74/G/2014/PTUN-BDG

PUTUS ANNOMOR : 74/G/2014/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:PT.

Ketua Majelis PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN.HS/2014/PTUNBDG, tanggal 18 September 2014, Tentang Hari danTanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;e Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkaradan buktibukti Surat yang diajukan para pihak dalamsengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal25 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Agustus 2014dibawah Register Perkara Nomor : 74

/G/2014/PTUNBDG yangtelah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 18September 2014, telah mengemukakan alasan yang padapokoknya adalah sebagai berikut; yek SengketaBahwa adapun yang menjadi obyek gugatan adalah suratKeputusan Executive Vice President Logistik PT.

HAKIM KETUA MAJELISRONI ERRY SAPUTRO, SH., MH NENNY FRANTIKA,SH., MH.HAKIM ANGGOTA IIINDAH MAYASARI, SH., MHPANITERA PENGGANTIROI SUTARYAT, Sm HkPERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 74/G/2014/PTUNBDG: e Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,e ATK :Rp. 125.000,e Panggilan : Rp 50.000,e Pemeriksaan Setempat : Rp. e Redaksi : Rp 5.000,e Leges : Rp 3.000,e Materai Putusan : Rp 6.000,JUMLAH : Rp. 219.000, (Dua ratus sembilan belas ribu

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUN-BDG

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 88/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 16 April 2015 tentangPenunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa di tingkatDANCING; 2 nnn nn cence nnn n ncaaSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUNBDG tanggal 6 Januari 2015; Berkas perkara Nomor 74/G/2014/PTUNBDG yang dimohonkanbanding dan suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan

mengenai duduksengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 74/G/2014/PTUNBDG tanggal 6 Januari 2015 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 2ce nee ne eneMENGADILI :Dalam PenUnd@aian, issas

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 74/G/2014/P.TUN.Mks dari Buku Register Perkara; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp. 361.000.- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);-------------------------------------------------

74/G/2014/PTUN.Mks

PENETAPANNomor : 74/G/2014/P.TUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA *Kami Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus dan rnenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah rnenjatuhkan Penetapan dalamperkara antara:I. Amiruddin Abbas, SE.

Hasnawi Kamaruddin T, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah KabupatenJeneponto, bertempat tinggal BTN Graha Raya Alfa MasBlok E/5, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat III ;Halaman dari7 Halaman Putusan Nomor: 74/G/2014/PTUN.Mks4. Agus Mulia S.STP.

/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang tertutup untuk6 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 29 Oktober 2014, Nomor : 74/G/2014/P.TUN.Mks,tentang Persidangan yang terbuka untuk umum =;7 Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan perkaraNomor : 74/G/2014/P.TUN.Mks, secara tertulis tertangal 03November 2014; Halaman 7 dari77 Halaman Putusan Nomor: 74/G/2014/PTUN.MksMenirnbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasanya dengan surattertanggal

/G/2014/P.TUN.Mksdari Buku Register Perkara;3 Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.361.000.

,Perincian Biaya Perkara :1 Buiaya Pendaftaran Rp.30.000.2 Biaya Proses Rp.50.000.3 Biaya Panggilan Sidang Rp.270.000.4 Biaya Meterai Rp.6.000.105 Biaya Redaksi Rp. 5.000.361.000.Terbilang : Tiga Ratus Ena Puluh Satu Ribu Rupiah.Halaman 11 dari7 Halaman Putusan Nomor: 74/G/2014/PTUN.Mks

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ---- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2014/PTUN.SBY, Tanggal 20 November 2014 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------------------- Menghukum Para Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu

/G/2014/PTUN.SBY.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 92/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Juli 2015 tentang penetapan hariTENTANG DUDUKNYA SENGKETA ...8TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian kejadian dalamduduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tanggal 20 November 2014 Nomor : 74/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding dengan amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI 2 222

No: 74/G/2014/PTUN.SBY, tanggaltanggal 20 November 2014 ; nne nc nono non nnn concen nn nencncnsTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca,memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang antara lainSalinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No :74/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 November 2014 yang dimohonkan banding,berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti suratsuratdan keterangan saksisaksi yang diajukan

kedua belah pihak, maka dalammusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatelah dicapai mufakat dengan suara bulat berpendapat sebagaimana diuraikanGIDELW ALL LIN 3= == nn mann a cr eesMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor: 74/G/2014/PTUN.SBY. yang dimohonkanbanding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari Kamis tanggal 20 November 2014 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Tergugat Il Intervensi dan tanpa dihadiri olen Kuasa

Penggugat danKuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II ;Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepadaPara Penggugat berdasarkan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 74/G/2014/PTUN.SBY. tanggal 20 November 2014 dan telah diterima olehKuasa...10Kuasa Para Penggugat pada tanggal 22 Desember 2014 sesuai tanda terimaSurat 1erSe@but jesssnnseseee eee esse nese cee ne eee ensemme nesMenimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 74/G/2014/PTUN.SBY

74/G/2014/PTUN.SBY

/G/2014/PTUN.Sby1.

/G/2014/PTUN.Sbye.

/G/2014/PTUN.Sby.

/G/2014/PTUN.Sby7.

/G/2014/PTUN.SbyNegara).

74/G/2014/PHI.BDG

A BANDUNG.PUTUSAN.Nomor : 74/G/2014/PHI.BDG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperselisinan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :1 Nama : SAAN BIN TIMANPekerjaan : Karyawan PT.

DASAR GUGATAN :74/G/2014/PHI.BDG,telah mengajukan halhal sebagaiAdapun pengajuan gugatan ini didasarkan pada halhal sebagai berikut :321. Bahwa undangundang No.2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenaimekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrialmelalui Pengadilan Hubungan Industrial.

NO: 74/G/2014/PHI/PN.BDG.Bukti PERATURAN PERUSAHAAN PT. SRIREJEKI PERDANA STEELT10 Keterangan :Bahwa Peraturan Perusahaan yang dibuat oleh Tergugat telahmendapat pengesahan dari Instansi' terkait i.c.

74/G/2014/PHI.Sby

No. 74/G/2014/PHISby.

No. 291/B/2014/PT.TUN.JKTselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI / TERBANDING 3Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telahmembaca : 2229222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor291/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 6 November 2014 tentang PenunjukanSusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkatbanding ; 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2014/PTUNJKT tanggal

23 Juli 2014; 3 Berkas perkara Nomor 74/G/2014/PTUNJKT yang dimohonkan banding dansuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketaseperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2014/PTUNJKT tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :Dalam Eksepsi : Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatanPara Penggugat kadaluarsa

Memori Banding Nomor 74/G/2014/PTUNJKT tanggal 3 September2014, memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : e Bahwa Para Penggugat / Pembanding keberatan dan menolak terhadappertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2014/PTUNJKT tanggal 23 Juli 2014; Him.7 dari 17 him.

/G/2014/PTUNJKT tanggal 23 Juli 2014beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, telah pulamempertimbangkan memori banding serta kontra memori banding, hal mana tidakada buktibukti baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 74/G/2014/PTUNJKT tanggal 23 Juli 2014 yang diajukanpermohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta

No. 291/B/2014/PT.TUN.JKTtidak mengulangi pertimbangan yang sama dalam putusan ini, maka PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan hukumPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2014/PTUNJKT tanggal 23 Juli2014 sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2014/PTUNJKT tanggal 23 Juli2014 yang dimohonkan banding

74/G/2014/PTUN-JKT

;Halaman 17 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGE2 Penggugat II menderita kerugian kehilangan hak milik atas tanah seluas98.639 M?

/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEkepada Para Penggugat.

/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGE124 November 2010 atas nama PT.

/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEatas nama PT.

Yang Intinya pada Point. 3Halaman 135 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEmenyatakan :3.

74/G/2014/PTUN-MDN

PUTUSANNOM OR : 74/G/2014/PTUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dibawah inidalam perkara antara : PURWANTO PUTRA,SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan SolangSaling No.08, Lingkungan X, KelurahanPahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, dalam hal ini telah

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :74/G/Pen.PP/2014/PTUNMDN tanggal O02 Oktober 2014, tentangHal 3 dari61 HalamanPutusan PerkaraNo.7 4/G/2014/ PTUNMDNPenetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari: Kamis, tanggal 09iether ACD De gp a i a a aeTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 74/G/Pen.HS/2014/PTUNMDN tanggal 23 Oktober 2014 tentangPenetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : Kamis, tanggal 30Ciltio bien 01 4 3. mene aac seeTelah membaca Putusan Sela perkara No.74

/G/2014/PTUNMDN, tanggal 06 November 2014 ; Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan dalampersidangan oleh Para Pihak ; Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 01 Oktober 2014 yang diterima dan didaftar di dalam RegisterKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 01Oktober 2014 Nomor : 74/G/2014/PTUNMDN, yang telah diadakanperbaikan secara formal pada tanggal 23 Oktober 2014 yang padapokoknya isinya

/G/2014/PTUNBDG, tanggal 6 Januari 2015 adalahsebagai berikut:Dalam penundaan:1,2.Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;Memerintahkan Tergugat (Executive Vice President Logistic PT Kereta APIIndonesia (PERSERO) untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara, berupa Surat Keputusan Executive Vice President Logistik PTKereta Api Indonesia (PERSERO) Nomor PL.105/V/6/KA2014 tanggal 30Mei 2014, Perihal Blacklist PT Bajatra selaku Rekanan PT Kereta ApiIndonesia (Persero), dengan segala tindak

Putusan Nomor 181 PK/TUN/2016Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 88/B/2015/PTTUN.JKT. tanggal 10 Juni 2015 adalah sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 74/G/2014/PTUNBDG tanggal 6 Januari 2015 dengan tambahan pertimbanganhukum; Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesarRp250.000,00

/G/2014 /PTUN.BDG. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonantersebut disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 24 Agustus 2016;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 25 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannyadiajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata

(Terlampir3);Apabila dicermati dengan seksama, maka putusan kasasi tersebut secarasubstantif mempunyai kesamaan dengan putusan kasai dalam perkara aquo (Putusan Nomor 528K/TUN/2015 tanggal 19 November 2015 junctoNomor 88/B/2015/PTTUN.JKT tanggal 10 Juni 2015 juncto Nomor 74/G/2014/PTUN.BDG dalam perkara PT Bajatra selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melawan Executive Vice President Logistik PT KAIselaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat), yang membedakan hanyapada nomor surat keputusan dan

Itu artinya jika kegiatan pengadaan barangdan jasa yang dilakukan oleh BUMN/BUMD, pembiayaannya tidakberasal dari APBN/APBD maka Perka LKPP Nomor 7/2011 tersebut secarahukum tidak berlaku dan diterapkan dalam kegiatan barang dan jasatersebut;Merujuk pada faktafakta persidangan perkara a quo maupun pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti baik PTUN Bandung dalam PutusannyaNomor 74/G/2014/PTUN.BDG maupun PT TUN Jakarta dalam PutusannyaNomor 88/B/2015/PTTUN.JKT, dan Putusan Judex Juris Nomor 528K/

/G/2014/PTUNMDN, tanggal 26 Februari 2015 adalahsebagai berikut:.

/G/2014/PTUNMDNNomor: 84/B/2015/PTTUN.MDNNomor: 642 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanTata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutpada tanggal 6 September 2016;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal6 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukanJawaban Memori Peninjauan Kembali

/G/2014/PTUNMDN tanggal 26 Februari 2015 padatanggal 24 Agustus 215.

Usaha Negara dilakukan lewat surat tercatat/ posIndonesia, dan tentu saja hari/ tanggal yang tertera dalam sebuahrelaas dimaksud tidak real time dengan hari/tanggal penerimaan olehpara pihak bahkan sangat sering terjadi/nampir semua relaas lewatsurat tercatat baru diterima oleh para pihak pada waktu beberapa harikemudian dan fakta ini telah menjadi sebuah pengetahuan umum/faktanotoir yang tidak lagi memerlukan pembuktian untuk itu;Bahwa, memang benar dalam Surat Pemberitahuan Putusan BandingNomor 74

/G/2014/PTUNMDN, Nomor 84/B/2015/PTTUNMDN didalamnya tertulis jika pemberitahuan ini disampaikan pada hari Senintanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Mardiana, S.H.sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tetapiHalaman 18 dari 27 halaman.

kabur atau tidak jelas karena letak lokasi tanah yang diakuioleh Penggugat dengan letak tanah dengan objek sengketa tidaksama;Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas dengan hormat TergugatIl Intervensi mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan agar menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan,telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 74

/G/2014/PTUNMDN.

Tata Usaha Negara Medan dengan PutusanNomor 84/B/2015/PTTUN.MDN., Tanggal 28Juli 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 24 Agustus 2015kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus, Tanggal 08 September 2015 diajukan permohonan kasasiHalaman 16 dari 18 Putusan Nomor 642 K/TUN/2015secara lisan pada Tanggal 10 September 2015 sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 74

UndangUndang No. 9 tahun 2004,dan UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan tata Usaha Negara danmengetahui adanya Putusan tersebut*;Maka berdasarkan alasan dan faktafakata hukum terurai diatasTergugat Il Intervensi berpendapat bahwa gugatan Para Penggugatyang didaftarkan oleh kuasa hukumnya pada tanggal 15 April 2014 kePengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan register perkara No.74/

G/2014/PTUN.Sby adalah sudah sangat kadaluarsa, sehinggasecara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, harusmenyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;Halaman 30 dari 35 halaman.

Putusan Nomor 651 K/TUN/2015Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor92/B/2015/PT.TUN.SBY, Tanggal 1 Juli 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Para Penggugat pada Tanggal11Agustus 2015, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugatdiajukan permohonan kasasisecara lisan pada Tanggal 25 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 74/G/2014/PTUN.SBY. Jo.

Bahwa, JudexFacti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalamputusannya Nomor : 74 /G/ 2014 / PTUN.SBY tanggal 20 November 2014,JudexFacti dalam putusannyatelah salah dalam menerapkan hukum padabagian eksepsi Para Tergugat, ternyata hanya mengacu pada sejakgugatan di pengadilan negeri Surabaya yang diajukan oleh Tergugat IIIntervensitanpa memperhatikan adanya putusan pengadilan negeriSurabaya dalam perkara no 333/Pdt.G/2013/Pn Sby yang dengan tegasdan jelas bahwa adanya sertpikat no 434 dan Sertpikat

dalam tenggang waktudan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, makasecara formal dapat diterima;alasan kasasiMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalammemori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74

/G/2014/PT.TUN.MDN, tanggal 3 Juli 2014, karena telah menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 33/G/2013/PTUN.PLG, padahal buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasisudah kuat, sempurna, akurat dan dapat dipertanggung jawabkanberdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;2 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telahmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang karenasangat berlebihan

Nomor 74/G/2014/PHI.Sby. yangdibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Desember 2014;Hal. 9 dari 15 hal. Put.

2007Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ;Bahwa berdasarkan alasanalasan diatas, maka layaklah apabila MajelisHakim yang menangani perkara a quo memutuskan untuk mengabulkan Eksepsikami mengenai Kompetensi Absolut, dan menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor /74

/G/2014/PTUN.BDG., Tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;Dalam Pokok Perkara1.

banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor88/B/2015/P.T.TUN.JKT., Tanggal 10 Juni 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 8 Juli 2015, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat melalui perantaraan kuasanya diajukan permohonankasasi pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 74

/G/2014/PTUN.BDG., jo.

/G/2014/PHI.PN.BDG., tanggal 13 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:DALAM PROVISIe Menolak provisi para Penggugat seluruhnyaDALAM EKSEPSIHal. 283 dari 308 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.Suse Menolak eksepsi Tergugat seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA 1.

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Klas IA Bandung dengan Registrasi Perkara Nomor 74/G/2014/PHI/PN.Bdg, karenanya telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukanoleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mohon agar menerimapengajuan Permohonan Pemeriksaan Kasasi dan Penyampaian MemoriKasasi ini;Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat keberatan terhadap PutusanPengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IABandung dengan Registrasi Perkara Nomor 74/G/2014/PHI/PN.Bdg,yang amar putusannya adalah sebagai berikut :MENGADILIDALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;Hal. 313 dari 308 hal.Put.Nomor 58 K/Pdt.SusDALAM PROVISIMenolak provisi para Penggugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA 1.2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanoleh Tergugat terhadap para Penggugat tidak sah danbatal demi

Srirejeki Perdana Stell, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 74/G/2014/PHI.PN.Bdg., tanggal 13 Oktober 2014, selanjutnyaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkaradalam semua tingkat

SRIREJEKIPERDANA STEEL;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Nomor 74/G/2014/PHI.PN.Bdg tanggal 13 Oktober 2014;Mengadili Sendiri:. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi /Pekerja sejak 22 November 2013;. Menghukum Pemohon Kasasi membayar Uang Ganti Kerugian sesuaiketentuan Pasal 26.B Huruf d Kep: 78/MEN/2001, sebagai berikut: No. Nama Jumlah1.