Hasil Verifikasi danKlarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PropinsiPapua Periode Tahun 2012 (Terlampir) yang isi lampirannya adalahsebagai berikut: HASIL VERIFIKAS!

Bahwa PENGGUGAT sebagai pasangan bakal calon Gubernur danWakil Gubernur Propinsi Papua Periode 20122017 secara sahtelah mengikuti pendaftaran penerimaan bakal calon Gubernurdan Wakil Gubernur Propinsi Papua Periode 20122017 padatanggal 22 Mei Tahun 2012.

Meminta kepada PANSUS untuk mengklarifikasi validasi data HasilVerfikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan WakilGubernur Propinsi Papua Periode 2012 2017, dimana PENGGUGATdinyatakan hanya memiliki 8,6 % dan tidak lolos, karena sampaiSaat TERGUGAT/PANSUS PILGUB DPRP mengumumkan HasilVerfikasi dan Klarifikasi Akhir bakal calon Gubernur dan WakilGubernur Propinsi Papua Periode 2012 2017 pada tanggal 06 Juli2012 jam 23.45 WIT di gedung DPRPapua pihak TERGUGAT samasekali tidak pernah menghubungi

Menyatakan Sah, Surat Keputusan Nomor : 01/PANSUSPILGUBDPRP/VII/2012, Tanggal 06 Juli 2012, Tentang Hasil Verifikasi DanKlarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Dan Wakil GubernurProvinsi Papua Periode 20122017; 3.

Calon Gubernur AlexHesegem, SE dan Bakal Calon Wakil Gubernur Ir.

Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah selaku Ketua dan SekretarisPanitia Seleksi Penjaringan dan Penjaringan Bakal Calon Gubernur &Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Periode 20152020 sesuaidengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai GerakanIndonesia Raya (Gerindra) Prov,Sumatera Barat Nomor 0215/PSPilkada/DPD GERINDRA/2015 tertanggal 2 Mei 2015;2.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Panitia Seleksi Penjaringan danPenjaringan Bakal Calon Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi SumateraBarat Periode 20152020 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0215/PSPilkada/DPDGERINDRA/2015 tertanggal 2 Mei 2015, pada poinempatnya telah memberikan mandat sepenuhnya dan memberikanrekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan PimpinanDaerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prov.Sumatera Baratyang selanjutnya disampaikan kepada Badan Seleksi Nasonal CalonKepala

Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya telah pula melakukantahapan tahapan seleksi terhadap bakal calon Gubernur dan WakilGubernur Pilkada Provinsi Sumatera Barat Periode 20152020 daripertimbangan berbagai aspek yang selanjutnya diputuskan danditetapbkan untuk direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan PusatPartai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Ketua Badan SeleksiNasional Bakalcalon Kepala Daerah Dewan Pipinan Pusat PartaiGerakan Indonesia Raya (Gerindra);4.

Rekomendasilainnya tanpa mengacu pada ketentuan dan Pertimbangan Undangundang Partai Politik, Juklak dan Juknis Komisi Pemilihan Umum, tentangpencalonan kepala daerah, maupun peraturan organisasi yang ditetapkanoleh Partai gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dimana dalam hal iniRekomendasi yang ditetapbkan oleh Penggugat selaku badan yangditetapkan/dibentuk khusus oleh Partai Gerakan Indonesia Raya(Gerindra) itu sendiri, sebagai aturan hukum yang diperlakukan dalampola dan sistem penjaringan terhadap bakal

calon Gubernur dan WakilGubernurkhususnya di ProvSumatera Barat yang menjadi aturan dantertiob hukum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya yang harusdipatuhinya/tidak boleh dilanggar oleh siapapun atau dilecehkan sendirimeskipun oleh Pimpinan tertinggi Partai tersebut;Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratRekomendasi DPP Partai Gerakan Indonesia Raya dengan No.07018/Rekom/DPPGerindra/2015 tertanggal 4 Juli 2015 tetang calonHalaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 21/G/2015/PTUNPDGGubernur

calon Gubernur dan wakil gubernura.

Hal 3 dari 552) Setelah menginventaris bakal namanama bakal calon yang mendaftardan menerima namanama bakal calon gubernur dari selurun DPD PartaiGolkar Kabupaten/Kota, DPD Provinsi melakukan verifikasi dan menyusundaftar inventarisasi bakal calon gubernur secara alvabetis, denganpertimbangan :a. Memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khususb.

Penjelesan DPD Partai Golkar Provinsi tentang proses penjaringanbakal calon gubernur dan latar belakang para bakal calon gubernur yangbersedia mengikuti proses seleksi calon gubernur, wakil gubernur daripartai Golkarb. Uji kepatutan dan kelayakan oleh peserta rapat pleno diperluas,dengan terlebih dahulu mendengarkan visi dan misi yang bersangkutan.c. Pembahasan dan penetapan sekurangkurangnya 3 nama dansebanyakbanyaknya 5 nama bakal calon gubernur/wakil gubernur daripartai golkard.

DPD Partai Golkar Provinsi TIDAK MEMBUKAPENDAFTARAN bakal calon gubernur/wakil gubernur selambatlambatnya 2 bulan sebelum pembukaan pendaftaran pasangancalon oleh KPUD setempat, dengan menyerahkan biodata danvisi misi bakal calon.Putusan Nomor 58/Pdt.SusParpol/2018/ PN. Jkt.Brt. Hal 6 dari 55b.

yang dilaksanakan oleh DPD Partai GolkarKabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang mengusulkan = Ir.H.ARINALDJUNAIDI sebagai Bakal Calon Gubernur Lampung 2019 2024 disampaikan ke Tergugat II;f) Setelah menerima hasil Rapat Pleno Diperluas yang dilaksanakan olehDPD Partai Golkar Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung yang mengusulkanIrH.ARINAL DJUNAIDI sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Lampung2019 2024, Tergugat Il melakukan Rapat Pleno Diperluas untuk membahasdan menetapkan namanama Calon Gubernur

calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;Cc. pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;d penelitian persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon3/41www.hukumonline.comwalikota; dane. uji publik.Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penyampaian visi dan misi;b. pemungutan dan penghitungan suara; danCc. penetapan hasil pemilihan.BAB IllPANITIA PEMILIHANPasal 7Dalam melaksanakan

calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;4/44www.hukumonline.commelakukan pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;d. meneliti persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calonwalikota;e. melaksanakan uji publik; danf. melakukan pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (Sembilanpuluh) hari.Dalam melaksanakan

calon gubernur bagi warga negara yangberminat menjadi bakal calon gubernur, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik,dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.Panlin DPRD kabupaten/kota mengumumkan masa pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calonwalikota bagi warga negara yang berminat menjadi bakal calon bupati dan bakal calon walikota, baik yangdiusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.Pendaftaran

bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota ke Panlin DPRD provinsidan Panlih DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur, calonbupati, dan calon walikota.BAB VI8/41www.hukumonline.comUJI PUBLIKPasal 16Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calonwalikota, baik yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajibmengikuti uji publik.Partai politik dan/atau

PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Cukup jelas.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Cukup jelasPasal 5Cukup jelas.Pasal 6Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelas.Huruf cKetentuan persyaratan administratif calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota berlakumutatis mutandis terhadap persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, danbakal calon walikota.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Ayat (3)29/41www.hukumonline.comCukup jelas.Pasal 7Cukup jelas.Pasal

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan atau memperbaiki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 Tanggal 13 Desember 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013 beserta Lampirannya dengan menyatakan bakal calon gubernur atas nama Barnabas Suebu, S.H. tidak memenuhi syarat calon karena telah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama

calon Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiPapua sepanjangdiatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

calon Gubernur dan Wakil Gubernur untukmelakukan verifikasi persyaratan dalam hal keabsahan pendidikan danpersyaratan keaslian orang Papua bagi bakal calon Gubernur dan WakilGubernur.3.

calon Gubernur danWakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP"..

calon Gubernur danWakil Gubernur melalui tahapan:a.

calon Gubernur dan WakilGubernur melalui tahapan:a.

Sulaiman orangtua dariPengugat sebagai Bakal calon Gubernur Kalimantan Timur.Bahwa tiga buah sertifikat yang dititiokan adalah berupa sertifikat Hak MilikNomor 1411/Teluk Lerong Ulu seluas 530 M2 (lima ratus tiga puluh meterpersegi) terletak di kelurahan teluk lerong ulu, kKecamatan samarinda ulu,Propinsi kalimantan Timur atas nama Adnan Alamsyah Sulaiman, SertifikatHak Milik Nomor 7558/Sei Pinang Dalam, seluas 1.350 M2 (seribu tigaratus lima puluh meter persegi) terletak di kelurahan Sei Pinang

2018/PN Jkt.Sel10.11.12.13.14.Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamdya Samarinda, Propinsi kalimantanTimur, atas Nama Adnan Alamsyah Sulaiaman, Sertifikat Hak Milik Nomor9451/Sei Pinang Dalam seluas 572 M2 (lima ratus Tujuh Puluh Dua MeterPersegi) terletak di kelurahan Sei Pinang, Kecamatan Samarinda. ilir,Kodya Samarinda atas nama Adnan Alamsyah Sulaiaman.Bahwa di sepakati Penitipan 3 (tiga) buah sertifikat adalah sebagai maharuntuk Perahu orangtua Penggugat guna mendapat dukungan PartaiGolkar sebagai bakal

calon Gubernur Kalimantan Timur dan sertifikat akandi kembalikan tanpa syarat dan seketika kepada Penggugat jika PerahuPartai Golkar tidak diberikan atau Partai Golkar tidak memberikan perahukepada orangtua Penggugat dimana merupakan syarat yang harusterpenuhi untuk menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Timur.Bahwa hingga berakhirnya Batas waktu pendaftaran bakal calon GubernurKalimantan Timur perahu yang dijanjikan tidak pernah terealisasi danOrangtua Penggugat tidak terdaftar menjadi Bakal Calon

Pokok Perkara:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahdirinya ingin membatalkan akta perjanjian Kesepakatan Bersama No. 08Hal. 21 dari 25 Putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PN Jkt.Seltertanggal 21 Oktober 2014 di buat oleh Notaris Nurul Larasati,SH. dandinyatakan Batal demi Hukum karena Perjanjian di buat dalam keadaan dimana3 sertifikat Penggugat dalam Penguasaan Tergugat disebabkan adanyapaksaan atau tipuan dengan mencari dukungan dari Partai Politik sebagaisyarat untuk maju sebagai bakal

calon Gubernur Kalimantan Timur yangkemudian Penggugat bersepakat dengan Tergugat dimana Tergugatmenjanjikan Perahu dari partai Golkar untuk orangtua Penggugat denganmembayar mahar kepada Partai Golkar sebesar Rp.10.000.000.000, (SepuluhMilyard Rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugatberkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orangsaksi Yudi

Keputusan DPRD Propinsi Banten No : 162.4/KepDPRD/11/2001 tanggal25 September 2001 tentang penetapan bakal calon Gubernur dan bakal calonHal7 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002232.4Wakil Gubernur Banten periode 20012006, yang menghasilkan 12 orangCalon Gubernur dan 12 orang Calon Wakil Gubernur.

yang hadir dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap I:, atauPasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suaraterbanyak setelah dilakukan pemungutan suara ulang terhadap Pasangan Calonurutan terbesar pertama dan kedua.Pasal 2 huruf dBerpendidikan sekurangkurangnya SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan atausederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal.Pasal 3Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, seorang yangmencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal

Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur harus memenuhi syarat lan sebagai berikut :a.

Banten periode 20012006, kemudian disusuldengan diterbitkannya Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepPimDPRD/12/2001 tanggal 24 September 2001 tentang penetapan Bakal Calonterdaftar Gubernur dan Bakal Calon terdaftar wakil Gubernur Banten periode 2001 2006, yang menghasilakn 22 orang Calon Gubernur dan 16 orang Calon WakilGubernur dalam tempo 10 hari dan satu hari kemudian diterbitkan pula KeputusanDPRD Propinsi Banten No. 162.4/KepPim DPRD/12/2001 tanggal 24September 2001 tentang penetapan Bakal

Calon Gubernur dan bakal Calon wakilGubermur Propinsi Banten periode 20012006 yang menghasilakan 12 orang CalonGubernur dan 12 orang Calon Wakil Gubernur.Hal 24 dari 28 hal Put.

Putusan Nomor 420 K/TUN/2013Dalam Berita Acara Nomor 344/270/BA/KPU Prov.026/X/2012tersebut dengan tegas dinyatakan berdasarkan hasil verifikasiadministrasi dan faktual terhadap Bakal Calon Gubernur dan WakilGubernur Tahun 2012, Tergugat telah memutuskan dengan suaraterbanyak adanya 2 (dua) opsi, yaitu:1 Sebanyak 3 (tiga) orangKomisioner KPU Provinsi Sultra(La Ode Muh. Ardin, SE., Dr.

Eka Suaib, M.Si sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU ProvinsiSulawesi Tenggara mengirim surat pada malam hari tanggal 12 Oktober 2012kepada dan meminta Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi, S.H.. untuk menggantidan menyiapkan dokumen persyaratan bagi bakal calon wakilnya adalahtindakan yang cacat hukum karena dilakukan tanpa wewenang yang sah denganpertimbangan bahwa Ir.

EkaSuaib, M.Si mengirim surat kepada Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi,S.H.. yang isinya meminta agar Bakal Calon Gubernur H. Ali Mazi, S.H.mengganti wakilnya, yaitu dengan Surat Nomor 270/342/KPU.Prov.026/X/2012 bertanggal 12 Oktober 2012 (Bukti P 5a). Surat tersebutdisampaikan kepada H.

Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Timur Nomor : 138/Kpts/KPUProv021/2013,tanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur DanWakil Gubernur Kalimantan Timur Yang Memenuhi Syarat DalamBukti T13Bukti T14 :Bukti T15Bukti T16 :Bukti T 17 :Bukti T18Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan TimurTahun 2013;foto copy dari asli Berita Acara Musyawarah Kerja Wilayah Khusus PartaiPersatuan Pembangunan SeKalimantan timur Di Hakaya Plaza HotelSantika Balikpapan Tentang Bakal

Calon Gubernur/Wakil GubernurKalimantan Timur Tahun 2013 Dari Partai Persatuan Pembangunan,tanggal 23 Mei 2013;foto copy dari foto copy berstempel basah dari Badan Pengawasan PemiluProvinsi Kalimantan Timur Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 01/PILGUBKALTIM/VIII/2013, tanggal 9 September 2013;foto copy sesuai dari asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumProvinsi Kalimantan Timur Nomor : 187/Kpts/KPUProv021/2013,tanggal 18 September 2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilihdalam Pemilihan

calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Timur tidak dapatdiartikan terpisah antara DPD PDIP dan DPP PDIP, yang mengatasnamakan satu partaipolitik peserta pemilihan umum yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh DPP PDIP (Penggugat in litis), MajelisHakim berpendapat apabila Penggugat merasa dirugikan, maka harus memiliki kepentinganuntuk mengajukan gugatan dan telah memenuhi asas point dinterest point daction (adakepentingan maka

hal iniPutusan Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUNSMD Halaman 23 dari 31 Halamanadalah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis PencalonanPemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, intipermasalahan adalah Tergugat dalam proses penerbitan obyek sengketa a quo tidakmempertimbangkan suratsurat yang disampaikan oleh Penggugat terkait dengankepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP, pencabutan dan pengantiandukungan Bakal

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, dan tidakditindaklanjutinya Surat dari Tergugat terkait dengan permintaan untuk diserahkan syaratsyarat administratif pendukung;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama dalil yang diungkapkan olehPenggugat adalah adanya Surat dari DPP PDIP Nomor : 1884/EX/DPP/V/2013, perihalPemberitahuan dan Penjelasan, tanggal 28 Mei 2013 dan Surat Keputusan DPP PDIPNomor : 331/KPTS/DPP/V/2013, tentang Pembebas tugasan H.

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis TataCara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah yang menyatakan bahwa : Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkanpasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangkurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasiperolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di Daerahyang bersangkutan aBahwa Penggugat mendaftar sebagai bakal

calon Gubernur dan WakilGubernur Sulawesi Tenggara kepada Tergugat pada tanggal 2September 2012 yang dicalonkan/didukung oleh partai politik yaitu :Partai Buruh, Partai Persatuan Daerah atau Partai Persatuan Nasional,Hal. 19 dari 27 hal.

;Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual dan klarifikasi ke DPP PartaiPolitik tersebut maka diperoleh hasil verifikasi yang dituangkan didalam Lampiran Berita Acara Penetapan Hasil Penelitian SuratPencalonan dan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Gubernur danWakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor : 270/308/BA/KPU.Prov.026/IX/2012, yang ditandatangani oleh Ketua dan 3 (tiga)orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang kemudiandisampaikan kepada bakal pasangan calon tersebut di

Untuk kepentingan TERDAKWAyang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur tersebut,SALEH ABDUL MALIK (Komisaris PT SAM Mitra Mandiri yangmempunyai anak perusahaan PT Realindo Cahaya Mandiri) yang dikenalTERDAKWA ketika samasama menjadi anggota DPR RI masa jabatan20042009, menawarkan agar TERDAKWA mempunyai kantor atautempat yang akan digunakan sebagai posko pencalonannya.

Calon Gubernur Sumatera Utara,TERDAKWA bersama SALEH ABDUL MALIK sempat mendatangilokasi rumah di Jalan Kenanga Raya Nomor 87.

ZainalArifin Paliwang, S.H, M.Hum tertanggal 06 September 2020 ;c.Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur an. Drs. H.

Bahwa sebagaimana yang termuat dalam dalildalil gugatannya, PARAPENGGUGAT mempermasalahkan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT dalam melaksanakan proses pencalonan terutama terkait denganverifikasi syarat calon yang diserahkan oleh Bakal Calon Gubernur Drs HZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum yang dinilai tidak cermat sertamelanggar asas Kepastian Hukum.

Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 06 September 2020,dimana Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H,M.Hum melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kalimantan Utara,diantaranya menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernuran. Drs. H.

Itu merupakan sistem komunikasi dari Kapolrikepada jajaran di bawahnya di tubuh Polri ;7.2.Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Humtelah mengundurkan diri dengan Surat tanggal Agustus 2020 yangditandatanggani oleh yang bersangkutan dan MengetahuiBrigjenpol.

Jika PARAPENGGUGAT merasa ada kejanggalan dengan KeputusanPresiden dikaitkan dengan TR Kapolri, maka langkah yangseyogyanya ditempuh oleh PARA PENGGUGAT adalah menuntutKapolri, ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan, meminta agarKeputusan Presiden tersebut dicabut atau dibatalkan ;7.9.Bakal Calon Gubernur Drs. H.

penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara danJadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;d. pembentukan PPK, PPS, dan KPP%S; e. pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, danPengawas TPS;n 22 nnnnnnnnnnnnnnnnn nnn n nn nn nnnn nnn nnnnnef. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan; dan;g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih ;(3) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor : 05/G.PLW/2017/PTUN.BKLa. pendaftaran bakal

Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;b.

Pada saat itu, WARASWASISTO menghubungi Terdakwa dan menyampaikan permintaanbantuan untuk menyelesaikan RDTR, serta waktu untuk bertemu denganTerdakwa.Pada tanggal 7 Juli 2017 WARAS WASISTO mendampingi Terdakwamengajukan pendaftaran untuk menjadi bakal calon Gubernur JawaBarat melalui partai PDIP di kantor Pusat DPP PDIP, Menteng JakartaPusat yang diterima langsung oleh pengurus DPP bidang pemenanganPemilu (BAPILU).

Setelah pendaftaran Terdakwa diwajibkan melakukansosialisasi ke masyarakat melalui tatap muka, pembuatan banner atauspanduk dan sosial media dalam rangka persiapan survey internal partalPDIP untuk bakal calon Gubernur Jabar yang akan direkomendasikanoleh DPP partai.Masih di bulan Juli tahun 2017, setelan pertemuan di rest area KM 38HENRI LINCOLN, NENENG RAHMI NURLAILI dan SOLEMAN bertemudi RM. Ciganea rest area KM 72 Tol Cipularang.

Selanjutnya WARASWASISTO menyampaikan kepada YAHYA untuk melakukan pembeliandan pemasangan banner pencalonan Terdakwa melalui JAMESYEHEZKIEL.Setelah pemberian uang untuk pembuatan banner guna kepentinganTerdakwa sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Jawa Barat periodetahun 20182023 tersebut, Terdakwa kemudian meneruskan persetujuansubstansi Ranperda RDTR Kabupaten Bekasi ke Gubernur Jawa Baratdengan cara membubuhkan paraf permohonan Surat Dinas Bina Margadan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor

Setelah pendaftaran Terdakwa diwajibkan melakukansosialisasi ke masyarakat melalui tatap muka, pembuatan banner atauspanduk dan sosial media dalam rangka persiapan survey internal partalPDIP untuk bakal calon Gubernur Jabar yang akan direkomendasikanoleh DPP partai.Masih di bulan Juli tahun 2017, setelan pertemuan di rest area KM 38HENRI LINCOLN, NENENG RAHMI NURLAILI dan SOLEMAN bertemudi RM Ciganea rest area KM 72 Tol Cipularang.

Elly Engelbert Lasut, ME adalah Bakal Calon Gubernur, yangberstatus Mantan Terpidana dan mantan narapidana, yang mendaftar pascaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. : 42/PUUXIII/2015, yaitu :Bahwa Ketika seseorang Mantan Narapidana selesai menjalankan masa tahanannyadan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantan narapidana,yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikotaatau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang mengisiannyamelalui

Elly Engelbert Lasut, ME telah memenuhinya padatahapan pencalonan sebagai bakal Calon Gubernur Sulawesi Utara pada pemilihanGubernur tahun 2015. ; 21 Bahwa KPU Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Nomor : 44 / BA /PILGUB / VIII / 2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Hasil Penelitianperbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan danPersyaratan Calon Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,menyatakan bahwa Dr.

Pelaksanaan Regulasi dalamKeputusan; Sementara Tergugat melalui Surat Keputusan No. 16/Kpts/KPUProv029/Tahun 2013 tersebut hanya menetapkan jangka wakitu maksimal 113(seratus tiga belas) hari.Terjadi perbedaan waktu 87 (delapan puluh tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan kurang 3 (tiga) hari;Jika Tergugat mengikuti pedoman berdasarkan PKPU No. 9 Tahun 2010tersebut, maka peluang Penggugat untuk mempersiapkan diri danmendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara terbuka lebar;Bahwa pedoman

Terjadi perbedaan waktu 87 (delapan puluh tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan kurang 3 hari;Jika Tergugat mengikuti pedoman berdasarkan PKPU Nomor: 09 Tahun2010 tersebut, maka peluang Penggugat untuk mempersiapkan diri danmendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara terbuka lebar;Bahwa Pedoman dalam Penyusunan Tahapan dan Jadwal PenyelenggaraanPemilihan Umum Kepala Daerah yang telah dibuat olen Komisi PemilihanUmum yaitu PKPU Nomor : 09 Tahun 2010 telah menetapkan jangka waktuyang baku

Utara ; Ketika KPU menjalankan tugasnya dia mengeluarkan 2 keputusan, kalaudikembalikan kepada kompetensi absolut sesungguhnya Keputusan Nomor 16adalah regeling sedangkan Keputusan Nomor 30 adalah beschikking karenaitu PTUN tidak bisa mengadili produk yang bersifat regeling ;Keterangan Saksi atas nama :Kasman Tan, SE 5 Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja Pencalonan ; Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan syaratsyarat pencalonan; Bahwa Penggugat tidak pernah datang mendaftar dan mengajukan dirisebagai bakal

calon Gubernur Maluku Utara tahun 2013; Bahwa tidak ada keputusan KPU Maluku Utara yang memuat namaPenggugat sebagai Calon Gubernur Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telahmengajukan Kesimpulannya masingmasing secara lisan pada persidangantanggal 17 Juni 2013 ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Hal. 46 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABNMenimbang

Selain itu Saksi Tergugat atasnama Kasman Tan, S.E. juga menerangkan Penggugat tidak pernah mengajukandiri sebagai bakal calon Gubernur Maluku Utara tahun 2013 ; Menimbang, bahwa dari BuktiBukti Surat yang diajukan Majelis Hakimtidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah mendaftar sebagai bakal calonGubernur atau setidaktidaknya pernah terlibat dalam proses penetapanHal. 60 dari 64 halaman Putusan Perkara No.09/G/2013/PTUN.ABNPasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Memenuhi Syarat dalamPemilinan

. ; 2 2222222 2 nee n eee ne eneBahwa Dr.Elly Engelbert Lasut,ME adalah Bakal Calon Gubernur,yang berstatusMantan terpidana dan mantan narapidana,yang mendaftar pasca Putusan MahkamahKonstitusi (MK) No.42/PUUXI/2015, yaitu: *Bahwa Ketika seseorang Mantan Narapidana selesai menjalankan masatahannnya dan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantannarapidana, yang bersangkutan dapat mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupatidan Walikota atau mencalonkan diri dalam jabatan publik atau

Officials) ;Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.42/PUUXIII/2015 tersebutbersifat Conditionally Unconstitutional/ Inkonstitusi bersyarat artinya ketentuantersebut dinyatakan inkonstitusional (tidak berlaku) bila tidak memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diputuskan oleh MK , yaitu: a Selesai menjalankan masa tahanannya ; b Mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa dia adalah mantannarapidana ; Dari kedua syarat diatas, Dr.Elly Engelbert Lasut,ME telah memenuhinya padatahapan pencalonan sebagai Bakal

Calon Gubernur Sulawesi Utara pada pemilihanGubernur tahun 2015.; Bahwa KPU Sulawesi Utara berdasarkan Berita Acara Nomor:44/BA/PILGUB/VIU/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan PersyaratanHalaman 13 dari 26 hal.

"Dimana yang dimaksud dengan Soeryo danWakpolda Kepei pada postingan komentar terhadap postingan Facebookmilik Saksi AKhmad Rosano yang bertuliskan /nilah pengusaha galper judi dibatam siap mengambil alih dari soeryo dan wakpolda kepei tersebut adalahSoeryo Respationo yang merupakan bakal calon Gubernur Kepri periode20202025 dan Wakapolda Kepri Yan Fitri Halimansyah yang pada saatHalaman 3 dari 24 HalamanPutusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN BtmTerdakwa mengomentari postingan facebook saksi Akhmad Rosano

Dimana yang dimaksud dengan Soeryo danWakpolda Kepei pada postingan komentar terhadap postingan Facebookmilik Saksi AKhmad Rosano yang bertuliskan /nilah pengusaha galper judi dibatam siap mengambil alih dari soeryo dan wakpolda kepei tersebut adalahSoeryo Respationo yang merupakan bakal calon Gubernur Kepri periode20202025 dan Wakapolda Kepri Yan Fitri Halimansyah yang pada saatTerdakwa mengomentari postingan facebook saksi Akhmad Rosano, adalahmenjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia