Ditemukan 1280 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-03-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 12/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 8 Mei 2013 — Mitra Kembang Selaras Melawan Pejabat Penagih Nilai Tegakan SPP-GR Dinas Kehutanan Kab. Inhu Propinsi Riau
8027
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah);3.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 011212 tanggal 26 Desember 2012 yang mewajibkan Penggugat membayar Rp. 4.017.046.609,80 (empat milyar tujuh belas juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh rupiah);4.
    Menyatakan Penetapan Hakim Nomor: 12/PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr tanggal 08 Mei 2013 tentang Penundaan/ Penangguhan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor: 011212 tanggal 26 Desember 2012, tetap sah dan berlaku;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.122.000.- (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
    Mitra Kembang Selaras MelawanPejabat Penagih Nilai Tegakan SPP-GR Dinas Kehutanan Kab. Inhu Propinsi Riau
    Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 1998 tentang TarifAtas Jenis PNBP yang berlaku pada DepartemenKehutanan Dan Perkebunan sebagai dasar PengenaanPNBP, dari sembilan kriteria yang diatur, tidak terdapatkriteria Pengganti Nilai Tegakan ;c. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor58/Menhutll/2009 tanggal 4 September 2009 tentangPengganti Nilai Tegakan (PNT) telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi melalui Peraturan MenteriKehutanan R.
    Bahwa Tergugat tidak dalam kapasitas untukmempertimbangkan atau dalam memformulasikanrumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) ;c. Kewenangan penetapan formulasi rumusan pengenaanpenggantian nilai tegakan (PNT) ada pada KementerianKehutanan RI;d. Dalil Penggugat yang menyatakan tidak mungkinmendapatkan keuntungan apapun karena dikenakan PNTmasih perlu dilakukan pengujian lebih lanjut, mengingatdi IUPHHKHT lainnya yang juga dikenakan PNT yaituPT.
    Bahwa sebagaimana alasanalasan gugatan Penggugat diatas,yaitu dengan diterbitkannya Surat Perintah Pembayaran PenggantianNilai Tegakan (SPPGR) No. 011212 tanggal 26 Desember 2012yangmewajibkan ............
    1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam)yang mana pada angka 5 (lima) Tergugat sebagai Pejabat Penagihberdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.924/MenhutVI/BIKPHH/2012 diperintahkan agar melakukan penghitungan kewajibanpembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) serta melakukanpenagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dan seterusnya, haltersebut menunjukkan bahwa Menteri Kehutanan RepublikIndoneisa selakuPejabat wn...
    Surat Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (BUK) Nomor :S.960/VIBIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentangPenegasan Pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) ;3.
Register : 02-10-2013 — Putus : 10-12-2013 — Upload : 03-04-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 160/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 10 Desember 2013 — PEJABAT PENAGIH PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU vs PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA
8335
  • PEJABAT PENAGIH PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU vs PT. TRIOMAS FORESTRY DEVELOPMENT INDONESIA
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesarRp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilanratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam komadelapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. TriomasForestry Development Indonesia;b.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesarRp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilanpuluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yangditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;c.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesarRp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilanpuluh ...puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yangditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia;c.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 020213 tanggal O08 Februari 2013 sebesarRp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tigapuluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukankepada PT.
Register : 27-04-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 13/G/2015/PTUN-SMD
Tanggal 8 Juli 2015 — DWI MITRA; melawan -PEJABAT PENAGIH PENGGANTI NILAI TEGAKAN (PNT) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
10732
  • DALAM PENUNDAAN -Menyatakan tetap berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2015/PTUN.Smd, tanggal 13 Mei 2015, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih pada Kantor Dinas Kehutanan Kebupaten Bulungan, Kalimantan Utara berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) nomor: 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV.
    DWI MITRA;DALAM POKOK PERKARA 1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.Menyatakan tidak Sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV. DWI MITRA;3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Pembayaran (SPP) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 18-04-15 tertanggal 20 April 2015 yang ditujukan kepada CV.
    DWI MITRA;melawan-PEJABAT PENAGIH PENGGANTI NILAI TEGAKAN (PNT) DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA;
    harusdibayarkan kepada Negara sebagai pembayaran Pengganti Nilai Tegakan(PNT) sehingga Penggugat mendapatkan hasil nihil ;2.
    Nomor :P.68/ Menhut11/2014 tanggal 15 September 2014 tentang PenetapanHarga Patokan hasil hutan untuk perhitungan PSDH, gantirugi tegakan dan Pengganti Nilai tegakan ;7. Bahwa selain itu sudah ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung RI.terhadap Judicial Review (Uji Materiil) tentang Pengganti Nilai Tegakan(PNT) yaitu :7.1... Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 41P/HUM/2012tanggal 9 Februari 2012;7.2. Putusan Mahkamah Agung RI.
    Terhadap dalil penggugat angka 6, bahwa untuk menerbitkan SPPPenggantian Nilai Tegakan (PNT) Nomor : 180415 Tanggal 22 April 2015,Pejabat Penagih Penggantian Nilai Tegakan (PNT) menerbitkan SPPPNT berdasarkan surat permohonan dari Penggugat sendiri (CV.
    Huruf c, Membuat laporan penatausahaan hasil hutan kayu, tatausaha PSDHDR dan atau usaha Penggantian Nilai Tegakan sertalaporan pelunasan kewajiban pembayaran PSDHDR danPenggantian Nilai Tegakan disertai bukti pelunasannya.c.
    P.52/Menhutll/2014 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan dan PenyetoranProvisi sumber daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai tegakan danGanti Rugi Tegakan; (Vide; TInf4), Pasal 36 huruf a.
Register : 08-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — NOPRIYANTO Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
8939
  • SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 12.02.15 tanggal 18 Februari 2015;2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 13.02.15 tanggal 18 Februari 2015;3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 14.02.15 tanggal 18 Februari 2015;4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 15.02.15 tanggal 18 Februari 2015;5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 16.02.15 tanggal 18 Februari 2015;6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 17.02.15 tanggal 18 Februari 2015;7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 18.02.15 tanggal 18 Februari 2015;8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 19.02.15 tanggal 18 Februari 2015;9.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 20.02.15 tanggal 18 Februari 2015;10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 21.02.15 tanggal 18 Februari 2015;11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 39.02.15 tanggal 18 Februari 2015;12. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 40.02.15 tanggal 18 Februari 2015;13.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 41.02.15 tanggal 18 Februari 2015;14. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 42.02.15 tanggal 18 Februari 2015;15. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAITEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 43.02.15 tanggal 18 Februari 2015;Tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);5.
    Surat Perintah Pembayaran Pengganti Niiai tegakan (SPPGR)No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Niiai Tegakan (SPPGR)No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.5.
    Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.7. Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR) No.18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR) No.Halaman 24 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.9.
    Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.ts Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR)No. 18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.Halaman 25 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No. 19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.9.
    Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.21.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.11. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.39.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.12. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.40.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.13. Surat Printah Pembayaran Pergantian mlai tegakan (SPPGR)No.41.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.14.
Register : 29-04-2013 — Putus : 29-07-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 29 Juli 2013 — Triomas Forestry Development Indonesia Melawan Pejabat Penagih Nilai Tegakan (SPP-GR) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak Provinsi Riau
11658
  • Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;b.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 030213 tanggal 25 Februari 2013 sebesar Rp. 82.792.448,00 (delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;c.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 020213 tanggal 08 Februari 2013 sebesar Rp. 83.833.517,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut :a.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 010113 tanggal 23 Januari 2013 sebesar Rp. 856.947.386,82 (delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah), yang ditujukan kepada PT. Triomas Forestry Development Indonesia ;b. Surat ..b.
    Triomas Forestry Development IndonesiaMelawanPejabat Penagih Nilai Tegakan (SPP-GR) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Siak Provinsi Riau
    Bahwa objek sengketa masingmasing, Surat PerintahPembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 010113tanggal 23 Januari 2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugatpada tanggal 30 Januari 2013, Surat Perintah PembayaranPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 020213 tanggal 08Februari 2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugat padatanggal 12 Februari 2013 dan Surat Perintah PembayaranPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 030213 tanggal 25Februari 2013 diterima oleh Penggugat dari Tergugat padatanggal
    ;3) Peraturan Menteri Kehutanan Republik IndonesiaNomor 58/Menhutll/2009 tanggal 4 September 2009tentang Pengganti Nilai Tegakan (PNT) telah dicabutdan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui PeraturanMenteri Kehutanan R.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan(SPPGR) Nomor 010113 tanggal23 Januari 2013 yangmewajibkan Penggugat membayar Rp 856,947,386.82. ( delapanratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ributiga ratus delapan puluh enam koma delapan puluh dua rupiah) ;d.
    sesuaiketentuan yang berlaku ;2) Tergugat tidak dalam kapasitas untukmempertimbangkan atau dalam memformulasikanrumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT)karena kewenangan penetapan formulasi rumusanpengenaan penggantian nilai tegakan (PNT) ada padaKementerian Kehutanan RI ;3) Tidak ada kaitannya antara kedudukan formulasirumusan pengenaan penggantian nilai tegakan (PNT)dengan kedudukan Tergugat sebagai Pejabat PenagihSPPGR :;Dengan demikian, maka dalildalil sebagaimana diuraikan diatas,
    Apakah Tergugat berwenang atau mempunyai kewenanganuntuk dapat menerbitkan ketiga Surat Perintah PenagihanPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR) yang menjadi ObyekObyek Sengketa aquo ?2. Apakah Penagihan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)sebagaimana dimaksud dalam ObyekObyek Sengketa aquodidasarkan pada Peraturan PerundangUndangan Yang Berlakuyang terkait dengan sektor Penerimaan Negara yang dalam halini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ?3.
Register : 18-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 29-10-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 83/B/2013/PT.TUN-MDN
Tanggal 29 Agustus 2013 — PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKAN SPP-GR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU vs PT. MITRA KEMANG SELARAS
2712
  • PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKAN SPP-GR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU vs PT. MITRA KEMANG SELARAS
    PUTUSAN Nomor : 83/B/2013/PT.TUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus, dan mengadili sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalamperkara antara :PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKAN SPPGR DINASKEHUTANAN KABUPATEN INDRAGIRIHULU PROVINSI RIAU, berkedudukan di DesaPematang Reba, Kecamatan Rengat Barat,Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut :TERGUGAT
    Tata UsahaNegara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalamsalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 12/G/2013/PTUNPBR, tanggal 08 Mei 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut;MENGADILI:DALAM EKSEPSI:e Menolak Eksepsi dari Tergugat;DALAM POKOK PERKARA : Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 83/B/2013/PT.TUNMDN1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugatberupa Surat Perintah Pembayaran PenggantianNilai Tegakan
    enamribu enam ratus Sembilan koma delapan puluhrupiah);3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutSurat Perintah Pembayaran Penggantian NilaiTegakan (SPPGR) Nomor : 011212 tanggal 26Desember 2012 yang mewajibkan Penggugatmembayar Rp. 4.017.046.609,80(empat milyar tujuh belas juta empat puluh enamribu enam ratus Sembilan koma delapan puluhrupiah);4 Menyatakan Penetapan Hakim Nomor : 12/PENPNG/2013/PTUNPbr tanggal 08 Mei 2013 tentangPenundaan/Penangguhan Surat PerintahPembayaran Penggantian Nilai Tegakan
Register : 12-12-2011 — Putus : 20-03-2012 — Upload : 01-05-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 62/G.TUN/2011/PTUN.JPR
Tanggal 20 Maret 2012 — PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY; VS PEJABAT PENAGIH NILAI TEGAKKAN SPP-GR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM
47858
  • Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 180911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.558.241.624,64 ;2.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 190911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.275.804.757,16 ;3.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 200911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.170.259.984,34 ;4.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.284.070.509,74 ;5.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.160.679.154,98 ;6.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 976.113.318,11 ;7.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 240911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 898.201.067,81 ;3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :1.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 180911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.558.241.624,64 ;2.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 190911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.275.804.757,16 ;3.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 200911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 2.170.259.984,34 ;4.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.284.070.509,74 ;5.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 1.160.679.154,98 ;6.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 976.113.318,11 ;7.Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 240911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp. 898.201.067,81 ;4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)
    Bahwa untuk menerbitkan Surat Perintah PembayaranPenggantian Nilai Tegakan (SPPGR), Tergugat berpedomanpada :a.
    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.58/Menhutll/2009tanggal 4 September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan Dari Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Dari Penyiapan LahanDalam Pembangunan Hutan Tanaman, pasal 1 Ayat (5), pasal11 Ayat (2) dan (3), pasal 12 Ayat (2), pasal 20 Ayat (2) dan(3), pasal 21 Ayat (2), pasal 29 Ayat (1) dan pasal 34 huruf a,pasal 41 Ayat 2 huruf b, menyatakanbahwa : e Pasal 1 Ayat (5) : Penggantian nilai tegakan adalahpenggantian nilai tegakan dari kegiatan IPK dan ataudari
    Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 210911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.1.284.070.509,74 ; wanna nnn nn nnn anne n nanan nnn n =eSurat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 220911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.1.160.679.154,98 ; macnn cnn ccna ncn ncn nn cnnnncnnnnSurat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor : 230911 Tanggal 22 September 2011 Jumlah Rp.976.113.318,11 ; Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor :
    2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)22 September 2011 Jumlah Rp.Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR)Nomor 240911 Tanggal898.201.067,81 ;4.
    pembayaran ganti rugi nilai tegakan sehinggaPenggugat mendapat hasil nihil ;.
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
13351
  • SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011, 2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011, 3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011, 4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011, 5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 070911 tanggal 22 September 2011, 6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 080911 tanggal 22 September 2011, 7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 090911 tanggal 22 September 2011, 8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 100911 tanggal 22 September 2011, 9.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 110911 tanggal 22 September 2011, 10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 120911 tanggal 22 September 2011, 11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 130911 tanggal 22 September 201112.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 010215 tanggal 18 Februari 2015Tidak mempunyai kekuatan hukum ;- Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 030911 tanggal 22 September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 040911 tanggal 22 September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 050911 tanggal 22 September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor : 060911 tanggal 22 September 2011,5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 030911 tanggal 22 September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 040911 tanggal 22 September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 050911 tanggal 22 September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 060911 tanggal 22 September 2011,5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 070911 tanggal 22 September 2011,6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 080911 tanggal 22 September 2011,7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 090911 tanggal 22 September 2011,8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 100911 tanggal 22 September 2011,9.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAIL TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 030911 tanggal 22 September 2011,SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 040911 tanggal 22 September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 050911 tanggal 22 September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAIL TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 060911 tanggal 22 September 2011,5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 100911 tanggal 22 September 2011,SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 110911 tanggal 22 September 2011,10. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 120911 tanggal 22 September 2011,11. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILA TEGAKAN(SPPGR) Nomor: 130911 tanggal 22 September 201112.
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 224/Pdt.G/2016/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — JAMRES SIMANJUNTAK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
8739
  • SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September 2011;2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 250911 tanggal 22 September 2011;3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September 2011;4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 260911 tanggal 22 September 2011;5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 270911 tanggal 22 September 2011;6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 280911 tanggal 22 September 2011;7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN (SPP-GR) Nomor : 290911 tanggal 22 September 2011;Tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);5.
    Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR)No.250911 tanggal 22 September 2011.a Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPPGR)No.260911, tanggal 22 September 2011.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian, Nilai Tegakan (SPPGR),No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tergakan (SPPGR)No.270911, tanggal 22 September tahun 2011.6.
    Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR)No.280911, tanggal 22 September tahun 2011.7.
    Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai tegakan (SPPGR)No.250911 tanggal 22 September tahun 2011.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.250911, tanggal 22 September tahun 2011.Halaman 21 Putusan Nomor 57/PDT/2018/PT JAP3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR)No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.260911 tanggal 22 September tahun 2011.5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 250911 tanggal 22 september 2011;2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 250911 tanggal 22 september 2011;3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 260911 tanggal 22 september 2011;4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 260911 tanggal 22 september 2011;5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) NOMOR : 270911 tanggal 22 september 2011;6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 280911 tanggal 22 september 2011;7.
Register : 21-05-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 9/G/2012/PTUN.PLK
Tanggal 8 Agustus 2012 — SANTO RIADI Melawan KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
7214
  • Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/998/3.02/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : SPP PSDH dan Penggantian Nilai Tegakan (suplisi/tambahan) yang ditujukan kepada Pimpinan IPK UD Karya Budi, sebatas pada :a. butir 2 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/IPK/UD.KB
    /II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012.;b. butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012;c. butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi
    /tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor 28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHPnya tanggal 16 Maret 2012 dan tunggakan Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012.;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/998/3.02/V/2012 tanggal 08 Mei 2012, Perihal : SPP PSDH dan Penggantian Nilai Tegakan (suplisi/tambahan) yang ditujukan kepada Pimpinan IPK UD Karya Budi, sebatas pada :a. butir 2 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 06/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.921.909.320,06 atas LHP-KB Nomor
    28/II/LHP/IPK/UD.KB/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 16 Maret 2012.;b. butir 2 huruf c sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) (Suplisi/tambahan) Nomor 07/04/2012 tanggal 20 April 2012 sebesar Rp. 2.524.751.153,28 atas LHP-KB Nomor 29/I/LHP/IPK/UD.KB/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan disahkan LHP-nya tanggal 29 Maret 2012;c. butir 3 huruf b sebatas pada tunggakan atas Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan
    Karya Budi;2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap putusan tata usaha negara yangdikeluarkan oleh Tergugat, merupakan obyek sengketa :Surat Kepala DinasKehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/998/3.02/V/2012,tertanggal Sampit, 8 Mei 2012 Perihal : SPP PSDH dan Pengganti Tegakan(suplisi/tambahan). Ditujukan kepada Pimpinan IPK UD. Karya Budi,substansinya tentang tunggakan PSDH dan DR oleh UD.
    Ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri (Persero) CabangSampit, menciptakan kesan Penggugat mempunyai tunggakan Provisi Sumber DayaHutan (PSDH) dan Pengganti Nilai Tegakan (GR) tujuannya untuk menutupi buruknyapelayanan Tergugat kepada Penggugat;3 Bahwa Penggugat adalah direktur/pemilik/penanggung jDagang Karya Budi dibuktikan dengan perlekatan atau hubSanto Riadi dan Usaha Dagang Karya Budi dengan dokurberikut :awab/pendiri Usahaingan erat atas namahen legalitas sebagai 1 Surat Keputusan Kepala Dinas
Register : 01-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 58/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 26 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
3821
  • SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 030911 tanggal 22September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 040911 tanggal 22September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 050911 tanggal 22September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 060911 tanggal 22September 2011,5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 070911 tanggal 22September 2011,6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 080911 tanggal 22September 2011,7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILAl TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 090911 tanggal 22September 2011,8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 100911 tanggal 22September 2011,S.
    Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.03.0.9. 11 Tanggal 22 September 2011.2. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.04.09.11 tanggal 22 September 2011.3. Surat Perintah Pembayaran Penganti Nilai tegakan (SPPGR) No.05.09.11 tanggal 22 September 20114. Surat Printah Pembayaran Niilai Tegakan SPPGR, No.06.09.11, tanggal 22 September 2011.5. Surat Perintah Pembayaran Pergantian, Nilai Tegakan (SPPGR), No.07.0.9.11 tanggal 22 September tahun 2011.6.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 030911 tanggal 22September 2011,2. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 040911 tanggal 22September 2011,3. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 050911 tanggal 22September 2011,4. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 060911 tanggal 22September 2011,5.
    SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 070911 tanggal 22September 2011,6. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 080911 tanggal 22September 2011,7. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 090911 tanggal 22September 2011,8. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIANNILA TEGAKAN (SPPGR) Nomor : 100911 tanggal 22September 2011,9.
Register : 23-10-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 73/Pdt.G/2019/PN Jap
Tanggal 22 Juli 2019 — PENGGUGAT : PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRY TERGUGAT : 1.Pemerintah RI cq Kemendagri cq Pemprov Papua cqDinas Kehutanan Provinsi 2.Pemerintah RI cq Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XV Jayapura
12791
  • Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.240215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp628.006.772,00 (enamratus dua puluh delapan jutra enam ribu tujug raus tujuh puluh duarupiah);.
    Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.250215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp506.190.486,00 (limaratus enam juta serratus Sembilan puluh ribu empatratus delapan puluhenam rupiah);.
    Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (SPPGR) No.280215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp621.806.517,00 (enamratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribu lima ratus tujuh belasrupiah);.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.240215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp628.006.772,00 (enamratus dua puluh delapan juta enam ribu tujuh ratus tujuh puluh duarupiah);.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) No.240215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkan Penggugat untukmembayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesar Rp628.006.772,00(enam ratus dua puluh delapan juta enam ribu tujuh ratus tujuh puluhdua rupiah);.
Register : 11-03-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 10/G/2015/PTUN-Pbr
Tanggal 9 Juli 2015 — PT. PERANAP TIMBER DIREKTUR BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT BINA IURAN KEHUTANAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
11443
  • Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;b.
    Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan RI Nomor S.1435/BIKPHH-1/2014 tanggal 11 Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT. Peranap Timber d.h PT. Uniseraya;b.
    ), dimana dinyatakan Penggugat dikenakankewajiban pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (PNT) sejumlah Rp5.928.231 .256,00.
    , bahwa yang dimaksud kewajiban lainnya itu adalahPenggantian Nilai Tegakan.
    l/2014(tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan PenyetoranProvisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi dan PenggantianNilai Tegakan dan ganti rugi tegakan).8. Bahwa terhadap pembayaran Penganti Nilai Tegakan (PNT) adalahmerupakan kewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang IUPHHKHTdan beberapa perusahaan IUPHHKHTI diluar perusahaan penggugattelah melakukan pembayaran Penganti Nilai Tegakan (PNT) antaralain;a. Berdasarkan surat direktur Bina luran Kehutanan No.
    Nomor S.1435/BIKPHH1/2014 tanggal 11Desember 2014 perihal Penggantian Nilai Tegakan atas nama PT.Peranap Timber d.h PT.
    Uniseraya belum dapatmenerima pemberlakuan nilai tegakan (vide Bukti P11) ;Putusan Nomor : 10/G/2015/PTUNPbr. Halaman 99 dari 128 halaman8.Bahwa PT. Uniseraya melalui surat Nomor 026/US/PKUII/2012tanggal 03 Pebruari 2012 perihal Keberatan atas PembayaranPenggantian Nilai Tegakan, yang ditujukan kepada Pejabat PenagihSPP GR Kabupaten Pelalawan, pada pokoknya menyatakankeberatan atas Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (videBukti P12) ;Bahwa PT.
Register : 12-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 PK/TUN/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI VS PEJABAT PENAGIH SPP-GR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA;
9627 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan adanyakeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap dan pasti;Dalam pokok perkara ;1.
    (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR).
    (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Halaman 3 dari 9 halaman.
    (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Halaman 5 dari 9 halaman.
    (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Nilai Tegakan (SPP GR)Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semua Tergugat untukMenimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang
Register : 02-06-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA (GAPKI) VS PRESIDEN RI;
166194 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ganti Rugi Tegakan;k. Penggantian Nilai tegakan;Butir X dan Butir XI Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak YangBerlaku Pada Kementerian Kehutanan: JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF per m3XI. Penggantian Nilai Tegakanper m3 X.
    KewajibanGanti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan telah menimbulkanpungutan berganda karena objek kewajiban PNBP berkalikali dikenakanpungutan.
    Bahwa menurut Pemohon, ketentuan a quo, khususnya yang mengatur GantiRugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, bertentangan dengan Pasal 35ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, mengingat Pasal 35 ayat(1) tersebut, hanya memberikan kewajiban iuran izin usaha, provisi, danareboisasi, dan dana kinerja.
    Penggantian Nilai Tegakan (PNT) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b danayat (3) UU Nomor 20 Tahun 1997; danb.
    Bahwa menurut Pemohon, ketentuan yang mengatur Ganti Rugi Tegakan danPenggantian Nilai Tegakan sebagai jenis PNBP yang diatur dalam ketentuana quo, seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dengan UU dan bukan diaturdalam PP sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23A UUD 1945.
Register : 06-10-2016 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 17-05-2017
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 18/G/2016/PTUN.JPR
Tanggal 29 Maret 2017 — PT. VICTORY CEMERLANG INDONESIA WOOD INDUSTRI VS PEJABAT PENAGIH SPP-GR DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA
10435
  • (SPP GR) Nomor : 220215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp579.278.495, (lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluhdelapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 230215 tanggal 18 Februari 2015 yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp686.172.655, ( enam ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluhdua ribu
    enam ratus lima puluh lima rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 240215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp628.006.772, (enam ratus dua puluh delapan juta enam ribu tujuh ratustujuh puluh dua rupiah); 22 neon nnn none none ne nn nn ennaSURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 250215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan
    sebesarRp506.190.486, (lima ratus enam juta seratus sembilan puluh ribu empatratus delapan puluh enam rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 260215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp480.340.832, (empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluhridu delapan ratus tiga puluh dua rupiah); Halaman 3dari 69halaman Putusan Nomor : 18/G/2016/PTUN JPR.6.10.SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI
    TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 270215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp524.329.173, (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluhsembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah); SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 280215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp621.806.517, (enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam ribulima ratus tujuh
    belas rupiah);SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 290215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp407.136.210, (empat ratus tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu duaratus sepuluh rupiah); 2222222 enon ne nen nen nn ne neeSURAT PERINTAH PEMBAYARAN PENGGANTIAN NILAI TEGAKAN(SPP GR) Nomor : 300215 tanggal 18 Februari 2015, yang mewajibkanPenggugat untuk membayar Ganti Rugi Nilai Tegakan sebesarRp392.729.980
Putus : 24-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1672 K/Pdt/2019
Tanggal 24 Juli 2019 — JAMRES SIMANJUNTAK lawan MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA qq KEPALA BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XVII JAYAPURA qq KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI PROVINSI PAPUA qq KEPALA DINAS PERKEBUNAN Dan KEHUTANAN KABUPATEN KEEROM PROPINSI PAPUA qq PEJABAT PENAGIH
4220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;5.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 270911 tanggal 22 September 2011;6. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 280911 tanggal 22 September 2011;7. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 290911 tanggal 22 September 2011;5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusanyang mencabut surat objek perkara yaitu:1.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPHalaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1672 K/Pdt/2018GR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;5.
    Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;2. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPHalaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1672 K/Pdt/2018GR) Nomor 250911 tanggal 22 September 2011;3. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;4. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPPGR) Nomor 260911 tanggal 22 September 2011;5.
Register : 24-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 10-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. WANA NUSA PERKASA, DKK vs SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
10592 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 544 K/TUN/2016(ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran Ganti Rugi NilaiTegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) kepada ParaPenggugat;Bahwa, Surat Nomor : S$.45/SekjenKeu/2/2015, tanggal 30 Juni 2015,yang diterbitkan Tergugat, Perihal : Pengembalian Setoran Ganti RugiNilai Tegakan (GRNT) Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yangditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian
    (PNT) DanaPenggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada KementerianKehutanan RI.
    (GRNT)/ Pengganti Nilai Tegakan (PNT), antara lainHalaman 22 dari 46 halaman.
    Menyatakan batal Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni2015, perihal Pengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT)/Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang ditujukan kepada Ketua AsosiasiPengusaha Pemanfaatan Kayu Kalimantan (ASOHAPEKA) yang menolakPengembalian Setoran Ganti Rugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada ParaPenggugat;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : S.45/SekjenKeu/2/2015, Tanggal 30 Juni 2015, perihal Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT)/ Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yangditujukan kepada Ketua Asosiasi Pengusaha Pemanfaatan KayuKalimantan (ASOHAPEKA) yang menolak Pengembalian Setoran GantiRugi Nilai Tegakan (GRNT) kepada Para Penggugat:;4.
Register : 03-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 59/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 24 September 2018 — Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Keerom Qq Pejabat Penagih
Terbanding/Penggugat : NOPRIYANTO
2611
  • Surat Perintahn Pembayaran Pengganti Niiai tegakan (SPPGR)No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.3. Surat Perintah Pembayar Pergantian Niiai Tegakan (SPPGR)No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.4. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.5.
    Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.7. Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR) No.Halaman 24 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.8. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR) No.19.02.15. Tanggal 18 Februari tahun 2015.9.
    Surat Perintah Pembayaran Pengganti Nilai tegakan (SPPGR)No.12.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.2. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.13.02.15.,tanggal 18 Februari tahun 2015.5. Surat Perintah Pembayar Pergantian Niiai Tegakan (SPPGR)No.14.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.A. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.15.02.15 tanggal 18 Februari tahun 2015.5.
    Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.16.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.6. Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.17.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.Halaman 25 Putusan Nomor 59/PDT/2018./PT JAP.10.deals12.13.14.15.Surat Perintah pembayaran Pergantian Niiai tegakan (SPPGR)No. 18.02.15. tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No. 19.02.15.
    Tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegaka (SPPGR)No.20.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Niiai Tegakan (SPP GR)No.21.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.39.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Perintah Pembayaran Pergantian Nilai Tegakan (SPP GR)No.40.02.15.tanggal 18 Februari tahun 2015.Surat Printah Pembayaran Pergantian mlai tegakan (SPPGR)No.41.02.15
Register : 02-03-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — 1. ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA - INDONESIA COAL MINING ASSOCIATION (APBI-ICMI)., 2. ASOSIASI PERTAMBANGAN INDONESIA - INDONESIA MINING ASSOCIATION (API-IMA) VS PRESIDEN RI;
4936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam Pasal 16 dan Pasal 21 ayat (1)huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010;Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam Pasal 16 PP Nomor 24 Tahun2010:Pasal 16Berdasarkan izin pinjam pakai kKawasan hutan, pemegang izin dapatmelakukan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan denganmembayar penggantian nilai tegakan, provisi Sumber daya hutan,dan/atau dana reboisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d PPNomor 24 Tahun 2010:Pasal
    Kewajiban PenggantianNilai Tegakan (PNT) telah menimbulkan pungutan berganda karenaobyek kewajiban PNBP berkalikali dikenakan pungutan mulai dari DanaReboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan PenggantianNilai Tegakan (PNT);Bahwa ketentuan Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam Pasal 16dan Pasal 21 ayat (1) huruf d PP Nomor 24 Tahun 2010 telahmenimbulkan ketidakpastian hukum atas usaha anggota Para Pemohonkarena pengenaan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) mengakibatkanbeban yang ditanggung
    yang harusdibayarkan kepada negara berkalikali dikenakan pungutan;Bahwa dengan adanya penerapan Penggantian Nilai Tegakan (PNT)yang saat ini tarifnya sebesar 100% dari harga patokan, maka akansangat memberatkan pelaku dunia usaha khususnya bagi pemegangIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, karena kewajibankewajibanmenanam pohon untuk terwujudnya kembali tegakan atau pohon hutansudah cukup banyak sebagaimana tercantum dalam Izin Pinjam PakaiKawasan Hutan;Bahwa apabila Frase Penggantian Nilai Tegakan dalam
    Tidak adakewajiban Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dalam ketentuan Pasal 35UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
    Bahwa terhadap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untukpenyiapan lahan areal penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjampakai kawasan hutan, terhadap hasil hutan kayu yang ditebangdikenakan jenis PNBP Penggantian Nilai Tegakan, tidak dikenakan jenisPNBP Ganti Rugi Tegakan;d.