Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.Subsider :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohondatang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, dan telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor:57/.G/2016/PA.Ek. tanggal 14 Maret 2016 dan tanggal 28 April 2016 ;Bahwa oleh karena Termohon

57/G/2016/PTUN.Mdo

>=Kewarganegaraan : Indonesia. nn nnn enn nnn nnn nnnTempat tinggal : Kelurahan Kleak, Lingkungan I, Kecamatan Malalayang KotaPutusan Perkara Nomor: 57/G/2016/PTUN.

Bahwa OBYEK SENGKETA adalah harta warisan peninggalan almarhum JANALEXANDER UKUS yang terletak di Kelurahan Kleak (Dahulu Kelurahan Bahu)Putusan Perkara Nomor: 57/G/2016/PTUN.

Hal ini masih tetap dipastikan padatanggal 14 Januari 2016. ; n nono nnn nn nnn nnn nnn nn cnn nnn nnnenPutusan Perkara Nomor: 57/G/2016/PTUN.

/G/2016/PTUN.

57/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNOMOR: 57/G/2016/PTUN.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, yang berkedudukan di Jalan Raya Pendidikan Nomor 1 Kota Makassar,menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:SALEH, kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal di Jalan KaraengBontotangnga RT.002/RW. 005, Kelurahan Karunrung, KecamatanRappocini, Kota Makassar

57/G/2016/PTUN.MTR

MENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;--------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 57/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 02 Agustus 2016 yang dimohonkan banding; ----------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan perkara inl; 2222222 2 22222 2TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 57/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 02 Agustus 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PENUNDAAN : 77777 2= 222 222 no non cnn nnn one nen ncn1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan ;; 2.

MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; ---------- Putusan Nomor:57/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 6 dari 8 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------------------------------ - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000

Jabatan Kasubbag Bantuan danPenyuluhan Hukum pada Bagian WHukum SetdaKabupaten Jomband; 2n nnn nnn nnn nnnnn cncPutusan Nomor:57/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 1 dari 83. AINE YUDHA PRASTIWI, S.H. Jabatan Staf pada BagianHukum Setda Kabupaten Jombang; 4. IMAM KURNIAWAN, S.H.Jabatan Staf pada BagianHukum Setda Kabupaten Jombang; 5. MAS AYU EMILIA, S.H. Jabatan Staf pada Bagian HukumSetda Kabupaten Jombang; 920Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor diJl. KH.

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini; 22202 n2 nn nn en eens nn ne nc nn nePutusan Nomor:57/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 2 dari 8TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor181/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut:wan nnn nanan nnn nn nnn nnn nnn ene nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nn neem annem nena

Atas nama Khoirudin sebagai Kepala DusunPlabuhan, Desa Plabuhan, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang;Putusan Nomor:57/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 4 dari 8Menimbang, bahwa karena sebelum pengajuan gugatan ini Penggugat /Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap pemberhentian dirinya sebagaiKepala Dusun Desa Pelabuhan, Kecamatan Plandaan, Kab. Jombang dalamRegister Perkara Nomor 90/G/2015/PTUN. SBY;"=Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding Register PerkaraNomor 90/G/2015/PTUN.

Jombang serta Penggugat /Pembanding tidak mengikuti seleksi pengisian Jabatan Kepala Dusun DesaPelabuhan, maka dengan demikian Penggugat / Pembanding tidak mempunyaikepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikianpertimbangan hukum peradilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena manapertimbangan hukum tersebut diambil alin sebagai pertimbangan hukum dalamPutusan Nomor:57/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 5 dari 8memutus perkara

/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 6 dari 8e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor181/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 21 Oktober 2015 yang dimohonkane Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkarapada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 57/G./ 2016 /PTUN.MTR. tanggal 9 Mei 2017 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------- 3. Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 57 / G. / 2016/ PTUN.MTR tanggal 9 Mei 2017 yangdimohonkan banding. 22222 22 2222 =3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa in); ++ 22 202 222 22 on =o4.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 140/PenHS/2017/PT.TUN.SBYtanggal 27 September 2017 tentang hari Persidangan untukPembacaan Putusan dalam perkara in ;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 9 Mei 2017 Nomor>57/G/ 2016/PTUN MTR. yang amarnya sebagai berikut :1.

Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepatdanbenar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadipertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam tingkat banding, dan oleh karenanya putusan PengadilanTata Usaha Negara Mataram Nomor : 57 /G/2016/PTUN.

Tanggal 9Mei 2017 tersebut haruslah dikuatkan/Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan olehPembanding / Para Penggugat tidak dapat melemahkan pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :57/G/2016/PTUN.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor : 57/G/ 2016 /PTUN.MTR. tanggal 9 Mei 2017 yangdimohonkan banding; " 202525 2203.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 57/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 30 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

57/G/2016/PHI.Sby

No.57/G/2016/PHI.SbyIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Maret 2016dengan Register perkara Nomor : 57/G/2016/PHISby, yang pada pokoknyatelah mengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa, PENGGUGAT adalah pekerja perusahaan PT.

No.57/G/2016/PHI.SbySesuai Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Nomor : Kep.560 / 813 /35.73.312 / 2015 tentang Kekurangan Upah tanggal 27 Juli 2015 ;2). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebutpaling lambat 10 ( sepuluh ) hari setelah menerima Anjuran ini.

No.57/G/2016/PHI.SbyPenggugat diminta oleh Tergugat untuk membantu konsultan yang ditunjukoleh Tergugat, mecari investor sampai dengan bulan Mei 2014 ;3.

No.57/G/2016/PHI.Sby10tentang Penyelesaian Perselisinan Hubungan Industrial serta peraturanperundangan lainya yang berkaitan ;MENGADILI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam UndangUndangNomor: 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ;3.

No.57/G/2016/PHI.Sby11Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.57/G/2016/PHI.Sby

57/G/2016/PTUN-PLG

PUTUSANNomor : 57/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang di Jalan A.Yani., Nomor 67, Palembang, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : MUHAMMAD ANWAR AL SYADAT, Kewarganegaraan : Indonesia., Pekerjaan :Anggota DPRD Kota Palembang., Bertempat

,terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 57/G/2016/PTUNPLG yang untukselanjutnya telah diperbaiki terakhir pada tanggal 15 Nopember 2016, padapokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut : . Objek Sengketa :

PUTUSANNomor : 57/G/2016/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalampersidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam sengketa antara := 2922 noone nnn enn ne nnn ee nnn1. H.

SUDIRMAN, SH., semuanya kewarganegaraanIndonesia, bekerja sebagai Advokat &Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan No.57/G/2016/PTUN.MTRKonsultan Hukum pada kantor TAKDIR ALQUDRI & PARTNERS, berkantor di Jin. KHA.Dahlan. KPR Pabri Perempuan Blok C No. 28Lombok Barat Bertindak berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 24/SK.PDT/T.PAKH/XIV/2016, tanggal 05 Desember 2016. Selanjutnyadisebut sebagai PARA PENGGUGAT;MELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT,berkedudukan di Jin.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor: 57/G/2016/PTUN.SMG. tanggal 31 Januari 2017 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini; 22 =4.

Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor :95/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Juni 2017tentang penetapan hari sidang ; TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaanmengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57 / G / 2016 /PTUN.SMG. tanggal 31 Januari 2017, yang dimohonkan banding denganamar sebagai berikut

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atasperkara ini;Atau:Apabila Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 57/G/2016/PHISby. pada tanggal 20 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Pemohon Kasasi/Tergugat Asal masih mengalami kesulitan keuangan dan belum dapatmenyelesaikan hakhak seluruh karyawan, oleh karena itu Pemohon Kasasimenyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 57/G/2016/PHI.Sby. karena TermohonKasasi juga mempunyai beban dan tanggung jawab yang sama denganPemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan

sedangkan Pembanding dahulu Tergugat IllIntervensi terhadap permohonan bandingnya atas putusan a quo telahmelengkapi dengan Memori Banding dengan alasanalasan sebagaimanatersebut dalam memori bandingnya dan berdasarkan alasan dalam memoribandingnya tersebut pembanding dahulu Tergugat Il Intervensi memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar: Menerima Permohonan Banding Tergugat Il Intervensi/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :57

//G/2016/PTUNMks. tanggal 10 Januari 2018; denganMENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterimaDalam Pokok Perkara1.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak keras seluruh dalil Penggugat baikdalam Posita maupun dalam Petitum kecuali ada halhal yang diakui secarategas oleh Tergugat dan Tergugat II;Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2018/PN Sbs2 Bahwa dalam perkara ini subjek yang menjadi pihak sama, objek perkarasama telah pernah diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak Daftar Nomor : 57/G/2016/PTUN/PTK tanggal 8September 2016 dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan

Bahkan Penggugat juga pernah mengajukangugatan perkara yang subyek dan obyek sama kepada Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Daftar Nomor : 57/G/2016/PTUN/PTK tanggal 8September 2016 dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusantersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde)karena Penggugat tidak mengajukan upaya hukum.

Bahwa dalam perkara ini subjek yang menjadi pihak sama, objekperkara sama telah pernah diajukan oleh Penggugat kepada PengadilanTata Usaha Negara Pontianak Daftar Nomor : 57/G/2016/PTUN/PTKHalaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2018/PN Sbstanggal 8 September 2016 dan telah dijatuhkan putusan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde) karenaPenggugat tidak mengajukan upaya hukum.Kemudian perkara yangsama oleh Penggugat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri Sambas

GMmenyatakan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat I, yangmana telah tertuang dalam putusan nomor 57/G/2016/PTUN.MTRTertanggal 31 Mei 2017,Selanjutnya terdahulu mengenai status obyek sengketa yang telah tertuangdidalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara pada halaman 50 yang menguraikan:Menimbang, bahwa atas dasar rangkaian pertimbangan hukumtersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keterkaitan dankorelasi kepentingan Para Penggugat terhadap sertipikat

menjadikan syarat sebuahgugatan tidak terpenuhi dalam gugatan karena asal hak obyek tidakmemiliki (rechtelijke grond) melainkan hanya pengakuan sematamatadari para Penggugat.Hal ini menunjukan bahwa gugatan para penggugat pada perkara ini yangmana obyek sengketa pada faktanya telah dinyatakan sebagai tanah hakmilik Tergugat dan bukan tanah waris dari pihak manapun, dan hal inisudah sangat jelas tertuang dalam putusan dan pertimbangan majelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataran dalam perkara Nomor:57

/G/2016/PTUN.MTR Tertanggal 31 Mei 2017 tersebut diatas.Berdasarkan uraian obyek warisan yang menjadi obyek perkara ini adalahtanah hak milik Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram dan oleh karenanya Pengadilan Agama Giri Menang tidakHal. 11 Putusan.

sebagaimanadalam dalil posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), 8 (delapan) angka9 (Sembilan) , 10 (Sepuluh) adalah tidak benar, terkesan ParaHal. 13 dari 29 halaman Putusan No.122/PDT/2020/PT MND10.Penggugat suka berbohong dan mengadaada dalam mendalilkan halhalyang telah di uraikan dalam gugatan in casu ;Bahwa sebagaimana dalam penjelasan angka 5 (lima) pada jawabandalam pokok perkara in casu, sebelumnya OBJEK SENGKETA TELAHDIPERKARAKAN DI PENGADILAN NEGERI TATA USAHA NEGARAMANADO, dengan Nomor Perkara : 57

/G/2016/PTUN.MDO, dengantelah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;Bahwa dalil gugatan in casu angka 7 (tujuh) adalah tidak benar danmengadaada, karena bagi Tergugat PENGGUGAT adalah orang yangberkompeten dan berhak untuk memberikan apa yang menjadi hak dariTergugat salah satunya adalah Obyek Sengketa, karena PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV , telah mendapatkan bagiannyamasingmasing ;Bahwa demi keserakahan dan ketidakpuasan PENGGUGAT Il,PENGGUGAT Ill dan PENGGUGAT

Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan Nomor: B/170.a/VIII/2011/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2011,untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.T3.b, Foptocopy Surat PemberitahuanPerkebangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/170.b/IV/2012/Reskrim, tanggal 26Aopril 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.T3.c, Fotocopy SuratKeterangan Nomor: SKET/01/I/2020/Reskrim, tanggal 10 Januari 2020, untukselanjutnya diberi tanda bukti T.T3.d, Fotocopy Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor: 57

/G/2016/PTUN.PTK, tanggal 16 November2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T.T4, Fotocopy Putusan PengadilanNegeri Sambas, Nomor: 19/Pdt.G/ 2018/PN Sbs, tanggal 28 Maret 2019, untukselanjutnya diberi tanda bukti T.T5, yang mana bukti surat T.T1 sampaidengan bukti surat T.T5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dipersidangan kecuali bukti surat T.T1, T.T2, T.T3, T.T3.a, T.T3.b, T.T3.cmerupakan fotocopy dari fotocopy