Menyatakan gugatan Penggugat dengan mempergunakan tata cara gugatanperwakilan kelompok (class action) adalah sah;Menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan;Memerintahkan Penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuanuntuk memperoleh persetujuan Hakim segera setelah penetapan inidibacakan;4.

Letak sungai Andan, sungaiUkui dan sungai Soni juga berada di Desa Penggugat yaitu Desa Ukui Dua,Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan class action didasarkanpada Pasal 91 ayat 1 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwamasyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untukkepantingan dirinya sendiri dan / atau kepentingan masyarakat apabilamengalami kerugian akibat pencemaran dan / atau kerusakan

Cacat formil yang timbul atas kekeliruanatau kesalahan bertindak sebagai Penggugat dikatakan sebagai error inpersona ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat tidakberkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya denganperkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebuttidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yangdigugat tersebut (Tergugat).Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam a quo telah diterimasebagai perkara gugatan class

action / gugatan perwakilan kelompok,sebagaimana dalam Penetapan No. 17/Pdt.G/2018/PN.Plw tertanggal 8Oktober 2018, sehingga menurut Majelis Hakim segala sesuatu yang telahdipertimbangkan dalam Penetapan mengenai sertifikasi kelayakan gugatanperwakilan kelompok tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkandari pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga eksepsi / jawabanTergugat yang berhubungan dengan persoalan prosedur sertakelengkapan para pihak sebagaimana dituangkan dalam bagian eksepsi

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE (BWSCC) tersebut; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017; MENGADILI SENDIRI: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar

Gugatan class action Penggugat , Penggugat II, Penggugat Ill danPenggugat IV tidak mewakili kepentingan warga yang terkena rencanapembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung;Halaman 18 dari 24 hal. Put.

Nomor 896 K/Padt/2019Gugatan class action Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat III danPenggugat IV tidak memenuhi syarat formil karena tidak ada kesamaanfakta, dasar hukum dan derita kerugian;Salah satu kelompok Penggugat tidak mempunyai bidang tanah yangterkena rencana pembangunan Trace Normalisasi Kali Ciliwung;Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat Ill dan Penggugat IVkabur (obscuur libel);Surat Kuasa Para Penggugat tidak berwenang dan tidak berkualitas;Kedudukan Para Penggugat (/ega/ standing

action)pengajuannya pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat:Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 262/Pdt.G/ClassAction/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat:Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi Para Penggugat:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok untuk sebagian

KEPALA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAICILIWUNG CISADANE (BWSCC) dan membatalkan Putusan PengadilanTinggi DKI Jakarta Nomor 192/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Mei 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017 serta MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar

KEPALA BALAI BESARWILAYAH SUNGAI CILIWUNG CISADANE (BWSCC) tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor192/PDT/2018/PT DKI tanggal 28 Mei 2018 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN. Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Halaman 23 dari 24 hal. Put.

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

PUTUSANNomor : 3/ Pdt.G/ 2015/ PN Tml DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan acara gugatanperwakilan kelompok (Class Action), dalam pemeriksaan pendahuluanmenjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perwakilankelompok antara :1.

Menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan Penggugat dengan AcaraGugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoire Beslag) Atas AsetPT. HGE Tergugat Ke3 atas barang bergerak dan barang tetap yangdilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang.4.

ACTION.1.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAIGUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).Bahwa TERGUGAT Ill, menolak dengan tegas seluruh dalildalil gugatan yangdiajukan PENGGUGAT.Bahwa halhal yang telah dikemukakan TERGUGAT Ill di atas, mohondianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganpersyaratan gugatan aquo.Bahwa surat gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo, tidak memenuhisyarat formil sebagai gugatan kelompok (class action) sebagaimana yangdigariskan dalam Hukum

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syaratsebagai gugatan perwakilan kelompok (Class Action) ;2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untukmenghentikan pemeriksaan perkara ini ;3.

; Bahwa gugatan tidak dapat digolongkan sebagai gugatan perwakilankelompok (class action) tetapi sebagai gugatan /egal standing; Bahwa gugatan Penggugat nebis in idem;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIImengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel); Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugatmelalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIIImengajukan eksepsi

Menetapkan perkara ini diperiksa dan diputus melalui gugatan perwakilankelompok (class action) oleh karenanya para pihak untuk tunduk danmematuhi isi putusan;9.

denganmengatasnamakan 190 KK mengingat pada saat yang sama dantempat yang sama (Pengadilan Negeri Sidoarjo) telah diperiksa perkaraPerdata Nomor 49/Pdt.G/2012/PN.Sda yang sebagaian Pihak Penggugat(97 orang) adalah orang yang sama dengan perkara a quo (PerkaraNomor 18/Pdt.G/2012/PN.Sda) hingga jawaban ini kami buat tidak adapernyataan keluar dari ke 97 orang tersebut, sehingga ada duplikasi pihakPenggugat dan mengakibatkan pihak Penggugat tidak mempunyai hakdan kapasitas untuk menggugat pekara ini (class

Action);Maka dengan ini Tergugat III mengajukan eksepsi diskualifikasi ataugemis aanhoedanigheid;,Halaman 16 dari 46 hal.

Dalam prosedural gugatan perwakilan kelompok (class action): Menguatkan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2012/PN.Sda, Senin 21 Mei2012; Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian denganprosedur gugatan perwakilan kelompok (class action);Il. DALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Halaman 28 dari 46 hal. Put. Nomor 765 K/Pdt/20162. Menetapkan H. Ruwadji, Soetidjab, Mochamad Kardi, .W.

Kustantini, Hartolo dan AtmodjoBrotodarmodjo/ Sapto Sugiarto dalam mendirikan bangunan di atasanah sengketa adalah atas seijin dari TNI AL.;3) Bahwa dari 190 Kepala keluarga Penggugat class action,hanya menyampaikan 7 (tujuh) buah bukti perjanjian jual beli dibawah tangan dan 6 (enam) surat keputusan pelepasan hakyang tidak menyebutkan jual beli tanah melainkan hanya rumahnyasaja;4) Baik dalam perjanjian jual beli maupun dalam suratpelepasan hak yang dibuat secara di bawah tangan yangdilepaskan hanya

(Penelitian MahkamahAgung, Class action dan Citizen Lawsuit 2009: 63);Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dengan dimasukkannya pihakselain penyelenggara negara sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo tidak mengurangi hakikat gugatan Warga Negara sebagaimanayang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti padaTingkat Banding;Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan pertimbanganhukum Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakangugatan Para Pemohon Kasasi tidak

perkara Nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN.Jkt., Pst.;9.

Hal ini sesuai dengan fakta sebagaimana dalam putusanPerkara Nomor 318/Pdt.G/Class Action/2011/PN.Jkt.,PST.,halaman 164;Halaman 18 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/20178.

gugatanperwakilan kelompok (class action);Bahwa perlu adanya penetapan dari Pengadilan terkait sah atautidaknya gugatan perwakilan kelompok.

Nasir Sihotang (Penggugat) sebagai Ketuasekaligus Pendiri Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten RokanHulu dan saat ini sebagai Sekjen SPKS Kabupaten Rokan Hulu setelahberdiri SPKS Nasional, yang dalam mukadimah anggaran dasarnyaditegaskan agar dapat tegak berdiri kokoh mewujudkan tatanan sosialyang bebas dari segala bentuk penindasan, penghisapan danpengerusakan, dengan dasar keseluruhan yang saya uraikan diataslah Penggugat mengajukan gugatan J/egal standing secaraperwakilan (class action

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti yangcukup maka adalah wajar dan pantas menurut hukum bila manapenggugat perwakilan (class action) mengajukan gugatan provisi dalamperkara ini;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar memberikan putusan sebagaiberikut:Dalam Provisi:7Memerintahkan Tergugat maupun orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menghentikan segala usaha dan kegiatan di atasseluruh

Bahwa apabila gugatan Perdata Class Action Penggugat yang diajukanterhadap Tergugat (Il in casu Bupati Padang Lawas) maka cukupberalasan menurut hukum untuk menyatakan terhadap sengketa dalamperkara a quo yang disengketakan tidak termasuk kewenangan relatifpada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang sekarang memeriksadan mengadili sengketa dalam perkara a quo;6.

Mengabulkan gugatan class action Para Penggugat untuk seluruhnya.2.

Penggugat sebesarRp89.589.500.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus delapanpuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);Kerugian Immaterill :Yaitu. guna memperjuangkan dan mempertahankan hakhak ParaPenggugat dalam mencari nafkah dalam menjalankan mata pencahariannyadi Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, yang duludikenal Lokalisasi JarakDolly, sehingga Para Penggugat mendapatkanancaman kekerasan, tindakan kekerasan, teror dan intimidasi, yang tiadalain maka gugatan class

action ini diajukan oleh Para Penggugat, apabiladihitung sebesar Rp270.720.140.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar tujuhratus dua puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);.

Nomor 1808 K/Pdt/2019 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhipersyaratan sebagai gugatan Perwakilan kelompok (class action): Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayaperkarasebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebuttelah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat,Kuasa Tergugat danKuasa Tergugat Il pada tanggal 3 September 2018

Menyatakan gugatan Para Pemohon Kasasi Nomor 578/Pdt.G/2018/PN.Sby adalah sah dan memenuhi persyaratan sebagai gugatan PerwakilanKelompok (class action);4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Surabaya untuk melanjutkan memeriksadan mengadili kembali gugatan perwakilan kelompok class action) Nomor578/Pdt.G/2018/PN. Sby yang diajukan Para Pemohon Kasasi:5. Mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (class action) Para PemohonKasasi untuk seluruhnya;Halaman 7 dari 10 hal. Put.

16 Januari 2014 harus dilaksanakanoleh Para Tergugat sebelum pelaksanaan Proyek Pembangunan InletSodetan dilakukan; Menyatakan apabila Tergugat ingin melaksanakan apa yang disebut diatas, membayar lebih dahulu ganti kKerugian tanah dan bangunansebagai yang menguasai tanahNegara, beriktikad baik tanpa dipaksamelakukan pengosongan; Menyatakan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Lembaga PenilaiPembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum; Menyatakan ganti rugi berlaku kepada selurun Penggugat kelompok(class

action); Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Dalam Intervensi Menolak gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi:Dalam Pokok Perkara dan IntervensiHalaman 6 dari 12 hal.

No. 2231 K/Pdt/2011DALAM POKOK PERKARAPRIMER:1.2.8.Menerima gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan bahwa para Penggugat dapat diterima sekaligus bertindak danberkedudukan hukum untuk mewakili kKepentingan hukum dari anggotakelompoknya yaitu konsumen tenaga listrik sebagai korban pemadamanlistrik di Kota Ambon ;Menerima gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diwakili olehpara Penggugat, untuk seluruhnya;Menyatakan tindakan Tergugat dalam melakukan pemadaman listrikmerupakan tindakan

Menolak gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Penggugat untuk seluruhnya;2.

GRAHA CITY LAND, alamat Mall Metropolis Town Square, Blok GG 2,nomor 12, Kota Tangerang, Direksi HENDRA YONATAN,selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas dalam perkara Gugatan Wanprestasi SecaraKelompok (Class Action) yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan Secara PerwakilanKelompok (Class Action) yang diterima dan telah didaftarkan di KepaniteraanPerdata

BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BUKAN MERUPAKANGUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAB TIDAKTERDAPAT KESAMAAN PERISTIWA/FAKTA;> Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat jelas bukanmerupakan Gugatan Perwakilan Kelompok, sebagaimana yang diaturdalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang secara jelasmengatur bahwa:Pasal 2:Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatanperwakilan kelompok, apabila:b.

BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BUKANMERUPAKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)SEBAB TIDAK TERDAPAT KESAMAAN PERISTIWA/FAKTA;C. BAHWA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BUKANMERUPAKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION)SEBAB TIDAK TERDAPAT KESAMAAN PERISTIWA/FAKTA;D.

Gugatan Secara Jelas Dan Terang Telah menuyebutkan Tergugat TerbuktiTelah Melakukan Perbuatan Wanprestasi;Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa tentang tata cara mengajukan gugatan perwakilankelompok telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimanadalam Pasal 1 huruf a mengatur kreteria atau definisi gugatan class action atauGugatan

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah sebagai Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action);2.

PTI Astra Sedaya financeCabang Kediri Jawa Timur, selanjutnya dalam tahap awalpemeriksaan/tahap pengakuan class action sebelumpemeriksaan substansi gugatan sebagaimana ditentukandalam Pasal 5 juncto Pasal 2 ; 3 Peraturan MahkamahAgung No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok, majelis hakim memberi kesempatan kepada pihakpenggugat untuk menyempurnakan persyaratan/kreteriagugatan perwakilan kelompok/Class Action, sepertiDefinisi kelompok secara rinci dan spesifik, jumlahspesifik anggota

Moch.Alvan, yang notabene kesemuanya adalah selaku Debitur dariTergugat;Bahwa yang dimaksud dengan Anggota kelompok didalam gugatanperwakilan kelompok (class action) yang diajukan paraPenggugat adalah seluruh anggota kelompok yang berasaldari 3 (tiga) kecamatan yakni kecamatan kota, KecamatanGrogol, Kecamatan Ngasem yang terletak di Kota/ KabupatenKediri;Bahwa Para Penggugat didalam Gugatan Perwakilan Kelompok(class action) yang diajukannya sama sekali tidakmendefenisikan/mendiskripsikan secara jelas

;Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mend efenisikan/ mendiskripsikan secara jelas dan spesifik tentang berapa AnggotaKelompok yang diwakili, maka akan menimbulkan adanyapersaingan kepentingan (competing interest) antara wakil21kelompok dengan Anggota Kelompok yang = diwakili sertamenjadikan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) yangdiajukan tidak memenuhi syarat formal gugatan perwakilankelompok (class action) sebagaimana telah ditentukandalam pasal 2 PERMA Nomor : 1 tahun 2002 tentang AcaraGugatan

Bahwa Tidak ada Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum Dalam GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) Yang Diajukan ParaPenggugat, akan hal ini dapat kami uraikan berdasarkan padaalasan hukum sebagai berikut1.2.4.Bahwa gugatan perwakilan kelompok (class action) yangdiajukan oleh para Penggugat didasarkan pada adanya faktaatau. dasar hukum mengenai Perjanjian yang telah dibuatdan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan pihakTergugat, yaitu) Perjanjian No. 01.400.403.00.101319.6 atasnama H.

Bahwa Tidak ada Kesamaan Jenis Tuntutan Dalam GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action) Yang Diajukan ParaPenggugat, akan hal ini dapat kita uraikan berdasarkan padaargumentasi hukum sebagai berikut1. Bahwa secara tegas dan nyata para Penggugat dalam Petitum23gugatan perwakilan kelompok (class action) poin 5 memintapembayaran kerugian materiil kepada Penggugat sebesara. H. Achmad Thoyib No.

suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, I, I, IV, V, VI, VII, VUI, IX/Terbanding I, II, Ill, 1V, V, VI, VII, VUI, IX telah menggugat sekarang Para PemohonKasasi I dan Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat II, II, V dan I/PembandingII, Il, 1V dan I di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknyaatas dalildalil:Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Penggugat Selaku Wakil KelompokDalam Kaitan Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class

Action)1.Bahwa sebelum sampai pada alasanalasan yang faktual diajukannya gugatan ini,terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dankepentingan hukum Para Penggugat sebagai Wakil Kelompok (classrepresentatives) yang mewakili Anggota Kelompok (class members) untukmengajukan gugatan dengan sebagai berikut;Bahwa Wakil Kelompok merupakan orang, sekaligus wakil dari sekelompokorang yang samasama menderita kerugian karena Penggusuran paksa di wilayahRT 03 RW 03, Kelurahan Semper Timur

Oleh karena itu, kejujuran dan kesungguhan Para Penggugat tidakdiragukan lagi untuk mewakili kepentingan hukum Anggota Kelompoknya denganprosedur GugatanPerwakilan Kelompok (class action);Hal. 3 dari 51 Hal.

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat bukan merupakangugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), namun merupakangugatan Legal Standing atau gugatan suatu lembaga atau yayasan untukkepentingan umum, maka Para Penggugat tidak dapat meminta gantikerugian kepada negara, andaikan mengajukan ganti rugi sifatnya sangatterbatas:4.

Class Action/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal18 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat;Dalam Provisi: Menolak gugatan Provisi Para Penggugat:;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Perwakilan Kelompok untuksebagian;2.

Bahwa Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 danperubahannya, tidak diatur mengenai Class Action. Pengaturantentang Class Action di dalam peraturan tersebut merupakanpengaturan yang bersifat materiil, sedangkan pengaturan bersifatformil (prosedur beracara) diatur dalam Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan Perwakilan Kelompok;f.

Pst.Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, kuasa hukum dengan tegasmenyatakan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalamtertib beracara gugatan class action dan lalai dalam memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;h.

Disamping itu, terdapat fakta baru sebagai berikut:Adanya gugatan Kelompok Class Action Nomor 529/Pdt.G/2013/PN Jkt. Pst.tanggal 21 November 2013 gugatan yang menyatakan keluar (opsi out) darigugatan kelompok nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN Jkt.