M E N G A D I L I :- Menerimapermohonan banding dariPembanding/Tergugat ; ----------------------------------- MembatalkanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/G/2018/ PTUN.SMG, tanggal25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding ; ---------------------------MENGADILI SENDIRI- MenyatakangugatanTerbanding/Penggugattidakditerima ; ------------------------------------ MenghukumTerbanding/Penggugatuntukmembayarbiayaperkara pada pengadilantingkatpertama dan pengadilantingkat

Salinan resmiputusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 74/G/2018/ PTUN.SMG, tanggal 25Oktober 2018 ;3. Berkasperkara banding, didalamnyaberisikelengkapansuratsurattersebutdalamBundel A dan Bundel B, sertasuratsurat lain yang berhubungandengansengketa Tata Usaha Negara ini;4.

MembatalkanPutusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 74/G/2018/ PTUN.Smg yang diputus pada tanggal 25 Oktober2018 ;3.

Menyatakansah dan mempunyaikekuatan hukumtetapputusanPengadilan TataUsaha Negara Semarang tanggal 25 Oktober 2018dalamperkaraNomor : 74/G/2018/PTUN.SMG ; 4.

/G/2018/PTUN.SMG, denganobjeksengketa Keputusan KepalaDesaKotakanNomor :141/10/III/Tahun2018 tentangPengangkatanSdr.

/G/2018/PTUN.SMG, tanggal25 Oktober 2018 dengan register perkaraNomor : 74/G/2018/PTUN.SMG, merupakasuatupelanggaran hukum, khususnyaterhadapketentuanPasal 1 angka 12 UndangUndangNomor51 Tahun 2009 tentangPerubahanKeduaAtasUndangUndangNomor 5Tahun1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 49 ayat(2) UndangUndangNomor 6Tahun 2014 TentangDesa, oleh karenanyaPutusanPengadilan Tata UsahaNegara SemarangNomor : 74/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 25 Oktober 2018 haruslahdibatalkan dan Majelishakim padaPengadilan

MENGADILI :

• Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding; -----
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 74/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 29 Agustus 2018 yang dimohonkan ban-ding;---------------------------------------
• Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah

74/G/2018/PTUN.Mks

/G/2018/PTUN.Mks4.

/G/2018/PTUN.Mksmilik para penggugat.

/G/2018/PTUN.MksPenggugat atas tanah tersebut.

BuktiP4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli WarisDjauha Bin Nadja, tanggal 5 Agustus 2018;Halaman 30 dari 58 halaman Putusan NO.74/G/2018/PTUN.Mks5. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910.

,M.H.PANITERA PENGGANTIBURHAN, S.H.Rincian Biaya Perkara Nomor: 74/G/2018/PTUN.MKS: 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 100.000,3. Biaya Panggilan Sidang : Rp. 434.000,4. Meterai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 5.000,6. Biaya Peninjauan Lokasi : Rp. 4.500.000,Jumlah Rp. 5.081.000.(Lima juta delapan puluh satu ribu rupiah ).Halaman 58 dari 58 halaman Putusan NO. 74/G/2018/PTUN.Mks

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tidak diterima;
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2018, yang dimohonkan banding; -
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua (2) tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 74/G/2018/PTUNMDN tanggal 29 Agustus 2018, yangdimohonkan banding;Halaman 3 dari 9 Halaman, Putusan Nomor: 229/B/2018/PT.TUNMDNFormul02/Proksi01/Kim4. Berkas perkara serta suratsurat bukti dan surat lain yang diajukanpara pihak dalam persidangan;5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 229/PEN.HS/2018/PT.TUNMDN tanggal 27 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidangdengan acara pembacaan putusan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan mengambil alin duduk sengketa seperti yangterurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 74/G/2018/PTUNMDN tanggal 29 Agustus 2018, yang amarselengkapnya sebagai berikut : MENGADILIDALAM EKSEPSIMenolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM

Penggugat/Pembanding, telah mengajukan Permohonan Banding padatanggal 13 September 2018 dengan Akta Permohonan BandingNomor: 74/G/2018/PTUNMDN yang ditandatangani oleh KuasaPenggugat/Pembanding, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan, dan telah diberitahukan kepada lawan dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 74/G/2018/PTUNMDNtertanggal 13 September 2018; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, tidak mengajukanMemori Banding dalam sengketa ini;Menimbang, bahwa sebelum berkas

tersebut dengan Surat Pemberitahuan Nomor:74/G/2018/PTUNMDN, tanggal 29 Agustus 2018 oleh PeniteraPengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan BandingNomor: 74/G/2018/PTUNMDN tertanggal 13 September 2018 yaknihari ke15 (lima belas), telah lewat waktu sesuai dengan SuratKeterangan Banding telah Lewat Waktu tertanggal 13 September 2018yang ditandatangani Kuasa Penggugat/Pembanding dan PaniteraPengadilan

/G/2018/PTUNMDN, serta meneliti dan memperhatikansuratsurat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat danmempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkaraPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 74/G/2018/PTUNMDNtanggal 29 Agustus 2018, ternyata tidak ada hal hal yang baru yangperlu. dipertimbangkan secara khusus

74/G/2018/PTUN.BDG

/G/2018/PTUNBDGundangan yang berlaku.

Mahdi Penggugat III, SuwintaPenggugat IV, Nana Suryana Penggugat V di sebut Para Penggugat maka gugatanPara Penggugat tentang sengketa a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90Hal. 9 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDGII. Dasar Dan Alasan Gugatan :Alasan dan Posita :1.

Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan KepalaDesa Tingkat Kabupaten; Hal. 20 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDG5.

/G/2018/PTUNBDGBal.Gubernur Jawa Barat.

Materai Putusan = Rp. 6.000,Jumlah = Rp. 249.000,(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)Hal. 40 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDGHal. 41 dari 41 hal Putusan No. 74/G/2018/PTUNBDG

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 3 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 3 Januari 2019;. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarhalaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 51/B/2019/PTTUN Mks.Nomor 74/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 3 Januari 2019 dalam perkara antarakedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI :l. DALAM EKSEPSI: Menyatakan eksepsi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidakditerima seluruhnya ;Il. DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Januari 2018;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasahukumnya yang bernama Marlia, S.H., M.H. dan Fitra Budianto, S.H. telahmengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 14 Januari 2019 yangditerima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimanatertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 74/G/2018/PTUN.Mks,tanggal 14 Januari 2019;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, olehPanitera Pengadilan Tata Usaha

/G/2018/PTUN Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa HukumTergugat dan Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa fakta hukumnya berdasarkan Surat PemberitahuanPutusan Nomor 74/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Januari 2019 yangditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, olehkarena pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak hadir pada saathalaman

/G/2018/PTUN.Mks, tanggal 4 Januari 2019tersebut, oleh karenanya secara hukum perhitungan tenggang waktu 14 (empatbelas) hari pengajuan permohonan banding bagi Tergugat dihitung setelah haritanggal Surat Pemberitahuan Putusan tersebut yaitu jatuh pada tanggal 4Januari 2019;Menimbang, bahwa fakta hukumnya pada tanggal 14 Januari 2019 pihakTergugat telah mengajukan permohonan bandingnya sebagaimana AktaPermohonan Banding tanggal 14 Januari 2019, dengan demikian permohonanbanding dari Tergugat tersebut

74/G/2018/PTUN.SMG

PUTUSANNOMOR : 74/G/2018/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :M.

Nama : SAKRONI, SHI;Kewarganegaraan : Indonesia;Putusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 1 dari 108 HalamanTempat tinggal Trimulyo Rt. 001 Rw. 005 Kel/DesaTrimulyo Kecamatan Guntur KabupatenPekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;Semuanya bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasamasebagaiAdvokat/Penasehat hukum dari PerhimpunanAdvokat Indonesia yang berkantor pada Kantor AdvokatWAGISAN dan REKAN yang beralamat di Ruko Graha (kantorpos It 2) Jalan Sultan Fattah Kabupaten Demak;selanjutnya

YANURIA JAYANTI, S.H3 2722 0 22222 222 oeKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat danKonsultan Hukum pada DPP LBH LEMBAGA PEMBERDAYAANPutusan Perkara Nomor 74/G/2018/PTUN.Smg Halaman 2 dari 108 HalamanMASYARAKAT (LBHLPM), berkantor di Pulomas Office Park(Pulomas Satu), Gd. 2 Lt. 1 No. 3, Jl. Jend. A.

JI.Pluit Selatan Raya Kel.Penjaringan,Kec.Penjaringan Jakarta Utara, Pekerjaan Direktur PTKonawe Putra Propertindo, berdasarkan keterangan ManagerOn Duty Kementerian Ketenagakejaan RI tertanggal 12but dalam Proses PerpanjanganSeptember 2018, nama tersena Penggunaan Tenaga Kerja Asing),RPTKA (Rencaberkedudukan di Indonesia;man 1 dari 8Penetapan No: 74/G/2018/PTUN Kal Hala F7Scanned by CamScanner .

., tanggal18 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Tata Usaha Negara SemarangNomor 74/G/2018/PTUN.Smg., tanggal 25 Oktober 2018 sehingga amarnyaseperti disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :74/G/ 2018/PTUN.SMG tanggal 23 April 2018 yang dimohonkan bandingTEYSIGDUL f2ssseeeee ets eee eS3.

Foto copy Draf Mediasi Perkara Perdata No.74/G/2018/PN.Jmb., , telahdiberi materai secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya ternyasesuai, lalu diberi tanda P4 ;5. Foto copy Factur Barang Toko Irama Angkasa Elektronic (angsuranpembayaran dari Joni) No. 020823 tanggal 03 Mei 2010, besertabundel/lampiranya telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokandengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P5 ;Putusan Nomor : 74/Pdt.G/2018/PN.Jmb Halaman 106.