74/G/2015/PTUN.Mks

PUTUSANNomor : 74/G/2015/PTUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :1. Nursalam,2.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo, tempat kedudukan di Jalan AndiDjema No.124, Kota Palopo, yang dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya masingmasing bernama :Halaman 1 dari 51 halaman Putusan No.74/G/2015/PTUN.Mks..

,MH.,0 20 noooFla@nal VOGUE, SH.mqaannnnsnnnnnnsamnainnnnnnnannnennnnannnnnaninnannesnnannieRubaeni, SH. 22n nn nn nnn nnn nnn nnn nnnKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,Halaman 2 dari 51 halaman Putusan No.74/G/2015/PTUN.Mks.berkantor di Jalan Merpati No.1 Kota Makassar, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2016 ;untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi ; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;""Telah Me@mbaca, : =n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

nnn nn nn nnn nn name nnen1.Surat gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2015, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah RegisterNomor : 74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 27 November 2015, yang diperbaikipada tanggal 15 Desember 2015 ;Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27November 2015, Nomor: 74/PENDIS/2015/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaandengan acara biaSaj 292222 nnn nn nnn n nn nnn nnn nn nnn n ee nennePenetapan Wakil Ketua Pengadilan

/G/2015/PTUN.Mks;Telah mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan oleh para pihakGIPEISIGDANGAN jn

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks. tanggal 11 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut;--------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI:-------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak diterima;----------------------------------

No.85/B/2016/PTTUN Mks.Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11 April 2016;3.

Berkas perkara Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11 April 2016 yangdimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yangberkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 11 April 2016, dalamperkara antara kedua

No.85/B/2016/PTTUN Mks.Nomor 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 19 April 2016 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Makassar; Bahwa, permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbandingsebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:74/G/2015/PTUN.Mks, tanggal 20 April 2016, dengan Surat Pengantar No.W4TUN1/521/AT.01.06/IV/2016 tanggal 20 April 2016 dan Resi pengiriman tanggalBahwa, pihak

No.85/B/2016/PTTUN Mks.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 74/G/2015/PTUN.Mks itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidangterobuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 April 2016 dengan dihadiri olehKuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi; 22+ 22222 non non non on een nnn nn en nnn reneMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 11 April

Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 11 April 2015 haruslah dibatalkan, danPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sengketaini Sesuai dengan amar putusan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 74/G/2015/PTUN.Mks tanggal 11 April 2016 dibatalkan danpihak Para Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbanding dinyatakansebagai pihak yang kalah, maka

74/G/2015/PTUN-BDG

dalam register perkaraNomor : 74/G/2015/PTUNBDG ;e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 74/G/2015/PTUNBDG, yang padapokoknya mengabulkan permohonan Intervensi Nyonya Doktor ChristinaTanuwidjaja, SH, sebagai Tergugat IIIntervensi ;e Telah membaca berkas perkara, mencermati bukti surat yang diajukan olehpara pihak, mendengar keterangan dari para pihak serta mendengarkanketerangan saksi dari Penggugat di dalamdipersidangan ;Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 telahdidaftarkan

Gama SetiaPutusan Perkara Nomor: 74/G/2015/PTUNBDG, Halaman 11 dari halaman 64kepada Penggugat dengan akta jual beli tanggal 16 Nopember 1987 Nomor 713/Cimanggis dibuat dihadapan Ny. Lanny Hartono, $.H.

/G/2015/PTUNBDG, Halaman 35 dari halaman 645.

Christina Tanuwidjaja, S.H. tetap berlaku sah dan berharga;Putusan Perkara Nomor: 74/G/2015/PTUNBDG, Halaman 45 dari halaman 643.

/G/2015/PTUNBDG, Halaman 63 dari halaman 641.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/G/2015/PTUN-BDG

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 27 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ; --------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 74/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 27 Agustus 2015 ; 3. Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini; 4.

Penetapan Ketua Majelis Nomor 220/PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY,tanggal 3 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ; TENT ANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 74/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 27 Agustus 2015 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : Halaman 4 dari 12 halaman, PUTUSAN NO. 220/B/2016/PTTUN.SBYMengadili :DALAM EKSEPSlI 27222 272 27202 22222 =Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat

/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 1September dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTergugat / Terbanding dan Tergugat Il Intervensi / Terbanding padatanggal 2 September 2015; ; 2 22 one eon ene nnn neeMenimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukanmemori banding tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2015Halaman 5 dari 12 halaman, PUTUSAN NO. 220/B/2016/PTTUN.SBYdan telah diberitahukan kepada Tergugat

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 74/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 27 Agustus 2015 yangdimohonkan banding ; ""2.

ketentuan pasal 123 ayat(1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatCiterima ; 2 22222 on nnn enn nnn ne nnn nn nnn nnnHalaman 8 dari 12 halaman, PUTUSAN NO. 220/B/2016/PTTUN.SBYMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkarapada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2015

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;-------
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2015/PTUN-JKT tanggal 13 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------------------------
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua

74/G/2015/PHI.Sby

No. 74/G/2015/PHISby.26.DANI SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanPT. Multiplast Indojaya, Alamat : Jl. Tanjungsari IV Gg. Sekolahan No. 7,Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat 26 ; 27.M. NUR HASYIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanPT. Multiplast Indojaya, Alamat : Jl.

No. 74/G/2015/PHISby. 16164).

No. 74/G/2015/PHISby.(KABAG), Yudi Susanto dan Joko Lasmono (Wakil Pengusaha) memulangkan Para Terquqat ;02200002 Sekitar Pukul 17.30 WIB Penggugat melalui Sdr. Joko Lasmonomendatangi rumah Sdr.

No. 74/G/2015/PHISby.diintrodusir terhadap kasus a quo, maka yang nyata nyata bersikapTIDAK ADIL adalah Penggugat karena memaksakan kehendaknya untukmemberikan upah di bawah UMK yang mana belum mendapatkan ijindari Gubernur Jawa Timur cq.

No. 74/G/2015/PHISby.2514).

74/G/2015/PTUN.JKT

PUTUSANNomor : 74/G/2015/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan denganpertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketaPADMA BHERUMAL ASWANI, berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Gang LanggarNo. 8 RT. 001/01, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, KecamatanKemayoran,

Prio Handoko, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Hukum Tony & CoLawyers, beralamat diKondominium Wesling Kedoya 10/22, Jalan Kedoya Garden Kav.1 Jakarta 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :154/SK/TnC/IlV2015 tertanggal 25 Maret 2015, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;; MelawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTAPUSAT, berkedudukan di Jalan Selaparang Blok B15 Kav.8Halaman 1 dari .. halaman 72 Putusan Nomor : 74/G/2015/PTUN.JKTKomplek

Putusan Nomor : 74/G/2015/PTUN.JKTPT. AYALIS LANGGENG WISESA, diwakili oleh Drs. ListiawanWidiatmoko, kewarganegaraan Indonesia, dalam jabatannyaselaku Direktur PT. Ayalis Langgeng Wisesa, beralamat di JalanUtan Kayu Raya No.40, Kelurahan Utan Kayu Utara, KecamatanMatraman, Jakarta Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasaK@Pada : = 22 oon nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nee non nen ene nn nnn =1. H. Mustahdi, S.H., M.H.; 2. Euis Mulyati, S.H., M.H.; 3. Ahmad Siddigq, S.H., M.M.; 4.

Putusan Nomor : 74/G/2015/PTUN.JKTll. Pasal 53 ayat (2) huruf b,Keputusan Tata Usaha Negara yangdigugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahanyang baik (AAUPB) :

Nur Rochman Rp2.710.000,00 x 8 bulan Rp2.710.000,00 Rp24.390.000,00= Rp21.680.000,00Jumlah Total Rp737.120.000,00 Rp92.140.000,00 Rp829.260.000,00 Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayadengan putusan Nomor 74/G/2015/PHI. Sby. tanggal 30 November 2015,yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Provisi: Menyatakan tuntutan Provisi Para Tergugat tidak dapat diterima;Dalam Eksepsi:1.

/G/2015/PHI Sby. tanggal 30 November 2015;Halaman 7 dari 15 hal.

Agung Nomor 173K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 2 Mei 2017 kemudian terhadapnya oleh ParaPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan PeninjauanKembali pada tanggal 20 September 2017 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PK/2017/PHI Sby.juncto Nomor 74

/G/2015/PHI Sby. juncto Nomor 173 K/Pdt.SusPHI/2016yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauankembali yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya tersebut pada tanggal 20September 2017;Halaman 8 dari 15 hal.

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 173 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Mei 2016 juncto Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 74/G/2015/PHI Sby.tanggal 30 November 2015;Mengadili Kembali:Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugatberakhir dengan alasan karena disharmonis;Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 151 PK/Pdt.SusPHI/20183.

Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka sangatlah jelas bahwaGugatan Penggugat tidak jelas dan rancu (obscuur libel), karena tidak jelasdasar Petitumnya, dan juga tidak terdapat kesesuaian antara Posita denganPetitum Gugatan, oleh karenanya, Gugatan Penggugat yang tidak jelas danrancu tersebut telah tidak memenuhi syarat formil, dan karenanya mohonuntuk tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 74/G/

2015/PTUN.JKTtanggal 13 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI;1.

/G/2015/PTUN.JKT);Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalampenerapan hukum yang mana salah dalam menerapkan hukum pembuktiankarena tidak melihat dengan jeli bahwa objectum litis serta fundamentumpetendi yang terkadung dalam surat gugatan perkara ini adalah tentangmasalah proses dan prosedur penerbitan sertifikat yang bertentangandengan peraturan perundangundangan dan pelanggaran atas AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);Bahwa Pemohon' Kasasi/Pembanding/Penggugat

Putusan Nomor 258 K/TUN/201613.14.Penggugat telah menerangkan perihal adanya perubahan/penambahandalam salinan putusan setelah terlebih dahulu pembanding/penggugatmenerima salinan resmi putusan, serta dilampirkan pula putusan dimaksudyaitu Putusan No. 74/G/2015/PTUN.JKT yang diterima PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat tanggal 25 Agustus 2015 (putusan manasesuai dengan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Agustus2015);Bahwa bahwa sehubungan dengan nomor 12 di atas, Majelis HakimPengadilan Tata

Sedangkan, putusan yang diterima tanggal 25 Agustus 2015tersebut sudah jelas dapat dikategorikan putusan yang onvoldoendegemotiveerd dikarenakan tidak memasukkan pertimbangan tentangPermohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Pennggugat yang berupaPermohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha NegaraSehubungan Dengan Adanya Gugatan Nomor 74/G/2015/PTUN.JKT.permohonan mana diajukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat didalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, oleh karenaitu seharusnya

NUR ROCHMAN Rp2.710.000,00 Rp24.390.000,00= Rp21.680.000,00Jumlah Total Rp737.120.000,00 Rp92.140.000, Rp8&29.260.000,00 Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 74/G/2015/PHISby. tanggal 30 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM KONPENSI:DALAM PROVISI: Menyatakan Tuntutan Provisi Para Tergugat tidak dapat diterima;DALAM EKSEPSI:1. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kompetensi Absolut;2.

dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbanganpertimbangan yang dikemukakan dalam putusan dimaksud Pemohon Kasasimenyatakan sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap seluruhPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 74

/G/2015/Phi.SBY tertanggal 30 November 2015 tersebut, baik dalampertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebab belummencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, karena telah salahmenerapkan hukum dan atau telah melanggar ketentuanketentuan hukum yangberlaku serta lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang berlaku pada peradilan indonesia dengan alasanalasan sebagai berikut:1.

/G/2015/PHI Sby. tanggal 30 November2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor

/G/2015/PHI Sby. tanggal 30 November 2015;MENGADILI SENDIRIDalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugatberakhir; Menghukum Penggugat membayar hakhak Para Tergugat berupapesangon 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UndangHalaman 19 dari 20 hal.Put.Nomor 173 K/Padt.SusPHI/2016Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Uang Penggantian Hak sesuaidengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13tahun 2003, dengan

danmengosongkan Obyek Sengketa tersebut untuk dimanfaatkan olehPENGGUGAT sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut;Bahwa atas permintaan PENGGUGAT agar Para TERGUGAT menyerahkandan mengosongkan Obyek Sengketa tersebut, tidak ditanggapi ParaTERGUGAT secara baik dan patut, justru dengan alasan yang mengadaada, Para TERGUGAT melakukan upayaupaya hukum berupa : Gugatan Pembatalan Sertipikat Hak Milik atas Tanah dari ObyekSengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, denganPerkara Nomor : 74

/G/2015/PTUN.BDG, dengan TERGUGAT sebagaiPenggugat melawan TURUT TERGUGAT II sebagai Tergugat danPENGGUGAT sebagai Tergugat II Intervensi.

Namun Perkara Nomor :74/G/2015/PTUN.BDG tersebut diputus oleh Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dengan Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima karenatidak memenuhi Syarat Gugatan Tata Usaha Negara yaitu Telan LewatTenggang Waktu Mengajukan Gugatan; dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung tersebut telan Berkekuatan Hukum Tetap,setelah melalui proses upaya banding dan kasasi; Mendaftarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4198/K/X/2015/PMJ/Dit.Reskrium, tanggal 02 Oktober 2015di Kantor Kepolisian Resort

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:74/G/2015/PTUN.Mks., Tanggal 11 April 2016 yang dimohonkan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat IlIntervensi / Terbanding tidak diterima;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;2.

., tanggal 07 Maret 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 27 April 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 12 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 74/G/2015/PTUNBDG juncto Nomor 07/B/2016/PT.TUN.JKT yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.