Ditemukan 1860 data
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA vs ARIEF GUNAWAN
149 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA VS RAHMAWATI SALAM;;
501 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUNIRUL HIDAYAH, DK vs MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
123 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
.), KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Putusan Nomor 269 K/TUN/2015Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA ADALAH:1.Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan Nomor 15/Pbt/BPN73/2013, tanggal 17 Mei 2013, tentangPembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 601/Maccini Sombala atas namaRidwan Tandiawan, Gambar Situasi Nomor 2845 tanggal 15 Oktober 1981seluas
Ngai Binti Mappaturung pada tanggal 28 Februari 2007 Nomor28/L/II/2007 yang dibuat di hadapan Notaris Frederik Taka Waron, S.H.semakin di perkuat dengan adanya Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa pada hari jumat tanggal 21 Juni 2013, Penggugat menerima SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi SelatanNomor 15/Pbt/BPN73/2013, tanggal 17 Mei 2013, tentang PembatalanSertipikat Hak Milik
Putusan Nomor 269 K/TUN/2015jJuncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2344K/Pdt/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetapsebagaimana diuraikan pada angka 9 di atas, maka seharusnya Tergugat in casu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, bertindakfair dan berlaku adil untuk tidak memproses surat permohonan Dg.
Bahwa betapa ironisnya ternyata Tergugat in casu Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tidak fairdan berat sebelah tetap memproses permohonan Pembatalan SertipikatHak Milik Nomor 14/Maccini Sombala bahkan menerbitkan Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor15/Pbt/BPN73/2013, tanggal 17 Mei 2013 yang menjadi objek gugatan TataUsaha Negara dalam perkara a quo.
Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek Gugatan Tata Usaha Negara a quo sangat jelas adalahperbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) /uncto ayat (2) huruf aPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan KasusPertanahan yang menyatakan Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan
98 — 29
41 — 11
89 — 37
33 — 8
KUSNADI, S.SiT;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 289/Kep3.11/V1I/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihalmemberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaKusnadi, S.SiT. dan baru di ketahui/diterima dari Kepala Bagian Tata UsahaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada tanggal 26 juli2013, sehingga sesuai dengan pasal 55 Undangundang nomor 5 tahun 1986masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan.Surat Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor289/Kep3.11/V1/2013, tanggal 18 Juni 2013 perihal memberhentikan dengan tidakhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Kusnadi, S.SiT. oleh Tergugatmenimbulkan kerugian bagi penggugat sebab:1.
112 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARIBUN ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,dk
Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebelummemberikan keputusan dalam hal pemberian Hak Pengelolaan, apakahpermohonan hak tersebut dapat diterima atau ditolak terlebih dahulumelalui usulan atau rekomendasi dari Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Timur Jo.
60 — 34
KEBUNARIA;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
34 — 17
ALAM SYAAF ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
154 — 2
Arief Gunawan;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
79 — 41
SRI PERLAK;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
68 — 34
DURI, dkk; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT.PAGILARAN
95 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat/telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungNomor 391 K/TUN/2014, Tanggal 14 November 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon PeninjauanKembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/T ergugat dengan posita gugatansebagai berikut:Adapun objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan berupa surat keputusan:Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 59/PTTHGU/BPN RIl/2013 tanggal 11 April 2013 tentang Penetapan TanahTerlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha Nomor 1/Pontianak atas namaPT.
40 — 28
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.;PT. SRI PERLAK.;
83 — 36
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; PT. KWALA GUNUNG.
37 — 23
JAMBI AGROWIJAYA;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
29 — 12
SURYANTO, SH;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
80 — 56
HASYIM PAPALIA,S.IP;KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA