57/G/2013/PTUN-BDG

Telah membaca Surat Permohonan dari Pihak Ketiga/Tergugat Il Intervensitertanggal 03 Juli 2013 dan tanggal 10 Juli 2013 Perihal : PermohonanIntervensi kedalam perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNBDG 658.

Keputusan Walikota Bogor Nomor. 591.4514 Tahun 2012halaman 29 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNBDGtentang Penunjukkan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD.

/G/2013/PTUNBDGdalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnyapenanjian ini.

/G/2013/PTUNBDGBerdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat Il Intervensi (PD.

/G/2013/PTUNBDGKuantitas bertindak secara langsung maupun tidak langsung mewakiliPT.

M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2013/PTUN.SBY tanggal 12 September 2013 ; --------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----------------------------------------------------

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 57/ G/2013/PTUN.SBY tanggal 12 September3.

Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 57/G/2013/PTUN.SBY tanggal 12 September2013 yang amarnya Sebagal Derikul 0s0nnnenmennnMENGADILI:DALAM EKSEPSI :e Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;2.

/G/2013/PTUN.SBYtertanggal 16 September 2013 dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat / Terbanding sesuai Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor : 57/G/2013/PTUN.SBY tanggal 16 September 2013Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan MemoriBanding tertanggal 29 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal yang sama yang pada intinyamemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya memutus

tidak mengajukan KontraMemori Banding ; 200 nnn nn nner nn nnn enna nnn nnneeMenimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmelihat dan mempelajari berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan MelihatBerkas Perkara Nomor : 57/G/ 2013 / PTUN.SBY masingmasing tertanggal 22OK 6Ber 20135 sees eee ieee reineTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 57/G/ 2013 / PTUN.SBY tersebut telah diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum

eeeeeeseee eee eeeMenimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum PengadilanTata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini diambil alin menjadipertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalammemutus sengketa ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 57/G/2013/PTUN.SBY tanggal 12 September 2013 tersebutFVEIOIS GIKUEEIIN essere erence eect eeMenimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka

57 / G / 2013 /PHI.PN.PTK

PUTUSANNO.57/G/ 2013 /PHI.PN.PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mengadiliperkaraperkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan Tingkat Pertama, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1. MOHNI, pekerjaan Swasta, alamat Dusun IV Jalan Adisucipto Gg. Sawah DesaArang Limbung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kaubu Raya . Selanjutnya disebut PENGGUGAT I;2.

Selanjutnya disebut TERGUGAT.Pengadilan Hubungan Industrial Tersebut :Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar pihak Penggugat;Telah melihat buktibukti;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12November 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Indutrial PadaPengadilan Negeri Pontianak di bawah Reg.No.57 / G/2013/PHI.PN.PTK, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja PT.

57/G/2013/PHI.MDN

PUTUSAN VERSTEKNomor : 57/G/2013/PHI.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1.

TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak ;Setelah melihat bukti bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei2013 dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan tanggal 30 Mei 2013 di bawah register No. 57/G/2013/PHI.Mdn, telahmengemukakan halhal

Mandiri Inti Buanatersebut sudah tutup, dan tidak beroperasi lagi, maka Relaas ini saya sampaikankepada kepala Desa tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara/ RelaasPengadilan Nomor : 57/G/2013/PHI. Mdn tanggal 5 September 2013, (PanggilanPertama) Nomor : 57/G/2013/PHI.Mdn tanggal (Panggilan Kedua), Nomor : 57/G/2013/PHI.

57/G/2013/PTUN.Mks

/G/2013/P.TUN.Mks, yangHal.3 dari 84 hal.

Putusan Nomor: 57/G/2013/PTUN.Mks.14.15.16.tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.

Putusan Nomor: 57/G/2013/PTUN.Mks.3.

Putusan Nomor: 57/G/2013/PTUN.Mks.memperhatikan fakta dipersidangan bahwa Dg.

Putusan Nomor: 57/G/2013/PTUN.Mks.4.

57/G/2013/PHI.SBY

/G/2013/PHI.SBY telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Hal. 1 dari 33 hal.

No. 57/G/ 2013/PHI.SbyDalam Konvensi.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil yang Penggugat ajukandalam surat gugatan perkara Nomor 57/G/2013/PHI.Sby kecuali yang kebenarannyadiakui secara tegas oleh Tergugat.DALAM POKOK PERKARAPenggugat Tidak Dapat Membuktikan Adanya Kesalahan Berat yang DilakukanTergugat. Justru Tergugat Melaporkan Perbuatan Melawan Hukum yang DilakukanOleh Penggugat yaitu Pencemaran Nama Baik/Penghinaan dan Penqgelapan;: 1.

No. 57/G/ 2013/PHI.SbyDALAM REKONVENSI.DALAM PROVISL.Tergugat Rekonvensi/Penggugat Tidak Membayar Upah dan Uang Jasa Layanankepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Sejak Bulan Maret 2013: 101.

No. 57/G/ 2013/PHI.Sbyyang mengharuskan pembayaran upah skorsing tanpa batas waktu; 121. Bahwa pengaturan mengenai upah proses juga dipertegas dalam buku*"Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial karya JuandaPangaribuan SH,MH. 52.

Put.No. 57/G/ 2013/PHI.Sbyyang mengetahui kebenaran dan yang mengatur operasional dilapangan serta tidak adaproses penyelidikan kejadian yang sebenarnya; 1.

57/G/2013/PTUN-PTK

/G//2013/PTUNPTK Halaman 4 dari 35 HalamanRaya tanggal 16 Agustus 1997, Gambar Situasi 7274/1993, tanggal 27121993,Luas 4784 M?

/G/2013/PTUNPTK Halaman 7 dari 35 Halamanseluas kurang lebih 2.520 M2 ) panjang 70 M x lebar 36 M ) yang terletak di JalanA.

/G//2013/PTUNPTK Halaman 21 dari 35 HalamanT.LI.

Dra.Siti Hartati Murdaya (bukti T1=TIl Int 1); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat danpihak Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaib e r i k u tPutusan No. 57/G//2013/PTUNPTK Halaman 29 dari 35 HalamanDALAM EKSEPSI :.1.

Biaya RedakSi .............cccceeeeeeeee eee eee ees Rp. 5.000.Biaya LOQS ....e se eeeeeeeteeeeeteseeeeeseeeeeeteeeeeeeeeees Rp. 3.000.Jumlan oe Rp. 3.365.000,Terbilang ( Tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah ) ; 77 TTT ttt ott r rrr nnnPutusan No. 57/G//2013/PTUNPTK Halaman 35 dari 35 HalamanPutusan No. 57/G//2013/PTUNPTK Halaman 36 dari 35 Halaman

57/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNomor : 57/G/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatunkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :VECKY ALEX LUMATAUW, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PemegangSaham PT.

/G/2013/PTUNJKTPAGE Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 57/PENHS/2013/PTUNJKT, tanggal 6 Mei 2013,Tentang Penetapan Hari Sidang ; Telah membaca Putusan Sela Nomor : 57/G/2013/PTUNJKT, tanggal 2 Juli201.3 jpnnnnn nnn e ence cece eee ccc anne neces Telah membaca dan memeriksa BuktiBukti tertulis maupun SuratSurat lainnyayang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;TENTANG

Notaris di Jakarta ;Halaman 11 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUNJKTPAGE 4. Bahwa kendati Penggugat bukan pihak yang dituju oleh Surat Tergugat (objeksengketa) namun kepentingan Penggugat sangat dirugikan oleh terbitnya SuratTergugat (objek sengketa) a quo, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal53 ayat (1) dan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.

/G/2013/PTUNJKTPAGE a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUP%S;b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasilIARC ccm ccmc, menjalankan hak lainnya berdasarkan undangundang ini ;3.

Mengenai Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;Halaman 25 dari 87 halaman Putusan No.57/G/2013/PTUNJKTPAGE a.PAGE Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat yang lebih besarsebagai akibat pelaksanaan Surat Tergugat (objek sengketa), yaknihilangnya hak keperdataan Penggugat utamanya hilangnya Hak Suarauntuk menolak atau mengangkat pengurus PT.

., tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 14Mei 2014 Nomor : 57/G/2013/PTUNPTK yang dimohonkan banding ;Berkas perkara Nomor : 57/G/2013/PTUNPTK dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketaTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semuakeadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan TataHal 3 dari 8 hal. Put.

No. 261 / B/2014/ PT.TUN.JKTUsaha Negara Pontianak tanggal 14 Mei 2014 Nomor: 57/G/2013/PTUNPTK dalamsengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :e Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (KompetensiAbsolut) ;DALAM POKOK PERKARA ; 2 == nn nnn 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet on vankelijkverklaard);2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkansebesar Rp. 3.365.000.

(Tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 57/G/2013/PTUNPTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padatanggal 14 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi dengan tanpadihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan kepada pihak yang tidak hadirtersebut telah diberitahukan tentang amar putusan masingmasing pada tanggal 14Mei 2014; Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut

No. 261 / B/2014/ PT.TUN.JKTTENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 57/G/2013/PTUNPTK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada tanggal 14 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi /Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat /Terbanding, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2014 pihak yang tidak hadir telahdiberitahukan amar putusan tersebut ;Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan

, karenanya permohonan bandingdari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita AcaraPemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Suratsurat bukti, keterangansaksisaksi dari Penggugat dan Tergugat serta Kesimpulan dari Penggugat danTergugat, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :57/G/2013/PTUNPTK tanggal 14 Mei 2014, Memori

Berkas perkara banding Nomor 57/G/2013/PTUNBDG. dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai dudukperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 57/G/2013/PTUNBDG. tanggal 27 November 2013 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI : Dalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang Kualitas Penggugat//egal standing;Dalam Pokok Perkara 1.

/G/2013/PTUNBDG tanggal 23 Desember 2013;Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori bandingtanggal 9 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal 9 Januari 2014 dan memori bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat Il Intervensi / Terbanding Il masingmasing dengan SuratPemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 57/G/2013/PTUNBDG tanggal 16 Januari 2014, memori banding mana pada pokoknyamenyatakan

No. 129/B/2014/PTTUN.JKTMempelajari Berkas Perkara Nomor 57/G/2013/PTUNBDG tanggal 27 Januari 2014;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 57/G/2013/PTUNBDG. yang dimohon banding, diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2013dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa HukumTergugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi / Terbanding Il;Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan bandingdari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 57/G/2013/PTUNBDG.tanggal 27 November 2013 beserta seluruh berkas perkara yangdimohonkan banding a quo, telah pula mempertimbangkan memori bandingdari Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat /Him.12 dari 15 him.

/G/2013/PTUNBDG. tanggal 27 November 2013 diambilalih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkatbanding, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara mutatis mutandisdianggap termuat kembali dalam putusan banding ini, untuk itu PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 57/G/2013/PTUNBDG tanggal 27 November 2013 haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding ;------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 57/G/2013/PTUN.MKS tanggal 15 April 2014 yang dimohonkan Banding ;------------------------------------------------------------------ M E N G A D I L I S E N D I R I Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 138/Pen/2014/PT.TUN.MKS. tertanggal 15 September 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketaSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 57/G/2013/PTUN.MKS, tanggal 15 April 2013 ;.

Berkas perkara banding Nomor : 57/G/2013/PTUN.MKS dan suratsurat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenaiduduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar Nomor : 57/G/2013/PTUN.MKS, tanggal 15 April 2013hal.5 dari 51 hal. Put.

sebagaimanadinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa diMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkarayang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor : 57/G/2013/PTUN.MKS, tanggal 15 April 2014 yangdimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acarahal.9 dari 51 hal.

/G/2013/PTUN.MKS yang diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada tanggal tanggal 15 April 2014 oleh karenanya harusdibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarakan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; hal.49 dari 51 hal.

/G/2013/PTUN.MKS tanggal 15 April 2014 yang dimohonkanMENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II/ Terbandingserta Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;hal.5 1 dari 51 hal.

/G/2013/PTUNDalam.PTK, tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:Eksepsi:Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 177 PK/TUN/2017Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (KompetensiAbsolut);Dalam Pokok Perkara:1.

/G/2013/PTUNPTK.tanggal 13 Mei 2014;Kronologis Singkat Tentang Duduk Perkara Peninjauan Kembali sebagaiberikut:1.

Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 4November 2014, Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 57/G/2013/PTUNPTK..

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas terhadapPutusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 263K/TUN/2015 tanggal 8 Juni 2015, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor 261/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 4November 2014, Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak Nomor 57/G/2013/PTUNPTK. tanggal 13 Mei 2014.

, apabila ketidak absahandapat dibuktikan oleh pihak lain;14.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan diPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada tanggal 30 Januari 2017Perihal : Permohonan Untuk Disumpah Sebagai Saksi Kunci/Mahkota dalamperkara Nomor 57/G/2013/PTUNPTK. an Drs.H.M.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, Penggugat mengajukanGugatan tata Usaha Negara yang terdaftar dengan Register No.57/G/2013/PTUNPTK terhadap Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKubu Raya selaku Tergugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 263 K/TUN/2015Pontianak ;2. Bahwa objek gugatan a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 13600 /Desa Sungai Raya tanggal 16 Agustus 1997 atas nama Dra. SitiHartati Murdaya ( Tergugat II Intervensi ) ;3.

/G/2013/PTUNPTK yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Bahwa Pemohon Kasasi Menolak Tegas Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak NO.:57/G/2013/PTUNPTK dan Putusan PemgadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.: 261/B/2014/PT.TUN.JKT. sertaDalilDalil Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi yang TidakBerdasarkan FaktaFakta Hukum dan Menolak Buktibukti yang di ajukanHalaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 263 K/TUN/2015oleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il Intervensi yang Tidakmempunyai Kekuatan Hukum;Bahwa dengan Pertimbangan Hukum

DariPertimbangan Hukum yang Salah Kaprah Seharusnya Putusan PTUN No:57/G/2013/PTUNPTK, Jelas Sekali memperlihatkan Ketidaktelitiansekaligus tidak memahami isi Pokok Perkara yang diajukan oleh PemohonKasasi terhadap Termohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2013 mengenaiSurat Keputusan pada Tingkat Banding Seharusnya Pejabat Tata UsahaNegara yang mengeluarkan Putusan tanpa ada Dasar Hukum kepadaTermohon Il Intervensi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 13600/DesaSungai Raya tanggal 16 Agustus 1997, Gambar

Alenia Periama, JelasJelas Para Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah mengenai Pertimbangan HukumMemori Banding karena tidak dimasukkan dalam Putusan tersebut, dalamPerkara No.:57/G/2013/PTUNPTK, dalam tingkat banding yang dikuatkanbukanlah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melainkan PengadilanTata Usaha Negara Bandung;Bahwa dalam Jawaban Termohon Kasasi Dahulu Tergugat KantorPertanahan Kabupaten Kubu Raya dalam Jawaban Gugatan pada Tanggal22 Januari 2014 sebelum Termohon

A Bandung pada tanggal 26 Januari 2015, danterdaftar dalam register perkara Nomor : 57/G/2013/PHI/PN.Bdg,antara :ELHAN HAREFA, SH. 0.0... .ccccceeeeeeseeeeeeneeeeeeeeees sebagai PENGGUGAT ;Melawan:PT. MITRA DANA PUTRA UTAMA Finance, .... sebagai TERGUGAT ;4. Berkas perkara Nomor : 19/Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg ;Menimbang, bahwa Majelis telah menerima Surat PermohonanPencabutan perkara No. 19/Pdt.SusPHI2015/PN.Bdg. tertanggal 15 April2015 dari Kuasa Penggugat, yang diterima tanggal ..

dengan sengaja dan nyatanyatamenyadari dan mengetahui bahwa tanah tersebut bukanlah miliknya,melainkan milik dari saksi Dra.SIT HARTATI MURDAYA berdasarkanSertifikat Hak Milik No.13600 /Desa Sungai Raya Gambar Situasi 7274/1993tanggal 27 Desember 1993 dengan luas 4.784 M2 penunjukan tanah Negara(bekas M.5523) an. saksi Dra.SIT1 HARTATI MURDAYA, bahwa terdakwamengajukan gugatan ke Pengaadilan Tata Usaha Negara Pontianak yangdikuatkan dengan adanya Pututusan Pengadilan Tata Usaha Negara diPontianak No.57

/G/2013/PTUNPTK tanggal 13 Mei 2014 yang MenyatakanGugatatan Penggugat tidak di terima (niet on vankelijkverlaard), danmenghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang di tetapkansebesar Rp.3.365.000, (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), danPututusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.261/B/2014/ PT.TUNJKT tanggal 04 Nopember 2014, dengan amar putusan Menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Pontianank Nomor : 57 / G/2013 / PTUNPTK tanggal14 Mei 2014,Putussan Mahkamah Agung

JKT, tanggal 15 September 2014;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 57/G/2013/PTUNBDG Jo. No. 129/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuatHalaman 31 dari 39 halaman. Putusan Nomor 74 /K/TUN/2015oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta KurangMemberikan Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) KarenaHanya Mengambilalih Seluruh Pertimbangan Hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Dalam PutusanNo.57/G/2013/PtunBdg Dan Tidak Memeriksa SertaMempertimbangkan Seluruh Keberatan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat Dalam Memori Banding1.

dan ketidakcermatan majelis hakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa danmemutus perkara No.57/G/2013/PTUNBDG, akan tetapi hal itu samasekali tidak diperiksa dan dipertinbangan kembali oleh majelis hakimHalaman 32 dari 39 halaman.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana yangtermuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNo.57/G/2013/PTUNBDG tanggal 27 Nopember 2013 hal. 141 alinea 2disebutkan Menimbang, bahwa......Majelis Hakim berpendapat olehkarena masih adanya pertentangan hak sebagaimana dalilnyamasingmasing yang termuat dalam fakta hukum diatas mengenai siapasebenarnya pihak yang berhak secara hukum mewakil PT.

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung No.57/G/2013/PTUNBDG tanggal 27Nopember 2013 halaman 141 yang mencoba mengaitkan danmempertentangkan PT.GUNA KARYA NUSANTARA milik PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dengan PT.GUNA KARYA NUSANTARAyang dipimpin oleh NILLA SUPRAPTO seolaholah antara keduabadan hukum tersebut ada pertentangan hak berkaitan dengan obyekgugatan, merupakan suatu kekeliruan dan sungguh tidak beralasan,karena NILLA SUPRAPTO selaku Direktur

Taufik Iradat telah mengajukan Gugatan kepadaWalikota Bogor untuk pembatalan Keputusan Walikota BogorNomor: 591.4514 Tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 melaluiPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkaraNomor 57/G/2013/PTUN.BDG. Namun gugatan PT GKN tersebutHalaman 21 dari 133 halaman. PUTUSAN No.157/Pdt.G/2018/PN.Bgr.tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungberdasarkan Putusan Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27November 2013 dengan pertimbangan Hukum Sdr.

Taufiklradat kepada Walikota Bogor di Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dalam perkara Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG telahdiputus oleh PTUN Bandung tanggal 27 November 2013 yangmenyatakan PENGGUGAT yang diwakili olen Sdr. Taufik Iradattidak memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) untukmengajukan Gugatan. Sebagaimana tertuang dalampertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG yang menyatakan bahwaada 2 (dua) kepengurusan dalam PT.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 57/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27 November 2013 yangmenyatakan Gugatan PENGGUGAT in casu PT Guna KaryaNusantara dengan Direktur Sdr.

Bahwa PT GKN in casu PENGGUGAT yang diwakili oleh Sdr.Taufik Iradat telah mengajukan pembatalan SK Nomor 591.4514 Tahun2012 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan RegisterPerkara Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG, namun gugatan PT GKNtersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung berdasarkan Putusan Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG tanggal27 November 2013 dengan pertimbangan Hukum Sadr.

/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27 November 2013 dan SuratKementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU2.AH.01.011148 perihalPermohonan Company Profil PT.

Namun gugatan PT GKN tersebut tidak dapatditerima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdasarkanPutusan Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27 November 2013dengan pertimbangan Hukum Sadr. Taufik Iradat tidak mempunyaikapasitas hukum (Legal Standing) untuk mewakili PT GKN mengajukanGugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Taufik Iradatkepada Walikota Bogor di Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dalam perkara Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG telahdiputus oleh PTUN Bandung tanggal 27 November 2013 yangmenyatakan PENGGUGAT yang diwakili oleh Sdr. Taufik Iradattidak memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) untukmengajukan Gugatan. Sebagaimana tertuang dalam pertimbanganhukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor57/G/2013/PTUN.BDG yang menyatakan bahwa ada 2 (dua)kepengurusan dalam PT.

Guna Karya Nusantara,tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Badan Hukum danPertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG sebagaimanadijelaskan diatas;Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya pemilik sertifikat HGBtersebut yang dalam hal ini adalah sdr. Ir.

Taufiklradat telah mengajukan pembatalan SK Nomor 591.4514 Tahun 2012ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register PerkaraNomor 57/G/2013/PTUN.BDG, namun gugatan PT GKN tersebut tidakdapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungberdasarkan Putusan Nomor 57/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27November 2013 dengan pertimbangan Hukum Sdr.

/G/2013/PTUN.BDG tanggal 27 November 2013 dan SuratKementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU2.AH.01.011148 perihalPermohonan Company Profil PT.

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat membayar secara rutin upah dan uangservice Penggugat Rekonvensi /Tergugat sejak Juli 2013 sampai putusan berkekuatanhukum tetap dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;5 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TergugatRekonvensi/Penggugat mengajukan perlawanan atau kasasi (uit voerbaar bijvoorraad);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 57

/G/2013/PHLSBYtanggal 9 September 2013 dengan amar sebagai berikut:Dalam Provisie Menolak tuntutan provisi Tergugat;Dalam Pokok PerkaraDalam Konpensi1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT.

Nomor 57/G/2013/PHI.Sby.yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi tanggal 28September 2013 yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 1 Oktober 2013;Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober