Ditemukan 216 data
533 — 436 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
622 — 440 — Berkekuatan Hukum Tetap
181 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
304 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
328 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
JEFRI ERFAN SIREGAR, S.Kep, ners
17 — 14
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Jefri Erfan Siregar, S.Kep.Ners, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
1.Tri Handayani
2.Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
ANDI AHMAD RIDLA, S.S. Alias RIDO
13 — 7
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
RIADA MENDROFA
19 — 11
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
203 — 144
dijatuhipidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, ;soeaereeen Telah mendengar pembelaan ( p/edoo/ ) Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 8 September 2011 yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini agarberkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : 1) Menerima dan mengabulkan nota pembelaan ini untuk seluruhnya ;2) Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana korupsi
Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) sub b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimanadalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum: ; 3) Membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telahdisampaikan pada tanggal 18 Agustus 2011 ; 4) Memulihkan hakhak terdakwa MUHAMMAD SALAM Bin M.
295 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 17 September 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulandan denda Rp50.000.000, subsider kurungan selama 3 (tiga) bulankarena melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 Juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999.
BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH
Terdakwa:
FAARO SARUMAHA
18 — 15
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
NOVI Y.A. SIMATUPANG,SH
Terdakwa:
ALAMSYAH, ST
20 — 16
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Alamsyah, S.T, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
397 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:PrimairSubsidairPasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
:;Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1552 K/Pid.
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
RAHMAD CHANDRA BANCIN
13 — 9
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
BOBY RAHMAN MANIK
14 — 9
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
- Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Pasal 3).a. Kerugian Negara meskipun jumlahnya sedikit, sanksi pidana tetapditerapkan secara normatif, tidak boleh disimpangi dengan alasankeadilan.b. Frasa dan/atau bisa diartikan secara kumulatif untuk menjatuhkanpidana penjara dan pidana denda atau diterapkan secara alternatif.9.