Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 23-08-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA ENREKANG Nomor 141/Pdt.G/2013/PA Ek
Tanggal 29 Oktober 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
1615
Register : 01-11-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 141/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 26 Februari 2014 — IDA FARIDA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. Ny.TYAS RAHAYU, S.H
4820
  • 141/G/2013/PTUN-BDG
    Putusan Perkara No. 141/G/2013/PTUNBDGsebagaimana Surat Kuasa Nomor 1052/SKU60032.76/X1/2013, tanggal 25 Nopember 2013;Selanjutnya disebut sebagai Tergu gat ;2. Ny.
    HS/2013/PTUNBDG, tanggal 04Desember 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 141/G/2013/PTUNBDG, tanggal 08 Januari 2014, tentang masuknyapihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi; Hal. 2 dari 36 Hal.
    Putusan Perkara No. 141/G/2013/PTUNBDGputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap, sebagaimana yangtertuang tersebut diatas.2..
    Putusan Perkara No. 141/G/2013/PTUNBDGTergugat ke peradilan Tata Usaha Negara Bandung dikarenakanpersoalan hukum Penggugat masih dalam mekanisme koridor ranahhukum yang pertama yaitu ranah hukum perdata, yang apabila terjadipersengketaan hukum merupakan kewenangan Peradilan Umum.
    Putusan Perkara No. 141/G/2013/PTUNBDG2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil yang dikemukakanPenggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang secarategas dan bulatdiakul oleh Tergu gait js=
Register : 02-04-2014 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 64/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2014 — I. PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELAP KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN. 2. AGUS SYAIFUDDIN vs BUPATI LAMONGAN
467
  • M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding 1 dan Penggugat II Intervensi/Pembanding II; ----------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 141/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Nopember 2013 yang dimohonkan banding; ------ - Menghukum Penggugat / Pembanding I dan Penggugat II Intervensi /Pembanding II untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat
    Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 141/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Nopember 2013; 3.
    /G/2013/PTUN.SBY dantelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan bandingNomor 141/G/2013/PTUN.SBY tanggal 10 Desember 2013;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding I dan pihak Penggugat IIIntervensi/Pembanding II telah menyerahkan Memori Banding yang diterimadikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Januari 2014dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuandan penyerahan memori banding Nomor 141/G/
    diberitahukan dan diserahkan kepada pihaklawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor 141/G/2013/PTUN.SBY.tanggal 11 Pebruari 2014, yang pada pokoknya menolak Memoribanding dari Penggugat/Pembanding dan Penggugat II Intervensi/Pembanding II dansependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan mohonkepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agarmenguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141
    /G/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2013 tersebut ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya , kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari berkas, dengan Surat Pemberitahuan Untuk MelihatBerkas Perkara Nomor : 141/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 7 Pebruari 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 141/G/2013/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka
    /G/2013/PTUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2013, beserta suratsurat lain yang terkait , makadalam musyawarah Majelis Hakim Banding pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 telahdicapai sepakat bulat tentang pertimbangan hukum dan amar putusan sengketa tersebutditingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama, pertimbanganhukum maupun amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2013/PTUN.SBY tanggal 27 Nopember 2013 dan suratsurat bukti
Register : 15-08-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 03-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 141/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Oktober 2013 — Drs. EDUARD TAMBUNAN;KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
6327
  • 141/G/2013/PTUN-JKT
    PENETAPAN NOMOR : 141/G/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganAcara Biasa telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukumsebagai berikut dalam sengketa antara : n eno nn mens noneDrs.
    ,M.M.Halaman dari 6 halaman Penetapan Nomor : 141/G/2013/PTUNJKT.4. BIMA SUJATMIKO, S.H., M.H.5. JOKO SUTRISNO, S.E., M.H.6. WAHYU WIBAWA, S.H.,7. HOTMA MAYA MARBUN,., S.H.8. YANINURAPRIYANA MULYANI, S.H., M.M.9. TRIENDANG MUDIASTUTI, S.H.10. Z.M. YENI ROSALITA, S.H.11. IRAWAN AMIN NUGROHO, S.H.Masingmasing Warga Negara Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), beralamat di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta(13120), selanjutnya disebut sebagai .......
    /G/2013/PTUNJKT.
    Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalamperkara Nomor : 141/G/2013/PTUNJKT ; 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartauntuk mencoret perkara Nomor : 141/G/2013/PTUNJKT, dari Buku RegisterIAGUK POFKGIE 9 n nne nnennnnsennennenne inn tennenne nnn sonenacnacnnoronnssnasnascannns3.
    ., masingmasing selaku Hakim Anggota pada hari Rabu,Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 141/G/2013/PTUNJKT.tanggal 9 Oktober 2013, dengan dibantu INDUN NAWANG WULANDAARI, S.H.
Register : 14-08-2013 — Putus : 27-11-2013 — Upload : 20-01-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 141/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 27 Nopember 2013 — PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA GELAP KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN melawan BUPATI LAMONGAN
320
  • 141/G/2013/PTUN.SBY
Register : 22-07-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 192/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Oktober 2014 — IDA FARIDA.; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK.; Ny.TYAS RAHAYU, S.H.;
3214
  • /G/2013/PTUN.BDG .
    ;Berkas perkara banding Nomor 141/G/2013/PTUN.BDG., dan surat surat lainnya yangberkaitan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No. 141/G/2013/PTUN.BDG., tertanggal 26 Pebruari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI n nnne Menerima Eksepsi Tergugat ; DALAM POKOK SENGKETAe Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; e Menghukum Penggugat
    /G/2013/PTUNBDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26Pebruari 2014, dengan dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding, Kuasa Tergugat/TerbandingI dan Tergugat II Intervensi/ TerbandingMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonanbanding pada tanggal 04 Maret 2014, sedangkan putusan pengadilan diucapkan dalampersidangan pada tanggal 26 Pebruari 2014, dengan demikian permohonan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan undangundang
    /G/2013/PTUN.BDG. tanggal 26 Pebruari 2014 yang dimohonkan banding, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat bukti dari kedua belahpihak, Saksi dari Penggugat/Pembanding dan Kesimpulan kedua belah pihak sertasemua suratsurat yang termuat dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan hukum PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 141/G/2013 /PTUN.BDG., tanggal 26Pebruari 2014 sudah tepat dan benar,
    Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara, UndangUndang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan dengansengketa inl; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 26Pebruari 2014 Nomor 141/G/2013/PTUN.BDG. yang dimohonkan bandingtersebut ;e Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000. ( dua
Register : 27-11-2013 — Putus : 20-05-2013 — Upload : 13-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 141/G/2013/PHI/PN.BDG
Tanggal 20 Mei 2013 — MASDARWIN; LAWAN; PT. JUI SHIN INDONESIA;
708
  • 141/G/2013/PHI/PN.BDG
    I A BANDUNGPUTUS ANNOMOR : 141/G/2013/PHI/PN.BDG." DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILANNEGERI KLS I A BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai mana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :MASDARWIN, Tempat tinggal Jl. Raya Pondok Kelapa Blok C4 RT.04RW.11 Jakarta. Selanjutnya disebut : PENGGUGAT ;Lawan,PT.
    Selanjutnya disebut :TERGUGAT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Kelas IA Bandung tertanggal 28 Nopember 2013 No. 141/G/2013/ PHI/PN.BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 03 Desember 2013No.141/G/2013/ PHI/PN.BDG., tentang Penetapan hari sidang ; Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; Telah mendengar
    keterangan kedua belah pihak ; Telah memperhatikan buktibukti kedua belah pihak ;TENTANG DUDUK PERKARANYA ;Menimbang,.... .Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Nopember2013 dan perbaikan gugatan tertanggal 04 Februari 2014, terdaftar di Kepanite raanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27Nopember 2013 dibawah Register No. 141/G/2013/PHI/PN.BDG. telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.
Register : 13-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 PK/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — IDA FARIDA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. NY. TYAS RAHAYU, SH;
233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) bidang tanah yang digugat olehPenggugat sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Depok dahulu KantorPertanahan Kabupaten Bogor, artinya berdasarkan Surat lEdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981, berdasarkankeyakinan hakim dapat disimpulkan penerbitan sertipikat objek perkarasudah diketahui oleh Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugattelah kadaluarsa, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 141
    /G/2013/PTUNBDG., tanggal 26 Februari 2014 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenerima Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK SENGKETAMenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh limaribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 192/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 23 Oktober 2014 adalahsebagai berikut:Menerima permohonan banding dari Penggugat
    / Pembanding;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 26Februari 2014 Nomor 141/G/2013/PTUN.BDG. yang dimohonkan bandingtersebut ;Halaman 8 dari 16 halaman.
    /G/2013/PTUNBDG.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 25 Februari2015 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26Februari 2015, kKemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan JawabanMemori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali setelah memperhatikan ketentuanPasal 67 huruf f yang menyatakan sebagai berikut:Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata;Bahwa apabila mencermati Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 141/G/2013/PTUNBDG tanggal 26 Februari 2014 halaman3334 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Halaman 9 dari 16 halaman.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, DKK VS KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, DK
4228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada pemeriksaan tingkat pertama, Pemohon Kasasi telahmengajukan bukti surat berupa putusan Nomor 141/G/2013/PTUNBDG(vide PP 24) jo Putusan Nomor 192/B/2014/PT.TUN.JKT (vide 26) dantelah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya berbunyi : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam sengketa ini sebesar Rp. 245.000.Alasan tidak dapat diterima bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor244/kedaung dan Nomor 245/Kedaung
    Bahwa oleh karena obyekgugatan dalam perkara 141/G/2013/PTUNBDG jo Putusan Nomor 192/B/Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 281 K/TUN/20162014/PT.TUN.JKT berada dalam satu areal dengan obyek gugatan a quosehingga putusan 141/G/2013/PTUNBDG jo Putusan Nomor 192/B/2014/PT.TUN.JKT juga mengikat bagi pemilik tanah dalam areal tanah obyeksengketa, i.c Pemohon Kasasi serta saksisaksi dari Pemohon Kasasi.Bahwa berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa Pemohon Kasasimempunyai kepentingan dalam perkara
Putus : 21-04-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 21 April 2015 — MASDARWIN VS PT. JUI SHIN INDONESIA
9534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan, Gugatan kabur atau tidak sempurnaharus dinyatakan tidak dapat diterima*;Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 yangmenyatakan, jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 141
    /G/2013/PHI/PN.BDG. tanggal 03 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat MASDARWINdengan Tergugat PT.
Register : 26-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 30-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 38/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 30 Juli 2015 — IDA FARIDA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. Ir. ALINDA DAHLER, Dkk
8444
  • Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung No. 141/G/2013/ PTUNBDG tanggal 26 Pebruari2014) padahal gugatan Penggugat fundamental petindinya adalah samadengan gugatan perkara a quo, ini membuktikan dasar gugatan Penggugatyang menggunakan Izin Lokasi dan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara tidak berlaku mutatis mutandis, dengan obyek tanah yangsekarang digugat ; .
Register : 17-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 16 September 2015 — NY. INDRINA E.M. HADIYANTO, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 3. PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
95160
  • (sesuaifotocopy) ; : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomoe 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (sesuaifotocopy) ; 222292 2 222 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah (sesuai fotocopy) ; : SPOPP, Badan Pertanahan Nasional Pusat, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota(sesuai fotocopy) 5 : Putusan Nomor 141
    /G/2013/PTUNBDG, tanggal 26 Pebruari 2014(sesuai dengan salinan asli) ; : Surat Nomor :W2.TUN.4858/HK.06/X/2014 Perihal PengirimanFotocopy Putusan Perkara Nomor 192/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 23Oktober 2014 (sesuai denganasli) ; : Putusan, Nomor 192/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2014(sesuaifotocopy) ; 222 enn nn nnn27.
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1176861
  • Fotocopy Putusan Nomor : 141/G/2013/PTUNBDG jo 192/ B/ 2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 23 Oktober 2014. Yang Telan Berkekuatan HukumTetap. bermaterai selanjutmya di beri tanda bukti P833 B;801. Fotocopy Putusan Nomor : 141/G/2013/PTUNBDG, Tanggal 26 Februari2014. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. bermaterai selanjutmya di beritanda bukti P833 C:802. Copy dari copy Ktp Sanan, Surat pernyataan pemalsuan tanda tangan, suratpelepasan hak garap bermaterai selanjutmya di beri tanda bukti P836 ;803.