Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 89/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 13 Perbuari 2014 yang dimohonkanbanding;----------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-------------------------

/G/2013/PTUNMDN tanggal 13 Pebruari 2014; Berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukan para pihak dan suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; 4.Penetapan....4.

/G/2013/PTUNMDN,yang....yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Panitera telah diberitahukankepada pihak Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor: 89/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 20 Pebruari 2014; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan pada tanggal 03 April 2014, dan telah diberitahukan kepada pihakTergugat

/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor: 89/G/ 2013/PTUNMDN, tanggal 03 April 2014; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat/Terbanding,telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 April 2014 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal14 April 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembandingdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:89/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 14 April 2014

; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding,kepada masing masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuanuntuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 89/G/2013/PTUNMDN, tertanggal 19Maret 20 14; 2222 222522TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 89/G/2013/PTUNMDN diucapkan dalam sidang yang

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:89/G/2013/PTUNMDN, tanggal 13 Perbuari 2014 yang dimohonkan3.Menghukum....3.

89/G/2013/PTUNMDN

PUTUSANNOMOR : 89/G/ 2013 / PTUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :MARIANI M. NAINGGOLAN, SKM ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,beralamat di Jalan DR.

Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Halaman dari 31 Put.89/G/2013/PTUNMdn1 MANORAS TARAJA, SH, Jabatan Kepala BagianHukum Setdakab Toba samosir ; 2 CHANDRA B. TAMBUNAN, SH, Jabatan KasubbagPenyuluhan dan Bantuan Hukum Setdakab Tobasamosir ; 3 PANAHAN HUTAJULU SH, Jabatan AdvokatPemerintah Kab.

/ G / 2013 / PTUN MDN,gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Oktober 2013 yangisinya adalah sebagai berikut ; OBJEK GUGATAN :Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor: 155 Tahun 2013 Tentang PENGANGKATANPEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN TOBA SAMOSIR atas nama MARIANI MASTORA NAINGGOLAN.SKMtertanggal 22 Agustus 2013 ; Dasar Gugatan:Halaman 3 dari 31 Put.89/G/2013/PTUNMdn1 Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu.1Bahwa keputusan Tergugat dikeluarkan tanggal

/G/2013/PTUNMdndalam surat gugatannya kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas olehTergugat.I Dalam EksepsiGugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).1Bahwa dasar Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Dan untuk mengisi kekosongan tersebut danHalaman 25 dari 31 Put.89/G/2013/PTUNMdnuntuk kelancaran pelayanan kesehatan di daerah Nassau ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Surat Sekretaris DaerahKab.

89/G/2013/PTUN.SMG.

PUTUSANNomor : 89/G/2013/PTUN.SMG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama telah mengambil putusan tersebut dibawah ini, dalam sengketaGNWLELA 5 ~~~~~m monn nnn nnnnn nnn nnnmnnnannnnnnannmmmnnnnsPT.TELAGA MEGABUANA, beralamat kantor di Jalan Rawamangunno.31 (dahulu no.24) Kel.

Putusan No. 89/G/2013/PTUN.Smg.dalam hal ini memberi kuasa kepadaMARIAM PANGEMANAN,SH,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat pada Kantor Advokat danKonsultan Hukum MARIAMPANGEMANAN, SH dan Rekan, alamatJalan Rawamangun No.31 (dahulu No.24)Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih,Jakarta Pusat 10570, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 29 Nopember2013,; Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGATMELAWAN 1

89/G/2013/PTUN.MKS

P UTUS ANNomor : 89/G/2013/P.TUN.Mks. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara :ISLAWATI alias ISLAWATI T.

UMI DAMAYANTI, Jabatan Staf Seksi Sengketa,Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan KotaMakaSSar; nono n nnn nn nnn nn nnn neHalaman 1 dari 59 Putusan Nomor : 89/G/2013/PTUN.MksKeempatnya memilih alamat pada Kantor PertanahanKota Makassar, Jalan A. P. Pettarani Kota Makassar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1054/SK73.71/ XI/2013, tertanggal 11 Nopember 2013,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/;2. Hj. NY. HERLINA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu3.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal23 Oktober 2013, Nomor : 89/PEN.K/G/2013/ P.TUN.Mks, tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutusperkara tersebut; 2022020 rrr nnn nnn nn neHalaman 2 dari 59 Putusan Nomor : 89/G/2013/PTUN.Mks2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassartanggal 23 Oktober 2013, Nomor : 89/PEN.P/G/2013/P.TUN.Mks,tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara tersebut; 3.

89/G/2013/PTUN.SBY

PUTUS ANNOMOR $: 89/G /2013/PTUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama denganacara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di bawahini, dalam perkara antara : 22 202 2o one nnn nnn nne nnnLembaga Swadaya Masyarakat PENTAS GUGAT , berdasarkan AktaNama JabatanBerkedudukanNotaris No. 27 tanggal 30 Juli 2003 dan berdasarkanAD/ART Pasal 13 angka

TERGUGAT IlINTERVENSI ;n2 anna nenPengadilan............Telah membaca surat gugatan dari Penggugat yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal03 Juni 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 89/G/2013/PTUN.SBY. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 89.K/PEN.TUN/2013/PTUN.

Intervensi dalam sengketa ini ;Telah membaca dan mempelajari berkasberkas Perkara dan Berita Acarayang berkaitan dengan perkara ini ;Telah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dipersidangan 52=nn nn nnn nn nnn nnn nnn nan nn ee nnn en nce nnnnace TENTANG DUDUKNYASENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat gugatannyatanggal 03 Juni 2013 telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya tanggal 03 Juni 2013 dengan Register Perkara Nomor :89

/G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan tersebuttelah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 01 Juli 2013,dengan mengemukakan alasan alasan sebagai berikut :Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah :1. jazah MTsAIN yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Daftar 12/1972 dan Dirpenda72/242 tanggal 3 Oktober 1984 atas nama Muhtarom ;2. ljazah MAAIN yang diterbitkan Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiJawa

89/G/2013/PHI/PN.Bdg

PUTUSANNomor : 89/G/2013/PHI/PN.BdgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan Industrial padatingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraantaraPT. ARMADA JOHNSON CONTROLS, dalam hal ini diwakili oleh Rizal Suryanzahselaku Direktur PT.

INDUSTRIAL TERSEBUT: Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ; Setelah membaca surat surat yang diajukan oleh kedua belah pihak ; Setelah mendengar keterangan ke dua belah pihak ; Setelah mendengar keterangan saksisaksi ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28Agustus 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada tanggal 03 September 2013,dengan Register Nomor: 89

/G/2013/PHI/PN.Bdg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

89/G/2013/PTUN-JKT

PENETAP ANNomor : 89 /G / 2013 / PTUNJKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikutdalam sengketa antara : n nn nnn nnnn nnn nnn nce nnn nce enc nc ccncnncncasDrs. THAMRIN AMINY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Veteran RI, AlamatKomplek Pemda Tk.

Berkas perkara besertalampirannya ;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal24 Mei 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 29 Mei 2013 dengan register nomor : 89 / G/ 2013 / PTUNJKT,yang pada intinya meminta kepada Pengadilan untuk memerintahkankepada Tergugat menerbitkan Surat Keputusan sesuai dengan permohonanPenggugat tanggal 25 Januari 2013 perihal Calon Perintis Kemerdekaan;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut

, Pengadilantelah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk menghadiri persidangan denganacara Pemeriksaan Persiapan yang gunanya untuk memperbaiki sertamenyempurnakan Gugatan Penggugat ( vide pasal 63 Undang Undang Nomor : 5Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Permohonanpencabutan tertanggal 17 Juli 2013 Perkara Nomor : 89 / G / 2013 / PTUNJKT,dengan alasan :j 222222 2n nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn n en nnnes1.

/ G /2013/ PTUNJKT dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepadaPenggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnyaakan dimuat dalam amar penetapan ini ;Mengingat pasal 76 Undangundang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor : .51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan lain yang berkaitan;MENETAPKAN1.

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalamperkara Nomor ; 89 / G / 2013 /PTUN.JKT 5 222022 2 22222 nn enone enn c nn ne nee2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartauntuk mencoret Gugatan Penggugat dari Register perkara dalam perkaraNomor : 89 / G / 2013 / PTUN3.

AlasanAlasan GugatanGugatan yang perkara No.89/G/2013/PTUNJKT, telah dicabut karena tipu muslihatTergugat yang tidak jujur, jadi dibuat gugatan baru.Menurut ketentuan yang ditentukan oleh Tergugat :1 Depsos atau Tergugat harus mengirim surat keputusan penolakan kepadaPenggugat ;2 Ternyata Tergugat mengirim hasil sidang BPK2 kepada Gubernur SumateraSelatan dengan Permohonan disampaikan kepada penggugat.

Penggugatbelum menerima pemberitahuan hasil sidang BP3K2 tersebut dari GubernurSumatera Selatan ;3 Penggugat tidak hadir atau tidak dipanggil dalam sidang BP3K2, jadiTergugat tidak jujur, sebab beberapa kali sidang permulaan perkara No. 89/G/2013/PTUNJKT, menyatakan bahwa Penggugat akan dipanggil sidangBP3K2, namanya telah tercantum untuk sidang BP3K2 ;4 Berdasarkan hal diatas, tergugat tidak mau menerbitkan surat penolakanmenjadi perintis Kemerdekaan kepada Penggugat, hal ini melanggar TataCara

September 2013(8 bulan) secara tunai dan sekaligus, untuk masingmasing Penggugatsebesar 8 x Rp1.720.000,00 = Rp13.920.000,00;6 Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku atau apabilaMajelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 89/G/2013/ PHI.Sby.

., Jo Nomor 89/G/2013/PHI.Sby., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Februari 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Tergugat pada tanggal 17Maret 2014, namun para Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannyatelah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonankasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan oleh paraPemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:1 Bahwa pertimbanganpertimbangan hukum Putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 89/G/2013/PHI.Sbytertanggal 29 Januari 2014, pada halaman 23 alinea terakhir menyebutkanbahwa

Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankaan terlebih dahulu walaupunTergugat Rekonvensi menyatakan perlawanan maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorraad);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 89/G/2013/PHI/ PN.Bdgtanggal 15 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi: Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima dan menolak seluruh pertimbanganhukum Judex Facti dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas A Bandung Perkara Nomor 89/G/2013/PHI/PN.BDG tertanggal 15Januari 2014;4. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang pada intinya menyatakanbahwa bukti P1 dan bukti P2 yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi hanyalahHal. 19 dari 25 hal. Put. No. 526 K/Pdt.SusPHI/2014merupakan surat pernyataan sepihak.

ARMADA JOHNSON CONTROLS, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 89/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 15 Januari 2014, selanjutnyaMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 89/G/2013/PHI/PN.Bdg tanggal 15 Januari 2014;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejaktanggal putusan Judex Facti diucapkan;3.

harinya kepada Penggugatterhitung sejak putusan dalam perkara berkekuatan hukum tetap sampai lunasdibayar;f Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun adaverzet, banding maupun upaya hukum kasasi;g Menghukum Tergugat membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkaraini;Atau: Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurutHukum;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 89

/G/2013/ PHI.Mdn.

kepada negara sebesar Rp536.000,00 (lima ratus tigapuluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 26Februari 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Maret 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/2014/PHI.Mdn., Jo Nomor 89

/G/2013/PHI.Mdn., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebutdisertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Maret 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal April2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan padatanggal 14

No. 89/G/2013/PHISby.tujuh ribu rupiah) kecuali untuk Penggugat III sebesar Rp.2.070.000, (dua juta tujuhpuluh ribu rupiah) dan terhitung sejak bulan Februari 2013 Tergugat Rekonpensi telahmenghentikan pembayaran upah Para Penggugat Rekonpensi;1.

Dengandemikian berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan, putusandan penyelesaian sengketa di tingkat pertama atas Perkara No. 89/G/2013/PTUN.SMG merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang ;6 Bahwa Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya karenakesalahan pertimbangan hukum dalam penggunaan Azas DominusLitis (Azas keaktifan Hakim).

Dengandemikian berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan, putusandan penyelesaian sengketa di tingkat pertama atas Perkara No. 89/G/2013/PTUN.SMG merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang ;6 Bahwa Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya karenakesalahan pertimbangan hukum dalam penggunaan Azas DominusLitis (Azas keaktifan Hakim).

Dengandemikian berdasarkan Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan, putusandan penyelesaian sengketa di tingkat pertama atas Perkara No. 89/G/2013/PTUN.SMG merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang ;6 Bahwa Judex Facti telah keliru dalam penerapan hukumnya karenakesalahan pertimbangan hukum dalam penggunaan Azas DominusLitis (Azas keaktifan Hakim).

Telaga Megabuana, sertaPengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang padatanggal 10 Desember 2013 yang terdaftar dengan Nomor:89/G/2013/PTUN.SMG kemudian sudah diputus gugur, lalu diajukankembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27Februari 2014 yang terdaftar dengan No. 021/G/2014/PTUN.SMG, makaBerdasarkan berdasarkan ketentuan sesuai Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu90 (sembilan puluh hari);KEPUTUSAN