Putusan PTUN AMBON
Kepegawaian
Upload Tahun 2019

Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : AZIZ FIDMATAN, S.Sos, M,Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil Kantor Walikota Tual Tempat Tinggal : Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual; untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N : Nama Jabatan : WALIKOTA TUAL; Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta No.01 Tual; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1068, tertanggal 10 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Nama : RINI ATBAR, S.H; Jabatan : Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 2. Nama : MUH.SYAFRI ASRI, S.H. MH.; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 3. Nama : MOH. GASIM RENNGUR, S.H.; Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 4. Nama : AHMAD BISIR, S.H.,M.H.; Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 5. Nama : MARLIAH, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 6. Nama : JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 7. Nama : NUR AYNI YAMLEAN, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; 8. Nama : NURBANI ABRIYAH RENUAT, S.H.; Jabatan : Staf Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual pada Kantor Pemerintah Kota Tual; Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
201 — 165

Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : Ir. FRANKY KAREL HITIPEUW, M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : SKIP, RT/RW. 001/005, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-78 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
321 — 153

Tanggal 18 Desember 2019 — JACOMINA A. PATTY, AKS, M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Aparatur Sipil Negara, tempat tinggal di Jl. Karang Panjang, RT.002/ RW. 002, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : SEMUEL. A. R. SAHETAPY, SH; Adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jln. Aman Lanite RT.001/ RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, SH. 2. HENDRIK R. HERMAWAN, SH.MH. 3. FRANKY SAPARDI, SH. 4. DAVID WATUMATA, SH. 5. JERROLD I. D. LEASA, SH.MH. 6. RESNA HUKOM, SH. 7. MIRELLA V. TUAKORA, SH. Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, , beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-76 Tahun 2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
905 — 718

Tanggal 17 Desember 2019 — Nama : ANNA WAIRATTA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jalan W.R. Supratman (Tanah Tinggi), RT.001/RW.003, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-75 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R.Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D.Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H.,Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
303 — 155

Tanggal 18 Desember 2019 — Nama : WINGSSON LALU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Tabae Jou, RT.004/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R. SAHETAPY, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180-77 Tahun 2019, tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Henry Morton Far Far, S.H., Jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H., Jabatan Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Franky Sapardi, S.H., Jabatan Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) David Watutamata, S.H., Jabatan Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Jerrold I.D. Leasa, S.H., M.H., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6) Resna Hukom, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7) Mirella V. Tuakora, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Jl. Raya Pattimura Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
235 — 85

Tanggal 21 Nopember 2019 — Nama : JACKY TALAHATU, S.E., M.Si.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jl. Haruhun, RT.001/RW.002, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, memberikan kuasa kepada SEMUEL A.R.SAHETAPY,S.H., Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, berkantor di LAW OFFICE SAHETAPY & PARTNERS, beralamat di Jalan Aman Lanite, RT.001/RW.004, Dusun Waimahu, Desa Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : WALIKOTA AMBON; Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/6293/SETKOT, tertanggal 7 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada: 1) Nama : S. SLARMANAT, S.H., M.H.; Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 2) Nama : LEXY M. MANUPUTTY, S.H.; Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 3) Nama : M. LUHULIMA, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 4) Nama : TATY H. RAHARENG, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 5) Nama : M. IRWAN SYAH, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; 6) Nama : CANDRO AITONAM, S.H.; Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
243 — 0

Tanggal 15 Oktober 2019 — Nama : Ir. ALEXANDER PAULUS TITAWANNO; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Jl. Hatutalu Piru, KecamatanSeram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019, memberikan kuasa kepada MUSLIM ABUBAKAR,S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan Kunsultan Hukum M.A.PULU & REKAN, beralamat di Jln. Mujahiddin Dusun Waihakila/Wara Desa Batumerah Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI SERAM BAGIAN BARAT; Tempat Kedudukan : Jl. Jacobus F. Puttileihalat, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/384, tertanggal 17 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL J. SOUKOTTA, S.H., Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat; 2) AISA PELU, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat; 3) SAMUEL PATTISINAI, S.H., StafSub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Setda Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : Drs. ABDULLAH FAKAUBUN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Tempat tinggal : Dusun Kepala Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/DSY/SK/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, memberikan kuasa kepada DENY SOLEHUWEY, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum DENY SOLEHUWEY, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Trans Seram Hatusua, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
309 — 76

Tanggal 30 September 2019 — Nama : Drs. THEODORIUS RAHAIL, M.B.A.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Maur/Kepolisian R.I.; Tempat tinggal : Belakang Kuda, RT.001/RW.03, Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA; Tempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/3739/SETDA/2019, tanggal 20 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: 1) DEBBIE PENINA JULIANA BUNGA, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Maluku Tenggara; 2) OCEN N.P. WALINTUKAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penetapan Tanda Usaha Pariwisata Dinas Parawisata Kabupaten Maluku Tenggara; 3) NAZARIUS MATURBONGS, S.H., Jabatan Pelaksanakan Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Pada Kantor Bupati Maluku Tenggara di Jalan Jenderal Sudirman-Langgur, Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : FENCI PEDRO RENMAUR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Mun Ohoitadiun, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI I; 3) Nama : DAING TEMARWUT; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Perangkat Desa; Tempat tinggal : Ohoi Banda Efruan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II;
131 — 31

Tanggal 31 Juli 2019 — Nama : JACOB WEMPI HETHARION; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-TUN/II/FES/2019, tanggal 6 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.; 2) JAKOBIS SIAHAYA, S.H.; 3) SEGGY HAULLUSSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat pada KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H. dan REKAN, yang beralamat di Jl. Dana Kopra No.I/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: 1) Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGAH; Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/08/SK/2019, tanggal 6 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) ALI LATUPONO, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019 memberikan kuasa kepada: 1) DANIEL W. NIRAHUA, S.H., M.H.; 2) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 3) IRMAWATY BELLA, S.H., M.H.; 4) ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNERS di Jl. PHB RT.020/RW.007, Halong Atas, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2) Nama : ORELIUS CAESAR KASTANYA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Raja Negeri Lilibooi; Tempat tinggal : Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2019, memberikan kuasa kepada: 1) HELMY J. SULILATU, S.H., M.H.; 2) EMMY O. BACO, S.H., M.H.; 3) WENDY POLHAUPESSY, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.24, Gedung Kampoeng Radja Lt.4 (Depan BPR Modern Expres), Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
361 — 929

Tanggal 26 Agustus 2019 — DERWIN TANGAYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.002/RW 001 Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini berdasarkan Kuasa khusus tanggal 11 Maret 2019, memberikan kuasa kepada : 1. Dr. HENDRA KARIANGA, SH,M.H; 2. KASMAN ELY, SH ; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada “LAW OFFICE HENDRA KARIANGA SH.,MH & ASSOCIATES” beralamat kantor di Gajah Mada Tower Lt.21 unit 03 Kav.19-26 Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, Berkedudukan di Jalan Pengabdian No.1 Desa Jati Kecamatan. Jailolo, Kabupaten. Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberikan kuasa khusus Nomor : 183/402/2019 tanggal 21 Mei 2019 kepada ; 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. YON PALIAS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Pasalulu, tempat tinggal di Desa Pasalulu RT.003. RW. 002 Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini memberi Kuasa khusus tanggal 21 Mei 2019 kepada : 1. DENY GUNAWAN KASIM, SH.M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan organisasi Setda Kab.Halmahera Barat. 2. ASNATH SOWO,S.Sos, M.Si, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 3. H.FAKAR LILA, SH. M.Si, Jabatan Sekertaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab.Halmahera Barat. 4. FERI ARUMAJAYA, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Dokumentasi Bag.Hukum & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat; 5. MUHAMMAD NUR ALOAHYT, SH MH, Staf Bagian & Organisasi Sekretariat Daerah Kab.Halmahera Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
267 — 117

Tanggal 24 Juli 2019 — DEMIANUS PETTA (Sebagai Penanggungjawab Matarumah Sialana Lumayela Muale), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : YAFET L. SAHUPALA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/Pengacara, beralamat Kantor OBH Yayasan Lappan di Jalan K.H. Ashari Air Besar Negeri Batu Merah, Kompleks Setengah Lusin, RT.005/RW.16 ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/OBH Lappan/ TUN/2019, tertanggal 10 Pebruari 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. BUPATI MALUKU TENGAH, Tempat kedudukan di Jalan Geser No.4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. MASUHADJI TUAKYA, S.H.,M.H. ; 2. ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H. ; 3. M. ARAS MADUSIRA, S.H.,L.L.M ; 4. ALI LATUPONO, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 02/SK/2019, tertanggal 28 Januari 2019 ; Keempatnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Geser No. 4 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku ; 5. DANIEL W. NIRAHUA, S.H.,M.H. ; 6. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H ; 7. IRMAWATY BELLA, S.H.,M.H. ; 8. ANASTASIA E. PATTIASINA, S.H. ; 9. MELKY I. SUPUSEPA, S.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Pebruari 2019 ; Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, berlamat Kantor di LAW FIRM NIRAHUA-LATAR & PARTNER Jalan PHB, RT.020/RW.007, Halong Atas,, Kecamatan Baguala, Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. ORELIUS CAESAR KASTANYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Raja Negeri Lilibooi, Bertempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. HELMY J. SULILATU, S.H.,M.H. ; 2. EMMY O. BACO, S.H.,M.H. ; 3. WENDY POLHAUPESSY, S.H.,M.H. ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Maret 2019; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad, beralamat di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum H.E.W & Rekan di Jalan Diponegoro No.24 Gedung Kempoeng Radja (Depan BPR Modern Expres) Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
304 — 890

Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
134 — 43

Tanggal 16 April 2019 — Nama : HAMID IDRUS, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Kelurahan Ngade RT.005/RW 003 Desa Ngade Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.Ip., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.Ap., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.Ap., Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK/Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
99 — 35

Tanggal 16 April 2019 — Nama : SAFIUDDIN BUAMONA BOT, ST.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fagudu RT.003/RW 006 Kecamatan Sanana Kabupaten Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2018, memberikan kuasa kepada : 1) MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H. & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 027/916/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1. Nama : IMRAN UMALEKHOA, S.IP.,M.Si.; NIP : 196110091985031013; Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2. Nama : ABDUL KAHAR H PANINGFAT; NIP : 197309162003121004; Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3. Nama : RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP.; NIP : 197504102003121009; Jabatan : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4. Nama : MUHAMMAD K BOINAU, S.H.; NIP : 197128042005011007; Jabatan : Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5. Nama : MUHAYATI, S.H.; NIP : 198512042010012015; Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6. Nama : KAMAL FAISAL SILAWANAE, S.AP.; NIP : 198406052006041006; Jabatan : Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kepualauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
100 — 24

Tanggal 16 April 2019 — Nama : ZAINUDDIN UMALEKHAY, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Desa Fogi RT.001/RW. 001, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/917/KS/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) IMRAN UMALEKHOA, S.IP, M.Si., Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 2) ABDUL KAHAR H. PANINGFAT, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula; 3) RACMAT ABDUL AZIZ, S.AP., Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; 4) MUHAMMAD K. BOINAU, S.H., Kasubag Pengkajian Produk Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 5) MUHAYATI, S.H., Kasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Sula; 6) KAMAL FAISAL SILAWANE, S.AP, Kasubid Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, beralamat di Jalan Paskah Suzetta, (Km-09) Desa Pohua, Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 009/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
350 — 41

Tanggal 16 April 2019 — Nama : EMA SABAR, S.P.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil; Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 16 November 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.; 2) HASAN OHORELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N: Nama Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SULA; Tempat Kedudukan : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari 2019, memberikan kuasa kepada: 1) ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.; 2) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consutant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
83 — 26

Tanggal 13 Maret 2019 — 1. FREDEK Y. KORMPAULUN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. YAFLAUN PETRUS CANISIUS, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. JUNUS WERMASAUBUN, S.H.; 2. JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery,RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E LAWAN GUBERNUR MALUKU,tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon, Propinsi Maluku; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum danHAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag BantuanHukum pada Kantor Gubernur Maluku.; 3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparaturdan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan danPenegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag SengketaHukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM padaKantor Gubernur Maluku.; Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63Tahun 2018,tertanggal 9 Oktober 2018,selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
117 — 39

Tanggal 13 Maret 2019 — Nama : SONY HENDRA RATISSA; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Tempat tinggal : Saumlaki RT/RW 003/006, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Oktober 2018 memberikan Kuasa Khusus kepada: 1) MUSLIM ABUBAKAR, S.H.; 2) ANTHONI HATANE, S.H., M.H.; Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukumpada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Listrik Negara Kelurahan Batu Mejah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU; Tempat Kedudukan : Jalan Raya Pattimura Kota Ambon Propinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 180-63 Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, memberikan KuasaKhusus kepada: 1) Nama : Ir. HENRY MORTON FAR-FAR, S.H.; Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2) Nama : HENDRIK R. HERWAWAN, S.H., M.H.; Jabatan : Kabag. Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3) Nama : FRANKY SAPARDI, S.H.; Jabatan : Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4) Nama : DAVID WATUTAMA, S.H.; Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal; 5) Nama : JERROLD I. D. LEASSA, S.H., M.H.; Jabatan : Kasubag. Sengketa Hukum pada kantor Gubernur Maluku; 6) Nama : RESNA HUKOM, S.H.; Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat di jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
87 — 25

Tanggal 28 Januari 2019 — Nama : ALBARTINA RIRIPOY; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jalan Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.005, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada: 1) BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; 2) JENCI E. RATUMASSA, S.H.; 3) AKBAR F.A. SALAMPESSY, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. A.M. Sangadji, Gang Kayu Buah, RT.004/RW.004, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALUKU TENGAH, PROVINSI MALUKU; Tempat kedudukan : Jalan Imam Bonjol, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/01/K/2018, tanggal 13 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada: 1) MASUHADJI TUAKYA, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 2) HENDRIKUS SIMON TANATE, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 3) MUHAJIR SAHUBAYA, S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; 4) VICTOR I SAYA. S.H., Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor Jl. Geser No.04, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : FRANSINA TOLAU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat tinggal : Jl. Wairuhu Lorong Loga Gapura Sektor Tigris Galala RT.004 RW.003 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SK.TUN/KA.DJ.C.B/IX/2018, tertanggal 17 September 2018, memberikan kuasa kepada: 1) DJIDON C. BATMOMOLIN, S.H.; 2) AHMAD SOEKARNO SOULISA, S.H.; 3) MISNA S. WEULARTAFELLA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan penasehat hukum, berkantor dan beralamat di BTN Waitatiri Blok D6 No.6 Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;
758 — 57

Tanggal 19 Desember 2018 — THEDENS J.J. ORAPLEAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, bertempat tinggal di Desa Wakarleli, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2018, bernama: 1. FRENDI ROLENTIO LOLOLUAN, SH.; 2. M. SYARWAN AREY, SH.; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada Rolentio Lololuan & Partners beralamat Head Office : Saumlaki, Jl. Ir. Soekarno belakang Pengadilan Negeri Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Branch Office : Graha Samali Lt. 2, Jl. Raya Samali No. 21 B, Pasar Minggu Jakarta Selatan, email : rolandqueen@gmail.com, HP. 0813 4344 8838, 0813 1932 1715, dan dalam perkara ini USW memilih domisili hukum di Wailela Atas belakang LPMP RT/RW. 01/01, Kecamatan Teluk Dalam; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN GUBERNUR MALUKU, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180 - 78 Tahun 2018, tanggal 24 Oktober 2018, bernama: 1. Nama : HENRY MORTON FAR FAR, SH.; Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 2. Nama : HENDRIK R. HERMAWAN, SH.; Jabatan : Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 3. Nama : FRANKY SAPARDI, SH.; Jabatan : Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku; 4. Nama : DAVID WATUTAMA, SH.; Jabatan : Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanaan Promal; 5. Nama : JERROLD I.D. LEASSA, SH.M.H.; Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku; 6. Nama : RESNA HUKOM,SH.; Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; 7. Nama : MIRELLA VIOLA TUAKORA, SH.; Jabatan : Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
121 — 43