No. 2436 K/Pdt/2006P6) untuk melakukan Eksekusi Lelang/penjualan di muka umum terhadap: Sebidang tanah Hak Milik No. 03558/Pengasinan, Luas 100 M?

Hal ini bisadilakukan eksekusi lelang, asalkan atas sepengetahuan kedua belahpihak dari awal gugatginugatnya;Tetapi untuk putusan verstek, maka perangkat sita jaminan sebagaipayung melindungi harta bersama dari niatan mengalihkan secarasepihak hingga menunggu kedua belah pihak dapat merealisasikan atasHal. 4 dari 27 hal. Put.

makaberdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juni 2015 telah dipasang HakHalaman 11, Putusan No. 178/Pdt/2017/PT SMG.Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor195/2015 tanggal 25 Juni 2015, dan memperoleh sertifikat HakTanggungan Nomor :02534/2015 tanggal 21 September 2015 ; Bahwa Perjanjian tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 25Juni 2016 dan Debetur ( Terlawan dan Terlawan Il ) tidak dapatmenyelesaikan kewajibannya dalam melunasi utangnya, sehinggaTerlawan Ill mengajukan permohonan eksekusi

lelang Hak Tanggurganterhadap Jaminan SHM.

;Bahwa obyek sengketa yang dimohonkan eksekusi tersebut setelah parapelawan cermati ternyata ada kekaburan/ketidakjelasan mengenai obyeksengketa, dimana batasbatas obyek lelang yang di maksud dalampemberitahuan eksekusi lelang No. 04/Pdt.E/2016/PN.Smnsangatberbeda dengan fakta yang ada.Bahwa dalam permohonan eksekusi lelang batasbatasnya tercatat :Untuk SHM no. 7244/sinduharjo Sebelah utara : bapak Gito; Sebelah barat : bu Nunuk; Sebelah timur : Jalan; Sebelah selatan : lou Isdiyati;Untuk SHM no.

lelang No. 04/Pdt.E/2016/PN.Smndikarenakan adanya kekaburan obyek sengketa yang dimohonkan dalameksekusi lelang;Bahwa atas dasar hal tersebut penyitaan maupun eksekusi lelang tidakdapat dibenarkan atau setidaktidaknya ditangguhkan karena sangatmerugikan kepentingan para pelawan;Bahwa oleh karena gugatan perlawanan para pelawan ini diajukandengan alas hak milik dengan alat bukti yang sah, maka Para Pelawanselain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (al/lgoedopposant), Para Pelawan

Bahwa Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang yang diajukan oleh ParaPelawan terhadap Para Terlawan atas Permohonan Eksekusi Lelang No.04 / PDT.E / 2016 / PN.Smn oleh BPR Dewa Arthaka Mulya Yogyakarta /Terlawan adalah Batal Demi Hukum atau setidaktidaknya HarusDibatalkan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini karenaTerlawan telah Membatalkan/Mencabut Permohonan Eksekusi Lelang No.Halaman 6 dari 15, Putusan No.39/PDT/2018/PT YYK04 / PDT.E / 2016 / PN.Smn melalui Surat Pembatalan Eksekusi Lelang

KetuaPengadilan Negeri Sleman dengan suratnya nomorW.13.U2/286/HK.02/V/2007 tanggal 16 Januari 2017 perihal permohonanPenetapan Hari dan tanggal Eksekusi Lelang Perkara Perdata Nomor04/Pdt.E/2016/PN.Smn;Halaman 8 dari 15, Putusan No.39/PDT/2018/PT YYK5.

Penetapan eksekusi lelang Nomor 04/PDT.E/2016/PN.SMN tanggal 14Juni 2016;b.Penetapan Aanmaning / Tegoran' Perkara Perdata Nomor04/PDT.E/2016/PN.SMN tanggal 1 Februari 2016;c. Berita Acara Teguran /Aanmaning Nomor 04/PDT.E/2016/PN.SMNtanggal 9 Februari 2016;d. Berita Acara Teguran/Aanmaning Nomor 04/PDT.E/2016/PN.SMNtanggal 23 Februari 2016;e. Penetapan Sita Eksekusi Perkara Perdata Nomor04/PDT.E/2016/PN.SMN tanggal 14 Juni 2016;f.

Eksekusi lelang yang sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh KPKNL tetapi tidak ada penawaran, ketua pengadilan agama

No.30 PK/Pdt/2008.menyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan eksekusi lelang atas barangjaminan dimaksud ;Bahwa selain Terlawan mengajukan permohonan eksekusi atas barangjaminan tanah sertifikat HGB No. 938/Grogol Utara, tersebut ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan, Terlawan juga telah mengajukan permohonan lelangeksekusi atas barang jaminan tanah sertifikat HGB No. 730/Pinangsia tersebutke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan atas barang jaminan tanahSHGB No. 266/Mangga Dua Utara tersebut

lelang atas barang jaminan tanahsertifikat HGB No. 938/Grogol Utara, dan juga atas penetapan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 129/Eks.Hip/1997/PN.Jak.Sel tanggal 6 Agustus1998 dan Berita Acara sita eksekusi No. 129/Eks.Hip/1997/PN.

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untukmelaksanakan eksekusi lelang atas tanah sertifikat Hak Guna BangunanNo. 938/Grogol Utara tersebut ;6. Menolak permohonan eksekusi lelang Sertifikat Hipotik No. 139/S/1996tanggal 21 Februari 1996 yang diajukan oleh Terlawan ;7. Menyatakan Akta Hipotik No. 114/Keb.Lama/1996, tanggal 8 Februari 1996tersebut, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial/non eksekutabel ;8.

Bahwa kalaupun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bermaksud akanmelakukan eksekusi lelang atas barang jaminan milik Pelawanberdasarkan domisili barang jaminan berada, haruslah dilakukan ataspermintaan bantuan/delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Baratdalam perkara a quo ;e. Bahwa demikian pula sesuai bukti P4 berupa penetapan lelang eksekusiPengadilan Negeri Jakarta Barat No. 213/1997 Eks Jo. No. 153/Tamansari/1996, tanggal 12 Januari 1998 adalah juga merupakanHal. 15 dari 19 hal. Put.

lelang tidak sesuai dengan penetapan No. 129/Eks.Hip/1997/PN.Jak.Sel tanggal 10 Agustus 1998, dan karenanya prosespelakksanaan lelang atas sebidang tanah HGB No.938/Grogol Utara milikPelawan/kini Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah cacat hukum.Dengan demikian karena putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasiterbukti terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyatadengan tidak cermat dan teliti dalam memeriksa putusan judex facti, telahberakibat putusannya tersebut menjadi

VS PARA PEMOHON EKSEKUSI LELANG yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: HARI ANANTO, SH.

:Bahwa sekarang Penjual (Pemohon Eksekusi Lelang) mengajukanpermohonan eksekusi lelang dengan alasan jual beli tidak sah karena sitajaminan atas tanah dan bangunan tersebut belum diangkat. Timbulpertanyaan : Bukankah pada saat akan dilakukan jual beli, Penjual(Pemohon Eksekusi Lelang/Terlawan) melalui kuasa hukumnyamenyatakan dokumen pengangkatan sita jaminan tinggal mengambil diPengadilan Negeri Ponorogo. Dan Pemohon Eksekusi melalui kuasanyaHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Lelang/Terlawan atas dasar adanya AktaPerdamaian yang telah dibuat secara suka rela oleh para pihak yangberperkara, sebelum putusan MA atau sebelum putusan Mahkamah AgungRI dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi Lelang;Bilamana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimanatersebut di atas yang dijadikan dasar hukum permohonan eksekusi lelang,timbul pertanyaan, mengapa sebelum dieksekusi dijual terlebin dahulu, dimana komitmen dan moralitas para penanda tangan Akta Perdamaiantersebut.

Obyek yang dimohonkan eksekusi lelang di muka umum tersebut sudahdieksekusi sendiri secara sukarela oleh Pemohon Eksekusi, sehinggahak untuk mengajukan permohonan eksekusi lelang telah gugur atau "Gugur Demi Hukum ";b.

Bahwa sebelum mengajukan gugatan perlawanan, kami sudah memintasalinan resmi permohonan eksekusi lelang kepada Ketua PengadilanNegeri Ponorogo dan juga kepada Sekretaris/Panitera PengadilanNegeri Ponorogo, dengan tujuan untuk mengetahui namanama orangyang mengajukan permohonan eksekusi lelang, tetapi tidakdiperbolehkan, dengan alasan rahasia negara dan Pemohon Kasasibukan para pihak.

Bahwa bilamana permohonan eksekusi lelang tersebut tetap dijalankan,maka berarti lembaga Pengadilan bukan tempat untuk mencari keadilan,melainkan tempat untuk mencari uang.

Untuk itu permohonan eksekusi lelang oleh Terlawan atas tanahHGB Nomor 130 perkara Nomor 13/PEN.PDT/EKS/2012/PN.Ska., jo.Nomor 173/Pdt.G/2009/PN.Ska., harus dibatalkan;Bahwa karena tanah tersita HGB Nomor 130 separohnya milik Pelawanmaka Terlawan Berkepentingan Ill harus dinyatakan tidak berwenangmelakukan peralihan hak tanpa seijin Pelawan.

Begitu juga denganTerlawan Berkepentingan IV juga harus dinyatakan tidak berwenangmelaksanakan eksekusi lelang atas tanah HGB Nomor 130, karena kalauhal ini tetap dilaksanakan maka akan masuk dalam ranah hukum pidana;Hal. 2 dari 7 hal.

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah sehubungandengan adanya Permohonan Eksekusi Lelang Perkara Nomor 13/PEN.PDT/EKS/2012/PN.Ska., jo. Nomor 173/Pdt.G/2009/PN.Ska.,terhadap tanah HGB Nomor 130 Kelurahan Kepatihan Kulon,Kecamatan Jebres, Surakarta atas nama Goei Tjo lem, Goei Song Bedan Tonny Widjaya oleh Ong Lie Ngik (Terlawan);2.2.

Untuk itu mohonPutusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut dibatalkan dan diperikasaulang dengan mengadakan mediasi terlebih dahulu di Pengadilan NegeriSurakarta;Bahwa permohonan eksekusi lelang yang diajukan, Termohon Kasasi telahmelampaui batas kewajaran, telah makan hak milik orang lain.

SeharusnyaTermohon Kasasi mencari harta milik Tonny Widjaya selain HGB Nomor130;Bahwa mengajukan eksekusi lelang adalah hak dari Termohon kasasi,namun hak tersebut tidak boleh merugikan orang lain. Karena kalu sampaimenimbulkan kerugian bagi orang lain maka orang yang menimbulkankerugian tersebut harus menggantinya (Pasal 1365 KUHPerdata);Dari hal itu maka permohonan eksekusi lelang atas tanah HGB Nomor 130telah bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata.

Bahwa ternyata benar kemudian pada tanggal 26 Juni 2014 Terlawan Ilmembuat surat pemberitahuan eksekusi lelang yang dikirimkan kepadaPelawan, dan surat tersebut Pelawan terima pada tanggal 9 Juli 2014,sedangkan jadwal eksekusi lelang adalah tanggal 10 Juli 2014, makaperbuatan Terlawan Il adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 eksekusi lelang terhadap jaminan berupaSHM.

lelang paling lambat 30 hari dari tanggalpelelangan, sedangkan surat pemberitahuan eksekusi lelang baru diterimaoleh debitur (Pelawan) pada tanggal 9 Juli 2014 sehari sebelum eksekusilelang, disamping itu Terlawan II tidak pernah mengumumkan pelelangandalam surat kabar, tidak pernah minta persetujuan secara tertulis kepadaPelawan untuk melakukan eksekusi lelang, maka eksekusi lelang tersebutadalah cacat hukum, dan bertentangan dengan hukum;Bahwa permohonan balik nama sertifikat yang pada mulanya

Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;Maka dari itu eksekusi lelang oleh Terlawan II dan dilaksanakan olehTerlawan Ill tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka sudahsepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo menyatakan hukum membatalkan eksekusi lelang dan menolakpermohonan eksekusi riil yang diajukan Terlawan ;15.

Tidak membayar bunga yang terutang;Maka pelunasan utang pokok harus dilaksanakan pada tanggal jatuh tempokredit, akan tetapi ketika eksekusi lelang dilaksanakan kredit belum jatuhtempo, maka eksekusi lelang adalah cacat hukum, dan sudah sepatutnyaMajelis Hakim memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untukmenyatakan eksekusi lelang dan permohonan eksekusi riil adalah bataldemi hukum;2 2220000222 n ence enne nnn ccc c ccc e nce n ceceBerdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya PengadilanNegeri

Tidak membayar bunga yang terutang;Maka pelunasan utang pokok harus dilaksanakan setelah putusan memilikikekuatan hukum tetap, akan tetapi ketika eksekusi lelang dilaksanakankredit belum jatuh tempo, maka eksekusi lelang adalah cacat hukum,dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yangmemeriksa dan menyidangkan perkara a quo membatalkan putusanPengadilan Negeri Denpasar No. 454/Pdt.Plw/2015/PN.

lelang yang dikirimkan kepadaPelawan, dan surat tersebut Pelawan terima pada tanggal 9 Juli 2014,sedangkan jadwal eksekusi lelang adalah tanggal 10 Juli 2014, makaperbuatan Terlawan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014 eksekusi lelang terhadap jaminan berupaSHM Nomor 180, Luas 200 m?

(Pelawan) terhadap eksekusi lelang paling lambat 30 hari dari tanggalpelelangan, sedangkan surat pemberitahuan eksekusi lelang baru diterimaoleh debitur (Pelawan) pada tanggal 9 Juli 2014 sehari sebelum eksekusilelang, disamping itu Terlawan II tidak pernah mengumumkan pelelangandalam surat kabar, tidak pernah minta persetujuan secara tertulis kepadaPelawan untuk melakukan eksekusi lelang, maka eksekusi lelang tersebutadalah cacat hukum, dan bertentangan dengan hukum;Bahwa permohonan balik nama sertifikat

Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;Maka dari itu eksekusi lelang oleh Terlawan II dan dilaksanakan oleh TerlawanIll tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya MajelisHakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo menyatakan hukummembatalkan eksekusi lelang dan menolak permohonan eksekusi riil yangdiajukan Terlawan ;15.Bahwa tindakan Terlawan II melakukan eksekusi lelang terhadap jaminankredit berupa SHM Nomor 180, Luas 200 m?

Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Denpasar,karena Judex Facti tidak mempertimbangkan, surat pemberitahuan eksekusilelang tertanggal 26 Juni 2014 dan surat itu diterima tanggal, 9 Juli 2014yakni sehari sebelum eksekusi lelang dilaksanakan, sehingga secara hukumadalah cacat hukum, dimana seharusnya diberitahukan 30 (tiga puluh) harisebelum eksekusi lelang dilaksanakan, maka sudah sepatutnya MajelisHakim Mahkamah Agung menyatakan eksekusi lelang adalah batal demihukum, dan membatalkan

Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;Maka dari itu eksekusi lelang oleh Termohon Kasasi II, dilaksanakan olehTermohon Kasasi Ill tidak memenuhi persyaratan, karena tidak memenuhisyarat huruf c yang menyatakan tidak ada menyatakan keberatan, tetapi yangjelas Pemohon Kasasi menyatakan keberatan atas eksekusi lelang tersebut,sehingga eksekusi lelang adalah cacat hukum, maka sepatutnya MajelisHakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quomenyatakan hukum membatalkan eksekusi

Mengadili

1. Menolak bantahan para Pembantah ;
2. Menyatakan para Pembantah adalah pembantah yang tidak benar ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan dan Ruko obyek sengketa sebagai jaminan Terbantah IV dan Terbantah V dalam permohonan eksekusi lelang Nomor 1 /Pdt.eks lelang/2018/PN Rbi yang telah dilelang sah dan haruslah dipertahannkan

Bahwa adanya surat (relas panggilan menghadap) No.1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI, tanggal 9 Januari 2019 dan Berita Acara Teguran No.1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI tanggal 23 Januari 2019 Eksekusi Lelang,yang telah memanggil dan memberitahukan kepada SAOGI YANTI (TerbantahIV) guna diberitahukan akan di Eksekusi Lelang obyek Jaminan dalamPermohonan Terbantah No.1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI yang dimohonkanoleh Terbantah dan Risalah Panggilan MenghadapNo.1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI tanggal 9 Januari 2019

Bahwa karena yang dimohonkan Eksekusi Lelang adalah tanah Pekarangandan Ruko obyek sengketa dan II milik Pembantah .

Oleh sebab itu bantahan paraPembantah dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri RabaBima,justru itu Permohonan Eksekusi Lelang dari Terbantah , dapat ditangguhkanhingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;7. Bahwa tanah pekarangan dan ruko obyek sengketa dan Il obyek jaminanTerbantah IV dan Terbantah IV tersebut adalah bukan hak milik Terbantah IVdan V.

Menyatakan hukum, bahwa Permohonan Eksekusi Lelang No. 1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI tidak dapat di Eksekus'! ;5.

Putusan perkara perdata nomor5/Pdt.Bth/2019/PN Rbi> Bahwa adanya surat (relas panggilan menghadap) No.1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI, tanggal 9 Januari 2019 dan Berita Acara Teguran No.1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI tanggal 23 Januari 2019 Eksekusi Lelang,yang telah memanggil dan memberitahukan kepada SAOGI YANTI (TerbantahIV) guna diberitahukan akan di Eksekusi Lelang obyek Jaminan dalamPermohonan Terbantah No.1/PDT.Eks.Lelang/2018/PN.RBI yang dimohonkanoleh Terbantah dan Risalah Panggilan MenghadapNo

/Pemohon Eksekusi Lelang/penggugat telahmengajukan permohon Eksekusi Lelang melalui Pengadilan AgamaCirebon berdasarkan No. Register 01/Eks.Put/2020/PA.CN pada tanggal 24Agustus 2020;2. Bahwa Terhadap permohonan yang diajukan Terlawan I/PemohonEksekusi Lelang/penggugat, belum dikeluarkannya Penetapan Eksekusilelang oleh ketua Pengadilan Agama Cirebon;3.

Bahwa dengan adanya Permohonan eksekusi lelang yang diajukanTerlawan I/Pemohon Eksekusi Lelang/penggugat, pelawan merasadibohongi dan kehilangan hak nya untuk melakukan upaya hukum kasasiterhadap putusan perkara No. 754/Pdt.G/2019/PA.CN pada tanggal 9 Maret2020 jo Nomor 141/Pdt.G/2020/PT.Bdg pada tanggal 24 Juni 2020;8. Bahwa dengan adanya Permohonan eksekusi lelang yang diajukanTerlawan I/Pemohon Eksekusi Lelang/penggugat, pelawan mengalamiHal. 6 dari 28 hal.

Memerintahkan kepada Terlawan II untuk tidak menunjuk pejabatlelang atas obyek dalam perlawanan ini atau setidaktidaknyamenangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimana permohonanlelang Terlawan I/Pemohon Eksekusi Lelang/penggugat No.01/Eks.Put/2020/PA.CN pada tanggal 24 Agustus 2020;6.

Memerintahkan kepada Terlawan III untuk menarik kembali suratketerangan pendaftaran tanah yang diterbitkan sehubungan untukpersyaratan lelang atas obyek dalam perkara perlawanan ini atau setidaktidaknya menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimanapermohonan lelang Terlawan I/Pemohon Eksekusi Lelang/penggugat No.01/Eks.Put/2020/PA.CN pada tanggal 24 Agustus 2020;7. Menolak permohonan eksekusi lelang No. 01/Eks.Put/2020/PA.CNpada tanggal 24 Agustus 2020 untuk seluruhnya;8.

Nomor perkara 700/Pdt.G/2020/PA.CNpersyaratan lelang atas obyek dalam perkara perlawanan ini atau setidaktidaknya menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang sebagaimanapermohonan lelang Terlawanl/Pemohon Eksekusi Lelang/penggugat No.01/Eks.Put/2020/PA.CN pada tanggal 24 Agustus 2020;7. Menolak permohonan eksekusi lelang No. 01/Eks.Put/2020/PA.CNpada tanggal 24 Agustus 2020 untuk seluruhnya;8.

Faktanya selama ini tidakada upaya penyelesaian di luar eksekusi lelang guna menyelamatkanobyek lelang, seperti penawaran penyelesaian oleh Tergugat kepadaPara Penggugat dan/atau TergugatIV berupa kesepakatan penjualan dibawah tangan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun debiturwanprestasi namun masih diberi kKesempatan untuk menyelesaikankredit macet tersebut dengan saling menguntungkan dengan caramencari kesepakatan dengan kreditur. Dengan demikian perbuatanTergugat!

lelang Hak Tanggungan atasobyek lelang oleh Tergugat kepada Tergugat II tanpa berpedomanpada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP, tanggal 28Pebruari 1991, adalah perbuatan melawan hukum sehinggapermohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggunganatas obyek lelang adalah cacat hukum dan tidak sah sehingga bataldemi hukum dengan segala akibat hukumnya ; Bahwa dasar hukum pelaksanaan eksekusi lelang obyek Hak Tanggunganyang dilakukan oleh kreditor selaku penerima Hak Tanggungan apabiladebitor

Putusan MARI No. 3021 K/ Pdil 1984,tertanggal 30 Januari 1984, yang menyatakan 'berdasarkan Pasal 224 HIRpelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irahirahseharusnya dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri/penjualanobjek jaminan tanpa melalui pengadilan merupakan perbuatan melawanFUKUI ~= n= n= =n nnn nnn ne nnn nn nnn nnn nn nnnnann ne nnannnonnonanenancnnanaanenanennanncasBahwa meskipun didasarkan pada Pasal 6 UUHT, eksekusi lelang HakTanggungan tanpa ada perintah atau

Oleh karenanya Kami mohonkan kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menurut hukum bahwapermohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan atasobyek lelang oleh Tergugat!

Membatalkan permohonan dan/atau pelaksanaan eksekusi lelang yangdiajukan oleh Tergugat! kepada Tergugatll atas obyek lelang ; 2. Memerintahkan agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atasObyYEk lelang 5 menses tee einer eeisenierennentnnaeiennenneneme neinDALAM POKOK PERKARA1.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo,dengan ini Terlawan hendak menyampaikan jawaban sebagai berikut.DALAM EKSEPSIGugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Para Pelawan diajukan terlaludini (premature) dengan alasan sebagai berikut.1.

Menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Para Pelawantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Para Pelawan untukseluruhnya ;2.

Pengadilan NegeriSukoharjo, dengan ini Terlawanlll hendak menyampaikan jawabansebagai berikut.DALAM EKSEPSIGugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Para Pelawan diajukan terlaludini (premature) dengan alasan sebagai berikut.Hal 16 putusan.

lelang yang sudah ada dengan syaratbelum selesai dilaksanakan;Bahwa dalam perkara a quo, oleh karena atas permohonan lelangeksekusi Terlawanl terhadap obyek jaminan milik Para Pelawaneksekusi belum terdapat penetapan eksekusi oleh Ketua PengadilanNegeri Sukoharjo, maka perlawanan eksekusi lelang Para Pelawanterhadap Para Terlawan menjadi tidak jelas, kabur dan premature (terlalu dini );Bahwa oleh karena Perlawanan eksekusi lelang Para Pelawanterhadap Para Terlawan eksekusi diajukan secara premature

Menyatakan Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Para Pelawantidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Para Pelawan untukseluruhnya ;2.

lelang tersebut diketahui Pembantah, setelahmembaca melalui media cetak/Koran "Tangerang Ekspres" tertanggal 10November 2009;3 Bahwa berdasarkan pengumuman eksekusi lelang pada Koran "TangerangEkspres" tersebut diketahui bahwa tanah hak milik Pembantah, yaitu;a Tanah seluas 1,113 m?

lelang tersebut.

Tangerang membatalkan danmenyatakan tidak sah setiap pelaksanaan eksekusi lelang yang dilaksanakan olehTerbantah II;33.

BerdasarkanUndang Undang Nomor 4 Tahun 1996 ayat 3, pelaksanaan penjualan obyek HakTanggungan (eksekusi lelang) hanya dapat dilakukan setelah lewat (satu) bulansejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemegang Hak Tanggungan (Terbantah I)kepada pihak yang berkepentingan (Pembantah), sedang berdasarkan surat buktiT.I5 Terbantah I mengirimkan surat pemberitahuan eksekusi lelang kepadaPembantah tertanggal 17 November 2009 dan akan dilaksanakan pada tanggal 25November 2009, sehingga waktunya kurang atau

tidak sesuai dengan waktu yangditentukan dalam UndangUndang meskipun eksekusi lelang Hak Tanggunganbelum terlaksana, maka menurut Majelis tindakan para Terbantah tersebut tidakdibenarkan oleh hukum yang berlaku.;7 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak jelas karena hanya menuliskan ayatnamun tidak menyebutkan pasal mana yang dimaksud.

Dalam Provisi:

Tidak menerima gugatan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan pelaksanaan Eksekusi Lelang tanggal 9 Juli 2019 dan setelahnya yang dijalankan Turut Terlawan II / BALAI

LELANG SWASTA, PT POWER ASTINDO SELARAS, atas Penetapan EKSEKUSI LELANG Turut Terlawan I / KPKLN II JAKARTA, No.

lelang Hak Tanggungantersebutakan semakin merugikan Terlawan 1V ; 5.

Eksepsi tentang wanprestasi ;Bahwa tindakan Terlawan IV melakukan eksekusi lelang adalahadanya wanprestasi oleh Terlawan III karena tidak membayar 13 3.

A Hermas Thony, M.Si dan saksi Widji yang diajukan olehPelawan sendiri bahwa Pelawan meninggalkan rumah yang menjadiobyek eksekusi lelang pada pertengahan tahun 2007 (sebulansetelah masa kontrak habis), dengan demikian dapat disimpulkandan menjadi Fakta hukum bahwa surat dikirimkan setelah Pelawantidak mendiami/menempati rumah obyek eksekusiLe Lang 7 o rrMenimbang, bahwa Pelawan mendalilkan telah menyewa (melakukankontrak sewa) rumah yang menjadi obyek eksekusi lelang kepadaTerlawan II melalui Terlawan

I yang baru akan berakhir masa15sewanya pada tanggal 27 Juli 2019 seharga Rp.72.000.000 (tujuhpuluh dua juta rupiah), sehingga dengan adanya surat dariTerlawan IV mengenai pelaksanaan eksekusi lelang tersebut Pelawanmerasa dirugikan sebesar Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua jutarupiah) oleh para Terlawan, dengan demikian Majelis berkesimpulanbahwa yang dituntut oleh Pelawan adalah ganti kerugian atasadanya pelaksanaan eksekusi lelang bukannya melawan ataspelaksanaan eksekusi lelang tersebut ;Menimbang

, bahwa dari pertimbangan diatas setelah memperhatikanapa yang menjadi tuntutan dari perlawanan Pelawan Majelisberpendapat tuntutan tersebut pada hakekatnya bukanlah merupakansuatu perlawanan atas eksekusi lelang melainkan tuntutan gantikerugian atas pelaksanaan eksekusi lelang sehingga seharusnyatuntutan tersebut tidak diajukan melalui lembaga perlawanan pihakketiga (derden verset) melainkan seharusnya diajukan melaluilembaga gugatan biasa, dengan demikian oleh karena tidak tepatnyalembaga yang