Yusuf bersalah melakukantindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU. No. 1999 sebagaimana telah diubah denganUU. No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaDakwaan Kedua ;.

kepada JAENAL HARIADI, ST.Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BandungKelas IA Khusus telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Mei 2020 Nomor 76/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ANDRI SALMAN, ST tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

(penggelapan dalam jabatan) sebagaimana dalam dakwaantunggalsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Menyatakan terdakwa ISLAN BIN NGADIRIN terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dandiancam hukuman berdasarkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;2.

Yusuf bersalahmelakukan tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU. No. 1999sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua ;.

sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor' 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPangkalan Kerinci tanggal 17 Mei 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ISLAN BIN NGADIRIN terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dandiancam hukuman berdasarkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah16diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;2.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIKSEN KADAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIKSEN KADAI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MANSUR YADJITALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam Dakwaan Kombinasi Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Yusuf bersalah melakukan tindakpidana korupsi penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 8 Jo Pasal 18 UU. No. 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU.

Menyatakan terdakwa ISLAN BIN NGADIRIN terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diaturdan diancam hukuman berdasarkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ; 2.

anatar data pada SPM dengandata pada ADK SPM dan penggunaan Personal IdentificationNumber (PIN) pada ADK SPM ;Bahwa pada saat ahli memberikan keterangan di Penyidik,hanya ada berita acara pemeriksaan dan kesimpulan abhliterdapat pertanggung jawaban yang tidak benar ;Bahwa pada saat ahli memberikan pendapat di Penyidik, ahlitidak dipertemukan dengan Terdakwa ;Kemudian sidang di tutup oleh Hakim Ketua.Keterangan Terdakwa :Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik terkaitdugaan tindak pidana korupsi

penggelapan dalam jabatan danaoperasional Dit Reskrimsus Polda NTT DIPA Tahun Anggaran2013 ;Halaman 55 dari 160 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGBahwa benar tanda tangan didalam Berita Acara Penyidikan iniadalah benar tanda tangan Terdakwa ;Bahwa terdawa diangkat menjadi anggota Polri sejak tahun2007 dan ditempatkan di Polda NTT pada Yanma BagianSatwalprot Polda NTT dan pada bulan Desember 2011ditugaskan sebagai PS.

Korupsi penggelapan dalam jabatan 4. Korupsipemerasan 5. Korupsi curang 6. Korupsi barang/ jasa dan7. Korupsi gravitasi;Bahwa kerugian Negara hanya terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3.sedangkan Kerugian Negara juga diatur pada Pasal 32 dan Pasal 34.136Bahwa alat bukti keterangan Ahli meliputi 4 hal yaitu : 1. KualifikasiAhli 2. Obyektif Ahli 3. Jenis Keterangan Ahli 4. Corak Keterangan Ahli;Bahwa parameter pembuktian standar meliputi 1. Keterangan saksi 2.Ahli3. Surat 4. Keterangan Terdakwa 5.

sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;