H. PRABOWO SUBIANTO, DK VS I. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (BAWASLU)., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;

PUTUSANNomor 2 P/PAP/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa PelanggaranAdministratif Pemilinan Presiden dan Wakil Presiden, pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1.H. PRABOWO SUBIANTO, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal Kampung Gombong, RT 003, RW 009,Kelurahan/Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan,Madang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pekerjaanPensiunan,;H.

H. PRABOWO SUBIANTO;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di gedungnyaJalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo gebang di Jakarta Timur ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 29 September 2014, yangtelah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 30 September 2014 dalam register perkara Nomor : 198/G/2014/PTUNJKT , dalam perkara antara : H.

PRABOWO SUBIANTO, Warga Negara Indonesia, PekerjaanPurnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Beralamatdi Kp. Gombong RT. 003 RW 09 Bojong Koneng,Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,Jawa Barat; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : I/VU/ISTIMEWA/2014 tanggal 31 Agustus2014 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 24September 2014 memberi kuasa kepada ArfaGunawan, SH. dan Darul Islam Paseng, SH, danRM.

H. PRABOWO SUBIANTO, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM;

Tahun 2014tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dan Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang PemungutanSuara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 terhadap Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4924);Permohonan Hak Uji Materiil diajukan oleh :a H.

PRABOWO SUBIANTO, dengan alamat di KampungGombong RT. 003/RW.009, Kel. Bojong Koneng, Kec.Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.b Ir. H. M. HATTA RAJASA, dengan alamat di JalanRumah Sakit Fatmawati RT. 003/RW. 009, Kel. CilandakBarat, Kec.

ASRUL NURHASANmelawanLetjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO. CS

Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO, Ketua Dewan Pembina/Ketua UmumDPP Partai Gerindra, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl.Harsono RMNomor : 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.1 ;2. H. AHMAD MUZANI, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, berkewarganegaraanIndonesia, beralamat di JI.

H Prabowo Subianto selain selaku Ketua DewanPembina dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan IndonesiaRaya (Gerindra) juga sekaligus sekaligus sebagai Ketua Badan Seleksi NasionalBakal Calon Kepala Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya;2. Bahwa Ketua Dewan pembina, Ketua Umum dan Ketua Badan Seleksi Nasionaladalah tiga jabatan berbeda yang kebetulan saat ini dirangkap oleh Letjen TNI(Purn) H.

Prabowo Subianto (Tergugat I.1), ternyata dalam dalil gugatan in casuPenggugat telah mencampur adukkan ketiga peran Tergugat I.1 tersebut;3.

Gugatan Penggugat Obscur Libel karena Penggugat tidak dapat membedakan tugasdan jabatan H Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina dan Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) juga sekaligussekaligus sebagai Ketua Badan Seleksi Nasional Bakal Calon Kepala Daerah PartaiGerakan Indonesia Rayaserta tidak dapat mendiskripsikan atau menguraikan dalamdalildalil gugatannya secara jelas perbuatan hukum mana yang dilakukan oleh LetjenTNI (Purn) H Prabowo Subianto (Tergugat

1.H. PRABOWO SUBIANTO,2.IR. H.M. HATTA RAJASA;KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENETAPANNOMOR : 164/G/2014/PTUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2014 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2014dibawah register + perkara Nomor 164/G/2014/PTUN.JKT yang diajukan1 H. PRABOWO SUBIANTO, Warga Negara Indonesia, PekerjaanPurnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Beralamat di Kp. Gombong RT.003 RW 09 Kel.

SETIYADJI SETYAWIDJAJA, S.H VS DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA cq H. PRABOWO SUBIANTO, selaku KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA, DK

H. PRABOWO SUBIANTOSELAKU KETUA DEWAN PEMBINA/KETUA UMUMPARTAI GERINDRA DAN H. AHMAD MUZANI SELAKUSEKRETARIS JENDERAL, DKK

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI GERINDRA dalam hal ini diwakili Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO selaku KetuaUmum dan H. AHMAD MUZANI selaku Sekretaris Jenderal PartaiGERINDRA, beralamat di JI. Harsono RM no. 54, Ragunan, PasarMinggu, Jakarta Selatan 12550, Indonesia., disebutSCDAGAL eveeee tte ntti reer tent aaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene tte.TERGUGAT 1;2. DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA dalam hal ini diwakili H. GUS IRAWAN PASARIBU, S.E. Ak, MM, CA, ROBERT L.TOBING, S.E,.

H. PRABOWO SUBIANTO dan H. AHMAD MUZANI, 2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERINDRA PROVINSI MALUKU UTARA c.q.

LETJEND (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO, umur + 62 tahun, pekerjaanpensiunan TNIAD ;2. HASYIM DJOJOHADIKUSUMO, umur + 58 tahun, pekerjaan swasta. ;Masingmasingnya adalah selaku Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan PenasehatDPPGRIB (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru), berkantor diJalan Harsono No.54 Rangunan Pasar Minggu Jakarta Selatan.

DJUANDA UMASUGI, M.Si (Ketua Lambaga WasitJuri), Selanjutnya disebutPENGGUGAT ;LAWANPENGURUS BESAR IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA, Yang dalam hal inidiwakili oleh KETUA UMUMNYA LETNAN JENDERAL TNI (PUR) H. PRABOWO SUBIANTO , Selanjutnya disebut TERGUGAT I ;PENGURUS PROVINSI IKATAN PENCAK SILAT INDONESIA MALUKU MASABAKTI 2010 2014 , diwakili oleh Drs.

., MBA &Associates, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Harun SoharNomor 09, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Februari 2018;Pemohon Kasasi:;LawanDPP PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA),yang diwakili oleh Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum, Letjen.TNI (Purn) H. Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal, H.Ahmad Muzani, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 54,Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada DR. Ir. Sufmi Dasco Ahmad., S.H.

Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO, Ketua DewanPembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra, berkewarganegaraanIndonesia, beralamat di JI. Harsono RM Nomor : 54 Ragunan Pasar MingguJakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.1/Terbanding;H. AHMAD MUZANI, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra,berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di JI.

Buton menerimadokumen Nama Pelaksana Kampanye Presiden dan Wakil Presidentingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 dengan nama Pasangan CalonPresiden dan Wakil Presiden H.

Prabowo Subianto dan SandiagaSalahuddin Uno tertanggal 12 September 2018, dimana dalamdokumen tersebut terdapat nama pelaksana kampanye atas namaTerdakwa, kemudian pada tanggal 20 September 2018 KPU Kab.Buton menerima dokumen Nama Pelaksana Kampanye PemiluAnggota DPRD Kab/Kota tahun 2019 dari Partai Amanat NasionalPeserta Pemilu tahun 2019 yaitu Nomor Urut 12 (dua belas) dengannomor Rekening Khusus dana Kampanye Pemilu tahun 2019 nomor074955235 tertanggal 22 September 2018, dimana dalam dokumentersebut

Buton, tanggal 19 September 2018; 2 (dua) lembar nama pelaksana kampanye Pemilu Presiden danWakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota tahun 2019 nama pasanganCalon Presiden H. PRABOWO SUBIANTO dan Wakil PresidenSANDIAGA SALAHUDDIN UNO, tertanggal 12 September 2018 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;5.

Prabowo Subianto dan SandiagaSalahuddin Uno)Bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan faktafakta persidanganmenunjukan Terdakwa bukan lagi menjadi anggota BPD karenasudah ada surat Bupati Bupati Buton Tahun 2015 tentang persetujuanBupati Buton terhadap Permohonan Pengunduran diri Terdakwasebagai Anggota BPD dan Terdakwa tidak pernah membubuhkantanda tanggan dalam Dokumen atau berkas yang berhubungandengan Anggota BPD Desa Kancinaa setelah Terdakwamengundurkan diri sampai tahun 2018, serta Terdakwa

Prabowo Subianto dan SandiagaSalahuddin Uno)Dari uraian Keterangan saksisaksi tersebut diatas didapatkan faktapersidangan bahwa terkait mengenai penerimaan tunjanganTerdakwa sebagai anggota BPD ternyata hanya didasari atasketerangan satu orang saksi khususnya saksi Drs.

Agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar FC Panitia Pengawas PemilihanUmum, 1 (satu) lembar pernyataan yang isinya akan membentuk KementrianPedesaan dan atas nama lainnya yang ditandatangani oleh calon PresidenRI 20142019 H.

Prabowo Subianto, 1 (satu) lembar selebaran Partai Gerindauntuk alokasi dana khusus Pedesaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima pemberitahuan tentang membahas tentang UndangUndang Desa dan PP 43 Tahun 2014 TetapTerlampir Dalam Berkas Perkara.4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaridu rupiah).Hal. 3 dari 8 hal. Put.

H. Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra11.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindradan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Januari 2024, Perihal Undangan dari kepala desa IFANUL AHMAD IRFANDI, S.Pd yang terdapat cap stempel dan tanda tangan Kepala desa Tarik yang di tujukan kepada Wakil Ketua DPRD Kab Sidoarjo;

pelaksana kampanye dari saksi MARSITA Binti SUMARNO(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan calon anggotalegislatii DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pemilihan umum tahun2019 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 2 dan dapil 3 sesuai denganSurat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor : 07084/Kpts/BACALEG/DPPGERINDRA/2018, tanggal 14 Juli 2018 tentang Daftar Bakal Calon LegislatifSementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KepulauanMeranti Provinsi Riau yang ditandatangani oleh H.

Prabowo Subianto selakuDewan Pembina / Ketua Umum dan H. Ahmad Muzani selaku SekretarisJenderal Partai Gerindra.

Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina /Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzani selaku SekretarisJenderal Partai Gerindra.

MARSITA Binti SUMARNO merupakan calon anggotalegislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pemilinan umumtahun 2019 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 2 dan dapil 3 sesualdengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra nomor : O/7084/Kpts/BACALEG/DPPGERINDRA/2018, tanggal 14 Juli 2018tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yangHalaman 30 dari 39 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN BIsditandatangani oleh H.

Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina /Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Anmad Muzani selaku SekretarisJenderal Partai Gerindra.

tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa MARSITA Binti SUMARNO merupakan calonanggota legislatif DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pemilihanumum tahun 2019 dari Partai Gerindra dengan nomor urut 2 dan dapil 3sesuai dengan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor07084/Kpts/BACALEG/DPPGERINDRA/2018, tanggal 14 Juli 2018tentang Daftar Bakal Calon Legislatif Sementara Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau yang ditandatanganioleh H.

Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina/Ketua Umum PartaiGerindra dan H.

surat pernyataan pengunduran diri Penggugatyang bermaterai cukup, maka penggantian antar waktu terhadapPenggugat tidak bisa diproses dan apalagi terhadap surat perjanjiantersebut sudah dilakukan pembatalan baik secara lisan maupun secaratertulis oleh Penggugat selaku pihak pertama;Bahwa disamping itu juga berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya(GERINDRA), Penggantian Antar Waktu (PAW) harus ada persetujuandari Ketua Dewan Pembina Letjen (Purn) H.

Prabowo Subianto, olehkarena tidak ada persetujuan dari Dewan Pembina terhadap PAW sdr.Dasrianto Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Gerindra tidakHal 5 dari 14 hal. Put.