Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pn.mks pt.mks
Penelusuran terkait : 69/g/2016/ptun.mks 69-g-2016 69/g/2015/ptun.mks 44/g/2016/ptun.mks 69/g/2016/ptun.mdo 06/g/2016/ptun.mks 50/g/2016/ptun.mks 20/g/2016/ptun.mks 56/g/2016/ptun.mks
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 02-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 69/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 17 Nopember 2016 — Nyonya MARGARETHA TJANDRA sebagai Penggugat; MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai Tergugat; 2. PETER DAVID PIE sebagai Tergugat II Intervensi;
74 — 24
  • 69/G/2016/PTUN.Mks
    ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 2 September2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar dengan Register Perkara Nomor: 69/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2September 2016, yang diperbaiki pada tanggal 20 September 2016 ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 69/PENDIS/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 September2016 tentang Lolos Dismissal; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
    ROMYADI, S.H..M.H.tid.CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.Panitera Pengganti,tid.BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.Perincian Biava Perkara Nomor: 69/G/2016/PTUN.Mks.:1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,002.. BiaYal PROSE smnsnen ee snem nena eennkmnensnRReE Rp. 50.000,003. Biaya Panggilan Sidang Rp. 125.000,004. Biaya Materai Rp. 12.000,005. Blaya HEGAKSI ~~ mmr nen Rp. 5.000,00Jumlah 0200200 Rp. 222.000,00(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)Putusan No.69/G/2016/PTUN.MksHal. 143 dari 143 Hal.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 14-02-2017 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 25/B/2017/PTTUN.MKS
Tanggal 15 Maret 2017 — Nyonya MARGARETHA TJANDRA sebagai Penggugat; MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai Tergugat; 2. PETER DAVID PIE sebagai Tergugat II Intervensi;
63 — 13
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/ G/2016/ PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohon banding; ----3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;--------------------------------------------------------
    Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor :69/ G/ 2016 /PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016; 3.
    Berkas perkara Nomor : 69/ G/ 2016 / PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember2016 tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini = = joan nn nnn nnn nnn nnn nn en cnn eneTENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 69/ G / 2016 / PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 sehinggadiperoleh kronologis
    di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartertanggal Xxxxxxxxxxxxx 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannyadengan surat tertanggal xXxxxxxxxxxXxxxXx 2016 j 29222 222 222 oe nee nee noeMenimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kKesempatan untukmelihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untukMelihat Berkas Perkara pada tanggal Xxxxxxxxxxxxxx 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 69
    /G/2016/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada tanggal 17 Nopember 2016, sedangkan Tergugat / Pembanding padatanggal 28 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terlihat dariAkta Permohonan Bandingnya, dan Tergugat Il Intervensi / Pembanding pada tanggal29 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan banding pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana terlihat dari AktaPermohonan
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 69/G/2016/ PTUN.Mks. tanggal 17 Nopember 2016 yang dimohon banding; 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-07-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 328 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PETER DAVID PHIE VS NY. MARGARETHA TJANDRA;
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 328 K/TUN/2017untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 69/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 17 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan: Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut Keputusan TataUsaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 20256/Sawerigadingtanggal
    Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 25/B/2017/PT.TUN.MKS. tanggal 15 Maret 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding I/Pemohon Kasasi , pada tanggal 19 April 2017, kemudianterhadapnya oleh Pembanding I/Pemohon Kasasi dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 289/SK73.71/IX/2016,tanggal 26 September 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 27 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 69
    /G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Makassar.
    diajukanJawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Mei 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi Il pada tanggal 19 April 2017, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus, tanggal 2 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 4 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 69
    /G/2016/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar.