TATANUSA GARMINDO

TATANUSA GARMINDO, beralamat di JI. KS.

Tatanusa Garmindo, NPWP 01.793.754.1072.000, beralamat di JI. KS.

TATANUSA GARMINDO

TATANUSA GARMINDO, beralamat di JI. KS.

Tatanusa Garmindo,NPWP 01.793.754.1072.000, beralamat di JI. KS.

Tatanusa Garmindo, NPWP 01.793.754.1072.000,beralamat di JL KS.

TATANUSA GARMINDO

TATANUSA GARMINDO, beralamat di JI. KS.

Tatanusa Garmindo, NPWP 01.793.754.1072.000, beralamat di JI. KS.

TATANUSA GARMINDO

TATANUSA GARMINDO, NPWP 01.793.754.1072.000,beralamat di JI. KS. Tubun No. 59, Petamburan, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10260, dalam hal ini diwakili olen Modibo Traoreselaku Direktur;Selanjutnya memberi kuasa kepada Sangap Tua Ritonga, S.E.

Tatanusa Garmindo, NPWP 01.793.754.1072.000, beralamat di Jl.KS.

., HUKUM KEPAILITAN INDONESIA, Jakarta: Tatanusa, CetakanPertama, Oktober 2012, hlm. 261, butir (2)).Ad.1 Ada UtangYang dimaksud utang berdasarkan Yurisprudensi Mahkmah Agung RI No.03K/N/1998, 02 Oktober 1998, dalam perkara PT.

Syamsudin M.Sinaga SH.MH Hukum Kepailitan, Tatanusa, Jakarta Indonesia halaman 11)(DR. Syamsudin M.

., HUKUM KEPAILITAN INDONESIA,Jakarta: Tatanusa, Cetakan Pertama, Oktober 2012, hlm. 11).Bahwa permasalahan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPUbukanlah masalah pinjam meminjam uang akan tetapi bermula dariPerjanjian Kerja Sama antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, yangmana Pemohon PKPU adalah sebagai Kontraktor dari Termohon PKPU untukmelaksanakan pekerjaan Mekanikal Elektrik.Berdasarkan hal terurai diatas terbukti tidak ada utang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU.Ad 2.

Sinaga SH.MH,Tatanusa,Halaman1112,Tatanusa, Jakarta Indonesia (BerupaFotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T6)Fotocopy Hukum Kepailitan oleh Dr. Syamsudin M.

SinagaSH.MH, Tatanusa, Halaman 261, (Berupa Fotocopy sesuaidengan aslinya, diberi tanda Bukti T7)Fotocopy , Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yangdipersiapkan dan telah ditanda tangani terlebih dahulu olehPemohon PKPU yang seolaholah pekerjaan yang dilaksanakanPemohon PKPU telah diselesaikan 100%, dan memintaTermohon PKPU untuk menanda tanganinya(Berupa Fotocopy ,diberi tanda Bukti T8)Fotocopy Surat Kesepakatan bersama Tanggal 1 Oktober 2011yang dibuat dan distujui oleh Termohon PKPU dan PemohonPKPU

., HUKUM KEPAILITAN INDONESIA, Jakarta: Tatanusa, CetakanPertama, Oktober 2012, hlm. 261, butir (2)).Ad.1 Ada UtangYang dimaksud utang berdasarkan Yurisprudensi Mahkmah Agung RI No.03K/N/1998, 02 Oktober 1998, dalam perkara PT.

Syamsudin M.Sinaga SH.MH Hukum Kepailitan, Tatanusa, Jakarta Indonesia halaman 11)(DR. Syamsudin M.

., HUKUM KEPAILITAN INDONESIA,Jakarta: Tatanusa, Cetakan Pertama, Oktober 2012, hlm. 11).Bahwa permasalahan antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPUbukanlah masalah pinjam meminjam uang akan tetapi bermula dariPerjanjian Kerja Sama antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU, yangmana Pemohon PKPU adalah sebagai Kontraktor dari Termohon PKPU untukmelaksanakan pekerjaan Mekanikal Elektrik.Berdasarkan hal terurai diatas terbukti tidak ada utang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU.Ad 2.

Sinaga SH.MH,Tatanusa,Halaman1112,Tatanusa, Jakarta Indonesia (BerupaFotocopy sesuai dengan aslinya, diberi tanda Bukti T6)Fotocopy Hukum Kepailitan oleh Dr. Syamsudin M.

SinagaSH.MH, Tatanusa, Halaman 261, (Berupa Fotocopy sesuaidengan aslinya, diberi tanda Bukti T7)Fotocopy , Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yangdipersiapkan dan telah ditanda tangani terlebih dahulu olehPemohon PKPU yang seolaholah pekerjaan yang dilaksanakanPemohon PKPU telah diselesaikan 100%, dan memintaTermohon PKPU untuk menanda tanganinya(Berupa Fotocopy ,diberi tanda Bukti T8)Fotocopy Surat Kesepakatan bersama Tanggal 1 Oktober 2011yang dibuat dan distujui oleh Termohon PKPU dan PemohonPKPU

Sinaga, S.H., M.H., dalam bukunyaHukum Kepailitan Indonesia, 2012, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Halaman15, menjelaskan seseorang atau badan hukum dapat menjadi Debitor atauKreditor, pada diri Debitor terdapat schuld dan haftung. Schuld adalahkewajiban Debitor untuk membayar utangnya, sedangkan haftung adalahkewajiban Debitor untuk menjamin bahwa utangutangnya sungguhsungguh dapat dibayar dari harta kekayaannya;3.22.

Tatanusa, Jakarta, CetakanPertama, 2012, Halaman 110;14.Bahwa selanjutnya keberadaan Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Smgtanggal 20 Desember 2016 tersebut telah diakui secara tegas danjelas oleh PARA PEMOHON PKPU dalam dalildalilnya Posita Angka17,21, 22, dan 23; 15.Bahwa status PARA PEMOHON PKPU adalah Kreditur Konkurenmaka berdasarkan ketentuan Pasal 286 UUKPKPU, PARAPEMOHON PKPU telah terikat dengan Putusan Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri

Smg.Hukum Kepailitan Indonesia, 2012, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Halaman15, menjelaskan seseorang atau badan hukum dapat menjadi Debitor atauKreditor, pada diri Debitor terdapat schuld dan haftung. Schuld adalahkewajiban Debitor untuk membayar utangnya, sedangkan haftung adalahkewajiban Debitor untuk menjamin bahwa utangutangnya sungguhsungguh dapat dibayar dari harta kekayaannya;3.22.

Tatanusa, Jakarta, CetakanPertama, 2012, Halaman 110;3. Bahwa selanjutnya keberadaan Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang No. 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Smgtanggal 20 Desember 2016 tersebut telah diakui secara tegas danjelas oleh PARA PEMOHON PKPU dalam dalildalilnya Posita Angka17,21, 22, dan 23; 4.

Baragagas TataNusa telah diputus oleh pihak PT. Baragagas Tata Nusa yang mana haltersebut telah diketahui oleh H. Rustam.13. Bahwa sejak diputuskannya kerjasama tersebut Terdakwa masihmelakukan penambangan batubara di lokasi tersebut tanopa melaporkanpergeseran area penambangan ke Dinas Pertambangan Kab. TanahLaut, walaupun sudah diketahui kalau lokasi tambang yang dikerjakanTerdakwa tersebut berada di luar area konsasi IUP OP PT. ADK14.

Baragagas TataNusa.11. Bahwa benar walaupun kerja sama antara H. Rustam dengan PT.Baragagas Tata Nusa telah diputus, namun Terdakwa masih melakukanpenambangan batubara di lokasi tersebut dan selama melakukanaktifitas penambangan tersebut telah menghasilkan batu bara sebanyak+ 4.0004.500 metrik ton.12. Bahwa benar batu bara hasil penambangan tersebut telahTerdakwa kirim ke pelabuhan mandiri Kec. Kintap Kab. Tanah lautmenggunakan surat kirim dari PT. Group Rahmat Bersama ( PT.

Tatanusa,Jakarta 2004, halaman 209);Sedangkan, menurut Pasal 178 ayat (3) HIR menjelaskan:Ta (Hakim) dilarang memberi putusan tentang halhal yang tidak dituntut ataumengabulkan lebih dari yang dituntut";Menurut M. Yahya Harahap, S.H.:Hakim atau pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidakdigugat atau mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dalam dalil (fundamentumpetendi) dan petitum gugatan.

Tatanusa, Jakarta, 2000).Asasasas dimaksud adalah :a. Asas Kepastian Hukum.Dalam persidangan Termohon PK mengakui bahwa tindakannya melakukankoreksi fiskal terhadap DPP PPN Masa Pajak JanuariDesember 2003 atasdasar penafsiran DPP PPN yang berbeda dari tahun 2001 dan tahun 2002merupakan tindakan yang tidak konsisten. Menurut Pemohon PK tindakanyang inkonsisten tersebut telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.b.

., Hukum Pidana Agraria LogikaHukum Pemberian Hak Atas Tanah Dan Ancaman Hukuman Pidana,Penerbit Tatanusa, Jakarta, Hal. 23 alinea ke 2)2. Bahwa, berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sangat Jelas danterang yang dijadikan dan menjadi tuntutan pokok Objek GugatanPenggugat, adalah adanya tuntutan Kepemilikan atas Hak Milik sebidangbidang tanah (Hak Kebendaan/Hak Keperdataan), yang didasarkan kepadaadanya 2 (dua) alas hak yang berbeda.

,M.Hum., Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak AtasTanah Dan Ancaman Hukuman Pidana, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Hal.23 alinea ke 2)Bahwa mengacu pada peraturan pendaftaran tanah, Alas Hak(rechtstitel) dibedakan dengan Alas Hak Baru dan Alas Hak Lama....alas hak merupakan petunjuk adanya hubungan hukum keperdataanatau hubungan kepemilikan, hubungan penguasaan orang dengantanah, atau dasar perolehan tanah. Alas Hak adalah embrio Hak AtasTanah. (Vide. Dr. Gunanegara, S.H.

., Hukum Pidana AgrariaLogika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah Dan Ancaman HukumanPidana, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Hal. 21 alinea ke 3)Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 27 Maret1993 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK telah mengeluarkan Nomor : SE15/PJ.6/1993, Perihal larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Kikitir/Keterangan Objek Pajak (KP.PBB.11) yang ditujukan kepada ParaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Para Kepala KantorPelayanan

Bahwa, harus dicatat bahwa UndangUndang Kepailitan tidakmensyaratkan Bahwa, kreditur lain harus menyetujui atau menyokongpengajuan permohonan (Jerry Hoff: UndangUndang Kepailitan diIndonesia, hal. 33, PT, Tatanusa, Jakarta2000);Il Bahwa, Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit keberatan denganpertimbangan Judex Facti pada halaman 32 s/d halaman 33 yangmenyebutkan:Menimbang Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata saat jatuhwaktunya utang adalah pada saat tidak diserahkannya 1 (satu) unitapartemen Pancoran

Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw :Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta bahwa mengenai Syaratformil tentang Alat Bukti yang berasal dari Media Elektronik sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau DokumenElektronik bukaniah dokumen atau surat yang menurut perundangundanganharus dalam bentuk tertulis.

Sudah banyakkasus di mana pengadilan Indonesia, seperti halnya pengadilanpengadilan di banyak negaranegara lailn di dunia, menyatakanbahwa pelanggaran terhadap kekuatan hukum yang bersifatmemaksa (mandatory rules of law) merupakan pelanggaran atasketertiban umum di Indonesia, yang mengancam pelanggarannyadengan ancaman kebatalan atau pembatalan (Public policy asGrounds for Refusal of Recognition and Enforcement of ForeignArbitral Awards in Indonesia (Tatanusa, 2003) (http://www.hukumonline.com/berita

padaketerangan melihat secara langsung konflik yang terjadi dan itupun berujung padasaling minta maaf antara Pembanding dan Terbanding dan kembali rujuk,Bahwa Pembanding mengajukan berupa bukti surat foto copy telah dicocokkantanpa aslinya antra lain bukti P7, P8, P9A s/d P9C BAHWA UNTUKMENANGGAPI BUKTI PEMBANDING DIATAS KAMI DARI PIHAK TERBANDINGBERKESIMPULAN BAHWA DALAM PERCAKAPAN MELALUI MEDIA WHATSAPPMENURUT BUKU S/TOMPUL, JOSUA 2012 CYBERSAPCE, CYBERCRIMES,CYBERLAW: TINJAUAN ASPEK HUKUMPIDANA, TATANUSA

Tatanusa, Cetakan I 2005, halaman 61, yang selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T3;Fotokopi M.

Tatanusa) yang menyatakan Judex Facti telah tepat dan benar bahwa suatubukti surat yang tidak ada aslinya harus dikesampingkan, kaena tidak dapat dijamin kebenaran isibukti surat tersebut";Bahwa halhal diatas adalah sangat penting untukdibuktikan, karena sampai saat ini Pemohon Kasasi tidakpernah menerima barang seperti yang didalilkan buktibuktitersebut, dan juga PT, Mutiara Cemerlang Teknindo bukanKreditur lain dalam perkara a quo:Bahwa bukti KL1 adalah tentang anggaran dasar PT.Mutiara Cemerlang

Tatanusa,tahun terbit 2008;Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut diatas yangtelah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehinggamenurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 13 Tahun1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata,alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat buktitertulis, sedangkan terhadap alat

Tatanusa);. Bahwa atas fakta hukum dan dasar juridis tersebut di atas, maka adalahsah dan patut menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa danHalaman 10 dari 26 hal.Put.Nomor 1307 K/Pdt.SusPHI/2017mengadili perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat untukseluruhnya, dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaara);Il. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kacau/kabur (obcuur libels).1.

Tatanusa, Jakarta, 2012),halaman 206, memberikan pengertian mengenai tugas pengurusandan pemberesan yang dilakukan Kurator, dikutip, sebagai berikut:Esensi tugas Kurator dalam mengurus dan membereskan hartapailit adalah untuk meningkatkan nilainya guna membenkan sedikitkepuasan kepada Kreditor;Setiap pekerjaan Kurator yang dapat meningkatkan nilai harta,berarti meningkatkan kepuasan bagi Kreditor.

Tatanusa,Jakarta, 2012, halaman 206 (fotokopi dari fotokopi);Print out Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah DK JakartaNomor 12 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebutPergub DKI No. 57/2014) (fotokopi sesuai unduhan);Print out Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (selanjutnya disebut Pergub DKI No. 47/2017)(fotokopi sesuai unduhan);Print