Tindaklanjut atas laporan polisi a quo, pada tanggal 7 Juli 2020 dikeluarkan suratHalaman 4 dari 34 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN.Lmgperintan penyidikan nomor : Sprin.Sidik/77/VII/RES.3.3./2020.

;Bahwa jelas menjawab pertanyaanpertanyaan sebagaimana terurai padapoiniO diatas akan ditemukan bahwa tidak pernah ada Surat PerintahPenyidikan yang menetapkan telah terjadi Peristiwa Pidana yangmenyebabkan kerugian negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal2 ayat(1), Pasal 3 dan Pasal 18 UU Tipikor, sehingga tidak mungkin ditemukantersangkanya;Demikian juga dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon,melanggar Pasal 8 UU Tipikor dengan surat perintah penyidikan nomor :Sprin.Sidik/7 7/VI/VRES.3.3./2020

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/77/VII/RES.3.3./2020,tanggal 07 Juli 2020 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/20/VII/RES.3.3/2020/Satreskrim tanggal 25 Juli 2020 atas diri Pemohon, tidak sah dan tidak memilikikekuatan hukum;4.

Tanggal 07 Juli 2020, diberitanda T1.F;Laporan Polisi LP/A/63/VII/RES.3.3/ 2020/RESKRIM/SPKT POLRESLAMONGAN tanggal 07 Juli 2020, diberi tanda T2.A;Surat Perintah Tugas, nomor : Sprin.Gas/350/VII/RES.3.3./2020 tanggal 07 Juli2020, diberi tanda T2.B;Surat Perintah Penyidikan, nomor : Sprin.Sidik/77/VI/VRES.3.3./2020, tanggal 07Juli 2020 diberi tanda T2.C;SPDP nomor : R/73/VII/RES.3.3./2020/Satreskrim tanggal 10 Juli 2020 tanpanama tersangka ke Kejaksaan Negeri Lamongan, diberi tanda T3;Berita Acara

Penyelidik setelan melakukanpenyelidikan menemukan adanya dugaan tindak pidana yaitu penggelapan yangkemudian dikeluarkanlah sprindik Nomor Sprin.Sidik/ 77/VI/RES.3.3./2020 gunamengumpulkan bukti sehingga Pemohon mendapatkan turunan Surat PenetapanTersangka Nomor S.Tap/20/VII/ RES.3.3/2020/Satreskrim, tanggal 25 Juli 2020;Bahwa, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Pihak Inspektorat KabupatenLamongan juga memberikan Instruksi kepada Pemohon untuk mengembalikandana BKKPD TA 2019 ke Rekening Kas Desa

Tahun 2017, KMKKUR Tahun 2018,KMKRC Proyek Tahun 2018 dan Pemberian Fasilitas Kredit KIJPTahun 2018pada Bank NTT Cabang Oelamasi, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) UURI Nomor 10Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Bahwa Penyidikan terhadap perkara tersebut dilakukan olehTermohon berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/B/416/X/2019/Polres Kupang/NTT, Tanggal 23 Oktober 2019, danSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik

/ 97 / X / 2019 / Sat.Reskrim, tanggal 23 Oktober 2019 dan Surat Perintah PenyidikanLanjutan Nomor : Sprin.Sidik /97.a/ V / 2020 / Sat.

melakukan Penyidikan terhadapPerkara dugaan tindak pidana perbankan berupa PenyalahgunaanKewenangan Dalam Pemberian Fasilitas Kredit KMKJP KonstruksiTahun 2017, KMKKUR Tahun 2018, KMKRC Proyek Tahun 2018 danPemberian Fasilitas Kredit KIJP Tahun 2018pada Bank NTT CabangOelamasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan ata UU Nomor 7 Tahun1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPberdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik

ARAFAT GUDBAN,tanggal 21 Oktober 2019, dan selanjutnya diberi tanda, T14;Fotokopi Berita Acara Permintaan Ket.erangan ARTHUR THOMSON STEVENTANEO, tanggal 22 Oktober 2019, dan selanjutnya diberi tanda T15;Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara dugaan tindak pidanaPerbankan (Naik Sidik), dan selanjutnya diberi tanda T16;Fotokopi Laporan Polisi, Nomor : LP/B/416/X/2019/NTT/Polres Kupang,tanggal 23 Oktober 2019., dan selanjutnya diberi tanda T17;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik

IRAMA, dan selanjutnya diberitanda T71.1;Fotokopi Surat Perintah Penyidikan lanjutan, Nomor : Sprin.Sidik/97.a/V/2020/Sat.Reskrim, tgl 18 Mei 2020., dan selanjutnya diberi tanda,T72;Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara dugaan tindak pidanaPerbankan (Penetapan Tersangka).

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : Sprin.Sidik/58.a/VII/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3.

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/58.a/VII/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/41/XI/2017/RESKRIM Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 3 Nopember 2017 terhadap diri Pemohon oleh Termohon;6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Termohon Nomor : Sprin.Sidik/58a/V/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 dan/atau Surat Perintah PenyidikanNomor : Sprint.Sidik/85/V1V/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 yang adalahTIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanyaPenetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;.

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.sidik/58/IV/2016/Reskrim,tertanggal 16 April 2016, diberi tanda T3;4. Berita Acara Pemotretan TKP tanggal 3 Mei 2016, diberi tanda T4;5. Berita Acara Keterangan An. SUDIRMAN, SY Bin SYAMSURI tanggal 4 Juni2016, diberi tanda T5;Berita Acara Keterangan An. KEMBAR NAINGGOLAN, SP Bin C.NAINGGOLAN tanggal 20 April 2016, diberi tanda T6;. Berita Acara Keterangan An.

Gas/ 58.b /II/2017/Reskrim,tertanggal 27 Maret 2017, diberitanda T36;37.Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin.Sidik/58.a/II/2017/Reskrim, tertanggal 27 Maret 2017, diberi tanda T37;38.Laporan Hasil Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi PengadaanPembangunan Kontruksi Embung di Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab.Tebo pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab.

/ 58.a /Vil / 2016 / Reskrim, tanggal 12 Juli 2016 (Bukti T20);Menimbang, bahwa baik dalam jawaban maupun Dupilknya, Termohonmengakui bahwa adanya salah pengetikan Nomor Surat Perintah Penyidikanyang mana seharusnya Nomor : Sprin.Sidik / 58.a / VIl / 2016 / Reskrim, namunyang terketik adalah Nomor : Sprint.Sidik / 85 / VIl/ 2016 / Reskrim dan hal itutelah diperbaiki oleh Termohon dengan cara Renvoi;Menimbang, bahwa Prof.

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkanlebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sprin.Sidik/58.a/V1/2016/Reskrim, tanggal 12 Juli 2016dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/41/XV2017/RESKRIM TentangPenetapan Tersangka, tanggal 3 Nopember 2017 terhadap diri Pemohonoleh Termohon;6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;7.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.sidik/75/XII/RES.3.3./2021/Satreskrim tanggal 17 Desember 2021 dan surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin.Sidik/75.a/I/RERS.3.3./2022/Satreskrim tanggal 01 Januari 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan

2020.Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN LboBahwa adapun mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan padaprinsipnya diatur dalam pasal 14 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan;SPDP sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 3 dikirimkan kepadapenuntut umum, pelapor/korban, terlapor dalam waktu paling lambat 7 harisetelah diterbitkanya surat perintah penyidikan .Mencermati ketentuan hukum diatas, antara surat perintah penyidikannomor : sprin.sidik

Dan kemudian termohon tidakmengizinkan pemohon untuk kembali kerumahnya dan Pemohonditempatkan oleh Termohon diruangan termohon tanpa alasan yang patutmenurut hukum.Bahwa pada hari senin tanggal 20 april 2020, termohon kemudianmenerbitkan surat perintah penyidikan nomor : sprin.sidik/73.a/IV/2020Direskrimsus, tertanggal 20 april 2020, sementara disatu sisi Termohontelah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor yang samayaitu Nomor : Sprin.Sidik/73.a/IV/2020/Ditreskrimsus Tanggal 14 April

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sprin.sidik/73.a/IV/2020Ditreskrimsus, tertanggal 20 april 2020 dan Surat Perintah PenyidikanNomor : Sprin.Sidik/73.a/IV/2020/Ditreskrimsus Tanggal 14 April 2020 yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkannyasebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan olehkarenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat3.

Gorontaloyaitu kepada Lk YUSUF PAKAYA alias UTUN dan Lk RIANTOKAUNANG, sekaligus mengamankan barang bukti dugaan tindakpidana perjudian (togel), selanjutnya kepada kedua lelaki tersebutdibawa ke Polda Gorontalo untuk diserahkan kepada Penyidik;5. sekitar pukul 23.00 wita, Penyelidik membuat Laporan Polisiatas dugaan tindak pidana perjudian tersebut dengan Nomor : LP / 134 /IV / 2020 / SIAGASPKT tanggal 14 April 2020 dan berdasarkanLaporan Polisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Sidik

untuk menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN LboMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat PerintahPenyidikan nomor : Sprin.sidik

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/07/I/Res.3.3/2020/Reskrimtanggal 24Januari2020.e. Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikanNo.B/09/I/Res.3.3/2020/Reskrim, tanggal 27Jan2020.f. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal O3April2020 tentangpengalihan/penetapan tersangka an. SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si aliasHalaman 8 dari 64 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tmt.KARMAN.2.

UU No.2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaLaporan Polisi Nomor :LP/12/I/Res.3.3/2020/SPKT/ResBimo, tanggal21Jan2020.Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/09/I/Res.3.3/2020/Reskrim,tanggal 24Jan2020.Surat pemberitahuan dimulainya penyidikanNomor:B/11/l/Res.3.3/2020/Reskrim, tanggal 27Jan2020.Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal O3April2020 tentangpengalihan/penetapan tersangka atas nama YURIKA S.

Nomor : Sprin.sidik/O7/I/Res.3.3/2020/Reskrim, tanggal 24 Januari2020;b. Nomor : Sprin.sidik/O8/I/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 24 Januari2020;c. Nomor : Sprin.sidik/O9/I/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 24 Januari2020;Setelah dicocokan dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan denganaslinya, Selanjutnya diberi tanda............ cece ccc eee eee eee eases eee eeeeeeaeeeees DDSurat Pemberitahuan dimulainya penyidikan ;a. Nomor: B/O9/I/Res.3.3/2020/Reskrim, tanggal 27 Januari 2020 ;b.

/O7/l/Res.3.3/2020/Reskrim, tanggal 24Januari 2020, Nomor: Sprin.sidik/08/I/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 24 JanuariHalaman 49 dari 64 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tmt.2020, Nomor: Sprin.sidik/09/I/Res.3.3/2020/Reskrim tanggal 24 Januari 2020, T7berupa Fotokopi Surat panggilan kepada saksisaksi dan surat perintah tugaspemeriksaan ditempat LP/10/I/Res.3.3/2020/SPKT/Res.Blmo tanggal 21 Januari2020 terlapor an.

/ 07 /1/Res.3.3 / 2020 / Reskrim tanggal 24 Januari 2020, Nomor: Sprin.sidik / 08 / /Res.3.3 / 2020 / Reskrim tanggal 24 Januari 2020, Nomor : Sprin.sidik / 09 / I /Res.3.3 / 2020 / Reskrim tanggal 24 Januari 2020, T6 berupa Fotokopi SuratPemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : B/ 09 /1/ Res.3.3 / 2020 /Reskrim tanggal 27 Januari 2020, Nomor : B/10/1/ Res.3.3 / 2020 /Reskrim tanggal 27 Januari 2020, Nomor : B/11/1/ Res.3.3 / 2020 / Reskrim,tanggal 27 Januari 2020, Tanda Terima SPDP kepada terlapor

Atas hal tersebut termohon tidak mengizinkanpemohon untuk kembali kKerumahnya dan Pemohon ditempatkan olehHalaman 20 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN LboTermohon diruangan termohon tanpa alasan yang patut menurut hukum.Bahwa pada hari senin tanggal 20 april 2020, termohon kemudianmenerbitkan surat perintah penyidikan nomor : sprin.sidik/74.a/IV/2020Direskrimsus, tertanggal 20 april 2020.

Pemanggilan terhadap tersangka/saksi/ahli dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Fakta hukum;Mencermati laporan polisi nomor : LP/134/IV/2020/Diterskrimsus tanggal14 april di hubungkan dengan surat perintan penyidikan nomor :sprin.sidik/73.a/IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 14 april 2020, dapat ditarikkesimpulan bahwa dalam kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksudpada pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 TentangPenyidikan Tindak Pidana, termohon tidak pernah melakukan

Sekitar pukul 23.00 wita, Penyelidik membuat Laporan Polisiatas dugaan tindak pidana perjudian tersebut dengan Nomor : LP / 134 /IV / 2020 / SIAGASPKT tanggal 14 April 2020 dan berdasarkanLaporan Polisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Sidik / 73.a/ IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 danSurat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 73.b / IV / 2020 /Ditreskrimsus tanggal 14 April 2020, selanjutnya berdasarkan SuratPerintah Penyidikan tersebut dilakukan penyidikan

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 72.a / IV /2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 diberi tanda T3 ;4. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 72.b / IV / 2020 /Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 diberi tanda T4 ;5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 73.a / IV /2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 diberi tanda T5 ;6. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Tugas / 73.b / IV / 2020 /Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020; diberi tanda T6 ;7.

Surat Perintan Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 74.a / IV /2020 / Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020 diberi tanda T7 ;8. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 74.b / IV / 2020 /Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020 diberi tanda T8 ;9. Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas / 75.b / IV / 2020 /Ditreskrimsus, tanggal 20 April 2020 diberi tanda T9 ;10. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik / 140.a / IV /2020 / Ditreskrimsus, tanggal 14 April 2020 a.

Bahwa menindak lanjuti laporan polisi tersebut, diterbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor Pol : Sprin.Sidik/06/V/2007/Pidkor & WCC tanggal 21 Mei 2007, untukmelakukan penyidikan atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenangdalam menerbitkan sertifikat tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon, namun dalamHal 3 dari 53 hal Put.

:Sprin.Sidik/06/V/2007/Pidkor & WCC, tanggal 21 Mei 2007 dan Berita AcaraPendapat tanggal 16 Januari 2008. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2008, terdakwa ANI SAI?

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dengandasar LP/163/V/2007/SIAGAIT tanggal 3 Mei 2007 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor Pol.: Sprin.Sidik/06/V/ 2007/Pidkor &Hal 11 dari 53 hal Put. No.32/PID/TPK/2015/PT.DKI1212WCC, tanggal 21 Mei 2007 dan Berita Acara Pendapat tanggal 16Januari 2008.

:SP.HAN/05/V/2008/Pidkor & WCC dengan dasar Laporan PolisiNomor Pol.: LP/163/V/2007/SIAGAI, tanggal 3 Mei 2007 dan SuratPerintah Penyidikan Nomor Pol.: Sprin.Sidik/06/V/ 2007/Pidkor &WCC, tanggal 21 Mei 2007 tentang dugaan Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Wewenang di BPN Kota Cirebon.

Dan berdasarkan Laporan Polisi Nomor Pol.: LP/163/V/2007/SIAGAII tanggal 3 Mei 2007, Terdakwa ANI SA ADAH telahmembuat Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol.: Sprin.Sidik/06/V/2007/Pidkor & WCC, tanggal 21 Mei 2007 tentang dugaan TindakPidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan BPN KotaCirebon dengan cara menerbitkan sertifikat tanah, tanpa ada suratperintah tugas.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Para Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/414/VIII/2007/Reskrim, tanggal 4 Agustus 2007, adalah tidak sah ;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan dalam perkara Para Pemohon tersebut ;
4. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk selain

saat ditetapkan sebagai tersangka tersebut belum ada putusanMahkamah Konstitusi ;Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohontelah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P45 dan 2 (dua) orangsaksi dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan pihak Termohon dalam menguatkan daliljawabannya tidak mengajukan bukti apapun;Menimbang bahwa tentang penetapan Para Pemohon sebagai tersangkasebagaimana dalam uraian jawaban Termohon adalah berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sprin.Sidik

Bahwa kondisi seperti ini sangat merugikan hakhak Para Pemoho /tersangka dan oleh karenanya sudah seharusnya segera diberikan kepastian hukumtentang status Para Pemohon tersebut ;Menimbang bahwa berdasarkan selurun uraian tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa penetapan Para pemohon sebagai tersangka mengandung cacatformal sehingga harus dinyatakan tidak sah;Menimbang bahwa oleh karena penetapan Para Pemohon sebagai tersangkatidak sah maka Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/414/VIII/

Semua proses tersebuttelah dijalankan secara benar, jujur dan tepat, guna menjaminadanya kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia.13.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, maka penerbitanSurat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/108/IV/2016/Reskrim,tanggal 14 April 2016 dan penetapan PEMOHON sebagai Tersangkaterkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351KUHP sudah prosedural dan telah memenuhi persyaratan minimaldua alat bukti yang sah berdasarkan hukum, sehingga

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/108 /IV/2016/Reskrim, tanggal 14 April 2016 adalah SAH berdasarkan hukum.4.

menjambak dan menarik rambut korban dengan tangan kiriyang saat itu korban dibonceng oleh temannya yang bernama ADRIANTHEODORE KING, sehingga korban hampir terjatuh dari sepeda motor,dan merasakan pusing serta rasa sakit di bagian kepala akibat korbanmengalami luka memar pada kepala bagian belakang sisi kanan.Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, Termohon menerbitkanSurat Perintah Tugas Nomor: Sprin.gas/1086/lV/2016/Reskrim, tanggal14 April 2016, dan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik

melihatgerakan tangan kiri Pemohon;Bahwa dalam proses penyidikan perkara tindak pidana tersebut,Termohon telah berpedoman pada Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana (KUHAP), Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kabareskrim Nomor : 3tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur PelaksanaanPenyidikan Tindak Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi dalamperkara Nomor : 21/PUUXII/2014;e Bahwa oleh karena itu penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Sidik

Tugas/388/II/2019/Reskrimtanggal 6 Februari 2019 dan surat perintah penyidikan nomor :Sprin.Sidik/388.a/II/2019/Reskrim tanggal 6 Februari 2019 sertaSurat perintah tugas nomor : Sprin.Tugas/388/VII/2019/Reskrimtanggal 4 Juli 2019 dan surat perintah penyidikan nomorSprin.Sidik/388.a/VII/2019/Reskrim tanggal 4 Juli 2019;Dalam penyidikan perkara ini telah dilakukan serangkaian upayaberupa :a.

Bukti T Surat perintah penyidikan nomor :Copy dari16 Sprin.Sidik/388.a/ 11/2019/Reskrim tanggal 6 AsliFebruari 201917. Bukti T Surat perintah tugas nomor : Copy dari17 Sprin. Tugas/388/VII/ 2019/Reskrim tanggal 4 AsliJuli 201918. Bukti T Surat perintah penyidikan nomor Copy dari18 Sprin.Sidik/388.a/ VII/2019/Reskrim tanggal 4 AsliJuli 201919. Bukti T Berita acara pemeriksaan saksi ULFAH AZIZ Copy dari19 MUHAMAD (Pelapor) Asli20. Bukti T Berita acara pemeriksaan saksi SURYATI Copy dari20 Asli21.

Panusunan Siregar berdasarkan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Biasa tanggal 02 Juli 2024, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/49/III/2020/Ditreskrimsus tanggal 04 Maret 2020 dan pembaharuan terakhir dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/49.k/X/2024/Ditreskrimsus tanggal 07 Oktober 2024 dihubungkan dengan pergantian pejabat Penyidik dan Surat Laporan Polisi Nomor : LP/430/III/2020 /SUMUT/SPKT III tanggal 02 Maret 2020;

;Berita Acara Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dariLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) An.Drs.H.SLAMET SUDARYO,M.Si. yang diberi tanda T21 ;Berita Acara Keterangan Ahli Karantina Hewan dari balai Karantina PertanianKelas I Jambi yang diberi tanda T22 ;Laporan Hasil Penyelidikan yang diberi tanda T23 ;Laporan Hasil Gelar Perkara yang diberi tanda T24 ;Laporan Polisi Nomor : LP/A07/1/2017/Jambi/SPKT yang diberi tanda T25;Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik

/04/1/2017/Ditreskrimsusyang diberi tanda T26 ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/03/I/2017/Ditreskrimsus yang diberi tanda T27 ;Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita/03/I/2017/Ditreskrimsus yangdiberi tanda T28;Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/17/III/2017/ Ditreskrimsusyang diberi tanda T29 ;Berita Acara Pemeriksaan Saksi An.RHHERMAN Bin BURHANUDDIN yangdiberi tanda T30;Berita Acara Pemeriksaan Saksi An.ERNI YATIS.Pt, M.Si Binti AZIR AHMADyang diberi tanda

Nomor :R/ 03.a/VI/2017/ Ditreskrimsus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi yangdiberi tanda T43 ;Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/42/V1I/2017/ DitreskrimsusTersangka An. NAKSABANDLS.Pt. yang diberi tanda T44 ;Berita Acara Pemeriksaan Tersangka An.

Lidik /74 / XI / 2016 / Ditreskrimsus yang hasilnya dituangkan dalam Laporan HasilPenyelidikan (vide : Bukti T23) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan gelar perkarainternal di Ditreskrimum Polda Jambi dimana para peserta gelar perkaramerekomendasikan untuk penanganan perkara ditingkatkan ke tahap Penyidikansehingga kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Sidik/04/1/2017/Ditreskrimum dan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan Nomor : SPDP/03/I/2017/Ditreskrimsus

PedomanKendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diberikankesempatan kepada PEMOHON untuk melakukan klarifikasi hasil audit yangdilkakukan oleh auditor setelah itu baru bisa digunakan oleh TERMOHONsebagai alat bukti kerugian Negara bernilai yuridis sebagai alat bukti sah(vide Pasal 184 KUHAP) dapat dikatakan hasil audit objektif dan independenuntuk menetapkan PEMOHON sebagai tersangka dan oleh sebab itupenetapan PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sprin.Sidik

bertentangan dengan peraturan perundangundangyang mengikat dan UUD 1945 dan merupakan tindakan sewenangwenangserta melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) PEMOHON;PETITUMBerdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menuruthukum PEMOHON memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada NegeriPekanbaru berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;Menyatakan Surat Perintah Penyidikan berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor: Sprin.Sidik

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan berdasarkan Surat Perintah PenyidikanNomor: Sprin.Sidik/135/III/2016/Reskrimsus, tanggal 10 Maret 2016 adalah tidakHalaman 25 dari 28 Putusan Nomor 24/Pra.Pid/2016/PN Pbr.sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidakmempunyai kekuatan mengikat;3.

Menyatakan Surat perintah penyidikan nomor : Sprin.sidik/135/III/Reskrimsustanggal 10 Maret 2016 adalah sah secara hukum;3. Menyatakan Penetapan Tersangka an. Heru Wahyudi, S.H. yang dilakukan olehpenyidik atas diri pemohon adalah sah menurut hukum;4. Menyatakan segala tindakan penyidik yang berhubungan dengan perkara a quoadalah sah secara hukum;5.

layak huni,dan Bahwa, Pada tanggal 25 Februari 2015 persoalan Rehabilitasi rumahTidak Layak Huni terbit di media cetak Waspada, Rakyat Aceh serta LeuserAntara.Bahwa, Pada tanggal 26 Februari 2015, terdapat Laporan Polisi Nomor :LP/A/13/IV2015/Reskrim, tanggal 26 Februari 2015.Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Pemohon telah dipanggil olehTermohon berdasarkan surat panggilan Nomor : S.pgl/359/IX/2016/Reskrim,untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sprin.Sidik

Untuk itu sangat tidak tepat jika dalampekerjaan Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni ada kerugianNegara di bebankan kepada Pemohon, untuk itu sangat beralasanPengadilan Negeri Bener Meriah untuk membatalkan Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sprin.Sidik/25.a/IV/2016, Reskrim, tanggal 10 Juni 2016yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan Surat PenahananNomor: Sp.Han/39/KX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016.30.

Membatalkan/menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor :Sprin.Sidik/25.a/IV/2016, Reskrim, tanggal 10 Juni 2016.3. Membatalkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/39/IX/2016/Reskrim, tanggal 23 September 2016.134. Memerintahkan Termohon untuk menganti kerugian materil Pemohon Rp100.000.000, (Seratus juta rupiah);5.

MH.Bahwa TERMOHON telah menerbitkan surat perintah penyidikan dengannomor : SPRIN.SIDIK / 337 / XII / 2018 / Ditreskrimum tanggal 3Desember 2018 dan melakukan serangkaian tindakan penyidikan untukHalaman 15 dari 30 halaman putusan Nomor17/Pid.Pra/2019/PN.Plgmencari dan mengumpulkan= alat~ bukti guna menemukanTERSANGKANYA sesuai dengan UU No 81 tahun 1981 pasal 1 angka 2KUHAP.6.

Surat PerintahPenyidikandengannomor : SPRIN.SIDIK / 337 / XII /2018 / Ditreskrimumtanggal 3 Desember 2018, diberi tanda T.3.4. Pemberitahuan perkembangan hasil Penyilidikan dengan nomorB/846b/V/2019 Ditreskrim tanggal 3 Meii 2019, diberi tanda T.4.5. Surat PemberitahuanDimulainyaPenyidikanNomorSPDP/324/XII/2018/Ditreskrimumtanggal3 Desember 2018danmengirimkannyakKeJaksaPenuntutUmumsertakepada TERLAPORdankepada PEMOHON melaluikKuasaHukumnyaSdr. ALEX NOVEN,SH. MH, diberi tanda T.5.6.

Bahwa TERMOHON telah menerbitkan surat perintah penyidikan dengannomor : SPRIN.SIDIK / 337 / XII / 2018 / Ditreskrimum tanggal 3 Desember2018 dan melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari danmengumpulkan alat bukti guna menemukan TERSANGKANYA sesuai denganUU No 81 tahun 1981 pasal 1 angka 2 KUHAP.Sesuai dengan Amanat Putusan MK Nomor : 130/PUUXII/2015 TERMOHONdalam jangka waktu 7 hari TERMOHON telah menerbitkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorSPDP/324/VIII/2018/Ditreskrimum

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/110.a/VI/2016/Tipidkor, tanggal 27 Juni 2016 ;

b). Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/113.a/VII/2016/Tipidkor, tanggal 12 Juli 2016 ;

c). Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/123.a/V/2017/Tipidkor, tanggal 31 Mei 2017 ;

d).

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/123/I/2018/Dit.Reskrimsus, tanggal 30 Januari 2018 ;

e). Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/2658/IX/RES.3.3/2020/Dit Reskrimsus, tanggal 23 September 2020 ;

f).

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Srpin,Sidik/83/I/RES.3.3/2021/Dit Reskrimsus, tanggal 16 Januari 2021 ;

g). Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/37.a/III/2021/Tipidkor, tanggal 18 maret 2021 ;

h).

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/62.a/IV/2021/Tipidkor, tanggal 29 April 2021 ;

i). Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/85.a/VI/2021/Tipidkor, tanggal 28 Juni 2021 ;

j). Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/118.a/X/2021/Tipidkor, tanggal 12 Oktober 2021 ;

k).

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/132.a/XI/2021/Tipidkor, tanggal 11 November 2021 ;

Adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASAR serta BATAL DEMI HUKUM, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan yang digunakan sebagai dasar oleh TERMOHON untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13/VIII/2022/Tipidkor, Tentang Penetapan Tersangka, tertanggal

. : Sprin.Sidik / 70 / VII / 2009 / Dit. II /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;29) Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. : Sprin.Sidik / 70.a/ VII/2009 / Dit. Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;30) Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B / 275 / VII/2009 / Dit.

Pol. : Sprin.Sidik / 70 / VII / 2009 / Dit. Il /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;29. Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. : Sprin.Sidik / 70.a/ VII/2009 / Dit. Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;30. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (GPDP) Nomor : B / 275 / VII/2009 / Dit. Il / Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;31. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Gayus Halomoan PartahananTambunan, dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, tindakpidana Korupsi (Suap), dan tindak pidana Penggelapan ;32.

Pol. : Sprin.Sidik / 70 / VII / 2009 / Dit.Il / Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. : Sprin.Sidik / 70.a /Vil / 2009 / Dit. Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor :B/275/ VII/2009 / Dit.

No.846 K/PidSus/201 124)25)26)27)28)29)30)31)32)33)34)35)36)Surat Perintah Tugas No.Pol.: SP.Gas / 132 / IV / 2009 / Dit.Il / Eksus,tanggal 24 April 2009 ;Surat Perintah Penyelidikan No.Pol.: SP.Lidik / 10S / IV / 2009 / Dit.Il /Eksus, tanggal 24 April 2009 ;Surat Perintah Tugas No.Pol.: SP.Gas / 279 / VII / 2009 / Dit.Il / Eksus,tanggal 27 Juli 2009 ;Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol.: SP.GAS / 279.a / VII / 2009 /Dit.Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: Sprin.Sidik

/ 70 / VII / 2009 / Dit.Il /Eksus, tanggal 27 Juli 2009 ;Surat Penyidikan Dimulainya Penyidikan Tambahan No.Pol.: Sprin.Sidik/70.a/ Vil / 2009 / Dit.Il / Eksus, tanggal 31 Juli 2009 ;Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B / 275/ VII/2009 / Dit.Il.

LboTembusan surat penahanan atau penetapan Hakim harus diberikankepada keluarga dari orang yang ditahan.Bahwa dengan adanya tindakan yang sewenangwenang yang dilakukantermohon kepada pemohon sebagaimana telah terurai dalam alasanalasan pokok diatas tindakan termohon a quo adalah merupakantindakan yang telah melanggar hak asasi manusia (in casu konstitusionalpemohon) maka sudah sepatutnya tindakan penyidikan yang dilakukantermohon terhadap pemohon' berdasarkan pada surat perintahpenyidikan nomor : Sprin.sidik

dan Lk ISMAIL ABDUL FATAH alias ICHY sertaTim Penyelidik juga mengamankan barang bukti dugaan tindak pidanaperjudian (togel) dan selanjutnya kedua orang lelaki tersebut besertabarang bukti dibawa ke Polda Gorontalo untuk diserahkan kepadaPenyidik;2. sekitar pukul 14.00 wita, Penyelidik membuat Laporan Polisiatas dugaan tindak pidana perjudian dengan Nomor : LP / 133 / IV / 2020 /SIAGA SPKT, tanggal 14 April 2020 dan berdasarkan Laporan Polisitersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik

Gorontalo yaitukepada Lk YUSUF PAKAYA alias UTUN dan Lk RIANTO KAUNANG,sekaligus mengamankan barang bukti dugaan tindak pidana perjudian(togel), selanjutnya kepada kedua lelaki tersebut dibawa ke PoldaGorontalo untuk diserahkan kepada Penyidik;5. sekitar pukul 23.00 wita, Penyelidik membuat Laporan Polisiatas dugaan tindak pidana perjudian tersebut dengan Nomor : LP / 134 / IV/ 2020 / SIAGASPKT tanggal 14 April 2020 dan berdasarkan LaporanPolisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik

ke persidangan dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yangdiajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan surat perintahpenyidikan nomor : Sprin.sidik

DALAM EKSEPSI

• Menolak seluruh eksepsi Termohon tersebut;
• Menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal dan tidak sah proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimana dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Sidik/01/IV/BPK WIL.III/2024, tanggal 30 April 2024;
3. Menyatakan batal dan tidak