Ditemukan 17951 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investama
Penelusuran terkait : Kepailitan Hutang Kerjasama Cidera janji Pailit Kewajiban pembayaran utang Penelolaan Direktur jenderal pajak ; pt. mandiri manajemen investasi ; Menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal vs pt. melapi timber;; Pt. warisan pusaka bangsa vs menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal;; 1. pt. prima sumber daya investasi. 2. william nyo (tji hui njoman jauw) vs menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal;; Menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs pt. toshiba indonesia; Menteri investasi / kepala badan koordinasi penanaman modal vs pt. indobara bagas jaya;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-09-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — Dr. Ing. YERU RIZAL VS Ir. ASEP KUSMANURDIN
912 — 870 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pebruari 2009, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan,Halaman 6 dari 61 Hal.
    Terhadap Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan, tanggal 30Juni 2009 sejumlah Re570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa bunga atas dana investasi jualbeli intan kepada Penggugat:a.
    Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal 14Oktober 2008, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intan tanggal19 Pebruari 2009, Surat Perjanjian Investasi Dana Untuk Jual Beli Intantanggal 30 Juni 2009 adalah sah menurut hukum;4.
    dan SuratPenyelesaian Investasi Dana untuk Perdagangan Intan,tanggal 21 Februari 2010 adalah sah menurutHukum...
    Bahwa karena saksi mengetahui pada saat itu bisnis investasi jual beli intanitu bagus sekali maka saksi berani memperkenalkan bisnis itu kepadaPenggugat dengan keuntungankeuntungan yang pernah sakssi terimadidalam menjalankan bisnis investasi jual beli intan tersebut;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 31-05-2002 — Upload : 27-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 016K/N/2002
Tanggal 31 Mei 2002 — Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; PT Bank Negara Indonesia ; Tafrizal Hasan Gewang, SH. (Kurator) ; PT Umika Sentana Bajatama ; CV Bina Usaha
224 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2022 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juni 2022 — OSO MANAJEMEN INVESTASI
462 — 94
  • OSO MANAJEMEN INVESTASI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-01-2007 — Upload : 28-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233K/PDT/2006
Tanggal 18 Januari 2007 —
155 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 29-03-2004 — Upload : 24-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209PK/Pdt/2003
Tanggal 29 Maret 2004 —
256 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Notaris di Jakarta telah ditanda langaniPerjanjian Kerjasama antara Pengeugal, turut Tergugat dengan lergugat :Bahwa di dalam Perjanjian Kerjasama tersebut telah dijelaskan bahwapara pihak (Penggugat, Tergugat dan turut Tergugat) telah sepakat untukbekerjasama melaksanakan proyekproyek dari pihak ketiza yang berkaitandengan pekerjaanpekerjaan investasi pemasangan pipa tekanan tinggi dantekanan rendah untuk minyak, gas alam dan cair, pengembangan gas alam danpemanfaatan gas alam, serta melakukan kerjasama
    dengan sistim investasi (B.O.T) dan hanya mendapatkan pekerjaan sematamata sebagai Kontraktor bukan sebagai investor ;Bahwa putusan Mahkamah Agung sangat bertentangan dengan hukum danrasa keadilan dan sama sekali tidak didukung oleh bukti dan dengan begitusaja membenarkan alasan kasasi dari Termohon Peninjauankembali yangmenyatakan judex. factie telah salah dalam menatsirkan PerjanjianKerjasama karena telah menentukan syaral sendiri untuk melakukanketentuan Pasal 6 2, padahal Pasal 6 itu sendiri
    tersebutMemuat dengan jelas tujuan perjanjian kerjasama serta memuat denganlegas prestasi dan kontra prestasi yang harus dilakukan para pibiak avermaksud yang disepakati dalam perjanjian tersebut tereapai :Bahwa maksud para pihak membuat bukti P1 tersebut adalah kerjasaniadalam rangka meleksanakan proyekproyek dari pihak keliga yang berkuitandengan pekerjaan investasi (B.O.T) dan agar Pemohon Peninjauankembalimendupatkan proyek, maka harus ada prestas!
    yang harus dilakukanTermohon dan turut Termohon Peninjauankembali seperti disebutkan dalamPasal 4 bukti P1 tersebut, dan bila Pemohon Peninjauankembali mendapatkan pekerjaan investasi (B.0.T) maka Pemohon Peninjauankembali akanmemberikan imbalan, hal inilah yang seharusnya dipertimbangkan olehMahkamah Agung, apakah TermohonPeninjauankembali telah, melaksansakan prestasi/peranannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 bukti P1 tersebut, dan apakah Pemohon Peninjauankembali telah mendapatkan proyekyang
    berkaitan dengan pekerjaan investasi (B.0.T) sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak dalam bukti P1 tersebut 5Menimbang, bahwa atas alasanalasan peninjauankembali tersebut.Mahkamah Agung berp Sodapatmengenai alasanalasan ad, dan al2 :Bahwa alasanalasan Peninjauankembali tersebut dapat dibenarkan,oleh karena Mahkamah Agung dalam putusannya telah melakukan kekhilafannyata atau kekeliruan akim, dengan alasanalasan sebagai berikut :iBahwa Termohon Peninjauankembali mendasarkan gugatannya pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 04-07-2003 — Upload : 22-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 015K/N/2003
Tanggal 4 Juli 2003 — Ir. Djaslim Suin ; PT Kinarya Era Bumi Nusa (PT Kebun)
110 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 25-01-2006 — Upload : 26-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952K/PDT/2004
Tanggal 25 Januari 2006 —
49 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/TUN/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
133 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALU SENTOSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (MENTERI INVESTASI / KEPALA BKPM);;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4560 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI ;
266 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI ;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-06-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 313 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
227 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. MELAPI TIMBER;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
120 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARISAN PUSAKA BANGSA VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 345 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — PRIMA SUMBER DAYA INVESTASI., 2. WILLIAM NYO (TJI HUI NJOMAN JAUW) VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PRIMA SUMBER DAYA INVESTASI., 2. WILLIAM NYO (TJI HUI NJOMAN JAUW) VS MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-04-2022 — Putus : 21-06-2022 — Upload : 26-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/TUN/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
362 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI VS PT. TOSHIBA INDONESIA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-10-2023 — Putus : 12-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534 K/TUN/2023
Tanggal 12 Desember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
107 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT DEWI RINJANI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 502 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
133 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT. SHENNIU MINNING INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. INDOBARA BAGAS JAYA;;
3 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. INDOBARA BAGAS JAYA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2023 — Putus : 23-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449 K/TUN/2023
Tanggal 23 Oktober 2023 — MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
90 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI REPUBLIK INDONESIA / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT SWARA KALTIM ABADI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA VS PT KEMILAU NUSANTARA KHATULISTIWA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 10-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 507 K/TUN/2023
Tanggal 27 Nopember 2023 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
138 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA vs PT. KALLA AREBAMMA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2024
Tanggal 6 Mei 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT LUMPO;;
1 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA (BKPM) VS PT LUMPO;;