret 2014, Nomor 00069/Nania/2014seluas 20.000 M* milik Tergugat Il, ada juga terdapat Surat Keteranganyang dikeluarkan oleh Raja Negeri Paso tertanggal 26 Nopember 2012dengan No. 140/145/90/HAT/IX/2012 tentang Surat KeteranganPenguasaan Tanah oleh Tergugat II ;Bahwa dengan digugatnya Tergugat Ill Pemerintah Repoblik
Indonesia Cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Repoblik Indonesia Cq.
Terbanding/Terdakwa : Drs. AMBO WALLAY
101 — 55
setidaktidaknya disuatu tempat dr.Kayadoe Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Telahmelakukan Makar dengan maksud supaya Seluruh atau sebagian wulayah Negara jatuhke tangan musuh atau memisahkan dari wilayah Negara , perobuatan mana terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada bulan November 2013 terdakwa menerima email dari dr.Alekxander Manuputty selaku pimpinan Eksekutif RMS (Repoblik
MalukuSelatan) ke alamat email : Frans Sinmiasa @ Mamlawna, yang isinyamenyangkut Rencana melakukan kegiatan berupa arakarakan, unjuk rasa danpawai keliling Kota Ambon sebagai bentuk pernyataan sikap yang tidakmengakui Maluku sebagai bagian dari NKRI dan bermaksud mewujudkansebagai Negara RMS (Republik Maluku Selatan) berdaulat terpisah dari NKRI,Kegiatan tersebut di laksanakan bertepatan dengan hari ualang tahun RMS(Repoblik Maluku Selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 ; Bahwa setelah
Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup denganpenyampaian sepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ; Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saki WilliamLawalata alias Ebeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untukmenanyakan tentang perjuangan RMS (Repoblik Maluku Selatan) dan informasiadanya rencana pawai pada tanggal 25 April 2014, kemudian terdakwamenyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata alias Ebeng untuk membuat spanduk danbendera RMS (Repoblik Maluku
No.08/PID/2014/PT.AMBpawai keliling Kota Ambon sebagai bentuk pernyataan sikap yang tidakmengakui Maluku sebagai bagian dari NKRI dan bermaksud mewujudkansebagai Negara RMS (Republik Maluku Selatan) berdaulat terpisah dari NKRI,Kegiatan tersebut di laksanakan bertepatan dengan hari ualang tahun RMS(Repoblik Maluku Selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 ; Bahwa setelah menerima email dari dr.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SENDA TABERIMA .SH.MH
144 — 53
MalukuSelatan) ke alamat email : Frans Sinmiasa @ Mamlawna, yang isinyamenyangkut Rencana melakukan kegiatan berupa arakarakan, unjuk rasa danpawai keliling Kota Ambon sebagai bentuk pernyataan sikap yang tidakmengakui Maluku sebagai bagian dari NKRI dan bermaksud mewujudkansebagai Negara RMS (Republik Maluku Selatan) berdaulat terpisah dari NKRI,Kegiatan tersebut di laksanakan bertepatan dengan hari ualang tahun RMS(Repoblik Maluku Selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 ; Bahwa setelah
Rute pawai berakhir di area gong perdamaian acara tutup denganpenyampaian sepatah kata oleh upulatu dan doa oleh pendeta ; Bahwa pada tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 11.00 wit, saki WilliamLawalata alias Ebeng datang dari desa Tuhaha ke rumah terdakwa untukmenanyakan tentang perjuangan RMS (Repoblik Maluku Selatan) dan informasiadanya rencana pawai pada tanggal 25 April 2014, kemudian terdakwamenyuruh saksi saksi Wiliam Lawalata alias Ebeng untuk membuat spanduk danbendera RMS (Repoblik Maluku
KayadoeKudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Telahmelakukan Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wulayah Negara jatuhke tangan musuh atau memisahkan dari wilayah Negara , perbuatan mana terdakwalakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada bulan November 2013 terdakwa menerima email dari dr.Alekxander Manuputty selaku pimpinan Eksekutif RMS (Repoblik MalukuSelatan) ke alamat email
No.08/PID/2014/PT.AMBpawai keliling Kota Ambon sebagai bentuk pernyataan sikap yang tidakmengakui Maluku sebagai bagian dari NKRI dan bermaksud mewujudkansebagai Negara RMS (Republik Maluku Selatan) berdaulat terpisah dari NKRI,Kegiatan tersebut di laksanakan bertepatan dengan hari ualang tahun RMS(Repoblik Maluku Selatan) yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2014 ; Bahwa setelah menerima email dari dr.
TIENIKE ARWAKON
27 — 11
Bahwa semasa hidupnya almarhum NICO WAMAFMA bekerja sebagaiVETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN REPOBLIK INDONESIA denganpangkat atau golongan E sesuai dengan kepangkatan dalam ke VeteranPembela Negara Repoblik Indonesia dan sampai meninggal dunia;. Bahwa sepeninggal almarhum NICO WAMAFMA maka istrinya yaituTIENIKE ARWAKON seharusnya mendapatkan hakhak pensiunsebagaimana mestinya;.
ELIASANADI di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon; Bahwa dahulu di Biak pernah hidup suami istri bernama NICOWAMAFMA dan TIENIKE ARWAKON; Bahwa NICO WAMAFMA meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017; Bahwa semasa hidupnya almarhum NICO WAMAFMA bekerja sebagaiVETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN REPOBLIK INDONESIA denganpangkat atau golongan E sesuai dengan kepangkatan dalam ke VeteranPembela Negara Repoblik
ALFONS RUMSARWIR di bawah janji menerangkan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu dari Pemohon; Bahwa dahulu di Biak pernah hidup suami istri bernama NICOWAMAFMA dan TIENIKE ARWAKON; Bahwa NICO WAMAFMA meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017; Bahwa semasa hidupnya almarhum NICO WAMAFMA bekerja sebagaiVETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN REPOBLIK INDONESIA denganpangkat atau golongan E sesuai dengan kepangkatan dalam ke VeteranPembela Negara Repoblik
3.BADAN PETAHANAN NASIONAL REPOBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR.
92 — 27
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO Cabang Makassar
3.BADAN PETAHANAN NASIONAL REPOBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR.
15 — 1
Kabupaten Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagaiBahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan saksi tahuPemohon mengajukan permohonan pembetulan nama dan tanggal lahir dalamAkta Nikah;Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembetulan nama dalamAkta Nikah karena nama Pemohon dan tanggal lahir dalam akta nikah tidaksama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ljazah SDN / SMP, ljazahKomando Pengembangan Pendidikan dan Latihan POLRI, dan Surat KeputusanKepala Kepolisian Repoblik
Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembetulan nama dantanggal lahir dalam Akta Nikah karena nama Pemohon dalam akta nikah tidaksama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), ljazah SDN / SMP, IjazahKomando Pengembangan Pendidikan dan Latihan POLRI, dan Surat KeputusanKepala Kepolisian Repoblik Indonesia ;3.
Penetapan Nomor : 212/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdrsebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.15.33.22/PW.01/402/2013 tanggal 24 Mei 2013, nama Pemohon (PEMOHON ) dan lahirtanggal 14 Januari 1960, padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) ljazah SDN / SMP,ljazah Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan POLRI, dan SuratKeputusan Kepala Kepolisian Repoblik Indonesia atas nama : NAMA PEMOHONSEBENARNYA dan lahir pada tanggal 14 Januari 1959, Oleh karena itu makaPemohon sangat membutuhkan penetapan