Ditemukan 9 data
10 — 6
125 — 32
90/G/2015/PTUN-MDN
79 — 27
90/G/2015/PTUN-JKT
PUTUSANNomor : 90/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan hukumsebagal berikut, dalam Perkara ANnlala :nsnnnnnnnaenennanansnnenesPT.
Terbanding/Tergugat : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
53 — 15
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2015/PTUN-MDN., tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang
., tanggal 6 April 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;2.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:90/G/2015/PTUNMDN., tanggal 10 Februari 2016;3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dansuratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;4.
Penetapan Hari Sidang Nomor: 68/PEN.HS/2016/PTTUNMDN pada hariSelasa tanggal 4 Mei 2016;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang teruraidalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanHalaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 68/B/2016/PT.TUNMDNNomor: 90/G/2015/PTUNMDN., tanggal 10 Februari 2016 yang amarselengkapnya sebagai berikut;MENGADILIDALAM EKSEPSI :!
/G/2015/PTUNMDN., tertanggal 10 Februari 2016;Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan pada tanggal 18 Februari 2016 sesuai Akta Permohonan BandingNomor: 90/G/2015/PTUNMDN., yang ditandatangani oleh KuasaPenggugat/Pembanding yang bernama Ganda Putra Marbun, SH., MH.
dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor: 90/G/2015/PTUNMDN.
., tertanggal 21 Maret 2016;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihakyang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksamauntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, denganSurat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:90/G/2015/PTUNMDN., masingmasing tertanggal 7 Maret 2016;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 90/G/2015/PTUNMDN., diucapkan dalam
Terbanding/Penggugat : PT. SARI INDO PRIMA LINE Diwakili oleh Drs. H. ACHMAD ROWA
62 — 15
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; --------------
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 90/G/2015/PTUN-JKT tanggal 24 Juni 2015 yang dimohonkan banding
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
450 — 45
Jombang dalamRegister Perkara Nomor 90/G/2015/PTUN. SBY;"=Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding Register PerkaraNomor 90/G/2015/PTUN.
Jombang (objek sengketadalam Register Perkara Nomor 90/G/2015/PTUN. SBY), dan untuk pengisianyatelah diadakan selekSi;0 nn nnn nn merce nnn nnn cen ncnMenimbang, bahwa pada saat seleksi untuk menduduki jabatan KepalaDusun Desa Pelabuhan, Kecamatan Plandaan, Kab.
111 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkesimpulan bahwaPenggugat tidak terkualifikasi dalam subyek dalam pengajuan gugatantata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo agar menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan tidak menerima gugatan a quo;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 90
/G/2015/PTUNJKT, tanggal 24 Juni 2015 adalah sebagaiberikut:Dalam Penundaan;Menyatakan Penetapan Nomor 90/G/2015/PTUNJKT tanggal 12 Mei 2015tetap berlaku dan dipertahankan selama pemeriksaan perkara ini berlangsungsampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan laindikemudian hari;Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara;1.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 237/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 30 November 2015adalah sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 126 PK/TUN/2017 Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/G/2015/PTUNJKT, tanggal 24 Juni 2015 yang dimohonkan banding; Menghukum
/G/2015/PTUNJKT yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tersebut pada tanggal 23 Januari 2017;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembalitersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama padatanggal 25 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidakdiajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan SuratKeterangan Panitera
Bahwa objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara 90dimaksud tidak = ditujukan kepada Termohon PeninjauanKembali/Penggugat;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat in person dalammengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartadi bawah register perkara Nomor 90/G/2015/TUN.JKT pada tanggal20 April 2015 adalah Drs. H. Achmad Rowa, S.H., Sp.N., dalamjabatannya sebagai Direktur Utama PT.
50 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 106 ayat (1), (2) dan (3); sertaPasal 139 ayat (1) dan (3) Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4/K/2014 Tentang TataTertid DPRD Provinsi Sumatera Utara, dikarenakan surat tersebutmasih harus ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)Provinsi Sumatera Utara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 90
/G/2015/PTUNMDNTanggal 10 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan; Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenanguntuk memeriksa sengketa ini:Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan PenggugatPutusan Pengadilan
/G/2015/PTUNMDN Jo.
/G/2015/PTUNMDN, tanggal 10 Februari 2016 yang dimohonkanbanding harus dikuatkan.Halaman 20 dari 29 halaman.
/G/2015/PTUNMDN., Tanggal 10Februari 2016 tanoa memberikan dasar dan alasan pengambilalihanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara medan tersebut adalah tidakcukup dan sepatunya dibatalkan demi tegaknya keadilan.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telahsalah dan keliru dalam mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanTata Usaha Negara Medan, menjadi pertimbangan hukum sendiri dalammemutus perkara a quo yang nyatanyata telah tidak melaksanakanhukum atau salah menerapkan atau
124 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor90/G/2015/PTUN.JKT.tanggal 24 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAANMenyatakan Penetapan Nomor 90/G/2015/PTUNJKT tanggal 12 Mei 2015tetap berlaku dan dipertahankan selama pemeriksaan perkara ini berlangsungsampai ada putusan berkekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan laindikemudian hari;DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Halaman 22 dari 39 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/20162.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan PutusanNomor 237/B/2015/PT.TUN.JKT., tanggal 30 November 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 12 Januari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SU.4 TAHUN 2016, tanggal 25 Januari 2016, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90
/G/2015/PTUN.JKT. yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta.
/G/2015/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2015;Bahwa terhadap putusan PTUN 90, Tergugat/Pemohon Kasasimenyatakan banding dan pada tanggal 14 Juli 2015 mengajukanMemori Banding.Bahwa putusan PTUN 90 yang diajukan banding telah diregitrasi PTTUN 237 dan pada tanggal 30 November 2015 telah diputus yangamarnya adalah mengguatkan putusan PTUN 90.Bahwa Andaikata saja, Majelis Hakim Tinggi tidak mengambilalihpertimbangan hukum PTUN 90 dan kemudian mempertimbangkansendiri secara Jeli, cermat dan cerdas maka dapat
/G/2015/PTUN.JKT (pada tanggal 12 Mei2015), Kapal LB Mas Mulia 200 milik Termohon Kasasi tidakberbendera Indonesia;.