• tersebut;

• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 25 / Pdt.G / 2023 / PN Sgm, tanggal 10 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

• Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengajukan diri sebagai Pihak yang berhak atas ganti

   rugi pembebasan tanah darat Persil 21 a dan Persil 21 b D II, Kohir 575 C I, seluas : + 7,04 Hekto Are yang terletak di Kp.

   Saukang, Desa Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat atas nama Almarhum Bandera bin Hamadong adalah Perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

3. Menyatakan Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Almarhum Bandera bin Hamadong adalah yang paling berhak atas ganti rugi pembebasan tanah darat Persil 21 a dan Persil 21 b D II, Kohir 575 C I, seluas : + 7,04 Hekto Are yang terletak di Kp.

   Saukang, Desa Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang tercatat atas nama Almarhum Bandera bin Hamadong;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah darat Persil 21 a dan Persil 21 b D II, Kohir 575 C I, seluas : + 7,04 Hekto Are yang terletak di Kp.

• Memberikan izin kepada Wali/Pemohon untuk mengurus dan menerimakan ganti rugi pembebasan tanah untuk keperluan Pembangunan Stadion Batakan Balikpapan;
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

  Memberikan izin kepada kepada Wali/pemohon untuk mengurus danmenerimakan ganti rugi pembebasan tanah untuk keperluan pembangunanStadion Batakan Balikpapan4.

• strong> T A P K A N

  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil / kuasa yang sah dari anak kandung Pemohon atas nama Surya Tri Anggoro , Umur 16 tahun / lahir pada tanggal 27 Juli 2004;
  3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wakil / kuasa yang sah dari anak tersebut diatas, untuk mengurus permohonan Pencairan Dana Ganti

  Rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan jalan/Fly Over Palu Pantoloan yang dititip pada Kantor Pengadilan Negeri Palu;

• Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00(dua ratus satu ribu rupiah).

• Ckr tanggal 9 April 2020 atas ganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap I sebesar Rp.76.775.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyerahkan uang sebesar Rp.76.775.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PENGGUGAT sebagai ganti rugi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadlan Negeri Cikarang Nomor 25/Pdt.P/Kons/2020

  Ckr tanggal 9 April 2020 atas ganti rugi pembebasan tanah atas pembangunan Light Rail Transit Jabodetabek Tahap I;
  7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

• Jalil, Laboidindan Abdullah Raden;Bahwa saksi menerima uang ganti rugi pembebasan tanah di Cot BeurehoiDesa Tanoh Manyang dari Pemda sebesar Rp.61.774.000, (enam puluh satujuta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tetapi saksi tidak membaca apajudul dari surat yang saya tanda tangani tersebut;Bahwa tanah di Cot Beurehoi Desa Tanoh Manyang adalah milik orangkampung Desa Tanoh Manyang disana ada tanah saksi 2 (dua) hektar, dan24saksi ada menerima uang ganti rugi pembebasan tanah di Cot Beurehoi

  rugi pembebasan tanah CotBeurehoi adalah dari Dinas PERKIM Prop.

  rugi pembebasan tanah sebagai pemilik tanah,sdr.

  masyarakat korban tsunamidan dapat menyediakan uang ganti rugi dan uang ganti rugi tersebut akandipergunakan untuk membangun jalan kelokasi dan membangun meunasah;83Bahwa saksi ada menerima uang ganti rugi pembebasan tanah Cot BeurehoiDesa Tanoh Manyang untuk mewakili masayarakat Desa Tanoh Manyang;Bahwa tanah Cot Beurehoi tersebut tidak tahu pemiliknya karena sudah berlapispenggarap ditanah tersebut;Bahwa setelah saksi menerima uang ganti rugi pembebasan tanah Cot Beurehoikemudian uangnya saksi

  (sepuluh ribu rupiah/meter bujur sangkar);Menimbang, bahwa Kepala Desa Tanoh manyang (Keucik Abdullah KB) adamengusulkan kepada Panitia di Kecamatan untuk ganti rugi pembebasan tanah di Cot Berohoisebesar Rp. 10.000/m? s/d Rp. 25.000,/m?

• Dzais Hanafi dan setelah mendapatkesepakatan harga ganti rugi pembebasan tanah dengan saksi JakariaAbdul Latif Alias Zaka dan saksi Muawiyah H. Gajal lalu Kepala DesaBobane Jaya mengeluarkan SKT (Surat keterangan tanah) dari Kantor DesaBobane Jaya lalu saudari Mardia, saudari Samsia, dan saudara Muh. DzaisHanafi memberi kuasa kepada saksi Muawiyah H.

  Gajal untuk menerimapembayaran ganti rugi pembebasan tanah dan selanjutnya saksi RahmatSafriani, S.STP selaku kabag Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengahmelakukan proses pencairan uang ganti rugi pembebasan lahan dan setelahuang tersebut cair lalu uang ganti rugi pembebasan lahan diserahkankepada saksi Muawiyah h. Gajal dan lalu diberikan kepada saudari Mardia,saudari Samsia, dan saudara Muh.

  Dzais Hanafi untukkesepakatan harga ganti rugi pembebasan tanah dengan saksi JakariaAbdul Latif Alias Zaka dan saksi Muawiyah H. Gajal lalu Kepala DesaBobane Jaya mengeluarkan SKT (surat keterangan tanah) dari KantorDesa Bobane Jaya lalu saudari Mardia, saudari Samsia, dan saudaraMuh. Dzais Hanafi memberi kuasa kepada saksi Muawiyah H.

  Gajaluntuk menerima pembayaran ganti rugi pembebasan tanah danselanjutnya saksi selaku kabag Pemerintahan Kabupaten HalmaheraTengah melakukan proses pencairan uang ganti rugi pembebasan lahandan setelah uang tersebut cair lalu uang ganti rugi pembebasan lahandiserahkan kepada saksi Muawiyah H.

  Gajal untuk diberikan kepadapemilik tanah yaitu saudari Mardia, saudari Samsia, dan saudara Muh.Dzais Hanafi sebagai ganti rugi pembebasan tanah pembangunan PasarRakyat Desa Bobane Jaya yang beralamat di Desa Bobane Jaya Kec.Patani Barat Kab. Halmahera Tengah, selanjutnya pasar rakyat DesaBobane Jaya Kec. Patani Barat Kab.

• rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di DesaPlosogenuk, Kecamatan Perak Kabupaten Jombang berjumlah 39 warga denganrincian sebagai berikut: No.

  rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di DesaPlosogenuk, perbuatan Terdakwa menentukan pengenaan pembayaran 3 % bagisetiap penerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol yangpelaksanaannya telah di sosialisasikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) .e Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan memaksaseseorangmemberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran, dari 39 wargapenerima uang ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol sebesarRp88.000,000,00 (delapan puluh delapan juta

  rugi pembebasan tanah yang dilakukan oleh pihak BRI berupauang tunai sebesar 20%, sedangkan untuk sisa pembayaran dilakukan langsungmelalui rekening bank/tabungan pemilik tanah/lahan.Bahwa warga penerima ganti rugi pembebasan tanah untuk jalan tol di DesaPlosogenuk, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang berjumlah 39 warga sebagai berikut:No.

  Tronyok, Glagahan, Perak 103.000.00036 Sukarman Banjardowo 80.300.00037 Ikhsan Tunggorono 169.700.00038 Warsono Banjardowo 1.550.00039 Kasmadi Banjardowo 6.600.0004.376.883.475 Bahwa kenyataannya para penerima uang ganti rugi pembebasan tanah untukjalan tol tetap dilakukan pungutan oleh Terdakwa Pujiantono sekitar 3% (tigapersen) dari jumlah penerimaan.Setelah warga menerima uang dari BRI tersebut, warga penerima uangpembayaran pembebasan jalan tol tersebut langsung menyerahkan sejumlah uangmelalui

  telah mendapatgaji dari tanah ganjaran desa, semestinya Terdakwa tidak berhak melakukanpemungutan dari masyarakat penerima uang ganti rugi pembebasan tanah ProyekJalan tol 2007, sehingga merugikan masyarakat Desa Plosogenuk.e Bahwa karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya Terdakwa Pujiantono selaku Kepala Desa Plosogenuk telahmenerima uang hasil pungutan dari 39 warga penerima ganti rugi sebesarRp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) padahal seharusnya uangtersebut

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

• Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah ulayat objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, daerah Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 m²;
• Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad);
• Menghukum Tergugat untuk membayar ganti

  rugi Pembebasan tanah pembangunan Jalan Raya Irigasi Brigif Tahap I seluas 5 Km x 30 M = 150.000 m2 x Rp.40.000,00,-/m² = Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah);

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2. 926.000,00,- (dua juta sembilan ratusdua puluh enam ribu Rupiah);
• Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwaatas tindakan Tergugat dalarn hal penggunaan tanah milik masyarakatuntuk kepentingan pembangunan tanpa lebih dahulu dilakukan pembebasanlahan disertai ganti rugi sesuai ketentuan aturan yang berlaku adalah suatutindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karenanyatindakan Tergugat selaku Penguasa telah dapat dikwalifisir sebagai tindakanperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yangtidak membayar ganti

rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segeramembayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaaan tanah seluas 5km x 30 m= 150.000 m2 x Rp. 70.000, /m2 = Rp.10.500.000.000,(Sepouluh miliyar lima ratus juta rupiah)Bahwa untuk itu.

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yangtidak membayar ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segeramembayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaaan tanah seluas 5km x 30 m= 150.000 m2 x Rp. 70.000, /m2 = Rp.10.500.000.000, (Sepuluh miliyar lima ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknyamendalilkan halhal sebagai berikut :1.

• Bahwa selain itu Penggugat menerima uang ganti rugi pembebasan tanah denganharga yang rendah juga dokumen atau surat surat pernyataan melepas hak atas tanah dankwitansi tanda bukti pembayaran yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat semuajelas adalah cacat hukum karena tidak dilakukan dihadapan pejabat yang ditunjuk untukitu karena Penggugat adalah tidak tahu baca tulis atau buta huruf.Y.

  Bahwa sudah berkali kali baik Penggugat dengan anakanak penggugat maupunmelalui Kuasa hukumnya telah menegur kepada para TERGUGAT agar segeramenjalankan kewajiban hukumnya membayar uang ganti rugi pembebasan tanah sehargaRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) permeter kepada Penggugat secara baik baik akantetapi para Tergugat tidak pernah mengindahkanya.10.

  Bahwa dengan membayar uang ganti rugi pembebasan tanah terlalu rendah olehpara Tergugat kepada Penggugat dan tidak memlalui musyawarah lagi dengan Penggugatsebagai penggarap tanah tersebut adalah jelas dan nyatanyata merupakan perbuatanmelawan hukum.11.

  rugi pembebasan tanah untuk kepentingan daerahindustri Pulau Batam dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuanyang berlaku dibuktikan sebagai berikut:a.

  rugi pembebasan tanah untuk kepentingan daerah industriPulau Batam dilaksanakan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlakudibuktikan sebagai berikut:47a.

• NADIMAR, No.005/BPD/2008/111 tanggal 19 Juni 2008; Dua Lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangkaPengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kab.

  Rugi Pembebasan tanah dalam rangkaPengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kab.

  No. 005/BPD/2008/112 tanggal 18 Juni 2008; Dua Lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangkaPengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kab.

  No. 005/BPD/2008/112 tanggal 18 Juni 2008;Dua Lembar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan tanah dalam rangkaPengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Kab.

• strong>DALAM EKSEPSI :

  • Menolak eksepsi TergugatI, TergugatII, danTurutTergugatIIuntuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA:

  • Mengabulkan gugatan Para Penggugatuntuk sebagian;
  • Menyatakan bahwa TergugatI dan TergugatIIbukan pemilik/bukan pemilik aset atas tanah sawah/kebun yang dibebaskan oleh Turut TergugatI dan Turut TergugatII, dan karenanya tidak berhak menerima ganti

  rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebagaimana yang tertera pada Poin 2.1s/d 2.8Posita gugatan;

• Menyatakan bahwa tanah sawah/kebun yang dibebaskan oleh Turut TergugatI dan Turut TergugatII adalah milik sah/hak Para Penggugat;
• Menyatakan uang ganti rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebesar Rp695.750.000,00(enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Poin2.1 s/d2.8 Posita gugatan adalah hak Para

• Kerugian Materiil berupa uang ganti rugi pembebasan tanah untukpembangunan jalan tol yang tidak diserahkan oleh Tergugat kepadaPenggugat sebesar Rp. 303.834.577, (Tiga ratus tiga juta delapan ratustiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);b.

  Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitumengambil dan menguasai uang ganti rugi pembebasan tanah untukpembangunan jalan tol milik Penggugat, Nomor Persil 655, pada tanahseluas 650 m?, tanah bagian dari tanah seluas + 2500 M7? terletak diGampong Seuot Tunong Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar,sebesar Rp. 303.834.577, (Tiga ratus tiga juta delapan ratus tiga puluhempat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga merugikanPenggugat;4.

  Kerugian Materiil berupa uang ganti rugi pembebasan tanah untukpembangunan jalan tol yang tidak diserahkan oleh Tergugat kepadaPenggugat sebesar Rp. 303.834.577, (Tiga ratus tiga juta delapan ratustiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);b. Kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (Seratus JutaRupiah);7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Materiil danImmateriil Kepada Penggugat, yaitu:a.

  Kerugian Materiil berupa uang ganti rugi pembebasan tanah untukpembangunan jalan tol yang tidak diserahkan oleh Tergugat kepadaHalaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 18/Pdt.G/2020/PN JthPenggugat sebesar Rp. 303.834.577, (Tiga ratus tiga juta delapan ratustiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);b. Kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (Seratus JutaRupiah);8.

• seluruhnya;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian; Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bacih Alias Acih; Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah hak milik adat C 414 Persil 119 D.III SPPT No.32.18.071.0001.001.0026.0 atas nama Sapar Bin Marin yang terkena proyek Tol Cibitung-Cimanggis; Menyatakan Para Penggugat berhak atas ganti

  rugi pembebasan tanah milik Para Penggugat yang terkena proyek jalan tol; Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan ganti rugi kepada Para Penggugat atas tanah Para Penggugat seluas 950 m2 (sembilan ratus lima puluh meter persegi) hak milik adat C 414 Persil 119 D.III SPPT No.32.18.071.0001.001.0026.0 atas nama Sapar Bin Marin yang terkena proyek Tol Cibitung Cimanggis; Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5626 atas nama Tergugat I (PT.

• BJM.pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada keputusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.Berdasarkan semua uraian di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusansebagai berikut :DALAM PENUNDAAN :Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Panitia PengadaanTanah Kota Banjarmasin Nomor : 001/PPTK/JV/XI/2011 tentang Besarnya GantiRugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti rugi Pembebasan Tanah

  Kawasan JalanVeteran Kelurahan Kuripan, Melayu, dan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timurdan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Panitia PengadaanTanah Kota Banjarmasin Nomor : 001/PPTK/JV/XII/2011 tentang Besarnya GantiRugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah KawasanJalan Veteran Kelurahan Kuripan, Melayu, dan Gadang Kecamatan BanjarmasinTimur dan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan

  gugatan Para Penggugat.2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah KotaBanjarmasin Nomor : 001/PPTK/JV/XII/2011 tentang Besarnya Ganti Rugi dan DaftarNominatif Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah Kawasan Jalan VeteranKelurahan Kuripan, Melayu, dan Gadang, Kecamatan Banjarmasin Timur danBanjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pengadaan Tanah KotaBanjarmasin Nomor : 001/PPTK/JV/XII/2011 tentang Besarnya Ganti Rugi dan

  adalah Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarmasin Nomor : 001/PPTK/JV/XII/2011 tentang BesarnyaGanti Rugi dan Daftar Nominatif Pembayaran Ganti Rugi Pembebasan Tanah KawasanJalan Veteran Kelurahan Kuripan, Melayu dan Gadang Kecamatan Banjarmasin Timurdan Banjarmasin Tengah.Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Jo.

  Rugi Pembebasan Tanah Kawasan JalanVeteran Kelurahan Kuripan, Melayu, dan Gadang, KecamatanBanjarmasin Timur dan Banjarmasin Tengah dengan jelas dannyata tidak mencantumkan nama Para Penggugat sehinggaPenggugat jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan ObjekSengketa a quo.Halaman 31 dari 47, perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.

• >Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Pihak yang sah secara hukum, yang berhak atas tanah serta pembayaran kompensasi pembayaran ganti

   rugi pembebasan tanah milik Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dari Tergugat IX Konvensi dan Tergugat X Konvensi;

4. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.012.000,00 (enam juta dua belas ribu rupiah

  1977, Luas 17.850 M2 (tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terakhir atas nama AFWAN ROSA, Sarjana Sains (yang sebelumnya atas nama SADRIN), yang terletak di Desa Way Hui (dahulu Desa Sukarame) Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton) Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

• Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Pihak yang sah secara hukum, yang berhak atas tanah serta pembayaran kompensasi pembayaran ganti

  rugi pembebasan tanah milik Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dari Tergugat IX Konvensi dan Tergugat X Konvensi;

• Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

• Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Nihil;

• Menetapkan uang ganti rugi pembebasan tanah sengketa yang sudah dititipkan Tergugat III sebagaimana Penetapan Konsignasi PN. Tangerang Nomor:161/Pdt.P.Cons/2018/PN.Tng, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp2.134.142.817,- (Dua milyar seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dibayarkan kepada Penggugat.5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6.

• rugi pembebasan tanah secara tunai yang dibayarkanoleh Sdr.

  rugi pembebasan tanah, bangunandan tanaman dalam rangka pelebaran jalan pantura atas aset Desa MunturKecamatan Losarang kabupaten Indramayu tahun 2006.Perbuatan Terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.

  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kuwu ;Bahwa saksi tidak datang saat Terdakwa sebagai Kuwu Desa Munturmendapat dana ganti rugi pembebasan tanah aset Desa Muntur yangterkena proyek pelebaran jalan raya tahun 2006 di Balai Desa dari DitjenBinaMarga.Bahwa benar Terdakwa selaku Kuwu Desa Muntur telah melakukan tukarguling sekitar bulan Februari tahun 2006 di desa Muntur Kec. LosarangKab.

  Indramayu No. 14 tahun 2000, tentang penyusuanan anggaranpendapatan dan belanja desa;Bahwa berdasarkan datadata yang ada dibagian Otdes Setda Indramayu,Terdakwa sebagai Kuwu Muntur tidak pernah mengajukan penggunaanuang ganti rugi pembebasan tanah aset des a pada tahun 2006 ke BupatiIndramayu untuk mendapatkan pengesahan dari penggunaan dana gantirugi tersebut ;Bahwa sampai saat 11!

• M E N G A D I L I :

  DALAM EKSEPSI :

  • Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

  DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV bukan pemilik/bukan pemilik aset atas tanah sawah/kebun yang dibebaskan oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan karenanya tidak berhak menerima ganti rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebagaimana yang tertera

  li>Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat III yang memasukkan nama Tergugat I kedalam daftar penerima ganti rugi sebagaimana tersebut pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 1/Pdt.P/2016/PN Sgm tanggal 19 Oktober 2016 berikut lampirannya, adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat;

• Menyatakan bahwa tanah sawah/kebun yang dibebaskan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah milik sah/hak Para Penggugat;
• Menyatakan uang ganti

  rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebesar Rp. 9.625.930.000 + Rp. 662.070.000 = Rp. 10.288.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sebagaimana Posita gugatan Poin (2) dan (3) adalah hak Para Penggugat;

• Menyatakan perjanjian jual beli dan atau dokumen lainnya yang pernah dibuat oleh Tergugat I yang ada hubungannya dengan Para Penggugat atas tanah-tanah milik Para Penggugat yang kemudian dibebaskan untuk pembangunan bendungan karealloe

  Tergugat dan Tergugat IV kedalam daftar penerimaganti rugi pada konsinyasi Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpameneliti dengan cermat Putusan Pengadilan dalam perkara tindak pidanaKorupsi dan perjanjianperjanjian jual beli yang dinyatakan batalberdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi aquo, adalahperbuatan melawan hukum/melanggar hak Para Penggugat;Menyatakan bahwa tanah sawah/kebun yang dibebaskan oleh Tergugat IIdan Tergugat III adalah milik sah/nak Para Penggugat;Menyatakan uang ganti

  rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebesar Rp.9.625.930.000 + Rp. 662.070.000 = Rp. 10.288.000.000, (Sepuluh milyardua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sebagaimana Posita gugatanPoin (2) dan (3) adalah hak Para Penggugat;Menyatakan perjanjian jual beli dan atau dokumen lainnya yang pernahdibuat oleh Tergugat yang ada hubungannya dengan Para Penggugatadalah tidak sah/batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal1321 KUHPerdata;Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk memberi rekomendasi

  , bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat dengan paraTergugat batal demi hukum maka membawa konsekuensi yuridis tidak ada alashak bagi Tergugat untuk menerima uang negara incasu uang ganti rugi (obyeksengketa) yang saat ini di konsinyasi pada Pengadilan negeri Sungguminasasehingga petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan Majelis Hakim denganpernaikan redaksional yang tidak mengubah esensi dari petitum dimaksud;Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yangberhak menerima uang ganti

  rugi pembebasan tanah yang dikonsignasikan diPengadilan Negeri Sungguminasa maka terhadap petitum pembuatanrekomendasi dan pembayaran kepada para Penggugat sejumlah Rp.10.288.000.000, (Sepuluh milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku kepada masingmasingPenggugat sesuai besaran nilai ganti rugi yang menjadi hak nya sebagaimanayang tercantum dalam lampiran Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSungguminasa nomor 1/Pdt.P/2016/PN Sgm tanggal 19 Oktober

  Menyatakan uang ganti rugi pembebasan tanah sawah/kebun sebesar Rp.9.625.930.000 + Rp. 662.070.000 = Rp. 10.288.000.000, (Sepuluh milyardua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sebagaimana Posita gugatanPoin (2) dan (3) adalah hak Para Penggugat;6.

• Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM PROVISI Menolak gugatan Penggugat dalam perkara aquo dalam provisi, danmemerintahkan Tergugat dan Tergugat II untuk membayarkan konpensasipembayaran ganti rugi pembebasan tanah milik Para Turut Tergugatkepada Para Turut Tergugat dan memerintahkan Penggugat untuk tidakmenghalangi dan menghambat proyek pembangunan yang ada, termasukpembayaran konpensasi ganti rugi pembebasan tanah milik Para TurutTergugat kepada Para Turut Tergugat, walaupun ada

  Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi adalah Pihak yang sah secarahukum, yang berhak atas tanah serta pembayaran konpensasipembayaran ganti rugi pembebasan tanah milik Para Turut TergugatKonpensi/Para Penggugat Rekonpensi kepada Para Turut TergugatKonpensi/Para Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Konpensi danTergugat Il Konpensi, walaupun ada upaya hukum yang berjalan dariTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;4.