Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor :158/G/2014/PTUN.JKT

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor> 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015;3.

Berkas perkara Nomor : 158/G/2014/PTUN.JKT yang dimohonkanbanding dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakartatanggal 7 Januari 2015 Nomor : 158/G/2014/PTUN.JKT, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 002 22220 2MENGADILI:. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Il.

relate Het SseMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataanbanding yang diajukan Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 14 Januari 2015dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 158/G/2014/PTUN.JKTtanggal 7 Januari 2015dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Surat Pemberitahuan Putusan Nomor W2TUN 1/36/HK.06/1/2015 pada tanggal 7 Januari 2015maka pengajuan permohonanbanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimanaditentukan dalam Pasal 123

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan bandingdariT ergugat/Pembanding dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusanPengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 158/G/2014/PTUN.JKTtanggal7 Januari 2015beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkanbanding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada akhirnyatidak sependapatdengan putusan Peradilan

/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015 yang dimohonkan bandingtersebut haruslah dibatalkan ; 222 2200 =Menimbang, bahwa oleh karena PutusanPengadilan Tata Usaha NegaraJakartaNomor 158/G/2014/PTUN.JKT tanggal 7 Januari 2015 yangdimohonkan banding dibatalkan, maka sesuai dengan Pasal 110 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makakepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat/Terbandingdihukum

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158 / G/ 2014 / PTUN.SBY. tanggal 24 Maret 2015, yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------------------------

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 158/G./2014/PTUN. SBY tanggal 24 Maret 2015 yang dimohonkan banding ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini ;

158/G/2014/PTUN-JKT

/G/2014/PTUNJKT, dan telahdiperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 September 2014; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :158/PENDIS/2014/PTUNJKT., tanggal 11 Agustus 2014 tentang Pemeriksaandengan Acara Biasa ; Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 158/G/2014/PTUNJKT.

/G/2014/PTUNJKT.

Asas Kepastian Hukum;Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 158/G/2014/PTUNJKT.2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;3. Asas Kepentingan Umum;4. Asas Keterbukaan;5. Asas Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan7.

/G/2014/PTUNJKT.ditentukan dalam pasal 55 Undangundang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibatsengketa ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 158/G/2014/PTUNJKT.Tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:I. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Il. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak MilikNomor 1658/Kembangan, Gambar Situasi Nomor 6652/1991 seluas 447M?

peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkansebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding 1, 6, 8/Penggugat 1, 6, 8 pada tanggal 4 Juni 2015, kemudianterhadapnya oleh Terbanding 1, 6, 8/Penggugat 1, 6, 8 dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2015 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2015, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 158

/G/2014/PTUNJKT. yangdibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima diHalaman 10 dari 12 halaman.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibatsengketa ini;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 158/G/2014/PTUNJKT. tanggal 7 Januari 2015 adalah sebagaiberikut: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak MilikNomor 1658/Kembangan, Gambar Situasi Nomor 6652/1991 seluas 447m?

2015,tanggal 22 Desember 2015 diberitahukan kepada Para PemohonKasasi/Terbanding 1, 6, 8/Penggugat 1, 6, 8 pada tanggal 24 Juni 2016,kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Terbanding 1, 6,8/Penggugat 1, 6, 8 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal22 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali Nomor 158

/G/2014/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutpada tanggal 22 November 2016;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal25 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukanJawaban;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya

Putusan Nomor 223 K/Pdt.SusPHI/2015adalah surat kuasa sebagaimana bukti T/PR181 berupa suratkuasa kepada serikat pekerja untuk mewakili anggota melakukangugatan tentang upah minimum (Perkara Nomor 158/G/2014/PHI/PN.BDG.,) yang sebelumnya ditolak oleh Judex Facti mengajukangugatan intervensi terhadap Perkara Nomor 124/G/2014/PHI/PN.BDG:;4.7.