Ditemukan 13 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 89/2017 89-g-2013 89-g-2016 89-g-2015 89-p-2017 89
Pengadilan PA ENREKANG Perdata Agama Perceraian
Register : 27-02-2017 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 89/Pdt.G/2017/PA.Ek
Tanggal 9 Mei 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 9
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 17/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 19 Maret 2018 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDONESIA; PT. BINA SARANA SUKSES;
38 — 19
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor89/G/2017/PTUN-JKT;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 29-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 22-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 17/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Maret 2018 — Pembanding/Tergugat : Pengawas Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan RI
Terbanding/Penggugat : PT. Bina Sarana Sukses. Diwakili oleh Swandi
47 — 15

  • M E N G A D I L I :

    1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;----------------
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 89/G/2017/PTUN-JKT tanggal 17 Oktober 2017 yang dimohonkan banding;---------------------------------------
    3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 89/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
SUWANDI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 27
  • 89/G/2017/PTUN.MTR
    Berkas perkara Nomor : 89/G/2017/PTUNMTR beserta seluruhlampirannya;6. Mendengar Keterangan saksi saksi;7.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 271.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 3814.
    Bupati Dompu Tunda Terbitkan SK Pembatalan 134Putusan Nomor : 89/G/2017/PTUN.MTR Halaman 3921.
    /G/2017/PTUN.MTR Halaman 405.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 05-07-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 89/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 16 Nopember 2017 — Penggugat:
HANSON R SANGER SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI
Intervensi:
OTNIEL I S KOROMPIS
74 — 33
  • 89/G/2017/PTUN.BDG
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-04-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 89/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 17 Oktober 2017 — PT. BINA SARANA SUKSES ; PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA
243 — 102
  • 89/G/2017/PTUN-JKT
    PUTUSANNOMOR: 89/G/2017/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkatpertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusandenganpertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalamsengketaantara :PT. BINA SARANA SUKSES, sebuah Perseroan Terbatas yang beralamatdi Ruko Galeri Niaga Mediterania 1X3 Blok L8 E, JalanPantai Indah Utara 2, PIK.
    Persidangan terbuka untuk umum;Telah mendengarkan Keterangan SaksipihakPenggugatdipersidangan;Telah mendengarkan keteranganketerangan para pihak dipersidangan;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkaraini;Hal 3 dari 77 hal Putusan Nomor: 89/G/201 7/PTUNJKT.TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah menggugatmelaluisuratgugatannya tanggal 25 April2017 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 April 2017dalamRegister Perkara Nomor: 89
    /G/2017/PTUNJKT, dan gugatan Penggugattersebut telah diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2017 sebagai berikut;A.1.TENTANG OBYEK GUGATANAdapun yang dijadikan obyek gugatan dalam pekara ini adalah SuratPenetapan Ulang Pengawas' Ketenagakerjaan KementerianKetenagakerjaan RI Nomor: KEP.001/PPKNKJ/I/2017 tertanggal 26Januari 2017 tentang Perhitungan dan Penetapan Ulang HakhakPekerja/Buruh Berupa Upah Kerja Lembur Atas Nama Sdr.
    pendudukungtelah diperoleh secara cukup sebagai dasar untuk mengeluarkanSurat Penetapan a quo, sehingga terhadap dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa tindakan Pengawas KetenagakerjaanKementerian Ketenagakerjaan RI untuk menerbitkan SuratPenetapan a quo telah melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik adalah tidak benar dan tidak berdasar.Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang MuliaMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan mengadili perkara Nomor 89
    /G/2017/PTUN.JKT, berkenan memutusperkara a quo sebagai berikut:PETITUM:A.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 18-07-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 89/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 18 Desember 2017 — PENGGUGAT : H. MUCHRID NASUTION, SE LAWAN TERGUGAT: GUBERNUR SUMATERA UTARA
26 — 0
  • 89/G/2017/PTUN-MDN
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 27-12-2017 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 89/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 15 Mei 2018 — Penggugat:
1.Suwardi
2.Arif Budiyono
Tergugat:
Kepala Desa Teter, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali
137 — 63
  • 89/G/2017/PTUN-SMG
    /G/2017/PTUN.Smg1.
    /G/2017/PTUN.Smg7.
    ,(Empat ratus enam belas ribu rupiah).Hal. 80 dari 80 Putusan Nomor :89/G/2017/PTUN.Smg
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 23-02-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 42/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : H. MUCHRID NASUTION, SE
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR SUMATERA UTARA
37 — 5

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; --------------------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 89/G/2017/PTUNMDN tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan banding;

    Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk

Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 89/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. KALITRA BERSINAR MANDIRI diwakili RIKSON SIBUEA
Tergugat:
KEOMPOK KERJA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. SERDANG BEDAGAI
124 — 36
  • /G/2017/PTUNMDN3.
    /G/2017/PTUNMDN12.
    /G/2017/PTUNMDN3.Foto copy Dokumen Metode Pelaksanaan PT.
    /G/2017/PTUNMDN1.
    ,PANITERA PENGGANTI,IBNU HASYIM, SH.,150.000,154.200,30.000,6.000,5.000,+ 345. 200,(Tia ratus empat puluh lima ribu, dua ratus rupiah)Halaman 51Putusan No.89/G/2017/PTUNMDNHalaman 52Putusan No.89/G/2017/PTUNMDN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-10-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/TUN/2018
Tanggal 30 Oktober 2018 — H. MUCHRID NASUTION, S.E. VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 42/B/2018/PT.TUNMDN tanggal 9 Mei 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 89/G/2017/PTUNMDNtanggal 18 Desember 2017;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/732/KPTS/2016 tentang Penetapan Tarif Air Minumdan Air Limbah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara, tanggal 20 Desember 2016;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2018
Tanggal 25 September 2018 — PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGA KERJAAN REPUBLIK INDOSESIA vs PT. BINA SARANA SUKSES
165 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 488 K/TUN/2018Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 89/G/2017/PTUNJKT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-02-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 36/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
PT G4S Security Services Perseroan, Diwakili oleh Torkis David Parlaungan Batubara
Tergugat:
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA PADA DIRJEN PPK DAN K3 RI
442 — 906
  • Indonesia Nomor 21 Tahun 2000Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Fotokopi); P2 : UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PenyelesaianHubungan Industrial (Fotokopi);Halaman 45 dari 80 Halaman Putusan Perkara Nomor : 36/G/2020/PTUNJKTP3P4P6P7P9P10P11P12P13UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003Tentang Advokat (Fotokop)i);Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor:7/PUUXII/2014 tanggal 4 November 2015 (Fotokopi);Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada perkaraNo. 89
    /G/2017/PTUN.JKT tanggal 17 Oktober 2017.