Menyatakan bahwa Lelang Hak Tanggungan yang di selenggarakan olehTERLAWAN Ill adalah batal demi hukum4. Memerintahkan TERLAWAN untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor239 , luas 921m?, yang terletak di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusawungu,Kabupaten Cilacap atas nama Hj Marsineh Chasanah kepada (PELAWAN)5. Menghukum para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara iniSUBSIDAIRApabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Cq.

yang dapat dituntut dalam petitum, sesuatu yang tidak dikemukakan dalamposita tidak dapat dituntut dalam petitum.Bahwa Pelawan menyatakan dan menjelaskan panjang lebar mengenai Grosse danSalinan Risalah Lelang dalam posita tetapi tidak dimintakan dalam petitum apa yangdiinginkan Pelawan terhadap dokumen a quo.Bahwa selanjutnya dalam petitum Pelawan meminta menyatakan lelang haktanggungan yang diselenggarakan Terlawan Ill batal demi hukum tetapi sama sekalidalam positanya tidak menyinggung adanya lelang

hak tanggungan dan apa yangmenjadi dasar hukum sehingga lelang hak tanggungan a qou menjadi batal demihukum;Bahwa dalam posita perlawanan Pelawan menyebutkan Terlawan melakukanperbuatan melawan hukum karena tidak menyerahkan obyek sengketa kepadaPelawan sehingga dalam petitum meminta majelis hakim agar Terlawan menyerahkanobyek sengketa kepada Pelawan tetapi Pelawan tidak menjelaskan perbuatanmelawan hukum apa yang dilakukan Terlawan dan ada hubungan hukum apa antara Terlawan dengan obyek sengketasehingga

Bahwa atas keterlambatan atau tersendatnya pembayaran kewajiban tiapbulan maka muncullah permasalahan dengan pihak Terlawan dalam hal iniBank BPR UGM dan Pelawanpun mendapatkan somasi/teguran/peringatandari pihak BPR UGM atau Terlawan hingga terjadinya PerlawananEksekusi yang dilakukan oleh Pelawan saat ini atas dilakukannyaeksekusi/lelang Hak Tanggungan melalui campur tangan Pengadilan NegeriSleman sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan Eksekusi LelangPerkara No.30/Pdt.E/2015/PN atas permintaan

Menyatakan kepemilikan Obyek Sengkata yang merupakan obyek lelang hak tanggungan oleh Penggugat I hasil pembelian secara lelang dari Tergugat III melalui Tergugat IV berdasar Risalah Lelang Nomor 529/2012 tanggal 30 Agustus 2012 adalah adalah sah menurut hukum;

M E N G A D I L I- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sisa jumah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan bangunan sebesar Rp. 199.818.271,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiahI);- Menolak Gugatan selain dan selebihnya;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua pulh enam ribu rupiah);

diKabupaten Bandung 16 April 2008 yang dibuat dihadapan DEWY YANTHY, SarjanaHukum Notaris/PPAT di Kabupaten BandungBahwa seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya(wanprestasi), sehingga pada tanggal 30 November 2011 Penggugat mengajukanPermohonan Eksekusi terhadap Hak Tanggungan seperti yang tersebut di atas dengan No.Perkara: 20/Pdt.EKS/SHT/ 2011/PN.BB, yang kemudian terhadap Hak Tanggungantersebut telah pula dilakukan Lelang.Bahwa ternyata jumlah hasil bersih lelang

Hak Tanggungan tersebut adalah sebesarRpl.416.899.000, (Satu Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus SembilanPuluh Sembilan Ribu Rupiah);Bahwa dari hasil bersih lelang di atas Penggugat baru menerima sebesar Rp 1.217.080.729,(Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua PuluhSembilan Rupiah), padahal hutang Tergugat seluruhnya adalah sebesar Rpl.914.616.734,44(Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh RatusTiga Puluh Empat

Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 427/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 105 M2, tertulisatas nama Haji YAYAT ABDUL BAZIZ dan Hajjah ICEU SRIMULYATI; Sertifikat Hak Milik No. 455/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec.

Sisa jumlah hasil bersih lelang Hak Tanggungan Tanah dan Bangunan sebagaimana:Sertifikat Hak Milk No. 427/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, seluas 105 M2, tertulisatas nama Haji YAYAT ABDUL BAZIZ dan Hajjah ICEU SRIMULYATI;Sertifikat Hak Milk No. 455/Desa Pamekaran, yang terletak di Desa Pamekaran,Kec.

Bahwa Lelang hak tanggungan meliputi sertifikat. Bahwa Tanah SHM No. 427 / Desa Pamekaran Lt. 105 M2, Tanah SHM No. 455 / DesaPamekaran Lt. 327 M?, Tanah SHM No. 748 / Desa Boreang Lt. 363 M*, Tanah SHM No.15 / Desa Mekarmaju Lt. 376 M?.Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2014/PN.BB.Bahwa yang saksi tahu hanya tanah saja yang di gugat.Bahwa jumlah lelangnya Kewajiban Rp. 1.914.616.734,44 Pinjaman Rp.

Menyatakan lelang Hak Tanggungan No. 2516 atas Sertifikat Hak Milik No. 2630 batal demi hukum.4. Menolak gugatan penggugat selebihnya.Dalam Rekonvensi:- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensiDalam Konvensi dan Rekonvensi:- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III membayar ongkos perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.239.000.-( satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).-

pembiayaan yang akan diterima penggugatMisdiati, Ketentuan Peraturan Lelang No. 189/1908, Majelis Hakimberkesimpulan:e Bahwa Tergugat telah tidak rasionable dalam menentukan harga yangpantas bagi jaminan untuk pelelangan atas jaminan hak tanggungan an.Misdiati atau Penggugat, dalam arti membuat kesepakatan dimulai,dijalani dengan etikad baik tetapi diahiri dengan etikad yang tidak baik.e Bahwa Tergugat Ill telah tidak menerapkan ketentuan yang dibuatnyasendiri dengan konsisten dalam pelaksanaan lelang

Hak Tanggungan anMisdiati.Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim denganmemperhatikan pendapat Prof.

Menyatakan lelang Hak Tanggungan No. 2516 atas Sertifikat HakMilik No. 2630 batal demi hukum.4.

., tanggal 1 November 2023, batal demi hukum sepanjang yang menyangkut eksekusi lelang hak tanggungan terhadap asset-asset debitur berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Embong Malang Nomor 45 - 53, Kelurahan Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur terakhir tertulis atas nama PT Mas Murni Indonesia, Tbk sebagaimana SHGB Nomor 551/ Kedungdoro seluas 1.740 M2 dan SHGB Nomor 552/Kedungdoro seluas 2.240 M2 melalui Pejabat Lelang pada KPKNL Surabaya

Bahwa, TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dailildalil GugatanPelawanan yang telah diajukanoleh PELAWAN dalam Surat GugatanPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 07 November2016 yang terdaftar pada Register Perkaradi Pengadilan Negeri Tegaldalam Perkara Perdata No.41/Pdt.G/2016/PN.TGL tertanggal 08November 2016, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui olehHalaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Tgl.TERLAWAN I;2.

Bahwa, Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili dan memeriksaperkara Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yangdiajukan oleh PELAWAN sebagaimana pasal 118 HIR dengan alasansebagai berikut :a. Bahwayang berwenang mengadili dan memeriksa Perkara GugatanPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang diajukan olehPELAWAN adalah Pengadilan Negeri yang mengeluarkanPenetapan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut yakni PengadilanNegeri Brebes;b.

Bahwa, Gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PELAWANadalah nebis in idem karena sebagaimana SuratGugatan PerlawananEksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 7 November 2016,Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Tgl.secara jelas dan nyata sama dengan Gugatan PELAWAN tertanggal15 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBrebes pada tanggal 25 Juni 2015 dengan register perdata perkaraNo.15/Pdt/G/2015/PN.Bbs, yang mana pada tanggal 24 November2015 perkara tersebut

Menyatakan menolak Gugatan Perlawanan Eksekusi Hak TanggunganPelawan secara keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakan GugatanHalaman 12 dari 23 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Tgl.Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelawan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaarad);3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;ll. DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa,2. Bahwa,3. Bahwa,4.

Lelang Hak Tanggungan tertanggal 07November 2016 haruslah di tolak atau dikesampingkan dalam perkarainikarena berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Brebes Nomor :W12U11/1474/Pdt02/12/2016 tertanggal 16 Desember 2016mengenai pemberitahuan bahwa Pengadilan Negeri Brebes akanmelaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi perkaraNomor:04/Pdt.Eks.HT/2015/PN.Bos antara PT Bank NusantaraParahyangan Tbk sebagai PEMOHON EKSEKUSI melawan Ny.

hak tanggungan telah terlaksana hinggaadanya pemenang lelang.

Bahwa lelang hak tanggungan yang dilakukan Tergugat bukan perbuatanyang serta merta, namun lelang hak tanggungan tersebut dilakukan olehTergugat akibat dari tindakan Duniasa, SE./ Penggugat merupakanDebitur pada Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan seluruhkewajibannya sebagaimana dalam pasal 6 huruf a dan fAkta PerjanjianKredit Perjanjian Kredit No. 51 tanggal 12 Februari 2010 yang dibuatdihadapan Notaris Asridah lbnu, SH.Pasal 6Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 4 dan pasal

Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugatadalah eksekusi lelang hak tanggungan, maka sesuai dengan sertipikathak tanggungan, dimana Tergugat sebagai pemegang Hak tanggungansedangkan Duniasa, SE.

Menyatakan menurut hukum tindakan Tergugat yang melakukan prosespenjualan umum (lelang) hak tanggungan adalah perbuatan melawanhukum;5.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pembanding Dahulu Penggugat adalahsangat tidak berdasar hukum karena Terbanding Dahulu Tergugat denganperantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Makassar telah melakukan lelang hak tanggungan dan telah melalui semuatahapan serta prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku dengan demikian lelang hak tanggungan atas tanah obyeksengketa telah sah dan berdasar hukum karena sudah sesuai denganprosedur yang diatur dalam peraturan

Putusan Nomor 1078 K/Pdt/2015dengan f yang atas nama Terlawan , akan dilakukan Pelelangan secaraumum pada tanggal 14 Mei 2013 oleh Terlawan Ill melalui Terlawan IVterhadap objek a quo di atas berdasarkan Lelang Hak Tanggungan, padahalterhadap objek a quo adalah terdapat sebagian dari harta waris yang belumdibagi dan ada bagian hak dari Pelawan;Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas Pelawan sebagai salah satukeluarga yang berhak atas harta dari keluarga yaitu objek a quosebagaimana pada point 5 di

Penetapan danPengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dan Pelaksanaan LelangHal. 5 dari 14 hal.

petitum dalam pokok perkara point 4, Pelawan jugamenuntut Pengadilan agar menyatakan bahwa penetapan dan pengumumaneksekusi lelang Hak Tanggungan tersebut yang diumumkan di koran umumdan selebaran yang rencananya akan melaksanakan lelang pada tanggal 14Hal. 7 dari 14 hal.

Harsono Koesmanto;2. perlawanan terhadap lelang hak tanggungan yang akan dilakukan padatanggal 14 Mei 2013, yang akan dilakukan Terlawan IV atas permintaanTerlawan Ill;.

Penetapan dan Pengumuman Ekesekusi Lelang hak tanggungan untukditunda sampai ada keputusan tetap;Dalam Eksepsi:1. Kami keberatan atas dikabulkannya eksepsi Tergugat III/Termohon Kasasi ;Dalam Provisi:1.

DALAM REKONPENSI - Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk sebagian ;- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perjanjian Kredit No. 000910150000675 tanggal 26 April 20011 yang dilegalisasi oleh Notaris Rodiah Yahya, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Cianjur ;- Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi melakukan cidera janji atau wanprestasi ;- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk tunduk terhadap pelaksanaan lelang

hak tanggungan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ;- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar RP.1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hak Tanggungan atas agunan kredit milikPenggugat / Tergugat Rekonvensi pada harian Radar Sukabumi,tanggal 10 Februari 2016, dengan pertimbangan bahwa wilayahdistribusi Surat Kabar Radar Sukabumi mencakup Kabupaten Cianjur,dan di Kabupaten Cianjur tidak terdapat surat kabar dengan oplahyang memenuhi kriteria Pasal 43 Ayat (3) PMK No.106/PMK.06/2013Jo PMK No.93/PMK.06/2010.Bahwa sebagaimana tersirat pada Pasal 43 ayat (6) PMKNo.106/PMK.06/2013 jo PMK No.93/PMK.06/2010, bahwa tujuanutamadaripengumuman

Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud padabutir 1 huruf a berdasarkan Pasal 6 UUHT memberikan hak kepadakreditur pemegang Hak tanggungan pertama untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitur pemberi HakTanggungan cidera janji (wanprestasi), penjualan obyek HakTanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelangdan tidak memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan mengingatpenjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT ini merupakan tindakanpelaksanaan perjanjian.Bahwa dengan

Hak tanggungan yangdimohonkan oleh Tergugat melalui Tergugat Il telah sesuai denganperaturan yang berlaku.Bahwa mengingat dokumen persyaratan lelang yang diajukanoleh Tergugat sebagai Pemohon Lelang / Penjual telah lengkap, makapelaksanaan lelang dimaksud harus dilaksanakan sesuai Pasal 7 VenduReglement jo Pasal 12 PMK No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, yang menyatakan Kepala KPKNL/Pejabat LelangKelas Il tidak

hak tanggungan yang dilakukan oleh Penggugatrekonpensi ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalamgugatan konpensi dimana Majelis telah menyatakan menolak gugatan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi khususnya dalam petitum ke 4 gugatankonpensi yang memohon agar Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi danTergugat Il (konpensi) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad dan merugikan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, makadengan mengambil alih seluruh

hak tanggungan yang dilakukan olehPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ; Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi selain danselebihnyaDALAM KONPENSIDAN REKONPENSI Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesarRP.1.541.000, (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)35Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Bale Bandung pada hari : SENIN tanggal 22 Agustus 2016 dengansusunan

Bahwa,TERLAWAN menolak dengan tegas seluruh dalildalil Perlawananyang telah diajukan oleh PARA PELAWAN dalam Surat PerlawananEksekusi Lelang Hak Tanggungan tertanggal 06 November 2017 yangterdaftar pada Register Perkara di Pengadilan Negeri Surakarta dalamPerkara Perdata No. 268/Pdt.Plw/2017/PN.Skt tertanggal 06 November2017, kecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui olehTERLAWAN 1;PARA PELAWAN tidak berhak mengajukan PERLAWANAN terhadapTERLAWAN (Exceptio non adimpleti contractus), karena

Menyatakan menolak Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan PARAPELAWAN secara keseluruhan atau setidaktidaknya menyatakanPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PARA PELAWAN tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard);3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini;Hal 11 dari 29 hlm Putusan No.2680/Pat.PIlw/2017/PN Skt.ll. DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa,2. Bahwa,3. Bahwa,4.

diakui kebenarannya oleh TERLAWAN serta terhadap halhalyang menguntungkan pihak TERLAWAN I;oleh karena TERLAWAN menolak dan menyangkal dailildalilPerlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan PARA PELAWAN,maka PARA PELAWAN wajib membuktikan dalildalilnya tersebut;PT LENTERA NUSA TAMA merupakan debitur dari TERLAWAN I, danPARA PELAWAN sebagai Pemilik jaminan sekaligus sebagaiPengurus PT.

apabilaPara Pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, danapabila kita cermati PARA PELAWAN lah yang mempunyai itikad tidakbaik terhadap TERLAWAN yaitu dengan berupaya menghambatEksekusi Lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh TERLAWAN I,seharusnya PARA PELAWAN sebagai Pemilik Jaminan menyadaridana atau pinjaman yang di berikan kepada PT LENTERA NUSATAMA cq PARA PELAWAN merupakan dana nasabah yang harusHal 13 dari 29 hlm Putusan No.2680/Padt.Plw/2017/PN Skt.7.

Hak Tanggungan tertanggal 06November 2017, yang benar adalah TERLAWAN terdaftar sebagaiKreditur Separatis dalam Proses PKPUyang diajukan oleh PT BankPanin Dubai Syariah Tbk.

terletak didesa Sidoarum, Godean, Slemankemudian didaftakan lelang kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (Tergugat Ill);Bahwa atas lelang hak tanggungan yang dimohonkan oleh PT.BPRDANAGUNG BAKTI (Tergugat !)

Hak Tanggungan) terhadap obyek Jaminan/HakTanggungan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut, sesuai Pasal 6 dan Pasal 20 Ayat (1) UU Hak Tanggungan (UUNo.4 Tahun 1996).

Dengan mana Eksekusi Lelang Hak Tanggungandimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 dan telahmenetapkan TERGUGAT II sebagai pemenang atau pembeli lelangnya;13.Bahwa tidak benar dan patut dikesampingkan dalil PENGGUGAT yangmenyatakan harus adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri (FiatEksekusi) dalam Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, yang didasarkan padaYurisprudensi Putusan MAHKAMAH AGUNG R,I No. 3210K/PDT/1984tanggal 30 Januari 1986.

Senyatanya Yurisprudensi itu terjadi sebelumberlakunya UU Hak Tanggungan (UU No.4 Tahun 1996);14.Bahwa tidak benar dan patut dikesampingkan dalil PENGGUGAT yangmenyatakan dalam pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan harusmenunjuk peraturan mengenai Eksekusi Grosse Akta Hypotek yang diaturPasal 224 HIR. Senyatanya Eksekusi Lelang Hak Tanggungan merupakaneksekusi lelang yang berdasarkan pada UU No.4 Tahun 1996 (UU HakTanggungan) dan berbeda dengan Eksekusi Grosse Akta Hypotik.

Dengan demikian telah jelas apabila kreditur/Pemegang HakTanggungan dapat melakukan pelelangan umum terhadap Obyek HakHalaman 9 dari 20, Putusan No.88/PDT/2018/PT YYKTanggungan tanpa memerlukan Putusan/Penetapan Pengadilan terlebihdahulu;15.Bahwa tidak benar dan patut dikesampingkan dalil PENGGUGAT yangmenyatakan Eksekusi Pengosongan terhadap Lelang Hak Tanggungan yangdilakukan tanpa melalui PENGADILAN NEGERI harus melalui gugatanbiasa, sesuai hasil RAKERNAS MAKASAR 2007.

Bahwa lelang hak tanggungan walaupun dilaksanakan oleh kantorlelang (Tergugat) tetapi harus terlebih dahulu ada penetapanKetua Pengadilan Negeri/Fiat Eksekusi (Yurisprudensi MahkamahAgung No.3210K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986).Sedangkan untuk lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukanoleh Tergugat tanpa ada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri;11.Bahwa eksekusi hak tanggungan di dasarkan pada UndangUndang No.4 Tahun 1996 yang ternyata belum ada peraturanperundangundangan yang mengaturnya (

Pasal 26 UndangUndang No.4 Tahun 1996) maka pelaksanaan lelang eksekusi HakTanggungan semestinya merujuk pada peraturan tentang eksekusigrosse akta hypotik yang secara hukum acara merujuk pada Pasal224 HIR yang mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan sebelumkreditur melakukan eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan;Faktanya lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat adalah ataspermohonan lelang eksekusi yang diajukan KSP Intidana tidak didasarkanpada putusan eksekusi dari Pengadilan melainkan

langsung dimohonkanlelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat;12.Bahwa lelang hak tanggungan yang tanpa melalui PengadilanNegeri apabila ada permohonan pengosongan maka sesuai hasilRakernas Makassar 2007.Pengadilan Negeri dapat melakukan pengosongan sesuai Pasal 200 ayat(1) HIR/218 RBg melalui gugatan biasa;13.Bahwa lelang hak tanggungan yang telah dilakukan olehTergugat juga bertentangan dengan Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PM K.06/2000:e Pasal 35 ayat 1 yaitu bahwa setiap pelaksanaan lelangdisyaratkan

eksekusi atas tanah dan bangunan SHM No.777karena proses lelang cacat hukum;bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Mungkid agar memberikan putusan sebagai berikut :PRIMAIR:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik syahSertifikat Hak Milik No.777 ;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar PeraturanPerundangundangan tentang lelang eksekusi hak tanggungan;Menyatakan menurut hukum bahwa lelang

hak tanggungan yang telahdilakukan Tergugat batal demi hukum;Menyatakan menolak permohonan eksekusi atas tanah dan bangunanSHM No.777;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;SUBSIDAIR :Penggugat mohon putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.

objek lelang hak tanggungan aquo melalui Putusan Badan Peradilan yang dalam hal ini menjadikewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan BatalSuratSurat Keputusan Objek Lelang Hak Tanggungan atau SuratSuratKeputusan Objek Lelang Hak Tanggungan dinyatakan cacat proseduraladalah Tidak ada.

hak tanggungan, dibutuhkan persetujuan suami (TERGUGATV).

hak tanggungan tanpa adapersetujuaan PENGGUGAT adalah suatu perbuatan melawan hukumadalah tidak benar.

TERGUGAT Ill hanya tahupengumuman objek lelang hak tanggungan yang ditempelkan padapintu ATM pada Bank BRI Cab.

hak tanggungan yang akandisita jaminan atas sebidang tanah seluas 1.075 M?

dapat menimbulkan perkara kewarisan antara Penggugatdengan saudarasaudara yang lain termasuk Penggugat akan dijadikanpihak dalam perkara tersebut, sehingga wajar dan beralasan hukumPenggugat mempertahankan objek lelang karena pada prinsipnyaPenggugat bersedia menyelesaikan kredit tersebut tanpamengorbankan objek jaminan, bahwa sekali lagi Penggugatmenegaskan dengan bahwa lelang hak tanggungan bukan solusipenyelesaian kredit Penggugat karena dapat diduga jika penyelesaianmelalui lelang hak tanggungan

Bahwa lelang hak tanggungan yang akan dilakukan Tergugat dapatmenimbulkan benturan kepentingan antara pelaku usaha jasakeuangan dan konsumen. Sebagaimana ketentuan dalam PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013. Pasal 23 ayat 1Menyatakan Pelaku Usaha Jasa Keuangan, agen penjual danpengurus / pegawai dari pelaku usaha jasa keuangan wajibmenghindari benturan kepentingan antara pelaku usaha jasa keuangandengan konsumen.

Oleh karena itu proses lelang hak tanggungan yangakan dilakukan Tergugat dapat dibatalkan oleh Pengadilan karenabertentangan dengan ketentuan hukum diatas;. Bahwa Penggugat belum wanprestasi dalam perjanjian ini.

Memerintahkan Tergugat menghentikan lelang hak tanggungan diatasobjek sengketa baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang akandatang atau setidaktidaknya menunda prosedur lelang diatas objeksengketa sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum mengikat.

Bahwa karena Penggugat telah cidera janji/wanprestasi maka Tergugatakan mengajukan permohonan lelang hak tanggungan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, karenajika Penggugat telah wanprestasi/cidera janji, maka Tergugat, berhakuntuk mengajukan permohonan lelang hak tanggungan atas JaminanKredit kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL), yang sesuai dengan maksud dari Pasal 6 UndangUndangHak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan sebagaiberikut

Bahwa lelang hak tanggungan atau penjualan di muka umum atasbarang milik Pelawan, harus terlebin dahulu disita oleh PengadilanNegeri setempat sebelum adanya Putusan atau Penetapan (vide Pasal200 (1) HIR jo Pasal 215 Rbg).11. Bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilakukanoleh Para Terlawan atas harta milik Pelawan tidak saja telahmenyimpang Pelaksanaannya, tapi juga telah menyimpang prosedurPelaksanaannya, karena sebelum dijual atau dilelang oleh Terlawanllmelalui Terlawan!

Apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannyameskipun sudah diperingati (@anmaning) maka selanjutnya Pengadilanmeletakkan sita jaminan terhadap objek lelang hak tanggungan lalumeneruskan prosesnya sampai dilakukannya pelaksanaan lelang olehKPKNL sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi olen BadanPeradilan.18.

Bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui mekanismehukum di pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastianhukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara Kreditur danDebitur.20.

Menyatakan Gugatan perlawanan lelang hak tanggungan dapat diterimaseluruhnya;2. Menyatakan Gugatan perlawanan lelang hak tanggung Pelawan adalahtepat dan beralasan;Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor120/PDT/2019/PT BTN.3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikat baik;4.

Menerima Perlawanan Lelang Hak Tanggungan Pembanding untukseluruhnya;2. Menolak Jawaban para Terlawan untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Jawaban para Terlawan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan Pelawan dapatditerima seluruhnya;2. Menyatakan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan Pelawan adalahtepat dan beralasan;3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik;Halaman 19 dari 26 PutusanNomor 120/PDT/2019/PT BTN.4.

Bahwa akibat dari Penetapan dan Pengumuman Lelang Hak Tanggungan terhadap obyeka quo milik Pelawan tersebut, diatas yang mendasarkan aktaakta Perjanjian Pengakuan Hutangdengan Pemberian Jaminan Serta Aktaakta Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta PemberianHak Tanggungan yang dibuat pada obyek yang sama dan belum pernah Pelawan terima berkasberkas tersebut, mempunyai akibat hokum yaitu dalam Perjanjian tersebut terdiri beberapa aktadan mana terbukti serta merta aktaakta otentik Terlawan tersebut yakni

Memerintahkan Terlawan tidak melakukan pelaksanaan Penetapan dan PengumumanEksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang tersebut, yang diumumkan dikoran Suryatanggal 6 Mei 2010 yang akan melaksanakan lelalang pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010terhadap a quo tanah dan bangunan milik Pelawan sampai adanya putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;6.

Hak Tanggungan terhadapPELAWAN ;DALAM POKOK PERKARA :9.

Bahwa penetapan Eksekusi Lelang hak tanggungan lanjutan yang dikeluarkan oleh turutTERLAWAN I, dengan bantuan turut TERLAWAN II, merupakan suatu keharusan terhadapDebitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sehingga sangat tidak beralasan untukdilakukan penundaan, mengingat telah memenuhi obyekobyek dan syarat batalnya perjanjian ;Ts Bahwa TERLAWAN sebelumnya telah berusaha memberikan Surat peringatan danpendekatan secara bertahap, namun PELAWAN tidak menghindahkannya, sehingga patutkiranya dilakukan Pelaksanaan penetapan Eksekusi lelang hak tanggungan sesuai dengan tatacara yang semestinya melalui turut TERLAWAN I;8.

Cabang Makassar/ Tergugat telahmembuat pengumuman Lelang Hak tanggungan pada harian koranyaitu :a) Koran harian tribun timur edisi tanggal 18 Juni 2014 ;b) Koran harian tribun timur edisi tanggal 3 Juli 2014 ;c) Koran harian tribun timur edisi tanggal 8 Agustus 2014;e. Bahwa PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar/ Tergugat telahmenyurat kepada Robert Hendrik/ Penggugat tentang obyek haktanggungan akan dilakukan lelang hak tanggungan sebagaimana SuratNo. 066/MAK/STKC/14 tanggal 6 Nopember 2014 ;6.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah sangat tidakberdasar karena Tergugat dengan perantaraan Tergugat III telahmelakukan lelang hak tanggungan dan telah melalui semua tahapan sertaprosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlakudengan demikian lelang hak tanggungan atas tanah obyek sengketa telahsah dan berdasar hukum karena sudah sesuai dengan prosedur yang diaturdalam peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu :a.

Bahwa lelang hak tanggungan melalui perantaraan Kantor PelayananKekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Makassar in casu Tergugat IIIatas permintaan dari PT. Bank Panin Tbk. Cabang Makassar in casuTergugat yang dilakukan berdasarkan pasal 6 UndangUndang Nomor4 Tahun 1996 tentang Hak Tanqgunqan Atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) ;.

MKS,tanggal 10 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde), maka secara hukum lelang hak tanggungan atas obyekmilik Debitur an. Robert Hendrik adalah SAH DAN MENGIKAT SECARAHUKUM ;Bahwa oleh karena proses dan tata cara pelelangan tersebut telahdilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundangundangan yangberlaku, maka tindakan Tergugat adalah sah secara hukum dan terhadapproses lelang tidak dapat dimintakan pembatalannya.

hak tanggungan, dimana Tergugat telah melalui semuatahapan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundanganyang berlaku dengan demikian ielang hak tanggungan atas tanah obyeksengketa telah sah dan berdasar hukum karena sudah sesuai denganHalaman 45 dari 65 Putusan No.97/Pdt.G/2018/PN.Mks.prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlakusehingga wajar dan pantas jika gugatan penggugat dinyatakan ditolakseluruhnya ;Jadi demikian lelang hak tanggungan yang telah dilakukan