Ditemukan 222 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 17/2018 17-g-2018 17-p-2018 17/pdt.g/2018/pa.pal 17/pdt.g/2018/pa.mab 17/pid.sus/2018/pn.slk 17/pdt.g/2018/pta.mks 17
Pengadilan PN BOYOLALI Pidana Umum Pencurian
Register : 04-04-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -17/Pid.B/2018/PN Byl.
Tanggal 15 Maret 2018 — -Septian Tri Joko alias Lencung bin Paryono -Feri Setiawan bin Mohamad Rivai
26 — 5
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata Permohonan
Register : 13-02-2018 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PN BOYOLALI Nomor -17/ Pdt.P/ 2018/ PN Byl
Tanggal 7 Februari 2018 — -DARYANTO
31 — 5
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 10-04-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 11/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
KAMA, Dkk
Tergugat:
BUPATI SIMEULUE
88 — 126
    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat 1 sampai dengan 32) untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal :
    • Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I nomor urut 36 (tiga puluh enam), Atas nama
    Simeulue;
  • Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 78, Atas nama Khalid Siregar, S.P.
    , Jabatan lama Kabid Keperawatan RSUD Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada RSUD Simeulue;
  • Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018, tanggal 05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran I Nomor urut 70, Atas nama Irmawaty, S.E.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 19-08-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 11-10-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2021/PT YYK
Tanggal 11 Oktober 2021 — Pembanding/Tergugat I : Didik Hendra Prasetia Diwakili Oleh : Kolonen .PURN. Maryono. SH. MH
Terbanding/Penggugat I : Esti Rusmini,
Terbanding/Penggugat II : Kusnanto
Turut Terbanding/Tergugat II : ANASTASIA RESTI MULIANI, SH, M.Kn
101 — 0
  • Wno, tanggal 30 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagi berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

  • Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

  • Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian
  • Menyatakan Tergugat II dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Akta Jual Beli Nomor 17-2018 tanggal27 Maret 2018
  • Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 17-2018, tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat PPAT Anastasia Resti Muliani,SH,M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Gunung Kidul;
  • Menghukum Para Tergugat Rekonvensi maupun seluruh pihak lain yang menempati/menguasai obyek sengketa tersebut tanpa hak untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa pembebanan apapun;
  • Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.
Pengadilan PN WONOSARI Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wno
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Esti Rusmini,
2.Kusnanto
Tergugat:
1.Didik Hendra Prasetia
2.ANASTASIA RESTI MULIANI, SH, M.Kn
108 — 75

  • MENGADILI :

    Dalam Konvensi;

    Dalam Eksepsi;

    • Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Konvensi II yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 17-2018, tanggal 27 Maret 2018 bertentangan dengan norma hukum
    adalah perbuatan melanggar hukum;
  • Menghukum Tergugat Konvensi II karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat Konvensi, sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
  • Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

    • Dalam Rekonvensi;

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah menurut hukum sebagai akta dibawah tangan Akta Jual Beli Nomor: 17-2018, tanggal 27 Maret
Pengadilan PN WONOSARI Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN WONOSARI Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Wno
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.Esti Rusmini,
2.Kusnanto
Tergugat:
1.Didik Hendra Prasetia
2.ANASTASIA RESTI MULIANI, SH, M.Kn
283 — 332

  • MENGADILI :

    Dalam Konvensi;

    Dalam Eksepsi;

    • Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

    Dalam Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat Konvensi II yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 17-2018, tanggal 27 Maret 2018 bertentangan dengan norma hukum
    adalah perbuatan melanggar hukum;
  • Menghukum Tergugat Konvensi II karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat Konvensi, sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);
  • Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

    • Dalam Rekonvensi;

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah menurut hukum sebagai akta dibawah tangan Akta Jual Beli Nomor: 17-2018, tanggal 27 Maret
      /2018.
      Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugatperihal Tergugat II dituduh membuat dokumen palsu adalah suatu argumentyang tidak didasarkan pada kaidah hukum yang dapat dipertanggung jawabkansecara yuridis, karena halhal yang telag dilakukan oleh Tergugat Il sudahsangat procedural dan proporsional;Bahwa isi yang terkandung dalam Akta Jual Beli Nomor 17/2018 yang ditandatangani oleh para pihak penghadap pada dasarnya merupakan kesepakatan,kemauan dan kehendak para pihak dan penghadap itu sendiri.
      Yang dituangkanke dalam Akta Jual Beli tersebut, akan tetapi menjadi hal yang tidak adadasarnya, jika kemudian saat ini justru para Penggugat yang notabene sebagaipenjual saat itu justru mendalilkan bahwa Tergugat II melakukan pembuatandokumen palsu dalam Akta Jual Beli Nomor 17/2018.
      /2018 adalah tidak benar;Bahwa benar pada saat penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 17/2018,Tergugat Il tidak melihat adanya penyerahan uang.
      /2018,Tergugat II tidak melihat adanya penyerahan uang;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensidisangkal untuk selain dan selebinnya oleh Para Tergugat Konvensi, makaberpedoman pada pasal 163 HIR jo.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 26-12-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 505/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 2

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Warsawa, Polandia pada 17 Agustus 2018 berdasarkan kutipan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan nomor 17/2018 dengan nomor akta 146501/00/AM/2018/043045 dan telah dilaporkan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Warszawa dengan nomor register : 473/KONS/VIII/2018 pada 24 Agustus 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 02-10-2023 — Putus : 06-10-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 1986/Pdt.P/2023/PN Sby
Tanggal 6 Oktober 2023 — Pemohon:
Christian Allen Ang
12 — 0
    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
    2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon didalam Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri 17/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2018, yang semula tertulis dan terbaca Jayden Louis yang benar adalah Jayden Louis Ang anak dari ayah Christian Alen Ang dan ibu Yi Sha Li;
    3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 23-04-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
Drs. M.Junir A
Tergugat:
BUPATI SIMEULUE
93 — 55

  • DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas
    Junir A/Penggugat);
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue Khusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama Drs.M.Junir.
    /2018 tanggal 05 Maret 2018 telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan asasasas umumpemerintahan yang baik, maka patut, berdasar dan beralasan hukum jikaSurat Keputusan Nomor : 821.2/17/2018 tanggal O05 Maret 2018khususnya dalam daftar lampiran pada nomor urut 124 atas namaPenggugat, dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH;sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo Pasal 19ayat (1) dan (2) UU No.30
    Tahun 2014;Sehingga secara mutatis mutandis Surat Keputusan Nomor:821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 yang sama tersebut, knususnyadalam daftar lampiran pada nomor urut 42 atas nama Husin Alim, patutdan beralasan hukum pula dinyatakan Batal atau Tidak Sah menuruthukum;19.
    Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 821.2/17/2018 tentangPemberhentian dan Pengangakatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanPimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon Ill), Pengawas(Eselon IV) dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah KabupatenSimeulue. Khususnya bagi Penggugat3.
    Bukti P5Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Simeulue Nomor:821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 (Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keberatan atas Putusan Bupati SimeulueNomor: 821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 kepada BapakGubernur Provinsi Aceh Nomor Istimewa tanggal 10 April 2018(Sesuai dengan aslinya);Fotokopi Tanda Bukti Nomor Agenda Penerimaan Surat padaSekretariat Pemerintahan Provinsi Aceh (Sesuai denganaslinya);Fotokopi Surat DPRK Simeulue Nomor: 170/95/DPRK/2018tanggal 5 April
    Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor821.2/17/2018 tanggal 05 Maret 2018 tentang : Pemberhentian danPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan TinggiPratama (Eselon Il), Administrator (Eselon Ill), Pengawas (Eselon IV) danKepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten SimeulueKhusus pada Lampiran Nomor urut 124 atas nama Drs. M. Junir.
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 27-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 72/Pdt.P/2019/PN Ksp
Tanggal 27 Desember 2019 — Pemohon:
SITI HASANAH
97 — 15
  • pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1116036111620001, Kartu Keluarga Nomor 1116030805180004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-25042012-0104 yaitu SIGLI menjadi yang seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan (SK) 80% Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.813.1/03/2014, Surat Keputusan (SK) Golongan (I/a) Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : BKPP.821.11/06/2015 dan Surat Keputusan (SK) (I/b) Petikan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor : PEG.823.1/17
    /2018 yaitu PIDIE;
  • Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengganti/memperbaiki tempat lahir Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1116036111620001, Kartu Keluarga Nomor 1116030805180004 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1116-LT-25042012-0104;
  • Membebankan kepada pihak Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 18-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 K/TUN/2019
Tanggal 30 April 2019 — KAMA, BSc., DKK VS BUPATI KABUPATEN SIMEULUE;
124 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il),Administrator (Eselon Ill), Pengawas dan Kepala Puskesmas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran nomor urut 36 (tiga pulun enam), Atas nama Ahmadnuddin, S.Ag.
    ,M.K.M., Jabatan lama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas KesehatanKabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada PuskesmasSimeulue Timur;Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiHalaman 15 dari 38 halaman.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il),Administrator (Eselon Ill), Pengawas dan Kepala Puskesmas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran nomor urut 36 (tiga pulun enam), Atas nama Ahmadnuddin, S.Ag.
    Kerja,Transmigrasi dan PTSP; Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il),Halaman 20 dari 38 halaman.
    ,M.K.M., Jabatan lama Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas KesehatanKabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada PuskesmasSimeulue Timur;Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiHalaman 29 dari 38 halaman.
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 29-11-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ERLY ANDIKA, SH
Terdakwa:
JEVRY REINHARD KARAMOY
78 — 43
  • TGL INVOICE JUMLAH1 5/14/2018 C180502826 8,925,6442 5/17/2018 1T180500571 9,338,2003 5/17/2018 1T180500563 4,330,3004 5/17/2018 1T180500591 13,566,0005 5/17/2018 C180503662 14,799,2746 5/17/2018 C180503660 61,734,9047 5/17/2018 C180503661 9,949,2658 5/17/2018 C180503680 1,136,8009 5/17/2018 C180503675 291,20010 5/17/2018 C180503665 5,317,97011 5/17/2018 C180503617 464,00012 5/17/2018 C180503616 110,00013 5/17/2018 C180503614 468,00014 5/17/2018 C180503626 3,105,00015 5/17/2018 C180503625 5,066,20016
    TGL INVOICE JUMLAH1 5/14/2018 C180502826 8,925,6442 5/17/2018 1T180500571 9,338,2003 5/17/2018 1T180500563 4,330,3004 5/17/2018 1T180500591 13,566,000 Halaman 42 dari 137 Halaman Putusan No. 299/Pid.Sus/2018/PN Son 5 5/17/2018 C180503662 14,799,2746 5/17/2018 C180503660 61,734,9047 5/17/2018 C180503661 9,949,2658 5/17/2018 C180503680 1,136,8009 5/17/2018 C180503675 291,20010 5/17/2018 C180503665 5,317,97011 5/17/2018 C180503617 464,00012 5/17/2018 C180503616 110,00013 5/17/2018 C180503614 468,00014
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 29-11-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN Son
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ERLY ANDIKA, SH
Terdakwa:
JEVRY REINHARD KARAMOY
63 — 25
  • TGL INVOICE JUMLAH1 5/14/2018 C180502826 8,925,6442 5/17/2018 1T180500571 9,338,2003 5/17/2018 1T180500563 4,330,3004 5/17/2018 1T180500591 13,566,0005 5/17/2018 C180503662 14,799,2746 5/17/2018 C180503660 61,734,9047 5/17/2018 C180503661 9,949,2658 5/17/2018 C180503680 1,136,8009 5/17/2018 C180503675 291,20010 5/17/2018 C180503665 5,317,97011 5/17/2018 C180503617 464,00012 5/17/2018 C180503616 110,00013 5/17/2018 C180503614 468,00014 5/17/2018 C180503626 3,105,00015 5/17/2018 C180503625 5,066,20016
    TGL INVOICE JUMLAH1 5/14/2018 C180502826 8,925,6442 5/17/2018 1T180500571 9,338,2003 5/17/2018 1T180500563 4,330,3004 5/17/2018 1T180500591 13,566,000 Halaman 42 dari 137 Halaman Putusan No. 299/Pid.Sus/2018/PN Son 5 5/17/2018 C180503662 14,799,2746 5/17/2018 C180503660 61,734,9047 5/17/2018 C180503661 9,949,2658 5/17/2018 C180503680 1,136,8009 5/17/2018 C180503675 291,20010 5/17/2018 C180503665 5,317,97011 5/17/2018 C180503617 464,00012 5/17/2018 C180503616 110,00013 5/17/2018 C180503614 468,00014
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 27-11-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 874/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
MARIA JENNY
Tergugat:
PT. BANK ROYAL INDONESIA
Turut Tergugat:
1.PT. MUARA AGUNG PERKASA
2.ROY RADJAMIN KURNIAWAN
74 — 21
  • oleh PengadilanNegeri Jakarta Barat, Nomor: 17/2018 Eks.Jo.No.0680/2015 tertanggal 27September 2018, hingga perkara perlawanan a quo berkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA.
    /2018 Eks.Jo.No.0680/2015 tertanggal 27 September 2018 adalahKURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA).Bahwa dari dan oleh karena proses Hukum dan Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Barat Nomor :17/2018 Eks.Jo.No.0680/2015 tertanggal 27September error in persona, maka beralasan hukum untuk menyatakanpermohonan sita eksekusi dan atau Penetapan Pengadilan Negeri JakartaBarat Nomor :17/2018 Eks.Jo.No.0680/2015 tertanggal 27 September2018, BATAL DEMI HUKUM.Bahwa selanjutnya sangat beralasan hukum untuk memohon
    Negeri Jakarta Barat untukmengangkat kembali SITA EKSEKUSI berdasarkan PENETAPAN SITAEKSEKUSI Nomor : 17/2018 Eks.Jo.No.0680/2015 tanggal 27September 2018 atas Obyek Sengketa;20.
    /2018 Eks.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 26-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Gns
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BANDAR JAYA
Tergugat:
1.Suwartini
2.Suprapto
50 — 28
  • /2018 an.
    No. 6/Pdt.G.S/2020/PN.Gns hal 6 dari 10 hal.3.Bahwa benar Untuk = menjamin pinjaman/kreditnya, menjaminpinjaman/kreditnya, TERGUGAT dan TERGUGAT II menyerahkan agunanberupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No.17/2018 an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1726 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT. CENTRAL TUNASBUMI LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
127 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01468/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 5 Juni 2018, tentangPembetulan atas Keputusan Keberatan (KEP00003/KEB/WPJ.1 7/2016,tanggal 4 Maret 2016):3.
    /2018, tanggal 5 Juni 2018, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Central Tunasbumi Lestari, NPWP 01.349.055.2904.001 d/h 01.349.055.2908.001, beralamat di Br.
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 5 Juni 2018, tentang Pembetulanatas Surat Keputusan Keberatan Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP 01.349.055.2904.001dahulu 01.349.055.2908.001, beralamat di Br Batu Tampih Kangin,RTOOO/RWO0O00 Tabanan Bali:4.
    Mengabulkan selurunnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Penggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01468/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 5 Juni 2018, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP01.349.055.2904.001 dahulu 01.349.055.2908.001, beralamat di BrBatu Tampih Kangin, RTOOO/RWO00 Tabanan Bali, dengan perhitungansebagai berikut:Halaman 3 dari 8 halaman.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) Nomor KEP01468/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 5 Juni2018, tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan KarenaPermohonan Wajib Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangHalaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 46/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 13 April 2021 — Pembanding/Penggugat : DRG. MARIA JENNY, Diwakili Oleh : SOLIHIN, S.H.
Terbanding/Tergugat : PT. BANK ROYAL INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : LAU FELIX GOLIUS, SK,
Terbanding/Turut Tergugat II : SRI RACHMAWATI DEWI HARTI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : MAHMUD SAID, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. MUARA AGUNG PERKASA dalam likuidasi , sekarang dalam pengurusan ANWAR KURNIAWAN selaku LIKUIDATOR
Terbanding/Turut Tergugat V : ROY RADJAMIN KURNIAWAN
149 — 123
  • Bahwa menurut hukum Penetapan Pengadilan Negeri JakartaBarat Nomor :17/2018 Eks.Jo.No.0680/2015 tertanggal 27 September,melalui proses hukum formal, khususnya namun tidak hanya terbataskepada pelatakan sita eksekusi terhadap asset PELAWAN.14.
    Bahwa dari dan oleh karena proses Hukum dan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 17/2018 Eks.Jo.No.0680/2015tertanggal 27 September 2018 error in persona, maka beralasan hukumuntuk menyatakan permohonan sita eksekusi dan atau PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :17/2018 Eks.Jo.No.0680/2015tertanggal 27 September 2018, BATAL DEMI HUKUM.23.
    /2018 Eks.Jo.No.0680/2015 tanggal 18 Oktober 2018.7.
    berwenang mengeluarkan PenetapanSita Eksekusi No.17/2018.
    Bahwa Petitum yang dimintakan oleh Pelawan dalam angka 6tersebut agar Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri JakartaBarat untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan PenetapanSita Eksekusi No.17/2018. Eks,Jo.No.0680/2015 tanggal 27 September2018 atas obyek sengketa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1755 B/PK/PJK/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — PT. CENTRAL TUNASBUMI LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
142 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01469/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pembetulan atasKeputusan Keberatan (KEP00004/KEB/WPJ.17/2016 tanggal 04 Maret2016):3.
    /2018 tanggal O05 Juni 2018, tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Central Tunasbumi Lestari, NPWP 01.349.055.2Halaman 2 dari 8 halaman.
    Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01469/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pembetulan atasSurat Keputusan Keberatan Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP 01.349.055.2904.001 d/hHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1755/B/PK/Pjk/202001.349.055.2908.001, beralamat di Br. Batu Tampih Kangin, RT 000RW 000, Tabanan, Bali:4.
    Mengabulkan seluruhnya gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPenggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01469/NKEB/WPJ.17/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pembetulan atasSurat Keputusan Keberatan Karena Permohonan Wajib Pajak, atasnama PT Central Tunasbumi Lestari NPWP 01.349.055.2904.001 d/h01.349.055.2908.001, beralamat di Br.
    /2018, tanggal 05 Juni 2018, tentang Pembetulan atasSurat Keputusan Keberatan Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaHalaman 4 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2505/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs YUDHA UNTEFAN
124 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan Penggugat yaitu dengan membatalkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.01933/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 24 Juli 2018:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006769.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur
    Jenderal Pajak Nomor KEP01933/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal24 Juli 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama: Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No.516, PadangsambianKaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019, kemudianterhadapnya
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01933/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama: Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
    /2018, tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01933/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentang PenguranganKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2503/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs YUDHA UNTEFAN
117 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan Penggugat yaitu dengan membatalkan SuratKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.01948/NKEB/WP..17/2018, tanggal 24 Juli 2018:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 19 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006795.99/2018/PP/M.IIIA Tahun 2019, tanggal 25 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur
    Jenderal Pajak Nomor KEP01948/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal24 Juli 2018, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak, atas nama Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat No.516, PadangsambianKaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01948/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama Yudha Untefan, NPWP 09.825.173.9901.000, beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat Nomor 516,Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, Denpasar, Bali, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh
    /2018, tanggal 24 Juli 2018, tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,atas nama Penggugat NPWP 09.825.173.9901.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu. dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP01948/NKEB/WPJ.17/2018, tanggal 24 Juli 2018, tentang PenguranganKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji