Ditemukan 23 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 28-06-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 57/Pdt.G/2017/PA.Ek
Tanggal 8 Maret 2017 — PENGGUGAT TERGUGAT
166
Register : 20-04-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 57/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 26 Juli 2017 — Teddy Achmad Rizaldi VS Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung
84543
  • 57/G/2017/PTUN.BDG
    PUTUSANNOMOR : 57/G/2017/PTUNBDG"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acarabiasa dilangsungkan di gedung yang ditentukan untuk itu, di Jalan DiponegoroNomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini,dalam sengketa antara : 22220 222222 non non nnn nnn een ee neeTeddy Achmad Rizaldi, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di KomplekSurya
    Kepala Bidang Pelayanan PencatatanHalaman 1 dari 36 halaman, Put No. 57/G/2017/PTUNBDGSipil ; 2. Edi Razali Zein, S.H, Kepala Bidang Pemanfaatan Datadan InovaSi; 2+ 22+
Register : 08-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 57/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 9 Mei 2017 — H. ANOM SETIA BUDI, dkk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
8436
  • 57/G/2017/PTUN.MTR
Register : 09-10-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 286/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 8 Desember 2017 — TEDDY ACHMAD RIZALDI; KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG;
4318
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :57/G/2017/PTUN.BDG;
Register : 06-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 50/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 11 April 2018 — Dra LAILI HIDAYAH DWI RINI vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO. II. S U T A R T O
3314
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; --------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2018 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------- - Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------
    Selanjutnya disebut : SSSR EEEERE RE TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI ;PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telahINEM IGACA ~~~~ nnn nan nnn nnn niin niminmmnin mem1;Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 50/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Maret 2018tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa ini di tingkat banding ; Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 57/G/2017/PTUN.SMG. tanggal 11 Januari 2018
    ; Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa in; Penetapan Ketua Majelis Nomor : 50/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBYtanggal 11 April 2018 tentang penepatan hari persidangan ; Halaman 2, Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUNSBY.TENTANG DUDUK SENGKETA:Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyasengketa seperti yang ada dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tertanggal 11 Januari 2018yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI
    /G/2017/PTUN.SMG tertanggal 11 Januari 2018 ; MENGADILI SENDIRIDALAM PENUNDAANMengabulkan permohonan Penundaan Penggugat ; 1.Memerintahkan agar Tergugat menangguhkan/menundapelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat HakMilik Nomor 2223 tanggal 6 Januari 1997, gambar situasitanggal 2410 1996, No; 11737/1996 Luas + 145 m2, berupaperalinhan Hak dari atasnama Dra Laili Hidayah Dwirini ke atasnama Sutarto tanggal pencatatan peralihan hak 16082010sampai perkara a quo berkekuatan hukum tetap ; DALAM
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 57/G/2017/PTUN.SMG tanggal 11 Januari 2018 ; 3.
    Mohon putusan yang seadiladilnya ; Halaman 5, Putusan Nomor 50/B/2018/PTTUNSBY.Menimbang, bahwa sebelum berkas banding di kirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketatelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :57/G/2017/PTUN.SMG pada tanggal 1 Maret 2018, akan tetapi KuasaTerbanding / Tergugat tidak datang untuk melaksanakan pemeriksaanberkas perkara (INZage) ; 2=2 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnnTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa
Register : 09-10-2017 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 286/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2017 — Pembanding/Penggugat : TEDDY AHMAD RIZALDI Diwakili Oleh : DEDEN NURSAL SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung
305
  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;----------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 57/G/2017/PTUN.BDG tanggal 26 Juli 2017 yang dimohonkan banding;--------------------------------
    • Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Register : 04-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 10-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 57/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 10 Januari 2018 — Penggugat:
1.RATNA S HANDOKO
2.HAJJAH ASMA YUSUF MARDJAN
3.HAJI ABDUL RACHIM SALEH
4.EKA LAYLA RACHMAN
5.ARMIN ALIEF
6.DWI LELY
7.TRI ULFANI RACHMAN
8.ULFINA FAJRI R
9.IMRAN LAMBANDOE
10.IR IRWAN LA BANDOE
11.H. MUH TAHIR LABANDOE
12.MUH THAMRIN LABANDOE
13.H TASRIF LABANDU
14.GUNTUR LABANDU
15.HJ RATNA SURYANTI
16.AYUNINGTHYAS UTAMI VIRGOEVI
17.AYININGTHYAS DWINTA CAPRICORNITA A
18.AURYNNINGTHYAS TRIFQAH JELITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG
Intervensi:
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
5420
  • 57/G/2017/PTUN.Mks
    Putusan sela Nomor: 57/G/2017/PTUN Mks ;Telah membaca berkas perkara Nomor: 57/G/2017/PTUN.Mks ;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh Pihak ParaPenggugat dipersidangan ;Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut pautdengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal4 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 57/G/2017/PTUN.Mks,pada tanggal
    Rachim Saleh menemukan dokumenHalaman 7 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.MKSdokumen berbahasa Belanda, peninggalan dari Orang tua Para Penggugatyaitu Alm. H. Oei Liong Hoo alias H.
    Dicabut berdasarkan UndangUndang No.20 tahun 1961;Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.MKSe. Diterlantarkan ;f. Tanahnya musnah ;g.
    /G/2017/PTUN.MKS1.
    /G/2017/PTUN.MKS Bahwa saksi melihat langsung Abd.
Register : 19-05-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 57/G/2017/PTUN.SBY
Tanggal 18 Oktober 2017 — Ir. PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si., dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU
6135
  • 57/G/2017/PTUN.SBY
    PUTUSANNOMOR : 57/G/2017/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acarabiasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:1. Ir.
    Melati IRT.001 / RW.001 Perum Patal, Sentul Purwodadi, KabupatenPasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret2017; untuk selanjutnya disebut sebagai, MELAWAN:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU; Berkedudukan di Jalan JalanMawar No.12 Kota Batu; Dengan ini memberikan kuasa kepada;Halaman 1 dari 54 halaman Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY1. GANGGAWATI WISMANTARI, S.H., MKn. ( Kepala SeksiPenanganan Masalah dan Pengendalian Kantor PertanahanKola Bail) sssessessesese see eee ees2.
    Nomor:57.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 19 Mei 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim; nnn nn nnn nnn nnn enn ennPenetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 57.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan Hari dan TanggalPemeriksaan Persiapan ; 72 nner nnn nnn nnnPenetapan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor: 57.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY., tanggal 12 Juli 2017 tentang Penetapan Hari dan TanggalPersidangan; ron nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn cnc nn concn nenaBerkas Perkara Nomor : 57
    /G/2017/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yangterdapat didalamnya ; nnn nnn nnn nnn nnnBerita acara persiapan dan berita acara persidangan ; Buktibukti surat yang diajukan para pihak di persidangan ;Halaman 2 dari 54 halaman Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY7.
Register : 15-11-2017 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 57/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 22 Maret 2018 — Penggugat:
4.SABARUDI
5.AJUAN
Tergugat:
BUPATI BENGKALIS
7817
  • 57/G/2017/PTUN.PBR
    /G /2017/PTUN.PBRSurat keputusanTergugat a quo.
    /G /2017/PTUN.PBRD.
    /G /2017/PTUN.PBR7.
    /G /2017/PTUN.PBRperkara ini Sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan E.
    Khusus Pada Desa Sukamaju atas namaHakaman 15 dari 45 Halaman Putusan No. 57/G /2017/PTUN.PBRSabarudi No urut 3a (Penggugat I) dan atas nama Ajuan No urut 3b(Penggugat II);0nnn ne nne monn nene3.
Register : 02-01-2018 — Putus : 26-02-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 6/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 26 Februari 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU vs 1. Ir. PUTU NGURAH SUTISNA, M.Si. dkk
3419
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding Pembanding / Tergugat ; -------------------------- Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY tanggal 18 Okrober 2017 yang di mohonkan banding : Mengadili SendiriDalam Eksepsi- Menerima eksepsi Pembanding / Tergugat tentang gugatan Penggugat sudah lewat waktu ; ----------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara- Menyatakan gugatan Terbanding / Para Penggugat
    Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :57/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2017 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini ; 2 2002 noo nnn ncn nne ce nne con nne4.
    Penetapan Ketua Majelis Nomor : 6/PEN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 19Februari 2018 tentang penetapan hari sidang ; TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 18 Oktober 2017 ,yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut : MENGADILI:I.DALAM EKSEPSI : n nnn nn nnn
    Surabaya pada tanggal 6 Desember 2017 dandiberitahukan kepada Pembanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 57/G/2017/PTUN.SBY tanggal 7Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan denganamar putusan sebagai berikut : 1.
    /G/2017/PTUN.SBY tertanggal 27 Nopember 2017 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 57/G/2017/PTUN.SBY tersebut telah diucapkan pada tanggal 1810Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor :6/B/2018/PTTUNSBY.2017 dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat dan Kuasa Hukum ParaPenggugat dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat; Menimbang, bahwa Kuasa hukum Pembanding / Tergugat telahmengajukan permohonan banding pada tamggal 26102017, makaberdasarkan
    /G/2017/PTUN.SBY tanggal 18102017 dan dalam musyawarah tanggal 1922018 berpendapat bulat bahwa tidaksependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:57/G/2017/PTUN.SBY tanggal 18102017 tersebut dan Majelis Hakim TinggiSurabaya mempunyai pendapat sendiri sebagai berikut ini ; Dalam Eksepsi.Bahwa dalam jawaban Tergugat juga memuat Eksepsi yang terdiri dari :1.
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 20-08-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 40/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat:
1.RATNA S HANDOKO
2.HAJJAH ASMA YUSUF MARDJAN
3.HAJI ABDUL RACHIM SALEH
4.EKA LAYLA RACHMAN
5.ARMIN ALIEF
6.DWI LELY
7.TRI ULFANI RACHMAN
8.ULFINA FAJRI R
9.IMRAN LAMBANDOE
10.IR IRWAN LA BANDOE
11.H. MUH TAHIR LABANDOE
12.MUH THAMRIN LABANDOE
13.H TASRIF LABANDU
14.GUNTUR LABANDU
15.HJ RATNA SURYANTI
16.AYUNINGTHYAS UTAMI VIRGOEVI
17.AYININGTHYAS DWINTA CAPRICORNITA A
18.AURYNNINGTHYAS TRIFQAH JELITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG
Intervensi:
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
10421
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 57/G/2017/PTUN Mks., tanggal 10 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi; untuk secara bersama membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 57/G/2017/PTUNMks., hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018;3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negarahalaman 4 dari 12 halaman.
    Putusan Nomor 40/B/2018/PTTUN Mks.Makassar Nomor 57/G/2017/PTUN.Mks., hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018;dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;2.
    /G/2017/PTUN Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dengan dihadirioleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat maupun KuasaHukum Tergugat Il Intervensi, sedangkan terhadap putusan a quo dimohonkanbanding oleh Kuasa Hukum Tergugat dan juga oleh Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding masingmasingtanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 16 Januari 2018, maka dapat disimpulkantelah terbukti adanya fakta
    Membatalkan Putusan Pengadilanlata UsahaNegara Makassar tanggal 10Januari 2018 No.57/G/2017/P.TUN.Mks.; Dan Mangadili sendiri :1. Menolak gugatan para pengugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan SertipikatHak Pakai Nomor 0028/Kel.Pallantikang/2001 yangditerbitkan tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur No.12/Kel. Pallantikang/2001 tanggal 28112001, luas 1.539 M2 atas nama Pemerintah KabupatenBantaeng,adalah procedural dan sah adanya;3.
    Putusan Nomor 40/B/2018/PTTUN Mks.Bantaeng (obyek sengketa Tata Usaha Negara) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik ( Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur ) danoleh karenanya Surat Keputusan obyek sengketa a quo cacad yuridis dan harusdinyatakan batal ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka majelishakim tingkat banding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor 57/G/2017/PTUN.Mks., tanggal
Register : 20-12-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 360/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : EFRISNAWATI.
Terbanding/Tergugat : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN BAPEK
4912
  • M E N G A D I L I :

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -------------

    - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017 yang dimohonkan banding; ------------------------------------------------------------------------------------

    - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan

Register : 18-08-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 57/G/2017/PTUN-PLG
Tanggal 12 September 2017 — F a d r i a n t o, vs Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan,
6614
  • 57/G/2017/PTUN-PLG
    Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Agustus 2017 yang telahdidaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtanggal 18 Agustus 201 7; 20 nn monn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 1 dari 4 Penetapan No. 57/G/2017/PTUN. Plg.2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :57/PENMH/2017/PTUN.Plg, tanggal 22 Agustus 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim 2272222222 enone nnn n nn nen ne nnn nee3.
    Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat Prinsipaltertanggal 30 Agustus 2017 (yang diterima melalui bagian umum tanggal 6September 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakimuntuk mencabut perkara Nomor: 57/G/2017/PTUN.PIg) ; 6.
    Kabupaten/Kota Provinsi SumateraSelatan Nomor: 004/BAWASLUPROV.SS/TU.00/VIII/2017 tanggal 1 AgustusMenimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor. 57/G/2017/PTUN.Plg.saat ini masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan dengan acara perbaikanGUgatain PENGGUGAL 5 see ene etcetera ataHalaman 2 dari 4 Penetapan No. 57/G/2017/PTUN.Plg.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerimana surat permohonanpencabutan gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2017 yang diterimamelalui Bagian Umum dan Keuangan tanggal
    Undangundang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas Undangundang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaHalaman 3 dari 4 Penetapan No. 57/G/2017/PTUN.Plg.MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembanguntuk mencoret perkara Nomor : 57/G/2017/PTUN.Plg. dari daftar registerperkara yang sedang berjalan;3.
    ,Halaman 4 dari 4 Penetapan No. 57/G/2017/PTUN.Plg.Rincian Biaya Perkara :No. 57/G/2017/PTUNPLG. Biaya Pendafataran. Biaya ATK. Biaya Panggilan. Biaya Sumpah. Biaya Pemeriksaan Setempat. Biaya Materai Putusan Selasa. Biaya Redaksi. Biaya Leges. Biaya Materai Putusan AkhirJumlah:Rp. 30.000,:Rp. 75.000,: Rp. 120.000,:Rp. :Rp. :Rp. :Rp. 5.000,:Rp. :Rp. 6.000,: Rp. 236.000,(Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
Register : 13-03-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 57/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — EFIRISNAWATI ; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
7841
  • 57/G/2017/PTUN-JKT
    Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKTa.
    Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKThilang dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Informasi danKomunikasi.
    Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT7.
    Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKTKepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
    Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKTJumlah : Rp. 629.000.(Enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)Halaman 53 dari 53 halaman. Putusan Nomor 57/G/2017/PTUN.JKT
Register : 10-05-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 57/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 11 Oktober 2017 — PENGGUGAT : Ir. AMAL BAKTI PULUNGAN, MM LAWAN TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, CS
6076
  • 57/G/2017/PTUN-MDN
    PUTUSANNOMOR : 57/G/2017/PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;Ir.
    Berkas perkara, mendengar keterangan saksi yang diajukan olehPenggugat dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2017yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medanpada tanggal 10 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor : 57/G/2017/PTUNHalaman 3Putusan No.57/G/2017/PTUNM DNMDN, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Mei 2017dengan mengemukakan
    No.6, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medansebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 71/Desa Merdeka, tanggal 19Halaman 4Putusan No.57/G/2017/PTUNM DNFebruari 1980 dengan Surat Ukur Nr.tahun /P.L.L./Nr. 113/1980/II, tanggal 31Januari 1980 seluas 645M? atas nama Ir. Amal Bakti Pulungan, MM;.
    /G/2017/PTUNM DN8.
    ,M.H.Panitera PenggantiIBNU HASYIM, S.H.Halaman 44Putusan No.57/G/2017/PTUNM DNRincian Biaya Perkara :. Biaya ATK Perkara2. Biaya Panggilan3. Biaya Pemeriksaan Setempat4. HakHak Kepaniteraan5. Materai6. Redaksi Rp. 150.000,Rp. 302.800,Rp .1.835.000,Rp. 30.000,Rp. 12.000,Rp. 5.000,Rp. 2.334.000,(Dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)Halaman 45Putusan No.57/G/2017/PTUNM DN
Register : 21-06-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 122/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 26 Juli 2018 — Pembanding/Penggugat IV : SABARUDI
Terbanding/Tergugat : BUPATI BENGKALIS
Turut Terbanding/Penggugat V : AJUAN
4215
  • M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;------------------------------

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 57/G/2017/PTUN-PBR tanggal 22 Maret 2018 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan menjadi:----------------------------------------------------------------------------------

    A.

    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:57/G/2017/PTUNPBR tanggal 22 Maret 2018; 3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 122/PEN.HS/201/PTTUNMDN tanggal 20 Juli 2018;4.
    Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yangberkenaan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 57/G/2017/PTUNPBR tanggal 22Maret 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut; MENGADILIDalam Penundaan : Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ; II.
    /G/2017/PTUNPBR tanggal 22 Maret 2018 tersebut, Penggugat/Pembandingtelah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 5 April 2018 yangditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding SABARUDI. serta oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor:57/G/2017/PTUNPBR tanggal 5 April 2018
    /G/2017/PTUNPBR, tanggal 7 Mei 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:57/G/2017/PTUNPBR diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbukauntuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 oleh dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan No. 122/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan
    Semua peraturan perundang undangan yang terkait dengan sengketa tata usahanegara ini; MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:57/G/2017/PTUNPBR tanggal 22 Maret 2018 yang dimohonkan banding, denganperbaikan menjadi: A. Dalam PenundaanHalaman 5 dari 7 halaman, Putusan No. 122/B/2018/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Menolak permohonan penundaan Penggugat tersebut;B.
Register : 25-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 K/TUN/2018
Tanggal 27 Nopember 2018 — I. PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTAENG VS HJ. SITI RATNA S. HANDOKO., DKK;
3824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal O02 Januari 2018 Nomor 57/G/2017/P.TUN.Mks. dan putusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor40/B/2018/PT.TUN Mks tanggal 8 Mei 2018;Dan Mangadili sendiri :1. Menolak gugatan para Pengugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukseluruhnya;2. Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 0028/Kel.Pallantikang/2001yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2001 Surat Ukur Nomor12/Kelurahan Pallantikang/2001 tanggal 28112001, luas 1.539 m?
    diputuskan olehproses peradilan perdata yang berwenang sebelum objek sengketa diujioleh Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 40/B/2018/PTTUN Mks., tanggal 08 Mei2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 57
    /G/2017/PTUN.Mks., tanggal 10 Januari 2018 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardengan Putusan Nomor 40/B/2018/PTTUN Mks. tanggal 08 Mei 2018yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 57/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 10 Januari 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi:1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;2.
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/2018
Tanggal 8 Mei 2018 — TEDDY ACHMAD RIZALDI VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG;
2415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 286/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Desember 2017 dan PutusanTata Usaha Negara Nomor 57/G/2017/PTUNBDG, tanggal 26 Juli 2017;MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI1. Menolak Eksepsi Termohon Kasasi yang semula Terbanding/Tergugatseluruhnya;2. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat;2.
    Keputusan Tata Usaha Negaratersebut menyangkut status hukum seseorang yang tunduk pada hukumkeluarga yang menjadi kKewenangan peradilan perdata untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TEDDY ACHMAD RIZALDIharus ditolak dengan perbaikan pertimbangan putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta Nomor 286/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 8Desember 2017, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 57
    /G/2017/PTUNBDG, tanggal 26 Juli 2017;Halaman 4 dari 6 halaman.
Register : 12-02-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sihar PH Sitorus
2.Sihar PH Sitorus (ahliwaris DL.Sitorus)
Tergugat:
1.Ir.Amal Bakti Pulungan,MM
2.Kantor Pertanahan Kota Medan
3.1 Ir.Amal Bakti Pulungan, MM
4.2 Pemerintah R.I. Cq Kementrian Agraria/BPN Cq Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Tergugat:
1.Dinas Perijinan Kota Medan
2.Marihot Lumban Tobing
3.3 Pemerintah R.I. Cq Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Pemerintah Kota Administrasi Medan Cq Dinas Perijinan (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Medan
8738
  • /G/2017/PTUN.Mdn tanggal 11 Oktober 2017 jo.
    Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 700/Merdeka menjadi obyek gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No.57/G/2017/ PTUNMDN yang telah diputus tanggal 11 Oktober 2017antara Ir. Amal Bakti Pulungan, MM sebagai Penggugat melawan Kepala KantorPertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dan DR.
    Bahwa Pertimbangan Majelis dalam MemutusPerkara No. 57/G/2017/PTUNMDN adalah sebagai berikut:a.
    /G/2017/PTUNMDN tanggal 11 Oktober 2017,dalam perkara antara Ir.
Register : 18-07-2018 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 52/Pdt.Plw/2018/PN Skh
Tanggal 20 Februari 2019 — Penggugat:
1.Simon Robinson Purba
2.Laili Hidayah Dwi Rini
Tergugat:
Sutarto
9523
  • Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 57/G/2017/ PTUN Smg, yang diberi tanda T6;7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 50/B/2018/ PT TUN Sby, yang diberi tanda T7;8. Fotokopi Penetapan Nomor 57/G/2017/PTUN Smg tentangPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor50/B/2018/ PT TUN Sby telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 5Juni 2018, yang diberi tanda T8;9.