42/G/2016/PTUN.MTR

EDDY KURNIADY, S.H.; Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman 12. MARHAENY, S.H. ;3. ZAENUL BAKRI, S.H.

/G/2016/PTUN.MTR Halaman5a.

Oleh karena mutasi guru/Kepala Sekolah/PengawasSMA/SMK masih merupakan kewenangan Bupati Bima (Tergugat); Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman 206.

/G/2016/PTUN.MTR Halaman 217.

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya; Putusan Nomor 42/G/2016/PTUN.MTR Halaman 223.

42/G/2016/PTUN.Mdo

Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks.Manado pada tanggal 19 Desember 2016 dan telah diberitahukan dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugatpada tanggal 19 Desember 2016;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para Pihak yang bersengketatelah diberi kKesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuaiSurat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor 42/G/2016/PTUN Mdo, tanggal 17Nopember 2016;TENTANG

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 42/G/2016/PTUN.Mdo, yang dimohonkan banding tersebut telahdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26September 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dengan didampingiKuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal04 Oktober 2016, atas permohonan

Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks.42/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 04 Oktober 2016 masih memenuhisyarattenggang waktu pengajuan banding karena belum melebihi tenggang waktu 14(empat belas) hari, oleh karena itu dari sisi tenggang waktu permohonanbandingnya telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana ditentukandalam Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 juncto.UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 08/B/2017/PTTUN Mks.mengenai azasazaS umum pemerintahan yang baik tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dahuluPenggugat dikabulkan maka sudah sepatutnya tuntutan untuk merehabilitasinama baik Pembanding dahulu Penggugat seperti sebelum terbitnya obyeksengketa tersebut harus dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo tanggal 26 September 2016dibatalkan, maka menurut Pasal

Membatalkankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado,Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 26 September 2016 yangdimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI,DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal Surat Perintah Walikota Bitung Nomor 824/BKDPP/077 tanggal 18 Februari 2016 khusus nomor urut 7 atas namaSOVIAN LUKIUS LAWENDATU,S.Pd;3.

Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Dalam Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN.BNA; ------------------------------------------- 2.

Mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 42/G/2016/PTUN.BNA tanggal 8 November 2016 tentang Penundaan Pelaksanaan Pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Aceh No. 59/Kpts/Sek/KPU Aceh/X/2016 tentang Penunjukan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Aceh Tahun anggaran 2016, tertanggal 13 Oktober 2016; ------

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 7 November 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2016; ---------------------------------------------------------4. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 218.000 (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);--------------

42/G/2016/PTUN.BNA

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUN-JKT.;

DIAN ranyaty < :pendirian Nomom. 60 tertanggal 12 Desember 1963 cajukan Memori Banding tertanggal 16September 2016*Meno Banding Tergugat Il Intervensi 2 / Pembanding Il tersebut padapokoknya adalah keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2016dan memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara yang memeriksa serta mengadili perkara aquo, untukmemutuskan: 1.

Membatalkan Putusan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaPerkara Nomor : 42/G/2016/PTUN.JKT tanggal 15 Agustus 2016 ; DAN MENGADILLI SENDIRI :DALAM EKSEPSI: 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PEMBANDING Il INTERVENSI 2untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Gugatan PARA TERBANDING/Penggugat tidak dapatditerima (Niet Ontvankelijk verklaard) ; DALAM POKOK PERKARA : 1.

No. 296/B/2016/PT.TUN.JKTmemeriksa perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonanbanding dari PEMBANDING Il/semula TERGUGAT Il INTERVENSI 2tersebut dan mengadili dalam tingkat banding : Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal15 Agustus 2016 No.42/G/2016/PTUN.JKT; Menghukum Para PEMBANDING/semula TERGUGAT, TERGUGAT IlINTERVENSI 1 dan TERGUGAT Il INTERVENSI 2untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan; Bahwa pihak Para Penggugat ,

Melihat Berkas Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUNJKT terlanggal 9AS,September 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUNE Menimbang, bahwa Putusan Peng dilahTingkat Pertama yangdimohonkan banding adalah Putusan agadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/G/2016/PTUNJKD,tanggal 15 Agustus 2016, yangpada waktu putusan itu dijatahkanidiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Kuasa, KM.

NAMengingat Undang Uhdang Nomor 51 Tahun 2009 TentangF ANPerubahan Kedua Atag undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Tergugat ll Intervensi 1 / Pembanding dan Tergugat Il Intervensi 2 /Pembanding Il; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :42/G/2016/PTUNJKT tanggal 15 Agustus 2016 yang dimohonkan banding, Menghukum Tergugat / Pembanding, Tergugat Il Intervensi 1 /Pembanding dan Tergugat Il Intervensi 2 / Pembanding Il untukHal 24 dari 26 hal.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :42/G/2016/PTUN-SRG;

Salinan Resmi Putusan Peng 1 Tata Usaha Negara Serang Nomor :42/G/2016/PTUNSRG al 27 April 2017 yang dimohonkan banding;3. Berkas perkara No 42/G/2016/PTUNSRG dan suratsurat lain yang berkaitan deng NOK itl enemiesPengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 42/G/2016/PTUNSRGtanggal 27 April 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yangDalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan MengadiliHal 4 dari 9 hal. Put.

(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUNSRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terb ntukumum pada tanggal 27 April 2017 dengan dihadiri olehPenggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II InteBahwa terhadap Putusan Pengadilan Ta a Negara Serangtersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan* ohonan banding padatanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan Ak ghonan Banding yang dibuatdan ditanda tangani oleh Panitera gadilan Tata

/G/2016/PTUNSRG yang diucapkan dalam r yang terbukauntuk umum pada tanggal 27 April 2017 dengan d oleh Kuasa ParaPenggugat / Pembanding, Kuasa Tergugat / Te ding serta Kuasa ParaTergugat Il Intervensi / Para Terbanding phn nici eines RRRMenimbang, bahwa atas an Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang Nomor : 42/G/2016/P RG tanggal 27 April 2017 tersebutPenggugat / Pembanding ukan permohonan banding pada tanggal10 Mei 2017, sehingg >Aurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara a pengajuan

permohonan banding tersebut masihdalam tengg faktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123ayat (1) ang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUs tegara dan memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diatur dalamangUndang, karenanya permohonan banding dari Penggugat /Pembanding secara formal dapat diterima ; =Menimbang, bahwa dalam perkara Nomor : 42/G/2016/PTUNSRGtanggal 27 April 2017 pihak Penggugat ada 6 (enam) orang masingmasing :1.

TUN.JKTnama Amir Bin Napan, maka dalam proses banding para Penggugatselebinnya tidak disebut sebagai Pembanding cukup disebut sebagaiPenggugat saja vide Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 182/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 24 Juli 2017 dan sesuaidengan surat keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor : 42/G/2016/PTUNSRG tanggal 10 Juli 2017 tentang SuratKeterangan Tidak Mengajukan Banding, tetap menjadi satu kesatuan perkara ini ; onMenimbang, bahwa setelah

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G/2016/PTUN Mks. tanggal 10 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.656.500,00 (enam ratus lima puluh enam ribu lima ratusrupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 42/G/2016/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,Kuasa Hukum Tergugat ,Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi dan tanpa hadirnya Kuasa HukumTergugat Il maupun Kuasa Hukum Tergugat Ill

;Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepadaKuasa Hukum Tergugat Il dan Kuasa Hukum Tergugat Ill pada hari Jumattanggal 11 Nopember 2016 dengan surat pemberitahuan putusan perkaraNomor 42/G/2016/PTUN Mks.

Putusan Nomor 23/B/2017/PTTUN Mks.Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 8Desember 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 42/G/2016/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2016 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat danKuasa Hukum Tergugat Il Intervensi, tanoa dihadiri oleh Kuasa HukumTergugat Il dan Kuasa Hukum Tergugat Ill;Menimbang

, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepadaKuasa Hukum Tergugat Il maupun Kuasa Hukum Tergugat Ill, pada hari Jumattanggal 11 Nopember 2016 dengan surat pemberitahuan putusan perkaraNomor 42/G/2016/PTUN Mks., sedangkan permohonan banding Penggugatsesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 10Nopember 2016 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukumbahwa permohonan banding dari Para Penggugat diajukan dalam tenggangwaktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 123

/G/2016/PTUNMks. tanggal 10 Nopember 2016 harus dikuatkan ditingkat banding;Menimbang bahwa, oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dikuatkan ditingkat banding maka kepada Para Pembandingdahulu Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di keduatingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkandalam amar putusan;Memperhatikan, Ketentuan UndangUndang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan UndangUndangnomor

42/G/2016/PTUN.PBR

MENGADILI Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;---------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 42/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 28 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Terbanding I s.d. V/Para Penggugat tidak diterima;------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Terbanding I s.d.

., M.H. berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183.2/004/03.3/2017 tertanggal 20 Januari 2017 sesuai AktaPermohonan Banding Nomor : 42/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 8 MaretMenimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukanoleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding s.d.V/Para Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 42/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 8 Maret 2017 ;Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukanMemori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding

Nomor :42/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 13 April 2017, terhadap Memori Bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terbanding s.d.

V/Para Penggugatsesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor :42/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 13 April 2017 ;Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Tergugat danTerbanding s.d.

sah;Dari Akta PermohonanBanding Nomor : 42/G/2016/PTUN.MTR. tanggal 8Maret 2017 dapat diketahuiPermohonan Bandingdiajukan oleh Tergugatsebagai Pemohon melaluikuasanya Drs.

telah dilakukan menurutcara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut undangundang,sehingga secara aspek formal permohonan banding yang diajukan olehPembanding/Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 42/G/2016/PTUN.

42/G/2016/PTUN-JKT

AHUAH.01.1016068Halaman dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUNJKTtertanggal 16 April 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. PT.

/G/2016/PTUNJKT3.

/G/2016/PTUNJKTuntuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGATINTERIVENSI VI goss secession7.

YANG BEPSANQKUTAN ese nem een nenimmne een niemenese enemaTelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 42/G/2016/PTUNJKT tanggal 29 Pebruari 2016, tentangPenunjukan Panitera Pengganti ; 2+ 00s nnennn nce nnnHalaman 12 dari 260 halaman, Putusan Nomor 42/G/2016/PTUNJKTTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 42/PENPP/2016/PTUNJKT tanggal 1 Maret 20162016, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; Telah membaca Penetapan

Citra Raksa Inti Usaha dandidudukan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 ; Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 42/G/2016/PTUNJKT, tanggal 4 April 2016 tentangdikabulkannya Pencabutan gugatan Penggugat dari PT.

42/G/2016/PTUN-SRG

MURTINA BINTI BAPAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di GangKesehatan RT 002 RW 001, Desa Anyar, Kecamatan Anyar,Kabupaten Serang;Halaman 1 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor: 42/G/2016/PTUNSRG6.

/G/2016/PTUNSRGUndangUndang No. 12 Tahun 1985 sudah diterbitkan SPPTPBBatas nama Ny.

/G/2016/PTUNSRG1.

/G/2016/PTUNSRG22.

Biaya Meterai Putusan ............ 0.0.0: eee ee ERD. 6.000,Jumlah : Rp. 2.625.000,(Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)Halaman 66 dari 66 Halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2016/PTUNSRG

42/G/2016/ PHI. Sby

No.42/G/2016/PHI Sby 11.Bahwa terhadap permohonan Penggugat, Kepala Disnaker Pemkot Probolinggotelah memanggil Tergugat dengan patutnamun tidak diindahkan sehingga upayamediasi dianggap gagal.

No.42/G/2016/PHI Sby a.

No.42/G/2016/PHI Sby10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.14Foto copy Addendum , Perjanjian Kerja antara PT.

No.42/G/2016/PHI Sby183.

No.42/G/2016/PHI Sby

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 42/G/2016/PTUN-SRG tanggal 27 April 2017 yang dimohonkan banding;-

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor 42/G/2016/PTUN.Mdo, tanggal 26 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat seluruhnya;

Kep/ Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Tata Usaha Negara Samarinda dengan RegisterPerkara No. 42/G/2016/PTUNSMD tanggal 5 Mei 2017 yang saat iniPosisi Perkara dimaksud sudah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht)antara JODOAR PURBA, Amd.

Kep/ Penggugat melawan Bupati KutaiKartanegara;Bahwa adapun Amar Putusan Perkara No.42/G/2016/PTUNSMDtanggal 5 Mei 2017 adalah Menyatakan batal Surat Keputusan TataUsaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat KeputusanBupati Kutal Kartanegara No. 880/III.2120.3/BKD/X/2014 tanggal 23Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Jodohar Purba, A.Md., Kep.

/G/2016/PTUNSMD tanggal 5 Mei 2017 oleh Bupati KutaiKartanegara/ Tergugat adalah terlambatnya Proses diberikannya Ijin kePelaksana Tugas (Plt) Bupati Kutai Kartanegara oleh Menteri DalamNegeri dimana kewenangan tersebut adalah masuk kewenanganstrategis;.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Pada Posita 11 dengan iniTergugat menolak dengan alasan bahwa terhadap Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara No. 880/III.2120.3/BKD/X/2014 tanggal 23Oktober 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang dibatalkan olehPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No.42/G/2016/PTUNSMD tanggal 5 Mei 2017;Bahwa selaku Tergugat atas Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda No. 42/G/2016/PTUNSMD tanggal 5 Mei

Kep/Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara No.42/G/2016/PTUNSMD tanggal 5 Mei 2017 yang saat ini Posisi Perkaradimaksud sudah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) antara JADOHARPURBA, Amd.

Menghukum Tergugat untuk membayar bonus kepada Penggugatsebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai dansekaligus paling lambat 7 (tujuhn) hari setelah putusan dalam perkara inidibacakan;AtauApabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 42/G/2016

,juncto Nomor 42/G/2016/PHI Sby., juncto Nomor 928 K/Pdt.SusPHI/2017permohonan tersebut diikuti dengan alasanalasannya yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya padatanggal itu juga;Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikankepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2018,kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memoripeninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Surabayapada tanggal 5 Desember 2018;Menimbang

/G/2016/PTUN Jkttertanggal 15Agustus2016adalahperbuatanmelawanhukum,melawanperintah Pengadilan.

Put.No.541/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tmr10.11.12.13.Februari 2016 dan diperbaiki pada tanggal 22 Maret 2016 Nomor:42/G/2016/PTUNJKT, (Gugatan 2016), yang diberi tanda bukti T.III9.;Fotocopy sesuai aslinya Gugatan Intervensi yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 11 April2016, Nomor:42/G/2016/PTUNJKT/INV,(Gugatan Intervensi 2016), yangdiberi tanda bukti T.III10.

;Fotocopy sesuai aslinya Putusan No.42/G/2016/PTUN.JKT, tertanggal 16Agustus 2016, yang diberi tanda bukti T.III13.;Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan Bukti Surat Awaltersebut Tergugat III mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : DR.ZAINALARIFIN,SH,MH.;Bahwa Ahli mengajar Tata Hukum Negara dan Administrasi Negara diUniversitas Gajah Mada..

Sementaraobyek sengketa yang dimaksud dalam Putusan PTUN No. 42/G/2016/PTUNJKTtanggal 15 Agustus 2016 (selanjutnya disebut Putusan PTUN No. 42) adalahSurat Keputusan Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan danTransportasi Provinsi DKI Jakarta No. 294/2015 tanggal 24 Maret 2015(selanjutnya disebut Surat Keputusan No. 294).

Nomor:315 K/TUN/2017 tertanggal 8 Agustus 2017 /juncto Nomor:296/B/2016/PT.TUN.Jkt tertanggal 12 Januari 2017 juncto Nomor:42/G/2016/PTUNJkt tertanggal 15 Agustus 2016.;2.

Para Penggugat dalam surat gugatannya mengenai objek sengketadalam Perkara Nomor 42/G/2016/PTUN.Mks, untuk membatalkanHalaman 21 dari 48 Halaman. Putusan Nomor 464 K/TUN/2017Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 19/2008 in litis.

/G/2016/PTUN.Mks (22) pada halaman 10 yang Tergugat II Intervensi kutipsebagai berikut:Bahwa dalam Putusan juncto Akta Perdamaian a quo, PemerintahKabupaten (Pemkab) Sidenreng Rappang (Sidrap) gg.

Putusan Nomor 464 K/TUN/2017permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/G/2016/PTUN.Mks. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

/G/2016/PTUN.Mks.

Putusan Nomor 464 K/TUN/2017Usaha Negara Makassar Nomor Nomor 42/G/2016/PTUN.Mks tertanggal 10November 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentangpengambilalihan pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negaradimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;. Bahwa menurut M.

para Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan obyeksengketa; Bahwa tenggang waktu para Penggugat mengajukan gugatan sudahdaluwarsa; Bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas; Bahwa gugatan para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum; Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikansehingga tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 42

/G/2016/PTUNSRG, tanggal 27 April 2017, kemudian di tingkat banding putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadengan Putusan Nomor 182/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 19 September2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 06 Oktober 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 16 Oktober 2017, permohonan tersebut disertai denganMemori Kasasi yang memuat alasanalasan

Menghukum Tergugat untuk membayar bonus kepada Penggugat sebesarRp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaliguspaling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;Atau,Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo etbono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 42/G/2016

Nomor 42/G/2016/PHI.SBY yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal29 September 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal2 Mei 2017 kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya