74/G/2016/PTUN.Mdo

Putusan No.74/G/2016/PT UN.MDO239/1991, Tanggal 09 April 1991, luas 1764 m2, atas nama JOTUE RAMPUKSINGAL.

Putusan No.74/G/2016/PT UN.MDOa. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hakhaklain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ;b.

Putusan No.74/G/2016/PT UN.

Putusan No.74/G/2016/PT UN. MDO5. BuktiP.5 :6. BuktiP.6 :7. Bukti P.7 :8. BuktiP.8 :9. BuktiP.9 :10. Bukti P.10:11. Bukti P.11:12.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yang bertalian;Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 122/B/2017/PTTUN Mks.TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketasebagaimana

Dengan demikiantidak ada kewajiban hukum sedikitpun Tergugat Il Intervensi Menyerahkan tanahtersebut kepada Para Penggugat, sehingga gugatannya beralasan hukum untukditolak;Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dalam putusannya Nomor : 74/G/2016/PTUN.Mks.tanggal 2 Maret 2017, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyisebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI MenerimaeksepsiTergugat dan Tergugat Il Intervensi;DALAM POKOK PERKARA1.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.882.000, (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor : 74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal2 Maret 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat, dan kuasahukum Tergugat Il Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasahukumnya;Menimbang, bahwa

/G/2016/PTUN.Mks.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor : 74/G/2016/PTUN.Mks. tanggal 2 Maret 2017 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

74/G/2016/PTUN.Mks

P.Pettarani No.8 Kota Makassar 502 norm no nnn nnDalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasingDGGE: 2a seeeesee eee rere eeHalaman 1 dari 35 halaman Putusan No : 74/G/2016/PTUN.MksDAN :. Muhallis Menca, S.SiT.

/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 15November 2016 ; n ono nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn nn nn nnn nana ne nnn nannnnananTelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal16 September 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar dibawah Register Nomor : 74/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 19September 2016 yang diperbaiki

/G/2016/PTUN.MksDALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA :1.

AbdulRahman, SH., telah mengajukan permohonan pada bulan November 2016, untukikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkansebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mksmelalui Putusan Sela tanggal 15 November 2016 ;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas,Tergugat Il Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 29November 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; Halaman 11 dari 35 halaman Putusan

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN BADANHalaman 12 dari 35 halaman Putusan No : 74/G/2016/PTUN.MksPEMBINA HUKUM ABRI (BABINKUM TNI) sebagai Pemegang Hak PakaiNo.4/Panaikang, sehingga pihak Penggugat Sdr.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor74/G/2016/PTUN.PTK;

Menyatakan perkara gugatan Nomor : 74/G/2016/PHI.Sby dicabut ;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register gugatan yang sedang berjalan ;3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

74/G/2016/PHI.Sby

PENETAPANNomor : 74 / G/ 2016 / PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayayang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perselisihan HubunganIndustrial pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaiberikut dalam perkara antara ;AHMAD FAHTUR ROZI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,beralamat : Jl.

CITRALAND) THE SINGAPORE OFSURABAYA, yang beralamat di Jalan Citra Raya Utama,Surabaya, selanjutnya disebut sebagai : Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Mei 2016, Penggugatmengajukan Surat secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis HakimPemeriksa Perkara Nomor : 74/G/2016/PHI.Sby tanggal 2 Mei 2016 perihal :Pencabutan Perkara ;Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan oleh Penggugattersebut diajukan masih dalam

No. 74/G/2016/PHISby.Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;Mengingat pasal 180 HIR, UndangUndang RI Nomor : 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturanperundangan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 74/G/2016/PHI.Sby dicabut ;2.

No. 74/G/2016/PHISby.

74/G/2016/PTUN.SBY

74/G/2016/PTUN.PTK

Sertifikat Hak Milik Nomor 409 / DesaLubuk Dagang tanggal 12 Juni 2003 atas nama Budi Susanto Surat ukurHalaman 8 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.10.11.nomor 337 /Lubuk Dagang/2003 Luas 30.002 M?

/G/2016/PTUN.PTK.14..

Dengan demikian gugatanPenguggat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.DALAM POKOK PERKARA :. 277770 2222 n nn nnn none ePerkenankanlah kami Tergugat Il Intervensi, sesuai dengan Surat Permohonanintervensi tertanggal 6 Februari 2017 dalam perkara Nomor 74/G/2016/PTUNPTK, menyampaikan jawabanTerguggat Il intervensi sebagai berikut:1.

/G/2016/PTUN.PTK.

(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/450/VIIV2011/Kalbar/ResSambas, Tanggal 26 Agustus 2011.Berserta Lampiran.Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Perkara No. 74/G/2016/PTUN.PTK.

MENGADILI :

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 74/G/2016/PTUN.PTK tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding ;------------------------------------------------------------------------------------------ Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/ 2016 / PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;-------------------------MENGADILI SENDIRI :DALAM ESKEPSI : - Menerima Eksepsi dari Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi

Berkas perkara beserta suratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyasengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 74/G/2016/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 222 nee eno roe ren crn nnn cnc nce nceneneneneenenene nen en nen nee nen nen

/G/2016/PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2016Mengadili Sendiri :1.

/G/2016/PTUN.SBY., yang dimohonkan banding.

Nomor :74/G/2016/ PTUN.SBY masingmasing tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 21 OktoberBI gpMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan bandingyang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat Il Intervensi/Pembandingpada tanggal 17 Oktober 2016 dan tanggal 21 Oktober 2016 terhadap PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 74/G/2016/PTUN.SBY tanggal 11Oktober 2016, maka pengajuan permohoinan banding tersebut masih dalam tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sebagaimana

/G/ 2016/ PTUN.SBY tanggal 11 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI :DALAM ESKEPSI: Menerima Eksepsi dari Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat Il Intervensi/ Pembandingtentang Kompetensi Absolut Pengadilan ; DALAM POKOK PERKARA :1.

74/G/2016/PTUN-PLG

PUTUSANNOMOR: 74/G/2016/PTUNPLG;DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara; SUHARTO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun IIDesa Lubuk Kemang, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi RawasUtara, Provinsi Sumatera Selatan;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

Yuliana Dewi, SH., MH.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat padaKantor Sahnan Sahuri Siregar & Rekan, Kantor Advokat, BantuanHukum & Hak Asasi Manusia (HAM), alamat di Jalan Ujung GurunHalaman 1 dari 113 halaman Putusan No: 74/G/2016/PTUNPLG;No. 61 B Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan SuratKuasa tanggal 19 Desember 2016; Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan1.

74/G/2016/PTUN-JKT

PENETAPANNomor : 74/G/2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara antara :1. Nama : IRAWAN ARIBOWOKewarganegaraan : IndonesiaPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)Alamat : Jin. Bungur Besar No. 11 RT/RW 020/004 KelurahanSenen Kecamatan Senen Jakarta Pusat.Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat .2.

/G/2016/PTUNJKT., tanggal 12 April 2016;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 74/PENHS/2016/PTUNJKT tanggal 13 April 2016tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ;e Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 74/PENHS/2016/PTUNJKT tanggal 11 Mei 2016tentang penetapan hari sidang pemeriksaan persiapan ;e Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;e Telah memperhatikan berita acara dalam perkara

ini ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Gugatan tanggal 11 April 2016yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 11 April 2016 dengan register Nomor : 74/G/2016/PTUNJKT, yang padaintinya meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugatmenyatakan batal atau tidak sah Surat Deputy EVP II Daerah Operasi 1 JakartaBidang Pelayanan Dan Komersial PT.

/ G /2016/ PTUNJKT dari Buku Register Induk Perkara, serta membebankan kepadaPenggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnyaakan dimuat dalam amar penetapan ini ;Mengingat Pasal 76 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENETAPKAN :1.

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalamperkara Nomor :74/G/2016/PTUNJKT;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartauntuk mencoret Perkara dari Register perkara dalam perkara Nomor. : 74/G/2016./ PTUN.JKT;3.

;Tentang Tenggang Waktuj 220222 22Bahwa keberadaan Objek Sengketa baru diketahui oleh ParaPenggugat setelah kami selaku Kuasa Hukum ke Lokasi Tanah yangsertipikatnya sedang dipersengketakan dalam perkara Nomor:74/G/2016/PTUN.Mks yang saat ini sedang dalam pemeriksaan diHalaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor: 48/G/2017/PTUN. Mks.tingkat Banding, dan kami melakukan pemotretan terhadap Papan IzinMendirikan Bangunan di Jl.

/G/2016/PTUN.MKS yang mempersoalkan tentang keberadaanAlas Hak berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 4/Panaikang,Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor: 48/G/2017/PTUN.

EksepsieksepSi: 2222 nnn nnnn nn nnn nn nnn nennnnnnnnne1.Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh materigugatan Para Penggugat, sebab gugatannya tidak didasarkan olehsuatu kepentingan hak yang sah dan sempurna; Bahwa ketidak sempurnaan dasar hukum gugatan Para Penggugatterbukti dimana Para Penggugat mengandalkan jika gugatanPerkara Nomor : 74/G/2016/PTUN.Mks DIKABULKAN DITINGKATBANDING atau TINGKAT KASASI sebab masih dalam proses, danternyata perkara Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mks gugatan

/G/2016/PTUN.Mkstelah Terbukti yang dikuatkan tingkat banding dengan PutusanNomor 122/B/2017/PT.TUN.Mkstanggal 20 Juli 2017 bahwa PersilNo. 60 a SI klasiran pertama tahun 1942 a.n.

74/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 September 2017; Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kematian No. 400/I/TD/IV/04,tanggal 17052004, atas nama Depu Bin Baso yang dibuat olehLurah Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar; Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan, tanggal16 Maret 19955

Putusan Nomor 43 K/TUN/2018Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugatlewat waktu, obscuur libel, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum,dan kompetensi absolut Pengadilan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 74/G/2016/PTUN.MKS,tanggal 2 Maret 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusantersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 18 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan banding Para Pembanding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor: 122/B/2017/PT.PTUN.MKS. yang menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74

/G/2016/PTUN.MKS;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Terbanding dan Terbanding II Intervensi;Halaman 3 dari 7 halaman.

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi, telah menyatakan Kasasi terhadap PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 10/B/2017/PT.TUNSby tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana tersebut dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 74

/G/2016/PTUN.SBY juncto Nomor10/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 19 April 2017 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, olehkarenanya Permohonan Kasasi tersebut diajukan masih dalam tenggangwaktu dan memenuhi syaratsyarat yang diatur di dalam Pasal 1381 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung, dan oleh karena itu beralasan hukum untukPermohonan

Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatanggal 6 Maret 2017 Nomor 10/B/2017/PT.TUNSby, adalah sebagaiberikut:MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding dan ParaTergugat II Intervensi/Pembanding; Membatalkan Putusan Pengdilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 74/G/2016/PTUNSBY tanggal 11 Oktober 2016 yangdimohonkan banding;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi: Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Para Tergugat IlIntervensi/Pembanding tentang Kompetensi

Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 74/G/2016/PTUNSby tanggal 11 Oktober 2016,menurut hemat Pemohon Kasasi, adalah sudah tepat dan berdasarkanpertimbangan hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundangundangan, oleh karena itu Pemohon Kasasi bermohon kiranya YangMulia Majelis Hakim Agung, berkenan untuk menguatkan kembaliHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 371 K/TUN/2017Putusan Yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabayatersebut;PERTIMBANGAN

ARUM RIZKY SETYAWATI, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 10/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 6 Maret 2017 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 74/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 11 Oktober 2016;MENGADILI SENDIRI,Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor1007/Kelurahan Kadipaten Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoropada tanggal 21 Juli 2008, Surat Ukur Nomor

1. :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 74/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 14 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding dahulu Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan

danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:Eksepsi Tergugat: Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur lible); Kewenangan Absolute Peradilan; Gugatan Penggugat Kurang Pihak (p/urium litis consortium); Gugatan Penggugat telah lewat masa tenggang waktu mengajukangugatan (daluwarsa);Eksepsi Tergugat II Intervensi: Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 74

/G/2016/PTUN.PTK.

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat IIntervensi/Terbanding sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dan PenyerahanMemori Banding Nomor: 74/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 13 Mei 2016, denganSurat Pengantar Nomor: W4TUN4/640/AT.01.06/V/2016 tanggal 13 Mei 2016,dan Resi pengiriman tanggal 140520 1 6;Bahwa, Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut padapokoknya adalah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara