Kerugian perusahaan akibat Mogok ilegal Para Penggugat adalah 4hari: 4 x 7 jam = 28 Jam;d. Dengan prosentase 28/40 x 100% = 70 %;e.

Kerugian perusahaan akibat Mogok ilegal Para Penggugat adalah 4hari : 4x 7 jam = 28 Jam;d. Dengan prosentase 28/40 x 100% = 70 %;e.

telah melangggar tata tertib perusahaan;(P 3)10.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT Il pada tanggal 24 Februari 2018menandatangani berita acara kericuhan yang terjadi pada tanggal 23 Maret2018 yang dilakukan oleh TERGUGAT Il sehingga TERGUGAT Il mendapatsurat peringan ke 3 dan berita acara tersebut ditandatangani oleh perwakilanPENGGUGAT dan TERGUGAT Il; (P4) Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor: 234/Padt.SusPHl /2018/PN.Bdg11.Bahwa TERGUGAT Il pada tanggal 15 Maret 2018 bersama TERGUGAT melakukan mogok

ilegal karena tanpa memberitahukan kepadaPENGGUGAT baik secara lisan maupun tertulis;12.Bahwa TERGUGAT Il bersama TERGUGAT I pada tanggal 3 April 2018 dan11.

kerjawaktu tertentu (PKWT) dengan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal59 UndangUndang Ketenagakerjaan,namun tanpa didugaduga ParaTergugat Rekonpensi berubah pikiran sehingga pada bulan Januari 2015menyampaikan keluh kesah kepada Penggugat yang intinya minta agarstatus hubungan kerja perjanjian kerja waktu diubah menjadi hubungankerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT),yang tentu saja di tolakoleh Penggugat .Keluh kesah tersebut berkembang menjadi perselisihanyang berujung terjadinya mogok

ilegal pada tanggal 5 Februari 2015,halmana Penggugat Rekonvensi menjatuhkan Jock out terhadap 59 pekerja,menuju PHK,karena melanggar Pasal 43 Peraturan Perusahaan, tanpamenjatuhkan skorsing;Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah beritikat baik memenuhi semuakewajiban kepada para Tergugat dan seluruh karyawan, baik anggotaserikat maupun yang bukan anggota serikat antara lain : Memberikankebebasan berserikat Menyediakan ruang sekretariat Serikat PekerjaMembayar upah Membayar upah lembur Mengasuransikan

oleh Direktur PD BPR BKPD Sodonghilir KabupatenTasikmalaya untuk mengganti/mencicil kerugian bank akibat uang yang hilang ;Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Penggugat yang melakukanmogok kerja yang tidak sah, dan tidak ada pemberitahuan tertulis kepada Tergugat dan II dan instansi Ketenagakerjaan setempat, oleh karena hal tersebut merupakanpelanggaran maka seharusnya Tergugat dan Il memberikan Surat Peringatankepada Penggugat sebagai bentuk pembinaan atas kesalahan yang dilakukannyaatau mogok

ilegal tersebut, namun faktanya hal tersebut tidak dilakukan olehTergugat dan Il dan dalam pemeriksaan perkara ini tidak terbukti adanya suratperingatan yang diberikan kepada Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan alasan ketidakhadirannya di tempat kerja dan Tergugat dan II telah memanggil Penggugat untukhadir di kantor berdasarkan bukti T7 berupa Surat Panggilan ke 1 tanggal 10 Putusan No. 226/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg Hal 37September 2004, Surat Panggillan ke 2 tanggal

Lalu pasal mana seharusnya yang menjadi dasar hukum PHK ataskesalahan pekerja yang melakukan mogok ilegal atas nama unjuk rasanasional?Apakah Majelis Hakim tidak mengerti unjuk rasa nasional adalah hukumpublik sementara perkara yang sedang ditanganinya adalah hukumprivat?Apakah perjanjian kerja bersama Pemohon/dahulu Tergugat tidak sahatau batal atau dinyatakan tidak berlaku?Apakah panggilan secara patut tidak sah terhadap Penggugat 8 dan 9?