MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 125/G/2018/ PTUN-MDN, dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.- 308.800,- (Tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

125/G/2018/PTUN.MDN

No.125/G/2018/PTUNMDN, yang telah diadakan perbaikan secaraformal pada tanggal 18 Oktober 2018 ; Surat Penetapan Plh.

Tentang Penetapan Hari PersidanganPertama ;Surat Penggugat tertanggal 25 Oktober 2018, Tentang PermohonanPencabutan Gugatan Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUNMDN :Keseluruhan berkas perkara ; Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor : 125/G/2018/PTUNMDN.Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatantertanggal 26 September 2018 yang didaftar di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 September 2018, denganRegister

permohonansecara tertulis untuk mencabut Gugatannya dalam Perkara Nomor :125/G/2018/PTUNMDN ;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan GugatanPenggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Kuasanya padaPersidangan tanggal 8 Nopember 2018 menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Surat Permohonan tertulis Penggugattertanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pencabutan Perkara Nomor : 125/G/ 2018 / PTUNMDN diajukan pada saat Tergugat telah menyampaikanJawabannya, maka berdasarkan ketentuan

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalamPerkara Nomor : 125/G/2018/PTUNMDN ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan untuk mencoret Perkara Nomor : 125/G/2018/ PTUNMDN,dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;3.

,PANITERA PENGGANTI,RISMA NELLY, S.H.Halaman 7 Penetapan Pencabutan Nomor : 125/G/2018/PTUNMDN.Biaya HakHak Kepaniteraan ............::eeeeeeeeeeeeeeeeees Rp. 30.000,Biaya A.T.K.

MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II;-------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 125 / G / 2018 /PTUN.

---------------------------------------------------------Dalam Eksepsi;----------------------------------------------------------------------------------- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara;------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara relatif untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 125

/G/2018/PTUN.

Bundel A Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN. SMG. beserta seluruh isi danlampiran yang terdapat di dalamn ya; 022 nnn none enn3. Bundel B Perkara Nomor : 90/B/2019/PT.TUN. SBY. beserta seluruh isi danlampiran yang terdapat di dalam yaij==

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 125/G/2018/MS.Bir.;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 125/G/2018/MS.Bir.;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

125/G/2018/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 125/ G / 2018/ PTUN.SBY.

Telah membaca berkas perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN.SBY.; 5.

/G/2018/PTUN.SBYB.

/G/2018/PTUN.SBY22.

SUAIDI,SHNIP. 19621201 198603 1 002Halaman 74 dari 74 halaman Putusan Perkara Nomor : 125/G/2018/PTUN.SBY

125/G/2018/PTUN.SMG

/G/2018/PTUN.

,M.H.PANITERA PENGGANTI.HARDINI SULISTYOWATI, S.H.Halaman 65 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 125/G/2018/PTUN. SMGHalaman 66 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 125/G/2018/PTUN. SMG

125/G/2018/PT.TUN.SBY

125/G/2018/PTUN.BDG

PUTUSANNomor : 125/G/2018/PTUN.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acarabiasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan DiponegoroNo. 34 Bandung telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; Eddy Chandra, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jalan Cipta No. 32 Kedung Badak Baru, RT.001/RW.006

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 125/G/2018/PTUN.SBY. Tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -------------------------------

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 125/G/2018/PTUN.JKTtanggal 6 September 2018 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------

• Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000

Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untukdipertahankan, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumahtangga dengan perceraian; Putusan No. 125/G/2018/PA.Lwk Hal. 2 dari 19 hal.8.

/G/2018/PA.Lwk Hal. 11 dari 19hal.menghendaki pengetahuan SaksiSaksi harus secara langsung.

Salah satu pihakmeninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain Putusan No. 125/G/2018/PA.Lwk Hal. 16 dari 19hal.dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar Kemampuannya, huruf (d)salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak lain dan huruf (f).

/G/2018/PA.Lwk Hal. 17 dari 19hal.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalildalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

M.HI.Hamsin Haruna, S.HI.Hakim Anggota; Putusan No. 125/G/2018/PA.Lwk Hal. 18 dari 19hal.Rokiah binti Mustaring, S.HI.Rincian biaya perkara ini :1 Biaya Pendaftaran2 Biaya Proses3. Biaya Pemanggilan4 Hak Redaksi5 Biaya Meterai : Jumlah Rp.546.000,00(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) Putusan No. 125/G/2018/PA.Lwkhal.Panitera Pengganti;Ahmad Basahir, S.Ag.Rp. 30.000,00Rp. 50.000,00Rp.455.000,00Rp. 5.000,00Rp. 6.000,00Hal. 19 dari 19

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 18 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 301/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Januari2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, denganPutusan Nomor 125

/G/2018/PTUNJKT, tanggal 6 September 2018;Mengadili Sendiri:1.

kepadaPENGGUGAT DR/ TURUT TERGUGAT II DK bahwa TERGUGATDR/PENGGUGAT DK akan menempuh semua jalur hukum agarPENGGUGAT DR/TURUT TERGUGAT II DK tidak dapat menguasaiobjek tersebut;Bahwa tindakan TERGUGAT DR/ PENGGUGAT DK telah melibatkanorganisasi masyarakat (Ormas) untuk melindungi objek tanah danbangunan agar PENGGUGAT DR/TURUT TERGUGAT II DK tidakdapat masuk ke objek tanah dan bangunan tersebut, serta mengajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimanaterdaftar dalam Perkara No. 125

/G/2018/PTUN.BDG. dimana GugatanPTUN Yang dilayangkan oleh TERGUGAT DR/ PENGGUGAT DKtersebut dinayatakan TIDAK DAPAT DITERIMA oleh Majelis HakimPTUN Yang memeriksa dan mengadili perkara;Bahwa tindakantindakan TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK yangmenghalanghalangi PENGGUGAT DR/TURUT TERGUGAT Il DKuntuk dapat menempati dan menguasai objek tanah dan bangunanmilik PENGGUGAT DR/TURUT TERGUGAT II DK sendiri tersebut jelastelan menimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGATDR/TURUT TERGUGAT II DK yang tidak dapat

Berita Acara Teguran (Aanmaning) Nomor:Hal 57 dari 83 hal Putusan Nomor 221/Pat.G/2019/PN Bgr10.11.12.1213148/Pdt/Eks/2018/PPN.Bgr Jo Risalah Lelang Nomor 206/32/2018 yangdikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor tertanggal 4 Juli2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT.II7;Fotokopi Salinan putusan Nomor: 125/G/2018/PTUN.BDG yang dikeluarkanoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 28 Mei 2019,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi

/G/2018/PTUN.BDG. dimana Gugatan PTUN Yangdilayangkan oleh TERGUGAT DR/ PENGGUGAT DK tersebut dinayatakanTIDAK DAPAT DITERIMA oleh Majelis Hakim PTUN Yang memeriksa danmengadili perkara; Bahwatindakantindakan TERGUGAT DR/PENGGUGAT DK yangmenghalanghalangi PENGGUGAT DR/TURUT TERGUGAT II DK untukdapat menempati dan menguasai objek tanah dan bangunan milikPENGGUGAT DR/TURUT TERGUGAT II DK sendiri tersebut jelas telahmenimbulkan kerugian yang nyata bagi PENGGUGAT DR/TURUTTERGUGAT II DK yang tidak dapat

/G/2018/PTUN.BDG,tanggal 28 Mei 2019, diperoleh fakta bahwa Tergugat Rekonvensi menggugatHal 80 dari 83 hal Putusan Nomor 221/Pat.G/2019/PN BgrTergugat IV Konvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalamperkara tersebut dikarenakan Penggugat Rekonvensi mengajukan diri untukmenjadi pihak dalam perkara Nomor 125/G/2018/PTUN.BDG dan diterimasehingga dalam perkara tersebut Penggugat Rekonvensi menjadi Tergugat IIIntervensi;Menimbang bahwa prosedur Tergugat Rekonvensi dalam mengajukangugatannya

No. 125/G/2018/PTUNMdntanggal 6 Maret 2018 (Vide Bukti T5), namun Putusan atas gugatanHalaman 23 dari 35 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2019Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijkeverkarrdd), demikian pula pada tingkat Banding (Vide Bukti T6)maupun Kasasi tetap menguatkan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan (Vide Bukti T7).