96/G/2016/PTUN.BDG

Evi Rosita, S.Pd, Anggota Tim Advokasi Hukum PemerintahKO, DEDOK 5 ~2nn nnn nnn nnn nnn nme rn meneameHalaman 1 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUNBDG6. Fuji Oktaviani, SH, Anggota Tim Advokasi HukumPemerintah Kota Depok ; 7. Damay Shendipa,SH, Anggota Tim Advokasi HukumPemerintah Kota Depok ; 8.

Pelaksana PadaDinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; Adapun alasanalasan Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah sebagaiBFAD ga Formil Gugatan ; 22222202 2222 nn nnn nen nen nee nnn neeHalaman 3 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUNBDG1.

Bahwa, Penggugat menerima objek sengketa yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 28 Juni 2016 sehubungan dengan surat panggilanHalaman 4 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUNBDGdari Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok Nomor 005/2219/bid.PDPuntuk menerima Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 888/SK/359/BKDtentang Pernberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH.

/G/2016/PTUNBDGll Substansi Gugatan ; 20 20+ ooo nnn oon nee on nen enea.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Depok Nomor888/SK/359/BKD tanggal 16 Juni 2016, tentang Pemberhentian Tidak DenganHalaman 10 dari 44 halaman Putusan No. 96/G/2016/PTUNBDGHormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Desmi Syafari, SH.NIP. 19811201 201001 1 014 Golongan Ruang ll/a Jabatan Pelaksana PadaDinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Depok ; 3.

MENGADILI:- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 96/G/2016/PTUN Mks. tanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;- Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat suratyang berkaitan sebagaimana disebut pada Bundel A dan Bundel B sertasurat Surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai dudukperkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 96/G/2016/PTUN Mks. tanggal 29 Maret 2017 dalam sengketa keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;MENGADILI:.

Putusan Nomor 133/B/2017/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat tersebut telahdiberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dengan suratpemberitahuan pernyataan banding Nomor 96/G/2016/PTUN Mks. pada hariKamis tanggal 13 April 2017;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Memori bandingnyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikesempatan untuk mempelajari

berkas perkara (inzage) sesuai dengan suratpemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017;TENT ANG PERTIMBANGAN HUKUM.Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 96/G/2016/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dihadiri Kuasa HukumTergugat Il Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat;Menimbang, bahwa putusan tersebut

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 96/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

96/G/2016/PTUN.Mdo

Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B sertasuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 96/G/2016/PTUN Mdo., tanggal 19 Juni 2017 dalam perkara keduabelah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi

/G/2016/PTUN Mdo., dengan Surat Pengantar NomorW4TUN2/820/HK.06/VV2017 tanggal 22 Juni 2017;Menimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi dalam permohonanbandingnya tersebut, telah menyampaikan Memori Banding tanggal 14 Agustus2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manadosebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 96/G/2016/PTUN Mdo.

/G/2016/PTUN Mdo., tanggal19 Juni 2017, sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasanalasan bandingTergugat Il Intervensi harus dikesampingkan, yang alasanalasan selengkapnyasebagaimana termuat dalam kontra memori banding tersebut;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang berperkara telahdiberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage)sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 14 Agustus

2017;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 96/G/2016/PTUN Mdo., telah diucapkan dalam persidangan yangterobuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 yang dihadiri olehKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat IlIntervensi;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Il Intervensimelalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimanaAkta Permohonan Banding Nomor 96/G/2016/PTUN Mdo., tanggal

/G/2016/PTUN Mdo. , tanggal 19 Juni 2017 tersebut sudahtepat dan benar, sehingga harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dipengadilan tingkat banding;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenaipokok perkaranya;DALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan gugatanTerbanding dahulu Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketaadalah Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Makalisung, tanggal 11 November 2004,dengan Surat Ukur Nomor 05/Makalisung

96/G/2016/PTUN.Mks

PUTUSANNOMOR: 96/G/2016/PTUN.MKS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu, diJalan Raya Pendidikan Nomor 1 Kota Makassar, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara:0n nnn anne nnn nn nnn nanceMARIANA LATUHERU, kewarganegaraan Indonesia; bertempat tinggal diJalan G.

96/G/2016/PHI.SBY

PUTUSANNomor 96/G/2016/PHI.SBYSALINAN.

Yani No. 2Halaman 2 dari 50Putusan No. 96/G/2016/PHI.SBYA Malang Jawa Timur pada perusahaan PT. Alfa Retailindo Tbk, realisasiterhitung mulai tanggal 15 Mei 2011 dengan jabatan Store Manager ;Bahwa Penggugat kemudian di tempatkan dan atau dimutasi di PT. TransRetail Indonesia (Tergugat I) dan di tempatkan di Outlet/Store CarrefourPasuruan Jawa Timur yang beralamat di Jl.

/G/2016/PHI.SBY18.19.20.21.22.23.penggantian hak sebesar Rp. 394.680.000, (tiga ratus sembilan puluh empatjuta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :a.

+Jumlah =Rp. 394.680.000 ,Halaman 6 dari 50Putusan No. 96/G/2016/PHI.SBY8. Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar uang sisa cuti Penggugat tahun 2015 selama 18 hari sebesar Rp.12.763.600, (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam ratusPLDI) Sess ce I RE9.

TRANS RETAIL INDONESIA tentang PHKkarena Alasan Mendesak, dan atas pengakhiran hubungan kerja tersebutTergugat memberikan uang kebijaksanaan kepada Penggugat sesuaiHalaman 20 dari 50Putusan No. 96/G/2016/PHI.SBYdengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Perusahaan PT.

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;------------------

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/G/2016/PTUN-JKT tanggal 5 oktober 2016 yang dimohonkan banding; -

- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ------------

96/G/2016/PTUN-JKT

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi Penggugat tidak memiliki Kepentingan dan eksepsi gugatan kabur,sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi gugatan telah lewatwaktu, eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan, eksepsi kewenanganmengadili dan eksepsi gugatan kabur;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 96/G/2016

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 22 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor194/B/2017/PT.TUN.Mks juncto Putusan Nomor 96

/G/2016/P.TUN.Mdo;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 April 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan

gugatan Perselisihan Hubungan Industrialtentang Pemutusan Hubungan Kerja;Halaman 18 dari 29 hal.Put.Nomor 891 K/Pdt.SusPHI/2017Bahwa oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormatyang mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima / Niet Ontvenkel Ijkverklaard, mengingat gugatanPenggugat obscuur libel / gugatan tidak terang / tidak jelas;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 96

/G/2016/PHI.SBY, tanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Ill sepenuhnya mengenaieksepsi error in persona; Menyatakan gugatan Penggugat error in persona;Dalam Pokok Perkara:1.

/G/2016/PHI Sby yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 16 Desember 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat padatanggal 4 Januari 2017 dan tanggal 20 Januari 2017, Kemudian Tergugat I, Illmengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan

/G/2016/PHI.Sby, dibawah sumpah pada pokoknyamenyatakan bahwa: Bahwa setahu saksi ada karyawan yang ditugaskan ke Alfa Retailindo Jl.A Yani Surabaya;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan Tergugat Ill yangbernamaAndri Priyosusanto,yang tercantum pada halaman 42 putusanperkara Nomor 96/G/2016/PHI.Sby, dibawah sumpah pada pokoknyamenyatakan bahwa:Halaman 23 dari 29 hal.Put.Nomor 891 K/Pdt.SusPHI/2017 PT.

TransRetail Indonesia (Tergugat ), saksi tahu karena di informasikan oleh StoreManager waktu meeting bersama sehingga semua karyawan tahu;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat dan Tergugat Ill yangbernama Tanto Setiawan ,yang tercantum pada halaman 42 putusan perkaraNomor 96/G/2016/PHI.Sby, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakanbahwa: Bahwa setahu saksi Alfa Retailindo pada tahun 2008 dibeli oleh PTCarrefourre;Dengan demikian terdapat hubungan hukum antara Termohon Kasasi III(dahulu Tergugat

. : 96/G/2016/PTUN. SBY. denganhasil putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dimenangkan oleh Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Malang.Berdasarkan uraian diatas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh ParaPenggugat yang melanggar kompentensi absolut a quo mohon Yth. MajelisHakim menolak gugatan Para Penggugat karena bukan merupakankewenangan Pengadilan Negeri;3.

Bahawa Proses peralihan sudah sesuai hukum yang berlaku, atassengketa mengenai keabsahan sertifikat a quo telah disengketakan diPengadilan Tata Usaha Negara No. : 96/G/2016/PTUN. SBY. denganhasil putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,dimenangkan oleh Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Malang;d.

Fotokopi sesuai aslinya Putusan PTUN Surabaya No.96/G/2016/PTUN.SBY, selanjutnya disebut bukti P16 ;Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (Suratsurat) tersebutadalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P9, P15 berupa fotokopi darifotokopi tanpa diperlinatkan aslinya, kKemudian fotokopi bukti surat tersebutdilampirkan dalam berkas perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan sebagaialat bukti yang sah dalam perkara ini;Menimbang

Bank Central Asia Tbk,Kantor wilayah VII Malang , selanjutnya disebut bukti T2;Halaman ke27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 50 /Pdt.G/2019/PN Mlg3.Fotokopi sesuai turunannya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya No. 96/G/2016/PTUN.SBY tertanggal 23 November 2016,selanjutnya disebut bukti T3;4.Fotokopi dari fotokopi tanda bukti lapor no. TBL/1711/X1/2015/UM/JATIMtertanggal 22112015 yang dikeluarkan oleh Polda Jatim di Surabayaterbit laporan Polisi No.

tersebut telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor355/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Maret 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 13 April 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 17 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 96

/G/2016/PTUNJKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta.

. : 96/G/2016/PTUNMdn, sehingga berdasarkan Pasal 55UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan inidiajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan peraturan, karena belum lewat 90hari sejak objek perkara diketahui Para Penggugat ; C.

No. : 96/G/2016/PTUNMdn., sebab terbitnya objek sengketa vide buktiP1, P2 dan P3.1 s/d P3.30, tidak saja merugikan yang bersangkutan, tetapi jugamerugikan Para Penggugat maupun Warga Negara Indonesia yang diwakilinya,sehingga mohon dalildali gugatan Sdr. Dr.