71/G/2016/PTUN-BDG

Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNBDG3.

Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNBDGb.

Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNBDGMengapa demikian ?

Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNBDG7.

Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNBDG11.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2016/PTUN-JKT.;

71/G/2016/PTUN.Mks

Berkas Perkara Nomor: 71/G/2016/PTUN.MKS. beserta seluruhlampiran yang terdapat didalamnya;2"=TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal09 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dibawah Register Nomor: 71/G/2016/PTUN.MKS.

PerkebunanHalaman 17 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 71/G/2016/PTUN.MKS.6. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112.

Andi Muhlis, S.Sos, M.Si, sebagai berikut; Halaman 23 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 71/G/2016/PTUN.MKS.Saksi Pertama Tergugat II Intervensi bernama: Andi Muh.

,M.Si, pada persidangan tanggal 28 Februari 2017, dibawah sumpahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : Halaman 25 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 71/G/2016/PTUN.MKS.Bahwa, saksi tahu asalusul tanah sengketa tersebut yakni dari BasoDg.

Andi Muhlis, S.Sos., M.Si.mempunyai hak untuk melakukan segala sesuatu atas haknya,tidak ada satu pun tindakan yang dikecualikan (vide Bukti T7);Halaman 39 dari 46 Halaman Putusan Nomor: 71/G/2016/PTUN.MKS.d.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II ; -------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 September 2016 yang dimohonkan banding ; --------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding I dan Tergugat / Pembanding II untuk membayar

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 71/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 15 September 2016 ; 3.

Berkas perkaradan surat surat lain yang terlampir dan berkaitandengan sengketa ini; === === ==TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya NomorNomor 71/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 15 September 2016 yangamarnya sebagai berikut: 22 20 nen nnn nae no neMENGADILI:Dalam Eksepsi : === = 2 02 Menyatakan eksepsi dari

/G/2016/PTUN.SBY, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding danTergugat / Terbanding Il dengan surat pemberitahuan pernyataanbanding Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 22 September 2016 ; Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihakTergugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding padatanggal 28 September 2016 dengan akta permohonan banding Nomor71/G/2016/PTUN.SBY, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan

tanggal16 September 2016 ; = Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihakyang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat danmempelajari berkas perkara (inzage), dengan surat pemberitahuanuntuk melihat berkas perkara Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal64 Oktober 2016 , ~....TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 71/G/2016/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalamsidang yang terobuka

kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan peraturan hukum lainnyayang berkaitan dengan sengketa inl ; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat Il Intervensi/Pembanding Idan Tergugat / Pembanding Il ; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 71/G/2016/PTUN.SBY tanggal 15 September 2016 yangdimohonkan banding ; " 2202222 Menghukum Tergugat Il Intervensi/Pembanding!

.- Membatalkan Putusan Pengadilan tata Usaha negara Makassar Nomor 71/G/2016/PTUN.MKs tanggal 23 Maret 2017 danMENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi :- Menerima Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi.Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Penggugat tidak diterima.- Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Maulana Padjalangi; Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 61/Desa Gattareng, tanggal 18 April2016, Surat Ukur Nomor: 37/Gattareng/2016, tanggal 01 Februari 2016,luas 20.000 m2, atas nama Andi Izman Maulana Padjalangi; Menghukum Tergugat dan Tergugat Il Intervensi untuk Membayar BiayaPerkara Sejumlah Rp. 214.500, (Dua Ratus Empat Belas Ribu LimaRatus Rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Makasaar Nomor 71

/G/2016/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalamsidang yang terobuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Kuasa HukumTergugat dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diberitahukan amarputusan kepada Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi pada tanggal 23 Maret 2017;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan SuratPermohonan Banding oleh Tergugat Il Intervensi dengan

Akta PermohonanBanding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada tanggal 3 April 2017;Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Tergugat Il Intervensitersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dengan Surat PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 71/G/2016/PTUN Mks pada tanggal 3 April 2017;Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi telah mengajukan MemoriBanding tanggal 4 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Makassar tanggal

memoritersebut.Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan Kontra MemoriBanding;Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yangberperkara telah diberi kKesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 8 Mei 2017;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 71

/G/2016/PTUN Mks dibacakan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasahalaman 5 dari 14 halaman.

71/G/2016/PTUN-PLG

AMBRAN RUDI NOVIANTO, S.H., M.H., Jabatan AdvokatHalaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNPLGMadya Bidkum Polda Sumsel;4. ASEP DURAHMAN, S.H., Jabatan Advokat Muda BidkumPolda Sumsel;0 202 22n cnn cnn cnn cnn cence5. AHMAD YANI, S.H., Jabatan Kaur Banhatkum BidkumPOlda Sultis@l nnn mn nnn6.

di dalamnya; 22792722 nenaHalaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNPLGTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal15 Desember 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang pada tanggal 15 Desember 2016 dengan register perkara Nomor :71/G/2016/PTUNPLG, gugatan tersebut telah diterima perbaikannya secaraformal pada tanggal 11 Januari 2017, yang mengemukakan halhal sebagaiSR hpasse esses tee te cerca seca a eaneneineneemnns

/G/2016/PTUNPLG4.

Pasal 11 huruf (a) dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) PP No.1Tahun 2003 Kemudian PENGGUGAT SUDARMAJIHalaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNPLGmengajukan Banding atas Putusan Sidang KKEP yang manadalam Putusan tersebut untuk merekomendasi PTDH a.n.BRIPTU SUDARMAJI NRP. 85090873 Brigadir Siwas PolresMusi Banyuasin; 2 22202 202 2222.

fssss ees enee ee sensemeeen screen eerie encesRekomendasi Komisi Banding bersifat final dan diajukan olehSekretariat KKEP fungsi Wabprof kepada pejabat pembentuk komisiBanding paling lama 5 (lima) hari kerja untuk pengambilankeputusan 22 222 nnn nnn cen cen cnn cence eeeHalaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNPLG4).

71/G/2016/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 71/G/2016/PTUNJKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertamadengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:MUHAMMAD KASTALANIE, Warga Negara Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan Hikmah BanuaKomplek Sejahtera RT. 004 RW 01, Kelurahan/DesaPemulus Luar

TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :71/PENDIS/2016/PTUNJKT, tanggal 11 April 2016 tentangPenetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :71/PENMH/2016/PTUNJKT, tanggal 11 April 2016 tentang10.Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan MemutusPerkara Gugatan ini ;Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 71/G

/2016/PTUNJKT, tanggal 11 April 2016, Tentang PenunjukanPanitera Pengganti ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 71/PENPP/2016/ PTUNJKT, tanggal 11 April2016, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 71/PENHS/2016/PTUNJKT, tanggal 26 April2016, Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :71/PENMH/2016/PTUNJKT

tanggal 8 April 2016, di bawah Register Perkara Nomor 71/G/2015/PTUNJKT ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah membaca suratsurat dan buktibukti dari Penggugat danTergugat di Persidangan ;Telah mendengar keterangan Ahli dari Tergugat ;TENTANG DUDUK SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan suratgugatannya tertanggal 8 April 2016 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal8 April 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 71

/G/2016/PTUNJKT,dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 26 April 2016dengan mengemukakan alasan alasan sebagai berikut :Objek Gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah :Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/MENKES/105/2016,Tanggal 27 Januari 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawain Negeri Sipil, atas namaMUHAMMAD KASTALANIE, S.

71/G/2016/PTUN-MDN

/G/2016/PTUNMDN. tanggal 18 Oktober 2016;3 Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 217/PEN.HS/2016/PT.TUNMDN tanggal 27 Januari 2017 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantumdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2016

/G/2016/PTUNMDN yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding: Erwin Gading P.

Banding Nomor71/G/2016/ PTUNMDN; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikankesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 71/G/2016/PTUNMDNmasingmasing tertanggal 23 Nopember 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 71/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016, diucapkan padasidang

yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri KuasaPenggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat IIIntervensi/ Terbanding; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 20 Oktober 2016terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016 diajukan masih dalam tenggang waktuyang ditetapkan peraturan perundangundangan, maka permohonan bandingtersebut secara formal harus diterima

/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor 71/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016 tersebutyang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding danpihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini,maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesaryang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUN-MDN tanggal 18 Oktober 2016;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:71/G/2016/PTUNMDN. tanggal 18 Oktober 2016;3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dansuratsurat yang berkenaan dengan perkara4.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 217/PEN.HS/2016/PT.TUNMDN tanggal 27 Januari 2017 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 217/B/2016/PT.TUNMDN Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantumdalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:71/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016 yang amamya berbunyisebagai berikut; MENGADILIDALAM EKSEPSI : Menolak

/G/2016/PTUNMDN masingmasing tertanggal 23 Nopember 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 217/B/2016/PT.TUNMDN Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 71/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016, diucapkan padasidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri KuasaPenggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat I Intervensi/Terbanding;b. 0 Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan bandingnya

/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016 tersebutyang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding danpihak Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini,maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesaryang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini; Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta undangundang dan peraturan

lain yang bersangkutans2nnn nana nnn nnn nnn n enn ene neneneneMENGADILI Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 217/B/2016/PT.TUNMDN Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71/G/2016/PTUNMDN tanggal 18 Oktober 2016; Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkarapada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesarRp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan

Penggugat tidak berdasar hukum melakukan gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 71/G/2016/PTUNMDNtanggal 18 Oktober 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, denganPutusan Nomor 217/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal 3 Februari 2017,dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh MahkamahAgung dengan Putusan Nomor 304 K/TUN/2017, tanggal 14 Agustus2017;Menimbang,

Putusan Nomor 126 PK/TUN/2018tanggal 3 Februari 2017, juncto Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor 71/G/2016/ptunmdn, tertanggal 18 Oktober2016;MENGADILI SENDIRI: Mengabulkan gugatan penggugat/pemohon peninjauan kembali untukseluruhnya ; Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTermohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap

Putusan Nomor 54 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 112/B/2017/PT.TUN.MKS tanggal 21Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 71/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 23 Maret 2017 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan

Putusan Nomor 304 K/TUN/2017Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 71/G/2016/PTUNMDNTanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsieksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Dalam Pokok Sengketa:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor217/B/2016/PT.TUNMDN Tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 22 Februari 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2017 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 71

/G/2016/PTUNMDN Jo.

Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MARKUSLEOPOLD HASOLOAN NAPITUPULU tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 217/B/2016/PT.TUNMDN Tanggal 3 Februari 2017 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 71

/G/2016/PTUNMDNTanggal 18 Oktober 2016;Halaman 25 dari 26 halaman.