Ditemukan 3153069 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tidak memenuhi keselamatan Minuman tidak memenuhi standart Pengedaran farmasi tidak memenuhi standar Mengedarkan Farmasi Tanpa Syarat Keamanan Peredaran pangan tidak memenuhi standart Surat keberatan yang tidak memenuhi persyarata Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan Menggunakan ijazah yang tidak memenuhi persyaratan “dengansengajamengedarkansediaanfarmasiyang tidak memenuhi ijin edar”
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 03-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 218/Pid.B/2014/PN Bdw
Tanggal 3 Nopember 2014 — SURAKSO als Pak MADI bin MURAHMO
101 — 50
  • Menyatakan Terdakwa SURAKSO als Pak MADI bin MURAHMO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik;2.
    Menyatakan Terdakwa SURAKSO als Pak MADI bin MURAHMO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanayang melakukan perbuatan yang tidak memenuhi keselamatanketenagalistikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yangmengakibatkan matinya seseorang karena ketenagalistikansebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 50 ayat (1) UU Nomor30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo pasal 55 ayat (1) KUHP;2.
    PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa Terdakwa SURAKSO als Pak MADI bin MURAHMO, pada hariKamis tanggal 05 Juni 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Juni 2014 bertempat di Dsn Petung Desa SumberCanting Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Bondowoso, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikutmelakukan perbuatan yang tidak memenuhi
    Yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimanadimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinyaseseorang karena tenaga listrik;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1.
    Unsur yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikansebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) yangmengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik ;Menimbang, bahwa yang dimaksud keselamatan ketenagalistrikandalam pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan adalah setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajibmemenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan ;Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh faktafakta sebagaiberikut:Halaman 21 dari29 Putusan Nomor
    Terdakwa keHalaman 23 dari29 Putusan Nomor 218/Pid.B/2014/PN.Bdwtetangga disekitar rumah Terdakwa yaitu ke rumah saksi Buyandi alias PakBudi, ke rumah korban Fathor dan rumahsaksi Mistali alias Pak Asbrip, dimanasetiap bulannya Terdakwa menarik bayaran sebesar Rp10.000,00 (sepuluhribu Rupiah) untuk setiap lampu yang dipasang, dengan demikian Terdakwatelah pula menarik keuntungan dari pendistribusian listrik tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, tersebut diatas makaunsur yang tidak memenuhi
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-03-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 613/Pid.B/2009/PN.BJN
Tanggal 1 Maret 2010 — H.ACHMAD ZAENURI Bin ACHMAD JAYUS
97 — 20
  • ACHMAD ZAENURI Bin ACHMADJAYUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum telah melakukan tindak pidana : sebagai Pelaku Usahatelan Memproduksi dan / atau Memperdagangkan barang yangtidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (1)hurup a Jo Pasal 62 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen;2.
    ACHMAD ZAENURI Bin ACHMAD JAYUS,pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009, sekira Jam 12.30 Wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Juni 2009, bertempat di Dusun Pecarikan SelembiDesa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengedarkan makanan dan atau minumanyang tidak memenuhi standard dan atas persyaratan dan atau membahayakankesehatan yang dilakukan oleh terdakwa
    ACHMAD ZAENURI Bin ACHMAD JAYUS,pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2009, sekira Jam 12.30 Wib atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Juni 2009, bertempat di Dusun Pecarikan SelembiDesa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Pelaku Usaha telah memproduksi dan /atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai denganstandar yang dipersyaratkan dan
    Yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkandan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dariUnsurunsurtersebut di atas.131.
    H.M.IHSAN, Apt,Msi dalamketerangannya juga telah menerangkan bahwa benar minuman Gula Asam BungaMelati tersebut setahu saksi dari penunjukan barang bukti, belum memiliki ijinedar;Menimbang ahwa dari uraian fakafakta tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa produksi maupun peredaran minuman Gula Asan BungaMelati tersebut tidak memenuhi standard dan persyaratan sebagaimana yangtelah ditentukan.
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 10-01-2012 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 01-06-2012
Putusan PN MARTAPURA Nomor 12/Pid.Sus/2012/PN.Mtp
Tanggal 28 Maret 2012 — JAFAR Bin KHALID (Alm)
73 — 8
  • Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kKemanfaatan dan mutu, dan tidak memiliki Keahliandan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.n Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :0002200"menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni: seseorang,beberapa
    Dengan sengajamemproduksi ataumengedarkan sediaanfarmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ; wonnnnn Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini merupakan unsur perbuatanyang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itutelah memenuhi salah satu
    (tiga puluhribu Rupiah) per10 butir, padahal Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker,selain itu Terdakwa tidak pernah mengecap pendidikan sekolah dan Terdakwatidak mempunyai keahlian dan tidak pernah ikut pendidikan atau pelatihantentang obatobatan dan Terdakwa hanya mengetahui tentang obatobatanberdasarkan pengalaman berjualan ; wn Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutmaka unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi
    standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan tidak memiliki keahlian dankewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat telah terpenuhi ;nn Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasaldakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak
    dalam amar putusan ini ;wn Mengingat, Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UndangUndang No. 49 Tahun 2009 danUndang Undang Nomor 8 tahun 2004 jo UndangUndang Nomor 48 tahun 2009serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:e Menyatakan Terdakwa JAFAR Bin KHALID (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpamemiliki kKeahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 05-04-2013 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 13-06-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 75/Pid.Sus/2013/PN.Kdi
Tanggal 27 Mei 2013 — MUJIYONO BIN MUKILAN
32 — 14
  • Menyatakan terdakwa MUJIYONO BIN MUKILAN, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Telahmenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi , dan peredaran pangansedalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimanadiatur dalam pasal 55 huruf a UU RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan dalamdakwaan alternative kesatu ;2.
    Pemuda RT.02 RW.10 Desa Kaliboto , KecamatanTarokan, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yangmasih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , telaha BxMenyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutandan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratansanitasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU No. 7 tahun 1996 tentangPangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa terdakwa Mujiyono
    Mukilan yang diajukan ke depanpersidangan dan indentitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa dalam keadaansehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikanketerangan sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;e Unsur telah menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi , dan peredaranpangan dalam keadaan yang tidak memenuhi
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-07-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 112 / PID.B / 2014 / PN. Mu
Tanggal 23 Oktober 2014 — HJ. RATNA Alias IBU Binti MA’UDU
61 — 0
  • RATNA Alias IBU Binti MAUDU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan.; 2.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum Penghinaan
Register : 05-07-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 142/Pid.B/ 2014/PN.Mam
Tanggal 23 Oktober 2014 — Herlina alias Lina Binti Safaruddin
51 — 0
  • Menyatakan terdakwa Herlina alias Lina Binti Safaruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan ; 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3380/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — KOPERASI SWAKARYA KANPUS BRI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurutPenggugat sebagaimana tertuang di dalam SPT Masa PPN;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 11 Desember 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117797.99/2017/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Juni 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur JenderalPajak Nomor: S1510/WPJ.06/2017 tanggal 18 Oktober 2017 halPemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi
    buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertinbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casuberupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebihmengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsipsubstance over the form yang telah memenuhi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4193/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ABB SAKTI INDUSTRI
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3962/WPJ.07/2017, tanggal 05 September 2017, tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Penggugat) dan membatalkan Surat PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Tergugat) Nomor S3962/WPJ.07/2017,tanggal 05 September 2017, tentang Pemberitahuan Surat Keberatanyang Tidak Memenuhi Persyaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali olehPemohon
    Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa gugatan atas Pemberitahuan SuratKeberatan yang Tidak Memenuhi' Persyaratan yang telahdipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan dibatalkan oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar, karena penyampaian surat keberatan atas SKPKBNomor 00082/207/14/055/17, tanggal 06 Maret 2017, atas PPN MasaPajak Agustus 2014 memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimanadiatur dalam Pasal 25 ayat (3) UndangUndang
    KUP, sehinggamengabulkan gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor$3962/WPJ.07/2017, tanggal O5 September 2017, tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan danoleh karenanya koreksi Tergugat (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) hurufc juncto Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-08-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2068 K/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Agustus 2015 — ISMAIL bin ESA;
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan September 2008, (yaitupada waktu pelaksanaan pendaftaran calon anggota legislatif untuk pemilu tahun2009) atau setidaktidaknya pada waktu lainnya dalam tahun 2008 bertempat diKantor KIP Aceh Tengah, Jalan Mes Time Ruang Takengon atau setidaktidaknyadi tempat lainnya yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTakengon untuk memeriksa dan mengadili, yang menggunakan ijazah, sertifikatkompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuanpendidikan yang tidak memenuhi
    Takengon dalam memeriksa danmengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan mengenai suatu peraturanhukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu: Bahwa putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut yang menyatakanmelepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van allerechtsvervolging) didasarkan pada penafsiran keliru terhadap unsur delikmenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atauvokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi
    menyatakan Terdakwa adalah korban dan Terdakwajuga tidak mengetahui bahwa Universitas Generasi Muda Medan Sumateratidak memiliki izin dari Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta sebagaipertimbangan hukum adalah keliru, karena delik yang dimaksud dalam Pasal 68ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim PendidikanNasional tersebut tidaklah memandang apakah Terdakwa telah sengaja ataukarena kelalaiannya melakukan perbuatan menggunakan ijazah SarjanaEkonomi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi
    No. 2068 K/PID.SUS/2014yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan,melanggar Pasal 68 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistim Pendidikan Nasional, yang mana seluruh keterangan saksisaksi dipersidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa secara nyatanyata telahmenggunakan ijazah Sarjana Ekonomi yang dikeluarkan oleh UniversitasGenerasi Muda Medan Sumatera Utara yang belum memiliki izin operasionaldari Menteri Pendidikan sesuai dengan ketentuan UndangUndangMendiknas
    Selain itu, alasan Universitas Generasi Muda Medansedang menggugat Ditjen Dikti Mendiknas RI, karena tidak menerbitkan jjinUniversitas Generasi Muda Medan sebagai sebuah universitas, juga tidakberalasan, karena Universitas Generasi Muda Medan tidak memenuhi persyaratanpendidikan tinggi, sebab tidak memiliki ijin dari Mendiknas.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 25-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 515/Pid.Sus/2016/PN Gpr
Tanggal 6 Oktober 2016 — MAHMUD JATMIKO Bin DARTO
30 — 13
  • 2016 sekira jam 23.30 Wib atau disekitar waktu itu setidaktidaknya padasuatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yangterletak di Dusun Jambu Rt.01 Rw.11 Desa Jambu Kecamatan Kayen KidulKabupaten Kediri atau setidaktidaknya pada suatu wakiu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengansengaja tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan,menyimpan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ ataualat kesehatan yang tidak memenuhi
    yangtelah disita secara sah menurut hukum, berupa :Pil LL sebanyak 2000 (dua ribu) butirUang tunai sebesar Rp.90.000, (Sembilan puluh ribu rupiah)Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Alternatif ,yaitu :Kesatu : Pasal 197jo Pasal 106 Ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 ;AtauKedua :Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal tersebut diatas maka perbuatan Terdakwaharuslah memenuhi
    LaboratorikKriminalistik No.6102/ NOF/ 2016 dengan hasil Barang Bukti No. 8819/ 2016/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyaiefek sebagi anti Parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapitermasuk Daftar Obat Keras ;Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan KesatuPenuntut Umum telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana dengansengajamengedarkansediaanfarmasiyang tidak memenuhi
    tidak membantu program pemerintah dalammemberantas peredaran obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya ;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; Terdakwa menyesal ; Terdakwa belum pernah dihukum ;Mengingat Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan yang berlaku ;11MENGADILI:Menyatakan Terdakwa MAHMUD JATMIKO Bin DARTO tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDenganSengajaMengedarkanSediaanFarmasiYang Tidak Memenuhi
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Farmasi
Register : 08-08-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 25-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 137/Pid.Sus/2016/PN CBN
Tanggal 7 September 2016 — * Pidana - Jaksa penuntut umum NITA ROSTIKA SARI - Terdakwa UMAR SAHANA SUTAAT als TOAT bin SUTIRJO
77 — 20
  • Menyatakan bahwa Terdakwa UMAR SUHANA SUTAAT ALS TOAT Bin SUTIRJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat atau kemanfaatan dan Mutu;2.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Farmasi
Register : 26-07-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 04-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 143/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 26 September 2017 — * Pidana - Jaksa penuntut umum ASEP SUNARSA, SH - Terdakwa IMAM MAULANA NUGRAHA Bin UDIN SYAMSUDIN, DEDE HANIF Bin SAJI
62 — 16
  • DEDE HANIF Bin SAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu ; 2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA I. IMAM MAULANA NUGRAHA Bin (Alm) UDIN SYAMSUDIN dan TERDAKWA II.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Farmasi
Register : 03-08-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 04-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 24 Oktober 2017 — * Pidana - Jaksa penuntut umum ROHMAN, SH - Terdakwa NURYADI bin ABDURAHMAN
69 — 13
  • Menyatakan Terdakwa NURYADI BIN ABDURAHMAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2.
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Farmasi
Register : 02-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 223/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 14 Desember 2017 — * Pidana - Jaksa penuntut umum YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH - Terdakwa SAHARI bin AHMADI
61 — 5
  • Menyatakan Terdakwa SAHARI Bin AHMADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan Persyaratan Keamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4127/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ABB SAKTI INDUSTRI
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keberatan tanpa ditunda oleh proses gugatan KTUN a quo;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117188.99/2017/PP/M.XIIA Tahun 2018, tanggal 26 November 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S3966/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017 tentangPemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) dan membatalkan Surat PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: S3966/ WPJ.07/2017tanggal 05 September 2017 tentang Pemberitahuan Surat Keberatanyang Tidak Memenuhi Persyaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon
    Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa gugatan atas Pemberitanuan SuratKeberatan yang Tidak Memenuhi' Persyaratan yang telahHalaman 4 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 4127/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan dibatalkan oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar, karena penyampaian surat keberatan atas SKPKBNomor 00081/207/14/055/17 tanggal 06 Maret 2017 atas PPN MasaPajak Desember 2014 memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulansebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat
    (3) UU KUP, sehinggamengabulkan gugatan Penggugat atas Surat Tergugat Nomor: S3966/WPJ.07/2017 tanggal 05 September 2017 tentang Pemberitahuan SuratKeberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan dan oleh karenanyakoreksi Tergugat (Ssekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) huruf c junctoPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea
Pengadilan PN CIREBON Pidana Khusus Farmasi
Register : 15-11-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 06-06-2018
Putusan PN CIREBON Nomor 227/Pid.Sus/2017/PN CBN
Tanggal 19 Desember 2017 — * Pidana - Jaksa penuntut umum YUKE SINAYANGSIH ANGGRAENI, SH - Terdakwa AGUNG USMAN als OBI bin ARWO
93 — 15
  • Menyatakan Terdakwa AGUNG USMAN Alias OBI Bin ARWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu ; 2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 25-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 443 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — WISNU BHIRAWA PRONO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 07-09-2006 — Upload : 24-09-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05PK/PDT/2005
Tanggal 7 September 2006 — Ny. Saurlina Hutasoit; Deny Azani B. Latief, SH.; Pemerintah RI qq. Departemen Keuangan RI, Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara, Kantor Wilayah III Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Jakarta qq. Kantor Pejabat Lelang Kelas II Bekasi; Pemerintah RI qq. Badan Pertahanan Nasional Indonesia qq. Kantor Pertanahan Bekasi
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku adil untuk,tegaknya keadilan bagi pemohon PK ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 sampai dengan ke 17 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena buktibaru (Novum) yang dimaksudkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidakdiajukan dan tidak ada Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tentangdiketemukannya bukti baru) (Novum) tersebut, sehingga alasanalasanpermohonan peninjauan kembali tidak memenuhi
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Pemeriksaan Tingkat Banding Putusan sela pengadilan banding atas kelalaian pengadilan tingkat pertama dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan
Kata Kunci : Tingkat banding, putusan sela, lalai memenuhi syarat
AGAMA/5..a/SEMA 5 2021
1495 — 0
  • Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwapemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan ... [Selengkapnya]

  • Jika Hakim Tingkat Banding menilai bahwapemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama lalai memenuhi syarat-syarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Bandingmembuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertamauntuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada PengadilanTingkat Banding untuk

Rumusan Kamar Rumusan Kamar Agama Hukum Acara Peradilan Agama Peninjauan Kembali Amar PK Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Formil
Kata Kunci : amar pk yang tidak memenuhi ketentuan formil;
AGAMA/1/SEMA 3 2015
837 — 0
  • PermohonanPeninjauan Kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnyaMenyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.

  • PermohonanPeninjauan Kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnyaMenyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima.