MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 147 / G / 2014 / PTUN.

Advokat padakantor Advokat/ Pengacara WARDOJO &REKAN, Jalan Ketintang Nomor 205 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21September 2014, selanjutnya disebut sebagai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 94/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 08 Juni 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 147

/G/ 2014/PTUN.SBY. tanggal 27 Januari 2015; Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 147/G/2014/PTUN.SBY, tertanggal 27 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIHalaman 4 dari 11 hal.

147/G/2014/PTUN-JKT

PUTUSANNomor : 147/G/2014/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara singkat, telah menjatuhnkan putusan denganpertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketaantaraKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl.Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, BerdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014 memberikan

Putusan Nomor : 147/G/2014/PTUN.JKTNegara Indonesia., para Advokat pada Kantor Isnanu, Amir &Associates.

Untuk selanjutnya disebut sebagai TermohonKeberatan/dahulu Pemohon Informasi; Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :147/PENMH/2014/PTUNJKT tertanggal 12 September 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa & memutusperkara ini ;Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 147/G/2014/PTUNJKT tertanggal 12 September2014 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;Penetapan Hakim

/G/2014/PTUN JKT yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : OBJEK GUGATANHalaman 3 dari 27 halaman.

Putusan Nomor : 147/G/2014/PTUN.JKTAdapun objek dari Keberatan ini adalah Putusan Komisi Informasi PusatRepublik Indonesia Nomor. 004/I/KIPPSA/2014 tanggal 27 Juni 2014mengenai Sengketa Informasi Publik. ; Alasan Keberatan Pemohon/semula Termohon, sebagai berikut:1. Bahwa Keberatan (gugatan) yang diajukan oleh Pemohon/semulaTermohon masih dalam tenggang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat(2) Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian SengketaInformasi Publik di Pengadilan;2.

No.147/G/2014

Putusan Nomor 134 K/TUN/2015Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 147/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 14 Oktober2014 yang amarnya sebagai berikut:1 Menguatkan putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 004/I/KIPPSA/2014 tanggal 27 Juni 2014 yang dimohonkan keberatan tersebut;2 Menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 131.000 (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah)Menimbang

Bahkan putusan tersebut telah diajukan keberatan oleh pihakTermohoan (Polri) kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan justruPTUN Jakarta menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut melaluiPutusan Nomor 147/G/2014/TUN.JKT, yang dibacakan pada persidangan terbukauntuk umum pada tanggal 14 Oktober 2014;37 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum yang telahdiuraikan pada paragraf 4.29 sampai dengan paragraph 1.36, Majelis berpendapat danberketetapan untuk tetap

Bahkan putusan tersebut telah diajukan keberatan oleh pihak Termohon (Polri) kepadaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan justru PTUN Jakarta menguatkan PutusanKomisi Informasi Pusat tersebut melalui Putusan Nomor 147/G/2014/TUN.JKTyang dibacakanpada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Oktober 2014;3 Bahwa oleh karena dikesampingkan ketentuan lewat waktu telah dipertimbangkandengan cermat dan seksama, bahkan sdh ada presedennya untuk melindungi hak masyarakatatas informasi, maka

sengketa) atas nama Termohon Kasasi/Tergugat II Intervensi (videhalaman 62, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor209/G/2014/PTUN.JKT.tanggal 24 maret 2015), hal mana membuktikantidak terbukti adanya perbedaan letak tanah;Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut pada butir15 dan 16 di atas, terbukti bahwa alasan hukum diterimanya eksepsikewenangan mengadili oleh Majelis Hakim Tinggi tidak terbukti, karenanyademi hukum dan keadilan sudah sepatutnya Putusan Pengadilan TinggiNomor 147

/G/2014/PTUN.JKT. tanggal 9 Juli 2015 dinyatakan tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan/atau ditolak;MAJELIS HAKIM TINGGI BERTINDAK MELEBIHI KEWENANGAN YANGDIBERIKAN UNDANGUNDANG;18.19.20.21.Bahwa pada persidangan tingkat pertama, Termohon Kasasi/Tergugat telahmengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili pada Surat Jawaban tanggal2/ November 2014, dan pada Memori Banding tanggal 5 Mei 2015 denganalasan hukum adanya pengakuan hak kepemilikan atas tanah, olehPemohon Kasasi/Para Penggugat;