BUTTU SARIRA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA;

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs 1. ABDUL SALAM ADAM., 2. ARIFIN;;

MASUD bin MEKKAlawan- USMAN MARALA, S.Pd- NURDIN- KEPALA DESA UGI- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO di Jln.Ahmad Yani No. 27 SengkangKabupatenWaio,semulasebagaiTurutTergugatilsekarang Turut Pembanding Il; Pengadilan Tinggi tersebut; Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 30 November2011 Nomor: 397/PEN.MAJ/2011/PT.MKS, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding; 2.

digugatnya.danselanjutnya berpendapat bahwa penggugat mempunyai kebebasan untukmenentukan siapa yang akan digugat sepanjang pihak yang digugat tersebutsecara nyata berselisih hukum dengan penggugat dan setelah mencermatiapa yang didalilkan oleh penggugat : yakni obyek sengketa awalnya ditempati3 perumahan guru dan sekarang hanya satu rumah yang ditempati tergugat Ilsedangkan tergugat menguasai dan menanami pisang tanpa persetujuanpenggugat dilokasi obyek sengketa, sedangkan tiga rumah guru tersebutdidirikan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (TurutTergugat Il) dengan status pinjam dari penggugat melalui Kepala Desa Ugi(Turut Tergugat ), sehingga dengan demikian terdapat suatu bentukperselisihan antara penggugat dengan para tergugat dan Para TurutTergugatTergugat, maka oleh karena itu alasan eksepsi mengenai kekurangan pihakyang digugat dalam gugatan (Plurium Litis Consortium) patutlah ditolak.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH ; SUHERMAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBU RAYA.;RAHMAD S.;

PUTUSANNomor. 03/B/2016/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUBURAYA, Berkedudukan di JI.

TUN.JKTKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya tentangRalat Surat Nomor: 420/722/Dik.Budaya/2015 tanggal 26 Maret 2015tentang ljazah Paket C atas nama Rahmad S;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa SuratPernyataan Nomor: 800/976/DIK.BUD.A/2015.

Menyatakan batal Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal "Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru ; ----------------------------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal "Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ; -------------------------------------------

., vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA. vs IRSJAD SJAM, S.H

PUTUSANNomor 29/B/2015/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketaantara :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354356, Surabaya,yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2750/436.6.4/2014tanggal 25 Maret 2014 memberikan

Menyatakan batal Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan olehKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29Januari 2014 Perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidakdiijinkan menerima siswa baru ;3.

Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya tidak akan mempertimbangkan lagi dan mengambilalihmengenai pertimbangan eksepsi sebagai pertimbangan di tingkat banding ;DALAM POKOK PERKARA :Menimbang, bahwa sebelum memulai pertimbangan mengenai pokokperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akanmengoreksi judul obyek sengketa yang secara tidak cermat ditulis oleh Majelis HakimTingkat Pertama sebagai : Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari2014 Perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerimasiswa baru (bukti P1), sehingga berbunyi : Piagam Perpanjangan jinPenyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor : 422/8890/436.6.4/2014, tanggal 29 Januari2014 .Menimbang, bahwa pokok pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam membatalkan obyek sengketaadalah :1.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA

;Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat Wibowo &Partner, di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2015;oma Fm Me =Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir WonokromoNomor 354 356, Surabaya;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;2. Dra.

Objek Gugatan:Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yangditerbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabayaperinal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota SurabayaKepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakanHalaman 2 dari 23 halaman.

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) di atas maka Surat Nomor421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya perihalJawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya KepadaPenggugat melalui kuasa hukumnya yang intinya menyatakan belummenerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA Jaya Sakti danmenyatakan permohonan saudara belum dapat kami tindak lanjuti.Adalah Keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis

Swasta SMA Jaya Sakti;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecualiyang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini;Bahwa objek sengketa yang didalihnkan oleh Penggugat dalam perkara iniadalah Surat Nomor 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Februari 2014yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Pendidikan Dan Kebudayaan KotaSurabaya perihal Jawaban somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya yang intinyamenyatakan belum menerima usulan permohonan ljin Operasional dariSMA Jaya Sakti dan menyatakan permohonan saudara belum dapat kamitindaklanjuti (selanjutnya disebut dengan objek sengketa);Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa objek sengketa yang didalihnkan oleh Penggugat dalam perkara inibukan Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa

IRSJAD SJAM, SH VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA;

;Kesemuanya Advokat, Penasehat Hukum dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat dan Pengacara Wibowo &Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir WonokromoNomor 354 356, Surabaya;Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Menyatakan batal Surat Nomor 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal29 Januari 2014 perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practicatidak diijinkan menerima siswa baru;3.

DASAR HARIADJI, S.Pd, vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,

.:::0002 PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011, memberi kuasa denganhak substitusi kepada :1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,MH ( Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ) ;2. Dra.

OBYEK GUGATAN :2 702022 nnn nnn nnn nn ences cence ncn ncn cece ennaSURAT NOMOR : 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yangditerbitkan oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA Perihal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya Kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakanbelum menerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti ;Mengingat gugatan ini diajukan oleh

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) diatas maka SURAT NOMOR :421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yang diterbitkan olehKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA PerihalJawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya KepadaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakan belummenerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR vs ZET KOLY, A.Ma.pd

PUTUSANNomor : 144/B/2016/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadilidalam memutus sengketa pada peradilan tingkat banding, yang bersidang di gedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan Ketintang Nadya VI Nomor 2telepon/Fex (031 8292138 8288622 Kotak Pos 21/Sb.IKIP Surabaya 60232 email(info@ pttunSurabaya go.id atau pttun.Surabaya@ gmail.com), dalam perkara antara ;KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :-----------------------------------------------2.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38.;----------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :--------------------------3.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38.;----------------------------------------------------------4.

Zet Koly, A.Ma.pd (Penggugat)Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (Tergugat)

.:8 Penggugat;Lawan:Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, berkedudukan dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten AlorJalan Soekarna Hatta, Padakika, Kalabahi Alor ProvinsiNusa Tenggara Timur 5 222220 22n2Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada 5(1). Hendrik Y.G.PellasSH Kepala Bagian Hukum dan HamSetda Kabupaten Alor 5Halaman 1 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUNKPG(2). Drs.An Girith Akal Koordinasi Pengawas Sekolah DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ;(3).

LEGFANI, A.Ma pada nomor urut 52;3.2.Surat Keputusan Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alorsepanjang atau sebatas atas nama Penggugatpada nomor urut 38;4.

KepalaUPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor BaratDaya/Pengawas Sekolah pada Kecamatan Alor Barat Dayamengusulkan nama calon Kepala Sekolah Dasar kepada Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; d.

Menyatakan Sah secara hukum Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 42/Up.800/PK/VIII/2015 tanggal 31Agustus 2015, tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; 4.

Pendidikan dan Kebudayaan SekolahDasar Negeri Pailelang Nomor : KU.981/27/ BOS/2015 tanggal31 Maret 2015 Tentang Laporan Realisasi PenggunaanDana BOS Tahap Tahun 2015 untuk Bulan : Januari Maret2015 (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SekolahDasar Negeri Pailelang Nomor : KU.981/46/BOS/2015 tanggal30 Juni 2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan DanaBOS Tahap II Tahun 2015 untuk Bulan : April Juni 2015(fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi surat Dinas Pendidikan

WALIKOTA TANGERANG, ; KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG,

WALIKOTATANGERANG, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang,Jalan Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang, Banten, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding I semula Tergugat ;KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTATANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KOTA TANGERANG, beralamat kantor di GedungCisadane Lt.

WALIKOTATANGERANG, sebagaiTERGUGAT ; dan KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' KOTATANGERANG Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaTangerang, sebagai TERGUGAT II;Bahwa mengajukan tuntutan/gugatan perdata yang ditujukan kepadaaparatur pemerintah harus dirumuskan berdasarkan hierarkhi jabatanpada pemerintahan tersebut, dan tidak dibenarkan oleh hukum apabilagugatan ditujukan langsung pada jabatan lembaga dimaksud.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS KAROLINA, DKK;;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR vs ZET KOLY, A.Ma,Pd

PUT USANNOMOR 195/B / 2016/ PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatbanding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATENALOR, tempat kedudukan Kantor DinasPendidikan dan Kebudayaan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor,YAitU == == 222222 2 nnn nan nnn nn nn nnn nan nnn enn enea.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama ZetKolly, A.Ma.Pd pada nomor urut 38 ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan

Menyatakan sah kedua Obyek Sengketa Surat KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor,YAitU : 9= 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ce ne nen ce ee nen enn2.1.22.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan danKebudayaan Kabupaten Alor Nomor46/UP.800/PK/IX/2015 tanggal 23 September 2015tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatandi Lingkungan Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor ; Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor ditujukan kepada Bendara

DASAR HARIADJI, S.Pd, DKK VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA DKK,

OEI LIM KIM, SH.MH (Advokat Magang) ;Kesemuanya Warganegara Indonesia, Advokat dan PenasehatHukum, beralamat kantor di Jalan Rungkut Barata XII/32Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret2014, selanjutnya disebut sebagai ;Seaeeeeeweeese PENGGUGAT /Melawan:KEPALA...2KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal 18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :------------------------------------------------- a.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor: 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Zet Kolly,A.Ma. pada nomor urut 38; ---------------------------------------------------------------b.

Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjangan guru atas nama Zet Kolly, A,Ma. (Guru SD GMIT Lamalu); -------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu : -----------------------a.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Zet Kolly,A.Ma. pada nomor urut 38; ---------------------------b.

Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjangan guru atas nama Zet Kolly, A,Ma. (Guru SD GMIT Lamalu); --------------------------------------------------4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak dan martabat Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -------------------------------5.

ZET KOLY,A.Ma,Pd (Penggugat)KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ALOR (Tergugat)

Harus ditulis KeputusanKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenBahwa objek sengketa pertama merupakan produk hukum daerah,tetapi penomerannya salah, karena penomoran dilakukan olehdan dengan kode Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor.

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor;3 Menyatakan Hukum Surat Bupati Alor No.

Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor (Bukti P1); 2 Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen(YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjanganguru atas nama Zet Kolly, A,Ma.

Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor (vide bukti P.1); Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen(YAPENKRIS) Pingdoling tentang penahanan gaji dan tunjanganguru atas nama Zet Kolly, A.Ma.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor, yaitu :a Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenAlor Nomor: 46/UP.800/PK/IX/2015 Tanggal 23 September 2015 tentangPenataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan di Lingkungan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atasnama Zet Kolly,A.Ma. pada nomor urut 38;b Surat Nota Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aloryang ditujukan kepada Bendahara Yayasan

Penggugat:
Usman Harahap
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

Bahwa kemudian atas pekerjaan tersebut Tergugat telan pulamelakukan pemeriksaan dengan terbitnya Berita Acara Pemeriksaan danPenerimaan Hasil Pekerjaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenSiak Nomor : 126/18.0818432232/PPHP/PDKSMP/XII/2018 tanggal 31Desember 2018 ;8.

Putra Mandiri Group kepadaKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 01/PP/XII/2018tanggal 20 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, P5 berupa Suratdari Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siakkepada CV.

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Tahun2018 dengan CV.

Putra Mandiri Group kepadaKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 01/PP/XII/2018tanggal 20 Desember 2018 Perihal Permintaan Pembayaran, T4 berupa Surat dariPengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak kepadaCV.

Putra Mandiri Group Nomor 63/PP/PDK/2018 tanggal 21 Desember 2018Perihal Persetujuan Pembayaran, T5 berupa Surat dari Direktur CV Putra MandiriGroup kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor13/FMKAHAR/XII/PMG/2018 tanggal 23 Desember 2018 Perihal PemberitahuanKeadaan Kahar, T6 berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan HasilPekerjaan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Siak Nomor126/18.08.18432232/PPHP/PDKSMP/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, T7berupa Berita Acara