71/G/2013/PTUN-BDG

Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDD9. Riman Al Isnaeni, SH.

Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDDdibongkar serta dibangun seenaknya oleh Sdr. FandamDarmawan i24.

Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDDtelah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi =;8.

Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDD2.

Putusan No. 71/G/2013/PTUNBDD2002 tentang Bangunan Gedung jo.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 06 Nopember 2013, yang dimohonkan banding; -3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor : 71/G/2013/PTUNMDN. Tanggal 06Nopember 2013 ; 3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 13/PenHS/2014/PT.TUNMDN. tanggal 20 Pebruari 2014 tentang hari dantanggal Persidangan ; 4.

ARDIANSYAHHASIBUAN,SH. serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan , sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 71/G/2013/PTUNMDN, tanggal 13 Nopember 2013 PermohonanBanding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbandingpada tanggal dan hari itu) juga sesuai dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 71/G/2013/PTUNMenimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembandingatas permohonan pemeriksaan banding tersebut telahmenyampaikan

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah kelirudalam mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan dalamPerkara Nomor 71/G/2013/PTUNMDN. tanggal 06 Nopember2013, serta tidak cermat dan teliti karena tidakmempertimbangkan alasanalasan hukum Penggugat/Pembanding oleh karena itu Penggugat/Pembanding memohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untukmembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 71/G/2013/PTUNMDN. tanggal 06 Nopember 2013 danmengadili sendiri serta memutuskan

:MENGAODILIe Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUNMDN,tanggal 06 Nopember 2013;MENGADILI SENDIRI1.

/G/2013/PTUNMDN,tanggal 19 Nopember 2013 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor: 71/G/2013/PTUNMDN. diucapkan dalampersidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum padahari : R A B U, tanggal 06 Nopember 2013, tanpa dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat sertaKuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaraamenyebutkan Permohonan

71/G/2013/PHI.MDN

PUTUSANNomor : 71 /G / 2013 /PHI.Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan NegeriMedan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrialpada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1. TUGIMIN, Laki laki, Umur : 40 Tahun, WNI, Pekerjaan : Pekerja/Buruh PT. Musim Mas, Alamat : Lingkungan 29, Kelurahan RengasPulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan ;2.

Agustus 2013,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ini;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan ke persidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tanggal 1 Agustus 2013, dengan Register Nomor : 71

/G/2013/ PHI.

Menyebutkan petitum gugatan dengan jelas dan tegas ;Bahwa, syaratsyarat formil di atas adalah bersifat kumulatif, yang jika tidakterpenuhinya salah satu syarat tersebut dalam mengajukan surat gugatanke Pengadilan dapat mengakibatkan surat gugatan kabur (obscuur libel)dan atau salah alamat (error in persona) ;Bahwa, gugatan para Penggugat yang diajukan dengan perkara RegisterNomor : 71/G/2013/PHIMedan, cukup jelas tanpa menyebutkan identitasTergugat secara lengkap ( Nama lengkap, tempat dan tanggal

71/ G/ 2013 /PHI.Sby

PUTUS ANNomor : 71/ G/ 2013 /PHI.Sby.SALINAN.

No. 71/G/ 2013/PHI.Sby1.

No. 71/G/ 2013/PHI.SbyPermohonan surat pemberhentian, surat tanggal 15 September 2012, perihalPermohonan surat resmi pemberhentian 2 dan surat tanggal 25 September 2012,perihal Permohonan surat resmi pemberhentian ke3 akan tetapi ketiga surat tersebuttidak mendapat tanggapan ;1.

No. 71/G/ 2013/PHI.Sbydan barangbarang tidak bergerak yang ada didalamnya terletak di Provinsi JawaTimur, Kotamadya Surabaya setempat dikenal jalan Rungkut Kidul Industri No. 5658,PULA Gh, gm nn rnLi.

No. 71/G/2013/PHI.Sbybingung, tidak jelas apa yang diinginkan. Supaya jelasnya mari di perhatikan hal halSEDaGa!

71/G/2013/PTUN.SBY

PUTUSANNomor : 71/G/2013/PTUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama denganacara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalamsengketa antara : AGUS SULAIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal Desa Lowayu RT.29, RW.viii Kecamatan Dukun, KabupatenDalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1 RULY SYARIF

2013/PTUN.SBY.tanggal 8 Mei 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 71.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY.tanggal 30 Mei 2013 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; Berkas perkara tersebut dan mendengar keterangan saksisaksi. serta tanggapan paraMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatan tertanggal 06 Mei 2013yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal06 Mei 2013, dengan register perkara Nomor : 71

/G/2013/PTUN.SBY. setelah melaluiproses Pemeriksaan Persiapan SuratGugatan.....Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Mei2013 dengan mengemukakan alasanalasan sebagai berikut : 1Bahwa Penggugat selaku calon Kepala Desa Lowayu Kecamatan Dukun KabupatenGresik untuk periode 2013 2019, telah mendaftar sebagai peserta calon KepalaDesa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, secara sah pada tanggal 10Januari 2013 dan memiliki nomor urut : 1 dalam saat pemilihan

Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnyaDALAM EKSEPSL:1 Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard) ; 3 Menghentikan pemeriksaan Perkara Nomor : 71/G/2013/PTUN.SBY. ; DALAM POKOK PERKARA : 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakangugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; 2 Menyatakan.....34Menyatakan

71/G/2013/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR: 71/G /2013 / PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini dalam perkara antara :0"EM. SUMIRAT:Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pahang,Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Baramemberikan kuasa hukum kepada =: 1.DALDIRI,SSH,MH 2. M.

Agustus 2013 tentangPenetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : Kamis, tanggal 22AQUSIUS 2013 5n nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn me nnnn ne nnnnnanTelah membaca suratsurat bukti yang diajukan dalampersidangan oleh para pihak ; 20222 ne none anneTelah mendengar keterangan saksi dari para pihak diMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 09 Juli 2013, yang diterima dan didaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16Juli 2013, Nomor : 71

/G /2013/PTUNMDN, dan telah diadakanperbaikan secara formal pada tanggal 15 Agustus 2013 yang padapokoknya berisi sebagai berikut :A.

71/G/2013/PHI/PN.BDG

PUTUS ANNomor : 71/G/2013/PHI/PN.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas I A Khusus Bandung, yang mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara1. Nama : AMID TARYANAPekerjaan : PRINTING PT. MIRAE INDONESTAAlamat : Kp. Pancing lio Rt 04/02 desasumber reja kec. Pebayurankab. Bekasi2.

sebagai TER AT ;PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berhubungan denganperkara ini ;Telah memdengar keterangan para pihak dan saksisaksi dimuka persidangan ;Telah meneliti suratsurat bukti ;TENTANG DUDUKNYA 08( O08 )TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan suratgugatannya tertanggal 02 Juli 2013, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tanggal02 Juli2013, dibawah register Nomor: 71

/G/2013/PHI.PN.BDG., padapokoknya telah mengemukakan halhal sebagai berikutDASAR GUGATANAdapun pengajuan gugatan ini didasarkan pada halhalsebagai berikut1.

Sedangkan syarat materiel,sebuah gugatan adalah adanya sengketa atau perselisihanhukum antara Penggugat dan Tergugat.Apabila kita mencermati Gugatan Penggugat dalam perkaraNo. : 71/G/2013/PHI/PN.Bdg., tertanggal 2 Juli 2013, diPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKLS.IA Bandung, dan dikaitkan fakta permulaan yang ada,maka Surat Gugatan Penggugat tersebut mengandung cacatformil maupun materiel, yaitu gugatan penggugat kabur(obcour libel) Hal ini adalah didasarkan pada1.

/G/2013/PHI/PN.Bdgq.e Pendaftaran Gugatan ~~~ Rp.30.000, Biaya panggilan300.000,Biaya Redaksi 5.000,Biaya Materai 6.000,Jumtlah

71/G/2013/PTUN-JKT

21September 2013 dan 30 September 2013, selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT/THRIBANIDIIN G fecen iene ccccen ener cneetenennenneemeennnnnenneniePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal23 Januari 2014 Nomor : 02/B/2014/PT.TUN.JKT, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22Oktober 2013 Nomor : 71

/G/2013/PTUN.JKT yang dimohonkanHal. 3 dari 11 hal.

Berkas Perkara Nomor: 71/G/2013/PTUN.JKT serta suratsurat lain yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 22 Oktober 2013 Nomor : 71/G/2013/PTUN.JKT, dalam sengketa antarapara pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI :e Menolak EksepsiTergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

/G/2013/PTUN.JKTtanggal 31 Oktober 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 71/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 06 = NopemberBahwa Tergugat/Pembanding sampai dengan perkara ini diputus tidakmenyerahkan Memori Banding ; Bahwa Penggugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidakmenyerahkan Kontra Memori Banding ;Hal. 5 dari 11 hal.

No.02/B/2014/PT.TUN.JKTBahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkasperkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk melihat Berkas Perkara Nomor 71/G/2013/PTUN.JKT tertanggal 20 Nopember 2013 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud gugatan adalah sebagimana terurai dalam suratgugatan yang pada intinya menuntut agar Keputusan Tergugat tentang PenetapanTanah Terlantar untuk atas nama Penggugat/Terbanding tersebut bukti P5 / T1dinyatakan batal atau tidakMenimbang, bahwa

/G/2013/PTUN.BDG tanggal 04 Desember 2013 ; 3 Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengansengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,Nomor 71/G/2013/PTUN.BDG, tertanggal 04 Desember 2013 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut : Dalam penundaan : e Menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat IzinNomor 503.648.1/1059/BPPT tanggal 4

/G/2013/PTUN.BDG, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal04 Desember 2013 dihadiri oleh Penggugat / Terbanding, Tergugat / PembandingI dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II :Hal 7 dari 19 hal.

No. 132/B/2014/PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 71/G/2013/PTUN.BDG, tanggal 04 Desember 2013 Tergugat /Pembanding I mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2013 dan TergugatII Intervensi / Pembanding II mengajukan banding di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung masingmasing pada tanggal 10 Desember 2013 ;Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan bandingyang diajukan Tergugat / Pembanding I pada tanggal 12 Desember

2013 danpernyataan banding yang diajukan Tergugat II Intervensi / Pembanding II padatanggal 10 Desember 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 71/G/2013/PTUN.BDG tanggal 04 Desember 2013, makapengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimanaditentukan Pasal 123 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena manasecara formal permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat

IIIntervensi / Pembanding II dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksamaputusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 71/G/2013/PTUN.BDG, tanggal04 Desember 2013 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding aquo, majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat denganpertimbangan peradilan tingkat pertama yang membatalkan objek sengketa berupaSurat Izin Nomor 503.648.1/ 1059/BPPT, tanggal 04 Maret 2013, Tentang IzinMendirikan Bangunan yang diberikan

Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaTergugat pada tanggal 23 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugatmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 November 2013,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor73/Akta.Ks/2013/PHLSBY. juncto Nomor 71/G/2013/PHILSBY. yang dibuat olehHalaman 8 dari 14 halaman.Putusan.Nomor 143 K/Pdt.SusPHI/

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal tanggal 23 Oktober 2013 telah menjatuhkan putusan dalam perkaraNomor 71/G/2013/PHI.Sby, yang amar putusan selengkapnya sebagaimanatersebut di atas;2.

PRIORITAS,tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan HubunganHalaman 12 dari 14 halaman.Putusan.Nomor 143 K/Pdt.Sus PHI/201 4Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/G/2013/PHILSby. tanggal23 Oktober 2013 sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biayaperkara dalam tingkat

PRIORITAStersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/G/2013/PHLSby. tanggal 23 Oktober2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang telah dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan UndangUndang Ketenagakerjaan;3.

oleh Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka bBelitung, namunternyata kedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objeksengketa tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo menyebabkangugatan Penggugat kurang pihak, sehigga sangat berdasar dan beralasan apabilagugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 71

/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 Oktober2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA:1.

/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 22 Oktober 2013, dan dengan:MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding;DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar = Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 24 Juni 2014, kemudian

terhadapnya olehTerbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 376/SK/LPSHHILCLF/VH/14, tanggal 03 Juli 2014, diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 07 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 71/G/2013/PTUNJKT. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima atau menolak seluruhpertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena menurutPemohon Kasasi apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanIIL.Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 71/G/2013/ PTUN.JKT., tanggal 22 Oktober2013 sudah tepat dan benar;Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim Judex Facti pada halaman 8 alinea pertama dan ketiga yang menyatakansebagai berikut:Menimbang, bahwa selain

Sedangkan syaratmateriel, sebuah gugatan adalah adanya sengketa atau perselisihan hukum antaraPenggugat dan Tergugat;Hal 19 dari 40 hal.Put.Nomor 120 K/Pdt.SusPHI/2014Apabila kita mencermati gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 71/G/2013/PHI/PN.Bdg., tertanggal 2 Juli 2013, di Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri KLS.IA Bandung, dan dikaitkan fakta permulaan yang ada, maka surat gugatanPenggugat tersebut mengandung cacat formil maupun materiel, yaitu gugatanPenggugat kabur (obcour

/G/2013/PHI/PN.Bdg., tanggal 16 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVISIe Menolak permohonan putusan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya;DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;e Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diterapkan Tergugatkepada para Penggugat adalah batal demi hukum;e Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu para Penggugat pada Tergugatberubah menjadi Perjanjian

/G/2013/PHI/PN.Bdg., tanggal 9 Oktober 2013 yang tidak berdasar dan tidak beralasanhukum tersebut;Bahwa pada halaman 51, paragraf 3 berbunyi:DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa didalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwaperusahaan Tergugat adalah perusahaan yang produksinya terus menerus dan tetapsehingga tidak dibenarkan diadakan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai denganketentuan Pasal 59 ayat (2) dan (7) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal15 ayat (4) Kepmenakertrans Nomor 100 Tahun

MIRAE INDONESIA tersebut dan membatalkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 71/G/2013/PHI/PN.Bdg., tanggal 16 Oktober 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadilisendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan

MIRAEINDONESIA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKlas IA Bandung Nomor 71/G/2013/PHI/PN.Bdg, tanggal 16 Oktober 2013;MENGADILI SENDIRIDalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;2 Menyatakan putus hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat sejakputusan ini diucapkan;3 Menghukum Tergugat membayar hak para Penggugat masingmasingsebesar 2 x pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 sejumlah Rp238.288.050,00 (dua ratustiga puluh delapan juta

PRIORITAStersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 71/G/2013/PHI.Sby, tanggal 23 Oktober2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 55 PK/Pdt.SusPHI/2015 Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

Mengenai alas hukum putusnya hubungan kerja:1.Bahwa hakim dalam memeriksa pokok perkara ini, telah memberikanpertimbangan sebagai dasar hukum putusnya hubungan adalah alasandisharmonis, yang mana pertimbangan dimaksud dicantumkan dihalaman 24 alinea ke2 Putusan PHI Surabaya Nomor 71/G/2013/PHISby;Padahal menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, mengenai alasan penetapan PHK yang dilakukanpengusaha terdapat di Pasal 158, Pasal 161, 163, 164 165 dan Pasal168.

Belitung, namun ternyatakedua pihak yang berperan dalam terbitnya keputusan objek sengketatersebut tidak ditarik sebagai pihak ;Dengan tidak ditariknya Panitia C dan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai pihakdalam perkara aquo menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak,sehingga sangat berdasar dan beralasan apabila gugatan Penggugattersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 71

/G/2013/PTUNJKT., tanggal 22 Oktober 2013 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA :1.BrMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 60/PTTHGU/BPN RI/2013, tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari HakGuna Usaha Nomor : 05/Bangka atas nama PT.

bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 409K/TUN/2014, tanggal 20 November 2014 diberitahukan kepada PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 01 September 2015 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 71

/G/2013/PTUNJKT. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonantersebut disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 Februari 2016;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 08Maret 2016, tetapi pihak lawan tidak mengajukan Jawaban MemoriHalaman 10 dari 26 halaman.

/G/2013/PTUNJKT., pada halaman 32 yaitu:Halaman 11 dari 26 halaman.

/G/2013/PTUNBDG Tanggal 4 Desember 2013juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor : 132/B/2014/PT.TUN.JKT.

Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 71/G/2013/PTUNBDG., tanggal 4 Desember 2013 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :132/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 1 September 2014 jo.

Bahwa, Putusan PTUN No. 71/G/2013/PTUN.Bdg tanggal 4Desember 2013;adalah perkara diantara Penggugat dengan Sdr. Magnus Jaya danWalikota Bandung, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat terhadap Tergugat dan Tergugat II;Bahwa obyek perkara tersebut adalah mengenai Surat jinBangunan, bukan mengenai sengketa hak kepemilikan atas obyektanah dan rumah JI.

/G/2013/PTUN.Bdgtanggal 4 Desember 2013, Putusan Pengadilan Tingi Tata UsahaNegara Jakarta No.132/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 1 September2014 dan Penetapan Ketua PTUN Bandung No.71K/Pen.

Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 503.648.1/1059/BPPT tanggal 4 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 71/G/2013/PTUNBdg., tanggal 4 Desember2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :132/B/2014/PT.TUN.Jkt., tanggal 1 September 2014 jo.

Nomor : 26 PK/Pdt/2012 ;12.Bukti P12 : Fotocopy Surat Somasi Peringatan tertanggal20 Mei2013 ;13.Bukti P13 : Fotocopy Surat PemberitahuanPerkembangan HasilPenyidikan Nomor : B/1677/XII/2013/Reskrim ;14.Bukti P14 : Fotocopy Penetapan Nomor : 952/Pen.Pid/2012/PN.Bdg ;15.Bukti P15 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata UsahaNegaraNomor : 71/G/2013/PTUNBdg ;16.Bukti P16 : Fotocopy Penetapan Nomor =: 40/Pdt.Eks/2012/Put/PN.Bdg Jo. Nomor : 84/Pdt/2009/PT.Bdg Jo. Nomor :2961 K/Pdt/2009 Jo.

B/155/I/2014/ Reskrimtanggal 20 Januari 2014, perihal pemberitahuanperkembangan hasil penyidikan yang ditujukankepada Fandam Darmawan ;T.DK16/P.DR16 : Fotocopy Surat tertanggal 10 Desember2013 dari Kuasa tergugat II Intervensi (FandamDarmawan) .......:..008 3636Darmawan) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata usahaNegara Jakarta melalui Ketua Pengadilan Tata UsahaBandung tentang permohonan banding terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Bandung No. 71/G/ 2013/PTUNBDG tanggal 04 Desember 2013 ;17.Bukti

T.DK17/P.DR17 =: Fotocopy Akta Banding dalam PerkaraNo. 71/G/2013/PTUNBDG tanggal 10Desember 2013 ;18.Bukti T.DK18/P.DR18 =: Fotocopy Akta Pembatalan No. 61Tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat dihadapan NotarisTri Nurseptari, SH ;19.Bukti T.DK19/P.DR19 =: Fotocopy Surat dari Kasat ReskrimPolrestabes Bandung No.

RosyRostika melakukan perbuatan hukum kepada Penggugat sebagaimana telahdiuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tentang bukti surat produk P15 (salinan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 71/G/2013 /PTUN.Bdg), selainkarena alat bukti surat tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, jugakarena yang dinilai dalam putusan tersebut tidak ada kaitannya denganyang dipersengketakan Penggugat yaitu tentang bahwa Tergugat telahwanprestasi karena melakukan perbuatan mempergunakan secara sepihakobjek

/G/2013/PTUN.BDG., dimana dalam perkaratermaksud Tergugat Ill masuk sebagai pihak dan ditempatkan sebagaiTergugat II Intervensi;j. bahwa perkara Nomor : 71/G/2013/PTUN.BDG. tersebut telah diputusoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4Desember 2013, yang amar putusannya berbunyi:MENGADILIDalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat IzinNomor: 503.648.1/1059/BPPT Tanggal 4 Maret 2013, tentang IzinMendirikan Bangunan yang diberikan kepada Fandam Darmawan;

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp 280.000, (dua ratus delapan puluh riburupiah);Halaman 41 dari 100 halamanPutusan Perdata Gugatan No.466/Pdt.G/2017/PN.Bdgk. bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/G/2013/PTUN.BDG.

Tanggal 1 September 2014,yang amar putusannya berbunyi:MENGADIL Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding danTergugat II Intervensi / Pembanding II; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 71/G/2013/PTUNBDG. Tanggal 04 Desember 2013 yang dimohonkanbanding tersebut dan dengan:MENGADILI SENDIRI. Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat I!Intervensi / Pembanding II;I.

/G/2013/PTUN.Bdg tanggal 4 Desember 2013 jo.

/G/2013/PTUN.BDG., dimana dalam perkaratermaksud Tergugat IIl masuk sebagai pihak dan ditempatkan sebagaiTergugat II Intervensi;bahwa perkara Nomor : 71/G/2013/PTUN.BDG. tersebut telah diputusoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 4 Desember2013, yang amar putusannya berbunyi:MENGADILI:Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan terhadap Surat IzinNomor: 503.648.1/1059/BPPT Tanggal 4 Maret 2013, tentang IzinMendirikan Bangunan yang diberikan kepada Fandam Darmawan;Dalam

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusanberupa : Surat Izin Nomor : 503.648.1/1059/BPPT Tanggal 4 Maret2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepadaFandam Darmawan;4, Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp 280.000, (dua ratus delapan puluh riburupiah);Halaman 41 dari 100 halaman,Putusan Perdata Gugatan No.466/Pat.G/2017/PN.Bdg.k. bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 71/G/2013/PTUN.BDG.

Tanggal 1 September 2014,yang amar putusannya berbunyi:MENGADIL Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding danTergugat II Intervensi / Pembanding II; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 71/G/2013/PTUNBDG. Tanggal 04 Desember 2013 yangdimohonkan banding tersebut dan dengan:MENGADILI SENDIRI. Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat / Pembanding dan Tergugat IIIntervensi / Pembanding II;Il.

/G/2013/PTUN.Bdg tanggal 4 Desember 2013 jo.