M E N G A D I L I- Menerima Permohonan banding Para Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUN-MDN tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara, yangpada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 96/G/2013/PTUNMDN. tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding;3. Berkas perkara serta suratsurat bukti dan surat lain yang diajukan para pihakdalam persidangan;4.

/G/2013/PTUNMDN. tanggal 14 Februari 2014;Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan PemeriksaanBanding pada tanggal 26 Februari 2014 dengan Akta Permohonan Banding Nomor :96/G/2013/PTUNMDN. yang ditanda tangani oleh FATIATULO ZEBUA, SH.serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan kepadapihak lawan/Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Permohonanbanding Nomor : 96/G/2013/PTUNMDN

kepada Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menjatuhkan putusan denganamar sebagai berikut :1.DesMengabulkan permohonan Para Pemohon Banding;Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 96/G/2013/PTUNMDN tanggal 13 Februari 2014;.

/G/2013/PTUNMDN. tanggal 17 April2014;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :96/G/2013/PTUNMDN. diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 13 Februari 2014dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadirioleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding atau Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnyatelah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan

/G/2013/PTUNMDN.tanggal 13 Februari 2014, yang dimohonkan banding harus dikuatkan dalampemeriksaan tingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 96/G/2013/PTUNMDN. tanggal 13 Februari 2014 yangdimohonkan banding dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding tetap dinyatakansebagai pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara padaHalaman 7 dari 9 Halaman, Putusan Nomor : 72/B/2014/PT.TUNMDNkedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 96/ G/2013/ PTUN.SBY. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding; ----------3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------------------------------------

96/G/2013/PTUN.MKS

PUTUS ANNomor: 96/G/2013/P. TUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :H. A. MAPPAUDA AT,S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AnggotaDPRD Kabupaten Polewali Mandar Periode 20092014,bertempat tinggal di Jalan H.

YUSTINUS, SH., S.Pd., M.Si., KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Kasubag Sengketa Hukum BagianBantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Setda ProvinsiHalaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 96/G/2013/PTUN.MksSulawesi Barat Alamat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamulju4. RUSTAM TIMBONGA, SH., Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi SulawesiBarat, Alamat Jalan Sukarno Hatta No. 85 Mamuju;5. H.

/G/2013/PTUN.Mks5.

/G/2013/PTUN.Mksperkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannyaberbunyi sebagai berikut : 22202022222 202222222 2221.

Mappauda AT, S.Sos, adalahperbuatan bertentangan dengan aturan Perundangundangan yang berlaku, dantidak memenuhi Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaituasas Ketelitian, asas Kecermatan, dan asas Kepastian Hukum yang terdapatpada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undangundang RI No. 9 tahun 2004tentang perubahan UndangUndang RI No. 5 tahun 1986 ;Dasar serta alasan bantahan Tergugat adalah sebagai berikut: Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 96/G/2013/PTUN.Mks Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha

96/G/2013/PTUN.SBY

wana ennnnnennnn nana === TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 11 Juni 2013 dalam register perkara Nomor:96/G/2013/PTUN.SBY., gugatan tersebut telah diperbaiki pada persidangantanggal 18 Juli 2013, adalah sebagai berikut: Objek gugatan : SK Bupati no : 824/32/405.18/2013 tentang Pemindah Qbjek ...Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tanggal

96/G/2013/PTUN-MDN

P U T U S$ A N Nomor : 96/G/2013/PTUNMDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :1. LEAMI TELAUMBANUA2. FAARO BAZATULO HAREFA3. TUHOZARO HAREFA4.

PenetapanHari Persidangan Pertama yang dilaksanakan pada hariRABU tanggal 30 Oktober 2013 ; Telah membaca suratsurat bukti yang diajukan olehpara pihak dipersidangan j Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yangbersengketa dipersidangan ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugatdengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yangditerima dan terdaftar di dalam Register KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 02 Oktober2013, Nomor : 96

/G/2013/PTUNMdn, dan terhadap gugatantersebut telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal23 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagaiberikut ;OBJEK GUGATAN :Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam Perkara ini adalahSertipikat Hak Milik nomor 315/Desa Sifalaete Tabaloho, tanggal24 Desember 2004, dengan surat ukur nomor 22/Desa SifalaeteTabaloho/2004 tanggal 25 Agustus 2004 seluas 604 m?

96/G/2013/PHI/PN.BDG

PUTUSANNomor : 96/G/2013/PHI/PN.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriKelas A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :FAKUNG DEWI EDI, S.SOS yang beralamat Jl. Parkit D. No. 103 kota Cirebondalam hal ini diwakili oleh kuasanya J.

Tergugat.PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT : Setelah membaca suratsurat yang diajukan oleh kedua belah pihak ; Setelah mendengar keterangan dari kuasa kedua belah pihak yangberselisih ; Setelah mendengar keterangan saksi pihak yang berselisih ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas A Bandung pada tanggal 5September 2013 dibawah Register Nomor : 96

/G/2013/PHI.PN.BDG, telahmengajukan halhal sebagai berikut :Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :1.

KURNIASIH, SH.Perincian Biaya No. 96/G/2013/PHI.PN.Bdg.Pendaftaran Gugatan : Panggilan : Rp. 680.000,Redaksi : Rp. 13.000,Materai : Rp. 6.000,Jumlah Rp. 699.000,(Enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

96/G/2013/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 96/G/2013/PTUNJKT.

Putusan Nomor ; 96/G/2013/PTUNJKT1. BAMBANG BHAROTO, SH, ; 77 27 2. SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh ; 3. AAN SUGIONO, SH. ; 22 nnn nn enn nnn4. SUDARNA , SH ; 2 22222 2nn nnn nee nee nee5.

/G/2013/PTUNJKT yang telah diperbaiki pada PemeriksaanPersiapan tanggal 11 Juli 2013, yang pada pokoknya mengemukakandalildalil Sbagal BErKUL 5 ~~nnnn nnn nnn nminHal. 3 dari 65 Hal.

Putusan Nomor ; 96/G/2013/PTUNJKTObyek Sengketa :1.Sertipikat Hak Milik No: 2679/Semper Timur terbit tanggal 02 Januari2012 dengan Surat Ukur Nomor: 00025/Semper Timur/2011 tanggal23122011 luas 3.123 M2 tercatat atas nama Loe Bing Liong yangterletak di Jalan Alteri Kebantenan Rt.008/04 Jakarta Utara ; .

Putusan Nomor ; 96/G/2013/PTUNJKTtersebut diklaim oleh Pihak Ketiga melalui kuasanya yaitu sdr.AsepSupandi yang didasarkan pada tanah bekas verponding dengan luas32.350 M2 (3,2 Ha) tanpa dasar dan alasan yang jelas ; 12.

Gemon Nomor 99 Pondok Kelapa Jakarta Timur,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2013, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IINTERVENSI/ TERBANDING IL Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 61/B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 21 Maret 2014 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 96/G/2013/PTUN.JKT,

tanggal 25 November 2013;3 Berkas perkara banding Nomor 96/G/2013/PTUN.JKT, dan surat surat lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUK PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknyaperkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,Nomor 96/G/2013/PTUN.JKT, tertanggal 25 November 2013 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :Hal.3 dari 9 hal.

/G/2013/PTUN.JKT tanggal 25 November 2013, Penggugat /Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 NovemberMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan bandingyang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 27 November 2013 dengan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25Hal.5 dari 9 hal.

No. 61/B/2014/PT.TUN.JKTNovember 2013 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14( empat belas ) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang Undang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal pormohonanbanding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal

No. 61/B/2014/PT.TUN.JKTMenerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013 yang dimohonkanMenghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkarapada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000.

Begitupula gugatan Penggugat yang mengkaitkan dengan kedinasan di RumahSakit yang tidak terkait dengan objek gugatan Penggugat;Oleh karena itu maka gugatan Penggugatharus ditolak.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 96/G/2013/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnyaDALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk seluruhnya;Halaman 9

Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor45/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 28 April 2014 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTermohon Kasasi pada tanggal 03 Juni 2014 dan diterima pada tanggal 09 Juni2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1032/405.01.3/2013 tanggal 24September 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96

/G/2013/PTUN.SBY.

Bahwa Pemohon Keberatan sangat tidak sependapat dengan amarPutusan Majelis Komisioner poin 6.4 angka 1 tersebut dan menunjukkanketidakpahaman dan kekurangan pertimbangan serta ketidakadilanMajelis Komisioner dalam memutus sengketa Informasi aMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari alasan KeberatanTermohon Informasi/Pemohon Keberatan sebagaimana surat permohonannyayang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor : 96/G/2013/PTUNBDG tanggal13 Agustus 2013 dan telah pula mempelajari Putusan Komisi

./1991yang belum memutuskan bagian harta warisanpeninggalan Buambowo Harefa (alm) masingmasing ahliwaris yang mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian melaluidi Pengadilan Perdata (Peradilan Umum), sehingga lebihtepat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Umum ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 96/G/2013/PTUN.MDN,tanggal 13 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi :e Menerima eksepsi Tergugat terkait tentang tenggang

/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013 yangtidak dapat menerima gugatan Penggugat.

Bahwa dalam putusan PTUNJakarta Nomor :96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013,gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 harisebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUNterhadap obyek sengketa berupa sertifikat dimana Penggugat telahmengetahui terbitnya obyek sengketa setidaktidaknya pada tanggal 30Oktober 2012, pada saat pertemuan di kantor Lurah Semper Timurantara Loe Bing Liong dengan yayasan pendidikan

ditolak.FaktaFakta Hukum LainnyaBahwa sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim dalam memutusperkara ini, maka kami sampaikan faktafakta hukum lainnya yangterungkap dalam penyidikan, yaitu sebagai berikut :1)Tentang PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAPERKARA BANDING Nomor :61/B/2014/PT.TUN.JKT. antarapembanding / pendidikan yayasan teladan melawan TerbandingKepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2014yang pada intinya menyatakan menguatkan putusan PTUN JakartaNomor :96

/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013 yang tidakdapat menerima gugatan Penggugat.

Bahwa dalam putusan PTUNJakarta Nomor :96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013,gugatan Penggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 harisebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUNterhadap obyek sengketa berupa sertifikat dimana Penggugat telahmengetahui terbitnya obyek sengketa setidaktidaknya pada tanggal30 Oktober 2012, pada saat pertemuan di kantor Lurah SemperTimur antara Loe Bing Liong dengan yayasan pendidikan

/ G / 2013 /Hal. 49 dari 94 hal.

Bahwa dalam putusan PTUN Jakarta Nomor : 96 / G/ 2013 /PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013, gugatan Penggugat diajukan telahmelebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atasUndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang PTUN terhadap obyek sengketaberupa sertifikat di mana Penggugat telah mengetahui terbitnya obyeksengketa setidaktidaknya pada tanggal 30 Oktober 2012, pada saatpertemuan di kantor Lurah Semper Timur antara Loe Bing

Bahwa dalam putusan PTUN JakartaNomor : 96/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 25 November 2013, gugatanPenggugat diajukan telah melebihi tenggang waktu 90 harisebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No.5 Tahun1986 tentang PTUN terhadap obyek sengketa berupa sertifikat di manaPenggugat telah mengetahui terbitnya obyek sengketa setidaktidaknyapada tanggal 30 Oktober 2012, pada saat pertemuan di kantor LurahSemper Timur antara Loe Bing Liong

yang kemudian dibuatkan Akta JualBelinya ;Bahwa status kepemilikan dari tanah Verponding 16/21 atas namaTan Wei Seng seluas + 32.200 m2 yang terletak di Semper TimurCilincing, setempat sebagai Jalan Kebantenan IV Nomor 1 RT. 005RW. 002 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2679 /Semper Timur tanggal 02 Januari 2012 dengan Surat Ukur Nomor00025/Semper Timur/2011 atas nama LOE BING LIONG telahinkracht atau berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 96

/G/2013/PTUN.JKTtanggal 25 Nopember 2013 dan dikuatkan oleh putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 61/B/2014/PT.TUN.JKTtanggal 30 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada para pihakmasingmasing pada tanggal 10 September 2014 dan belum adaupaya hukum lebih lanjut ;Hal. 78 dari 94 hal.

No. 281/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Ut, tanggal 22Desember 2014.Bahwa selain itu, keabsahan sertifikat SHM No. 2679/SemperTimur a/n TERGUGAT juga telah dikuatkan oleh PutusanPengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 96/G/2013/PTUNJKT, putusan mana juga telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan29.Tinggi Tata Usaha Negara No. 61/B/2014/PT.TUN.JKT, DAN telahberkekuatan hukum tetap.Bahwa putusanputusan lembaga peradilan dan tindakan eksekusiyang telah dilakukan oleh juru sita PENGADILAN NEGERIJAKARTA UTARA, sebagaimana

Kebenaran hukumatas sertifikat dimaksud juga dikuatkan oleh Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 61/B/2014/PT.TUN.JKT joNo. 96/G/2013/PTUNJKT.34. Bahwa dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang seakanmeragukan keabsahan Akta Jual Beli No. 82/2011, tanggal 02 Mei2011, dan Sertifikat SHM No. 2679/Semper Timur, tidaklahberasalan menurut hukum.

Akta Permohonan Banding Nomor: 96/G/2013/PTUN.JKT tanggal 27November 2013 Jo.