., Alias SIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja menggunakan tempat ibadah serta menjanjikan materi lain kepada peserta kampanye pemilu;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAYU ALEXANDER MONTANG, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaksana, peserta kampanye dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye dan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa BAYU ALEXANDER MONTANG, SH, dengan pidana penjara selama

ALEXANDER MONTANG, SH, pada hari Senintanggal 24 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan Desember 2018 bertempat di Gereja Musafir desa Owini KecamatanPamona Barat Kabupaten Poso atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim KampanyaPutusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Pso, Hal 10 dari 53Pemilu dengan sengaja dalam Kampanye menggunakan

tempat ibadah dalamKampanye dan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepadapeserta pemilu lainnya yang dilakukan oleh terdakwa Bayu Alexander Montang, SHketika Pdt.

TentangPemilihan Umum.Atau Kedua:Bahwa terdakwa BAYU ALEXANDER MONTANG, SH, pada hari Senin tanggal24 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Desember 2018 bertempat di Gereja Musafir desa Owini KecamatanPamona Barat Kabupaten Poso atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang untukmemeriksa dan mengadilinya, Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim KampanyaPemilu dengan sengaja dalam Kampanye menggunakan

tempat ibadah dalamKampanye dan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepadapeserta pemilu lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Pdt.

Menyatakan Terdakwa Bayu Alexander Montang, SH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaksana, Peserta Kampanye dengan sengaja menggunakan tempat ibadah dalam kampanye dan menjanjikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Bayu Alexander Montang, SH, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.

., Alias SIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja menggunakan tempat ibadah serta menjanjikan materi lain kepada peserta kampanye pemilu;

TIMOTIUS AKERINA, SE, M.Si (yang diajukan penuntutansecara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2016 sekitar pukul19.20 WIT atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopembertahun 2016, bertempat di Mesjid Dusun Patinia, Desa Kawa, Kecamatan SeramBarat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriMasohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersamasamadengan sengaja menggunakan tempat ibadah

Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaankampanye;4. Turut serta melakukan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang berarti orangatau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkansecara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Drs.Moh.

Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalampelaksanaan kampanye;Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsurkeKetiga ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruhHalaman 19 dari 25 Putusan Nomor 184/Pid.

Seram Bagian BaratTahun 2017 yaitu YAKIN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka unsur Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalampelaksanaan kampanye tidak terpenuhi:Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanyadugaan tindak pidana Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seram BagianBarat, tentang kampanye diluar jadwal dan menggunakan tempat ibadah,Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2016/PN Mshyang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2016

Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam pelaksanaankampanye;4. Turut serta melakukan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang berarti orangatau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkansecara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa TerdakwaTIMOTIUS AKERINA, SE.

Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalampelaksanaan kampanye;Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsurkeKetiga ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruhunsur keKetiga tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatanyang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan yakni dari keterangan saksisaksi, alat bukti surat, petunjuk, danketerangan terdakwa

Seram Bagian BaratTahun 2017 yaitu YAKIN;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebutdiatas, maka unsur Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dalampelaksanaan kampanye tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa salah satu unsur dari Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal69 huruf i UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 jo.

Menyatakan Terdakwa SUDARMIN, S.H. alias BABA telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan kampanye menggunakan tempat ibadah;Him 4 dari 9 hlm Put No.414 /PID.SUS/2018/PT MKS2.

Pasal 521 UndangUndang No.07 tahun2017 tentang Pemilihan umum, maka unsur yang harus dipenuhi yaitu :Setiap pelaksana atau peserta dan atau tim kampanyeUnsur subyek hukum yang dimaksud dalam hal ini setiap pelaksana ataupeserta dan atau tim kampanye ini bersifat alternatif dan bukan kumulatif.Dalam hal ini Subyek hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu peserta pemiluyang telah menggunakan tempat ibadah dalam hal ini mesjid untuk digunakansebagai tempat kampanye.KesengajaanUnsur kesengajaan yang dimaksud

Dengan menggunakan tempat mesjid untuk melakukan kampanyetersebut harus disadarinya bahwa tempat tersebut dilarang untuk digunakan.3) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikanUnsur yang dimaksud dalam hal ini adalah bersifat alternatif, dimana hal yangdimaksud menggunakan tempat ibadah dalam hal ini adalah masjid untukmelakukan kegiatan kampanye dengan adanya keinginan yang bersangkutanhendak mengunakan masjid untuk penyampaian Visi dan misi dengan caramemperkenalkan

tempat ibadah dalam hal ini adalah masjid untukmelakukan kegiatan kampanye dengan adanya keinginan yang bersangkutanhendak mengunakan Masjid AsySyaban untuk penyampaian Visi dan misidengan cara memperkenalkan diri dengan menyebutkan Nama Lengkap,menyebutkan dirinya sebagai Calon Legislatif (Caleg) ;Bahwa benar, elemen unsur dilarang Menggunakan FasilitasPemerintah, Tempat Ibadah, dan tempat pendidikan bersifat alternatif,sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsurtersebut

Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilin dengan menawarkan visi, misiprogram dan/atau citra diri Peserta Pemilu , Terdakwa melakukan dengan sadarmemperkenalkan diri juga akan memperjuangkan pembangunan SMK Negeri 07Balikpapan di Masjid AsySyaban telah melanggar larangan pelaksanaanKampanye Pemilu menggunakan fasilitas tempat ibadah di Masjid AsySyaban.Menimbang bahwa elemen unsur dilarang Menggunakan FasilitasPemerintah, Tempat Ibadah, dan tempat pendidikan bersifat alternatif, dimana halyang dimaksud menggunakan

tempat ibadah dalam hal ini adalah masjid untukmelakukan kegiatan kampanye dengan adanya keinginan yang bersangkutanhendak menggunakan Masjid AsySyaban untuk penyampaian Visi dan misidengan cara memperkenalkan diri dengan menyebutkan Nama Lengkap,Hal 36 dari 39 Putusan No : 142/Pid.Sus/2019/PN.Bppmenyebutkan dirinya sebagai Calon Legislatif (Caleg) masuk dalam citra diripeserta Pemilu;Menimbang,bahwa atas pertimbangan tersebut diatas majelis tidaksependapat dengan pembelaan penasehat hokum terdakwa

Tergugat melarang kepada orangorang untuk memelihara,membersihkan, menempati/ menggunakan tempat ibadah (Mushola.Pada waktu itu Tergugat dengan bantuan kepolisian untuk mengusirorangorang kerja bakti.3. Tergugat tidak pernah bersilahturahmi kepada para Penggugat terkesanmemusuhi Para Penggugat.4. Tergugat tidak menyadari bahwa sewaktu sekolah juga masa kuliahsepeninggal Alm.

atau menganjurkanpenggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakatdan/atau Partai Politik;mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untukmengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintahdaerah;melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan olehKPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;menggunakan

tempat ibadah dan tempat pendidikan; danmelakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengankendaraan di jalan raya.Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogotahun 2020, KPU Kabupaten Ponorogo berdasarkan keputusan KomisiPemilihnan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 270/PL.023Kpt/3502/KPUKab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatitelah menetapkan pasangan calon sebagai berikut :1) Nomor urut 1 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati SUGIRISANCOKO

tempat ibadah dan tempat pendidikan; danmelakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ataudengan kendaraan di jalan raya.Bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Ponorogotahun 2020, KPU Kabupaten Ponorogo berdasarkan keputusan KomisiHal 12 dari 32 halaman Nomor 164/PID.SUS/2021/PT SBYPemilihnan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor: 270/PL.023Kpt/3502/KPUKab/IX/2020 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupatitelah menetapkan pasangan calon sebagai berikut :1.

Tergugat melarang kepada orangorang untuk memelihara,membersihkan, menempati/menggunakan tempat ibadah (Mushola).Pada waktu itu Tergugat dengan bantuan kepolisian untuk mengusirOrangorang kerja bakti.3. Tergugat tidak pernah bersilahturahmi kepada Penggugatterkesan memusuhi Penggugat.4. Tergugat tidak menyadari bahwa sewaktu sekolah juga masakuliah sepeninggal ANAK 4 PENGGUGAT, Penggugat lah yangmembiayai dan mengurusi, membantu semua kebutuhan Tergugat.13.

atau menganjurkanpenggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakatdan/atau Partai Politik;Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untukmengambil alih kKekuasaan dari pemerintahan yang sah;Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan PemerintahDaerah;Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkanoleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;Menggunakan

tempat ibadah dan tempat pendidikan;Melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoi berjalan kakidan/atau dengan kendaraan di jalan raya;Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atauTim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan BahanKampanye selain yang diperbolehkan;Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihiukuran yang sudah ditentukan;Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru, dimanapemasangan tersebut mengandung pesan Kampanye dalam ukuranyang

ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan,kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untukmengambil alin kKekuasaan dari pemerintahan yang sah;Merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah danPemerintah Daerah;Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telahditetapbkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIPKabupaten/Kota;13.10 Menggunakan

tempat ibadah dan tempat pendidikan;13.11 Melakukan pawai yang dilakukan dengan konvoi berjalan kakidan/atau dengan kendaraan di jalan raya;13.12 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calondan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkanBahan Kampanye selain yang diperbolehkan;13.13 Pasangan Calon tidak boleh memproduksi stiker yang melebihiukuran yang sudah ditentukan;13.14 Pemasangan stiker tidak boleh membentuk susunan baru,dimana pemasangan tersebut mengandung pesan Kampanyedalam

tersebut, Terdakwa dalampembelaannya pada pokoknya memohon agar diberikan keringananhukuman ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara Terdakwa tersebut,Pengadilan Negeri Tanjung Selortelah menjatuhkan putusan tanggal 21Juni2019, Nomor78/Pid.Sus/2019/PN Tjs,yang amarnya sebagai berikut :i.Menyatakan Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAH Binti ARIFINtelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindakpidana Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanyePemilu dengan menggunakan

tempat ibadah sebagaimana dalamdakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHODIJAH ARIEF Alias DIJAHBinti ARIFINoleh karena itu dengan pidana penjara selamail (Satu)Bulandan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantidengan pidanakurungan selama 15 (lima belas) Hari ;Menetapkan barang bukti berupa: 2 (Dua) lembar Kalender bergambar / Foto KHODIJAH ARIEF nomorurut 3 dari partai amanat nasional calon anggota

Asman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menggunakan tempat ibadah untukkampanye; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 3 (tiga) dan denda sebesarRp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan laindisebabkan terpidana

Sehingga kata "dan" dalam frasa "sebagaimanadimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284" yang tercantum dalamketentuan Pasal 285 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017dimaknai sebagai kata penghubung dan bukan bersifat kumulatif;Bahwa faktanya Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN.Srg, tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "menggunakan tempat ibadah untukkampanye" diketahui oleh Termohon setelah penetapan

sebagai berikut:Bahwa la Terdakwa IVONE VONNY LANES selaku pelaksanakampanye pemilu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil IIMinahasa Utara dan Bitung pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019,bertempat di Gereja Sentral Advent Madidir Ure Kota Bitung atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bitung yan berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, dengan sengaja telah melanggar larangan dalam kampanyedengan melaksanakan kampanye menggunakan

tempat ibadah (GerejaSentral Advent Madidir Ure Kota Bitung), perbuatan dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketikaTerdakwa menghadiri ibadah sabat di Gereja Sentral Advent Madidir UreKota Bitung, yang mana kehadiran Terdakwa ditempat ibadah tersebuttidak ada konfirmasi dengan Pengurus Gereja ataupun PenyenggaraHalaman 2 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN BitIbadah hari itu.

Abdul Gofur bin KH.Asman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menggunakan tempat ibadah untukkampanye, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan Kepadanyadihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak ditahan denganmasa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan denda sebesarRp. 5.000.000,, maka Penggugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) hurufb, calon yang berstatus sebagai terpidana, kecuali terpidana yangtidak menjalani pidana dalam penjara, masihn

Abdul Gofur bin KH.Asman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menggunakan tempat ibadah untukkampanye, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dan Kepadanyadihukum pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak ditahan denganmasa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan denda sebesarRp. 5.000.000,;Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor :297/Pid.Sus/2019/PN.Srg tersebut tidak ada amar putusanyang mencabut atau membatalkan atau mendiskualifikasikepesertaan

Abdul GofurBin KH Asman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana menggunakan tempat ibadah untuk kampanye sebagaimanadakwaan tunggal.Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) UndangUndang Nomor9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur : Tidak termasuk kedalamKeputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini : ..

Bahwa yang menjadi dasar Saksi melaporkan dugaan tindak pidanapelanggaran berkampanye menggunakan tempat ibadah adalahsebagai berikut berdasarkan :Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/20 19/PN.Ckr.e Laporan hasil pengawasan pemilu nomor26/LHP/PM.00.02/II/2019 tanggal 15 Maret 2019.e Hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi .e Hasil temuan Bawaslu Kab.

memfitnah,mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat;.menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau PartaiPolitik;. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum;mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasanuntuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah;. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;.menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah danPemerintah Daerah;menggunakan

tempat ibadah dan tempat pendidikan;. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kakidan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau.melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telahditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 70(1) Dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:a. pejabat badan usaha milik negara/badan usahamilik daerah;b. aparatur...49.50.(2)(3)(4)(S) PRESIDENREPUBLIK INDONESIAAT7b. aparatur

ataukelompok masyarakat;menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan ataumenganjurkan penggunaan kekerasan kepadaperseorangan, kelompok masyarakat dan/atau PartaiPolitik;e. mengganggu...ga(2)wast faewPRESIDENREPUBLIK INDONESIA 56 mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertibanumum;mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasanuntuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yangsah;merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah danPemerintah Daerah;menggunakan

tempat ibadah dan tempat pendidikan;melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kakidan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/ataumelakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telahditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.Pasal 70Dalam Kampanye, calon dilarang melibatkan:a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milikdaerah;b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, dan anggota Tentara NasionalIndonesia; danc.