Ditemukan 237113 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 9 Agustus 2022 — DEWI TISNAWATI
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-11-2021 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 3 Nopember 2021 — SAMSIAR alias SAM bin MATDARI (alm)
134 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
134 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-10-2019 — Upload : 06-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 PK/Pdt/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 — INAQ SAMSUL HADI ALIAS LAQ KAREP, dkk vs LAQ MAHNEP ALIAS INAQ MISNUN, dkk
160 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
tingkat Peninjauan Kembali ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauankembali pada tanggal 18 Maret 2019 yang pada pokoknya mohon agarMahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanyakekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat
dibenarkan,karena alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dalil dan perbedaanpendapat mengenai faktafakta yang telah dipertimbangkan oleh Judex Jurisdan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dimana objek sengketa adalah milik ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang berasal hibah daripamannya Log Kerap pada tanggal 26 Maret 1985, sehingga perbuatan ParaPemohon Peninjauan Kembali menguasai objek sengketa tanpa persetujuanPara Termohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan melawan hukum;Menimbang
Putus : 04-02-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517 PK/Pid.Sus/2021 Tanggal 4 Februari 2022 — KOMANG JONET MALADI PUTRA alias JONET
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 09-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 PK/Pid.Sus/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 — NANDA PRIBADI alias NANDA BIN ARDINAL
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3475 B/PK/PJK/2023 Tanggal 6 Nopember 2023 — PT TOR GANDA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 880 PK/Pid.Sus/2022 Tanggal 12 Agustus 2022 — PUTU EKA JULIO PERMANA alias BRACUK
69 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-12-2018 — Upload : 12-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 3 Desember 2018 — SYAFRUL ANAS bin ABDUL WAHID
340 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
340 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 214 PK/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut:Bahwa permohonan Peninjauan Kembali melalui/diketahui KepalaLembaga Pemasyarakatan (LP) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bagiNarapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan, karenatidak sesuai ketentuan Pasal 264 Ayat (1) KUHAP, Surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2479 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-07-2023 — Upload : 11-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 B/PK/PJK/2023 Tanggal 11 Juli 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT RECKITT BENCKISER INDONESIA
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-12-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 3 Desember 2018 — AUGUS HENDY
197 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2478 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-04-2017 — Upload : 11-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 5 April 2017 — NOFRIZAL
197 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
197 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
kelalaian yang dilakukan oleh TerdakwaNofrizal dalam perkara a quo adalah karena ada pertentangan antarakewajiban hukum Terdakwa Nofrizal dengan kepentingan hukum dariTerdakwa Nofrizal tersebut, yaitu daya paksa yang bersifat fisik disebutdengan noodtoestand atau keadaan darurat;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tidak dapat
dibenarkan, karena alasan tersebut tidak memenuhi salahsatu alasan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);Bahwa lagi pula keterangan tambahan Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana tidak cukup untuk mengurangi pertanggungjawaban pidana PemohonPeninjauan Kembali / Terpidana atas tindak pidana narkotika yang telahHal. 16 dari 18 hal.
Putus : 28-02-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 28 Februari 2018 — EMUS MUSTARMAN bin HARJA
239 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
239 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 222 PK/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauankembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yangdiajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 PelanggaranPasal 56 Ayat (1) KUHAP tidak dapat dibenarkan, karena faktanyaPemohon telah didampingi oleh
Dengandemikian, alasan peninjauan kembali Pemohon tersebut harusdikesampingkan, karena tidak beralasan menurut hukum;Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 Adanyakekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan,karena dalam putusan Judex Juris/Mahkamah Agung yangdimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud, dan Pemohon tidakmengajukan buktibukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukumpeninjauan kembali yang
No. 222 PK/Pid.Sus/2017UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair;Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembalisebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan cKUHAP;Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2)huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali
Register : 22-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mpw Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
76 — 11
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
76 — 11
MENGADILI :
- Menolak eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan penyitaan dan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;
- Menyatakan Penyidikan terhadap Pemohon sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperdailan ini sebesar nihil;
illegal) atau batal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat pemohon Praperadilan yangberkesimpulan bahwa tindakan Termohon telah melanggar hukum dan tidak sah,apabila hanya ditinjau dari segi kKewenangan dan prosedur hukum belaka,tentunya Pemohon akan tetap mempertahankan dalildalil pendapatnya sendiri,oleh karena itulah dalam perkara aquo yang patut dan perlu dipertimbangkanadalah apakah tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap barangmilik Pemohon telah sah dan patut serta dapat
dibenarkan menurut hukum,dengan kata lain apakah tindakan Termohon atas diri Pemohon sudah tepatdalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon dalam pemeriksaanperkara yang sebagaimana dalam Praperadilan ini untuk menguatkan dalildaliltangkisan untuk mematahkan dalildalil Permohonan Praperadilan denganmengajukan Buktibukti surat dan saksi Ahli, namun saksi Ahli yang diajukanpihak Pemohon keberatan karena saksi Ahli Hasan Asy Asyari juga pegawalBalai Konservasi
Menyatakan penyitaan dan Penetapan Tersangka yang dilakukanTermohon dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;4. Menyatakan Penyidikan terhadap Pemohon sah dan dapatdibenarkan menurut hukum ;5.
Register : 22-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Mpw Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
7 — 9
Nina Anak Chang Fut Khiong
Termohon:
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
7 — 9
MENGADILI :
- Menolak eksepsi Termohon Praperadilan untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan penyitaan dan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;
- Menyatakan Penyidikan terhadap Pemohon sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperdailan ini sebesar nihil;
Putus : 16-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 221 PK/Pid.Sus/2018 Tanggal 16 Nopember 2018 — Prof. Dr. Drs. H. AULIA TASMAN, M.Sc., Ph.D bin SAHARJIâÂÂUN
218 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
PK7 : berupa Sertifikasi Akreditasi Program Studi SarjanaKedokteran Universitas Jambi dengan PeringkatB;tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telahdigunakan untuk kegiatan bealjar Mahasiswa dan penelitian Dosen, tidakmembatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuaispesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak.Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemblai/Terpidana adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata,tidak pula
dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telahdiajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukumdan putusan tersebut.Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut tidak termasuk dalamsalah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolakdan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut tetap berlaku.Halaman
Register : 18-05-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 104/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 24 Agustus 2015 — ATEP; DONI; OOS; AMAY; ERNI, DKK; L A W A N ; CV SUNGAI INDAH;
196 — 32
196 — 32
DALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;2.Menyatakan mogok kerja yang dilakukan para Penggugat tidak sah menurut hukum;3.Menyatakan penutupan perusahaan (lock out) oleh Tergugat dapat dibenarkan dan sah menurut hukum;4.Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
delapan ratus rupiah) dan upah selama perusahaan tutup (lock out) 22 Januari2014 sampai 05 Februari 2014 sebesar 13 x Rp.69.400, x 657 = Rp.592.745.400,(lima ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima empat ratus rupiah)atau seluruhnya berjumlah Rp.638.341,200, (enam ratus tiga puluh delapan juta tigaratus empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwaoleh karena mogok kerja yang dilakukan para Penggugat dinyatakan tidak sah danpenutupan perusahaan dapat
dibenarkan atau sah menurut hukum, maka berdasarkanpasal 93 ayat (1) Undangundang No.13 Tahun 2003 "upah tidak dibayar apabilapekerja / buruh tidak melakukan pekerjaan, maka tuntutan Penggugat terhadap upahmogok kerja tanggal 21 Januari 2014 dan upah selama penutupan perusahaan (lockout) tanggal 22 Januari 2014 sampai tanggal 05 Februari 2014 tersebut diatas tidakdapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan mogok kerja yangdilakukan para
Penggugat tidak sah dan penutupan perusahaan dapat dibenarkan dansah menurut hukum, maka petitum Penggugat angka (3) haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa terhadap permohonan peletakan sita jaminan terhadap asetperusahaan Tergugat, Kijang Innova Abu No.Polisi.
Menyatakan penutupan perusahaan (lock out) oleh Tergugat dapat dibenarkan dansah menurut hukum;4.
Register : 29-01-2018 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 20-02-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw Tanggal 13 Februari 2018 — Pemohon:
SUDARMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUBU
13 — 7
SUDARMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUBU
13 — 7
M E N G A D I L I
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG 16205525 warna hitam dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini sebesar NIHIL ;
Register : 29-01-2018 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mpw Tanggal 13 Februari 2018 — Pemohon:
SUDARMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUBU
35 — 5
SUDARMAN
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUBU
35 — 5
M E N G A D I L I
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan penyitaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangka MGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG 16205525 warna hitam dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini sebesar NIHIL ;
illegal) atau batal demi hukum;Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat pemohon Praperadilan yangberkesimpulan bahwa tindakan Termohon telah melanggar hukum dan tidak sah,apabila hanya ditinjau dari segi kKewenangan dan prosedur hukum belaka,tentunya Pemohon akan tetap mempertahankan dalildalil pendapatnya sendiri,oleh karena itulah dalam perkara aquo yang patut dan perlu dipertimbangkanadalah apakah tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap barangmilik Pemohon telah sah dan patut serta dapat
dibenarkan menurut hukum,dengan kata lain apakah tindakan Termohon atas diri Pemohon sudah tepatdalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN MpwMenimbang, bahwa tindakan dari Termohon melakukan penyitaanterhadap barang milik Pemohon yakni : sebuah sepeda motor roda tiga merk Viartype VR 200 3R dengan Nomor Polisi Kb 5163 MG, Nomor Rangka :MGRVR20TAGL205881, Nomor Mesin : YX200FMG16205525 an.
pendapat PengadilanNegeri Mempawah bahwa Pemohon telah diberikan penjelasan secara lengkapoleh pihak Termohon dimana kendaraan yang disita telah digunakan oleh sdrAYUB digunakan dalam mengangkut kelapa sawitMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas,maka dengan demikian tindakan termohon melakukan penyitaan terhadap 1(satu) unit kendaraan bermotor roda tiga merk VIAR dengan nomor rangkaMGRVR20TAGL205881 dan nomor mesin YX200FMG 16205525 warna hitamharuslah dinyatakan sah dan dapat
dibenarkan menurut hukum, dan sebaliknyaPemohon dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalildalilpermohonan Praperadilannya, dan oleh karenanya seluruh permohonanPraperadilan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa lebih jauh lagi sebagai suatu penyadaran hukum bag!