2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 16 Mei 2018 dankontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Juni 2018 dan 3 Agustus 2018dihubungkan dengan putusan Judex Juris juncto Judex Facti/PengadilanTinggi Mataram yang membatalkan putusan Judex Facti/Pengadilan NegeriMataram, novum

tidak bersifat menentukan dan tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan nyata dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa buktibukti permohonan peninjauan kembali tidak memenuhikriteria sebagai novum karena sebagian dari buktibukti peninjauankembali itu telah dijadikan sebagai alat bukti pada pemeriksaansebelumnya dan bukti PK1 dan PK7 dibuat setelah pemeriksaanperkara pada tingkat Judex Facti; Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusanJudex Juris yang menolak kasasi

atau sejak diketemukan adanyakebohongan atau bukti baru (Novum);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:mengenai alasan ke1 sampai dengan ke5:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasanPermohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugatsecara formil dapat diterima, akan tetapi permohonan tersebut tidak dapatdibenarkan karena Judex Facti Pengadilan Negeri tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan bahwa Novum

tidak bersifat menentukan karenasuratsurat tersebut baru dibuat pada tahun 2011 setelah perkara a quo diputuspada tahun 2010;Oleh karena Novum tidak bersifat menentukan sehingga tidak ditemukansuatu kekeliruan/kekhilafan yang nyata oleh Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali NI MADE RUSMIATI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali daripara Pemohon Peninjauan

Surat Keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Pangkajene tanggal 13 Maret 2018;Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembalidihubungkan dengan putusan Judex Facti, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke8:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapatdibenarkan karena tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyatahakim Judex Facti/Pengadilan Agama Pangkajene dalam memeriksa danmengadili perkara a quo;Bahwa novum

tidak bersifat menentukan karena tidak ada keterangantelah dicocokkan dengan aslinya dan lagi pula tidak ada putusan pidanayang menyatakan bahwa saksisaksi dinyatakan sebagai saksi palsu dantanda tangan serta stempel re/aas panggilan adalah palsu, oleh karena itupermohonan peninjauan kembali tidak memenuhi alasan sebagaimanaketentuan Pasal 67 huruf (f) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dangan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Atau: Mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 2 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa novum tidak bersifat menentukan selain bukan buktikepemilikan atas tanah objek sengketa, sebagian novum PermohonanPeninjauan

Nomor 657 PK/Padt/2018Bahwa novum tidak bersifat menentukan karena pada tahun 1983obyek sengketa telah dijual secara sah oleh Tergugat i.c.

Nomor 225 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal11 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti(Pengadilan Negeri) tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim atau suatukekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa novum tidak bersifat menentukan, karena tidak membuktikanantara Penggugat dan Tergugat

., M.Si, tanpamemberhentikan terlebih dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat; Bahwa Novum tidak bersifat menentukan, karena dikeluarkan setelahpenerbitan SK Jabatan atas nama Maria Doya Aden, A.Par., M.Si.

PutusanMahkamah Agung Nomor 2857 K/Pdt/2009 tanggal 16 April 2010 yangbersangkutan dan dengan mengadili sendiri memutus mengabulkan seluruhgugatan Penggugat (Pemohon Peninjauan Kembali);Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 25 Oktober 2011 yang menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa novum

tidak bersifat menentukan dan tidak ditemukankekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam Judex juris;Bahwa tentang tindakan Tergugat yang tidak memprosespermohonan hak milik yang diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional /.c.Tergugat bukan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa, olehkarena itu Pengadilan Negeri tidak berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali H.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memoripeninjauan kemball;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa novum tidak bersifat menentukan, karena tidak mempunyaihubungannya dengan perkara a quo;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah tidak memenuhi prestasiyang telah diperjanjikan kepada Termohon Peninjauan Kembali, sedangkanuang tunai telah diterima

Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Il Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Maret 2018 yang padapokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkanoleh karena novum

tidak bersifat menentukan serta tidak ditemukankekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan JudexJuris dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tanah objek sengketa bukan milik Penggugat karena objeksengketa merupakan milik Tergugat Ill yang dibeli oleh Tergugat danHalaman 4 dari 6 hal.

Nomor 568 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 2 Februari 2018 yang menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa novum tidak bersifat menentukan dikarenakan buktibuktibaru (novum) tersebut tidak dapat membuktikan objek sengketa merupakanmilik Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan

peninjauankembali tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agarMahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 1Agustus 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Agustus2018, dihubungkan dengan pertimbangan judex juris dalam hal ini bukti baru(novum

) tidak bersifat menentukan dan tidak ditemukan adanya kekhilafanhakim, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan tidak bersifat menentukankarena hanya merupakan Surat Pernyataan Fisik Bidang tanah(SPORADIK) tanggal 5 Juli 2010 yang bukan merupakanbuktikepemilikan dan hanya berupa surat pernyataan dari H.

mengajukan kontra memoripeninjauan kembali tanggal 22 Desember 2017 yang menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti alasan peninjauan kembali tanggal 15 Desember2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 27 Desember2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, ternyata buktibukti baru (novum

) tidak bersifat menentukan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak jadi mengajukanHalaman 5 dari 7 Hal.

tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 14 September 2018 yang menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,oleh karena Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidakditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan suratbukti baru (novum

) tidak bersifat menentukan;Bahwa terbukti objek sengketa oleh Soleman H.

Nomor 483 PK/Pdt/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa novum tidak bersifat menentukan karena substansimasalahnya telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam Putusan JudexFacti, lagi pula bukti baru tersebut merupakan bukti yang baru diterbitkan/dibuat, sehingga bukan novum;Bahwa pertimbangan dan Putusan Judex Facti telah sesuai hukum,karena objek sengketa telah dijual oleh pewaris sebagai pemilik objeksengketa sehingga bukan lagi harta waris dari Para

Putusan Nomor 129 PK/TUN/2019Pemindahtanganan BarangBarang Yang Dimiliki/ Dikuasai Negara; Bahwa novum tidak bersifat menentukan, hanya menceritakan rencanapenyelesaian dan penggunaan tanah yang di atasnya terbit objeksengketa; Bahwa novum tentang MOU antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak bersifatmenentukan, karena MOU tidak boleh bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa novum yang

Nomor 640 PK/Pdt/2018tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, dalam suatu peradilan yangbaik, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauankembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa novum tidak bersifat menentukan, karena surat perjanjiansepihak yang tidak didukung bukti lainnya tidak dapat membuktikan objeksengketa

Nomor 959 PK/Pdt/2018kembali yang diterima tanggal 3 September 2018, dihubungkan denganpertimbangan judex juris, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan,oleh karena selain novum tidak bersifat menentukan, ternyata tidakditemukan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam putusanJudex juris dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa objek sengketa milik Siti Ampulan boru Panggabeanbersama Jhon Piter Pasaribu yang menikah tahun

alasanalasan permohonan peninjauankembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan peninjauan kembali dari ParaPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmembaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 1 Agustus 2019dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 2 September 2019,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris dalam hal ini putusanMahkamah Agung tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan ataukekeliruan yang nyata dan bukti baru (novum

) tidak bersifat menentukan,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa bukti baru yang diajukan berupa Hasil Rekonstruksi LapanganSub Segmen Batas Kecamatan Belitang, Kabupaten OKUT denganHalaman 6 dari & hal.