Putusan Nomor 3049/B/PK/Pjk/2018a quo terlepas dari apa yang didalilkan oleh Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali), Majelis Hakim Agung membatalkanputusan Pengadilan Pajak a quo dengan pertimbangan berikut ini: Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah RIdengan Pemohon Peninjauan Kembali yang mengikat dariPemerintan Pusat sampai Pemerintah Daerah dan Kontrak Karyatersebut telah disetujui oleh Pemerintah RI setelah mendapatrekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Departementerkait

Putusan Nomor 3049/B/PK/Pjk/2018dan Retribusi Daerah, pada tahun 1986 belum ada, sedangkan padasaat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani olen Pemerintah RIdengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusidaerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957,Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor2/7 Tahun 1959 tersebut: Bahwa oleh karena itu, demi

diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo terlepas dari apa yang didalilkan oleh Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim Agung mengambil alihdan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo denganpertimbangan berikut ini: Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah RIdengan

retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebihberat atau lebin besar dari undangundang dan peraturanperaturantentang retribusi dan pungutan pada saat itu;Bahwa UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Nomor 34 Tahun 2000 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahanatas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah pada Tahun 1986 belum ada, sedangkan padasaat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani olen Pemerintah RIdengan

Sebuah buku tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RIdengan nomor rekening: 1220007028932 atas nama H. MuhammadIdris S.Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPANAHLI WARIS almarhum H.

Sebuah buku tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RIdengan nomor rekening: 1220007028932 atas nama H.Muhammad Idris S.j. Sebuah buku tabungan di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR RIdengan nomor rekening: 1220007028932 atas nama H.Muhammad Idris S.Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon jugamengajukan saksisaksi yang masingmasing bernama:1. Badalang S. binti Sinyo, umur 54 tahun, agama islam, Tinggaldi Kelurahan Manggar, saudara almarhum H.

melangsungkan perkawinan denganseorang Perempuan bernama MASITAH;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanyakesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon tersebut yang terdapatdalam Akta Kelahirannya;Bahwa Pemohon Bahwa Nama YAHYA dan ABDILLAH MANSYUR keduanama tersebut adalah orang yang sama dan satu orangBahwa Nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan danPenganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RIdengan

melangsungkan perkawinan denganseorang Perempuan bernama MASITAH;Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan adanyakesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon tersebut yang terdapatdalam Akta Kelahirannya;Bahwa Pemohon Bahwa Nama YAHYA dan ABDILLAH MANSYUR keduanama tersebut adalah orang yang sama dan satu orangBahwa Nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (Kk)Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan danPenganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RIdengan

Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertinbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo terlepas dari apa yang didalilkan olehTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis HakimAgung mengambil alin dan menguatkan atas putusan Pengadilan Pajaka quo dengan pertimbangan berikut ini: Bahwa Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah RIdengan

retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebihberat atau lebin besar dari undangundang dan peraturanperaturantentang retribusi dan pungutan pada saat itu;Bahwa UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Nomor 34 Tahun 2000 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahanatas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah pada Tahun 1986 belum ada, sedangkan padasaat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani olen Pemerintah RIdengan

TLOCOrV,ridengan Akte Nikah No. ....000::2:2/263/1932 seseeeeeaeeeeaeneees Bo I dr) dat.iniftil 1.1nr tiant ViGGoO1121 n kawyv ihtinSurat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan guna mendapatkanKutipan Buku Pendaftaran Talak pada KUA Kecamatan Tlosor.tv riKutipan Akte/Surat Nikah dari Suami/Istri dis'mpan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalammap berkas perkara No.tanggal BONDOWOSO 30 JUNI 1983KETUATIDDRS.ACHMAD KAMIL

., Kuratordan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIdengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU245AH.04.032018, berkantor di Pondok Maspion VC1, Sidoarjo, sebagai timpengurus, dimana menurut penilaian Majelis yang bersangkutan independendan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Termohon dan PemohonPKPU, karenanya beralasan hukum untuk diangkat sebagai tim Kurator;Menimbang, bahwa mengenai biaya Kepailitan dan Imbalan JasaKurator akan ditetapkan

CHRISTOPHER LIMANTO, S.H., M.H., Kurator danPengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RIdengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU245AH.04.032018, berkantor di Pondok Maspion VC1, Sidoarjo, sebagai timKurator;4. Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akanditetapbkan kemudian setelan Tim Kurator melaksanakan tugasnya ataupada saat kepailitan berakhir;5.

KOPERMAS)Serba dan Bina Usaha tanggal 19 Juni 2000Rp.35.000.000, Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang tersebutdi atas bertentangan dengan ketentuanketentuanSurat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/164/KEP/DIR tanggal 8 Desember 1998 tentang KreditUsaha Tani Pasal 5 ayat (3) yang menentukan bahwaKoperasi/LSM bertanggungjawab atas pelaksanaantugas bagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ataspelunasan KUT dari Kelompok Tani/Petani kepadaBank secara penuh;Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian RIdengan

., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkanpersetujuan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia RIdengan surat Nomor AHU383 .01.02, Tahun 2008tertanggal 04 Juli 2008, tent ersetujuan Akta PerubahanDasar Perseroan yang nan terakhir Direksi dan DewanKomisarisnya sebac na ternyata dalam Akta Pernyataanm Administrasi Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia RI Nomor AHU47058.40.22.2014 tertanggal 15Desember 2014, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada:1. Emi Rosminingsih, S.H.; 2.

Alamsyah dan saksi ikut juga dalam Majelis;Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Pemohon IIdalam keadaan kondisi belum normal, masih awal perdamaian RIdengan GAM, maka tidak dinikahkan secara resmi di Kantor urusanAgama;Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Pemohon denganPemohon II dua orang anak;Bahwa saksi tahu Mahar yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 5 (lima) manyam tunai;Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dansesusuan dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon

Alamsyah dan saksi ikut juga dalam Majelis;Bahwa saksi tahu saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Ildalam keadaan kondisi belum normal, masih awal perdamaian RIdengan GAM, maka tidak dinikahkan secara resmi di Kantor urusanAgama;Bahwa saksi tahu dari perkawinan antara Pemohon denganPemohon II dua orang anak;Bahwa saksi tahu Mahar yang diserahkan oleh Pemohon sebanyak 5 (lima) manyam tunai;Pemohon dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah dansesusuan dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon

,MH. dan Dra.Istiani Farda masing masing sebagai Hakim AnggotaHal. 2 dari 4 hal.Pen.No.330/Pdt.G/2011/PA.Kdr.Untuk salinan yang sama bunyinyaoleh :PANI TERAPENGADI LAN AGAMA KEDI RIdengan dibantu oleh Abdul Malik,ST.,SH. sebagaiPanitera Pepe gan hin > Have Bagh hai itu. juga penetapandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengandihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Ketua MajelisttdDrs. Zainal Farid, SH. Hakim Anggota Hakim Anggotattd ttdDra. Hj. Munadhiroh,SH,.MH. Dra.

Bahwa pernikahan Pemohon (Il) dengan Pemohon (II) saat kondisikeamanan Aceh tidak menentu (Konflik bersenjata antara Pemerintah RIdengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM);. Isbat nikah untuk pengurusan Gaji Pensiunan Veteran RI, dan sebagai salahsatu syarat yang dibutuhkan oleh PT.

Bahwa pernikahan Pemohon (I) dengan Pemohon (Il) saat kondisikeamanan Aceh tidak menentu (Konflik bersenjata antara Pemerintah RIdengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM);Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2016/MS. Idij. Isbat nikah untuk pengurusan Gaji Pensiunan Veteran RI, dan sebagai salahsatu syarat yang dibutuhkan oleh PT.

danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranaHalaman 3 Perkara No.325/PID.SUS/2019/PT.DKIpenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan

Keenam, penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh, mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus

Keenam; penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus

Keenam; penganggaran danaalokasi khusus (DAK) fisik bidang sarana prasaranapenunjang dan tambahan DAK yang sangat bocor dan tidaktransparan artinya teyadinya dugaan tindak pidana korupsi.Ketujuh; mengenai tindakan khusus penyelesaian aset negatifdana jaminan kesejahteraan sosial kesehatan yang dianggapbelum jelas sasarannya pada masyarakat pesisir.e pada alinea delapan belas :Bagaimanapun kuatnya intervensi Presiden Joko Widodo(Jokowi) untuk memperbaiki laporan keuangan KKP RIdengan membentuk gugus

Garut atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpahak atau melawan hukum menavaerkan untuk dijual, menjual, membel,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkannarkotika golongan , berupa 1 (satu) paket daun ganja kering denganberatbersih 28,28 gram (berdasarkan sisa hasil contoh dari Balai Pom RIdengan No. contoh 0513 223 NP tertanggal 31 Mei 2013), perbuatanterdakwa

hukum Menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli,menukar Narkotika Gol berupa daun Ganja ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yangberwenang untuk menjual daun ganja kering tersebut ;Menimbang, bahwa saksisaksi menerangkan bahwa Terdakwamenjual daun ganja kepada Arip Hidayat seharga Rp. 400.000. sebanyaksatu paket sedang ;Hal 9 dari 12 Hal Put No. 203/Pid.Sus/2013/PN.GrtMenimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Balai POM RIdengan

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RIdengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04:0366 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di LawOffice AGUS TRIANTO AND PARTNERS, dan beralamat di Rasuna Office Park Lantai UG Unit PR07, KompApartemen Taman Rasuna, Jl. HR.

., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RIdengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04:0366 tanggal 26 April 2011, berkantor di LawFirm LUGAS, SH. AND PARTNERS, dan beralamat diHal. 2 dari 28 Putusan No. Ol/Pdt.SusPemb. Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.Wisma Metropolitan I, Lantai 14, Jl.

Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RIdengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04:0366 tanggal 2 Maret 2011, berkantor diLaw Office AGUS TRIANTO AND PARTNERS, dan beralamat di Rasuna OfficeHal. 7 dari 28 Putusan No. 01/Pdt.SusPemb. Perdamaian/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.park II Unit PR07, Komp. Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.b. Sdr.

Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RIdengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AHU.AH.04:0366 tanggal 2 Maret 2011, berkantor di LawOffice AGUS TRIANTO AND PARTNERS, dan beralamat di Rasuna Office Park II, Unit PR07, LtUG, KompApartemen Taman Rasuna, J. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.b Sdr.

Agus Trianto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RIdengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No: AH U. AH.04:0366 tanggal 2 Maret 2011,berkantor di Law Office AGUS TRIANTO AND PARTNERS, dan beralamat di Rasuna Office Park II, UnitPR07, LtUG, Komp Apartemen Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.danb. Sdr.

.;9)1 (satu) bundel berkas Kertas Kerja Temuan Pemeriksaan BPK RIdengan Judul Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, 8 (delapan) lembar;1 (satu) bundel berkas Pengembalian Dana Program Bimbingan danPenyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat Kegiatan Bencana Alam PADKabupaten Halmahera Barat berisi kuitansi penerimaan BankPembangunan Daerah Maluku Rp50.000.000.00,00 (lima puluh jutarupiah) tanggal 16 Mei 2014, Rekening Koran Giro per 31 Mei 2014atas nama PAD Kab

M.Hum.;5.5.5.6.5.7.1 (satu) bundel berkas Kertas Kerja Temuan Pemeriksaan BPK RIdengan Judul Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan PemerintahKabupaten Halmahera Barat Tahun 2013, 8 (delapan) lembar;1 (satu) bundel berkas Pengembalian Dana Program Bimbingan danPenyuluhan Pekerja Sosial Masyarakat Kegiatan Bencana AlamPAD Kabupaten Halmahera Barat berisi kuitansi penerimaan BankPembangunan Daerah Maluku Rp50.000.000.00,00 (lima puluh jutarupiah) tanggal 16 Mei 2014, Rekening Koran Giro Per 31 Mei 2014atas

THANONGSAK, saksi masihmengenalnya dan benar orang tersebut adalah terdakwa yang ditangkappada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, pukul 09.20 wib di PerairanSelat Malaka (ZEEl) pada posisi 04 36 10 N= 99 35 50 Edikarenakan telah melakukan penangkapan ikan secara illegal tanpadokumen Perijinan Perikann yang sah (SIUP, SIPI) dari Pemerintah RIdengan menggunakan alat tangkap Trawl.Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah salah dan melanggarhukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dan

THANONGSAK, saksi masihmengenalnya dan benar orang tersebut adalah terdakwa yang ditangkappada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, pukul 09.20 wib di PerairanSelat Malaka (ZEEl) pada posisi 04 36 10 N~ 99 35 50 Edikarenakan telah melakukan penangkapan ikan secara illegal tanpadokumen Perijinan Perikann yang sah (SIUP, SIPI) dari Pemerintah RIdengan menggunakan alat tangkap Trawl.Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah salah dan melanggarhukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dan

THANONGSAK, saksi masihmengenalnya dan benar orang tersebut adalah terdakwa yang ditangkappada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, pukul 09.20 wib di PerairanSelat Malaka (ZEEl) pada posisi 04 36 10 N= 99 35 50 Edikarenakan telah melakukan penangkapan ikan secara illegal tanpadokumen Perijinan Perikann yang sah (SIUP, SIPI) dari Pemerintah RIdengan menggunakan alat tangkap Trawl.e Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah salah dan melanggarhukum sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dan

Pharmaceuticals tersebut tidka ada keahlian dalam bidangkefarmasian dan juga tidak mempunyai apotek di rumahnya serta tidakmempunyai izajah dalam bidang kefarmasian selain itu terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari dinas kesehatan atau dari pihak yang berwenang ataupunberdasarkan resep dokter; Bahwa menurut keterangan ahli RUSMILAWATI untuk obat jenis Carnophenproduksi Zenith Pharmaceuticals yang diedarkan oleh terdakwa tersebut adalahtermasuk obat keras daftar G yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RIdengan

ZenithPharmateuticals per ray/perkeping dengan harga Rp. 50.000, (ima puluh riburupiah) dengan ratarata keuntungan dari hasil penjuualan 1 (satu) box terdakwamendapatkan kurang lebih Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selain dijual kepembelinya terdakwa juga mengkonsumsi Carnophen tersebut; Bahwa menurut keterangan ahli RUSMILAWATI untuk obat jenis Carnophenproduksi Zenith Pharmaceuticals yang diedarkan oleh terdakwa tersebut adalahtermasuk obat keras daftar G yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RIdengan

ZenithPharmateuticals per ray/perkeping dengan harga Rp. 50.000, (lima puluh riburupiah) dengan ratarata keuntungan dari hasil penjuualan 1 (satu) box terdakwamendapatkan kurang lebih Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) selain dijual kepembelinya terdakwa juga mengkonsumsi Carnophen tersebut; Bahwa menurut keterangan ahli RUSMILAWATI untuk obat jenis Carnophenproduksi Zenith Pharmaceuticals yang diedarkan oleh terdakwa tersebut adalahtermasuk obat keras daftar G yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RIdengan

Simanullang ;e 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) diterima dari Abdul Halim Marbun ;e 1 (satu) lembar kartu calon anggota Satgasus Divisi Perpajakan RIdengan Nomor Pendaftaran : 337 atas nama Yusri.Terlampir dalam berkas perkara ;4 Menyatakan agar terdakwa SAFARUDDIN SINAGA, S.Sos dibebani denganmembayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisandi persidangan yang pada pokoknya

Simanullang ;e 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) diterima dari Abdul Halim Marbun ;e 1 (satu) lembar kartu calon anggota Satgasus Divisi Perpajakan RIdengan Nomor Pendaftaran : 337 atas nama Yusti ;Masingmasing dikenal dan dibenarkan oleh saksisaksi dan terdakwa.Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini halhal yang sudahtermuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini ;12Menimbang,

Simanullang ;e 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) diterima dari Abdul Halim Marbun ;e 1 (satu) lembar kartu calon anggota Satgasus Divisi Perpajakan RIdengan Nomor Pendaftaran : 337 atas nama Yusti ;Terlampir dalam berkas perkara;6 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seriburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sibolga pada hari : SELASA tanggal 10 APRIL 2012 dengansusunan

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi disaat KondisiKemanan Aceh yang tidak menentu (Konflik bersenjata antara Pemerintah RIDengan GAM), karena itu pernikahan tersebut sempat tercatat dalam Buku AgendaPPN Kecamatan setempat, namun buku nikah tersebut telah hilang (suratketerangan hilang terlampir) sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan BuktiNikah secara Adminstrasi. Dan pernikahan dimaksud juga tidak bertentangandengan hukum syara.